cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan
Contact Email
ridwanrocan03@gmail.com
Phone
+62813588608589
Journal Mail Official
jaka@kemenag.go.id
Editorial Address
Jln. Lapangan Banteng No 3-4 Ps Baru Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
JAKA
Published by Kementerian Agama Republik Indonesia
ISSN : 29624320     EISSN : 29624266     DOI : https://doi.org/10.53515/jaka.v1i1
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Environmental Science
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama (ISSN: 2962-4320; E ISSN: 2962-4266) Sekretariat Jenderal Kementerian tentang: Pendidikan (education) Keagamaan (religious) Moderasi beragama (religious moderation) terbit sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Juli-Desember dan Januari-Juni
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Megindentifikasi Pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Pertama Di Provinsi Bangka Belitung Sugiandi Surya Atmaja
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 1 No. 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.188 KB)

Abstract

Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) pertama direncakan dibangun di Desa Batu Berlubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Saat ini telah dibahkan tanah seluas dua koma sembilan (2,9) hektar dari Gubenur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung. Pendirian STiAKIN yang akan dibiayai oleh angaran pemerintah pusat mengalami penolakan oleh Aliansi Umat Muslim Bangka Tengah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangka Tengah, dengan pandangan karena Provinsi Bangka Belitungmayoritas beragama Muslim dan dikawatirkan akan menjadi pintu masuk warga China ke Provinsi Babel yang memicu konflik di masyarakat setempat. Aksi penolakan ini, menimbulkan banyaknya   pandangan di masyarakat, terutama dari para pemangku kepentingan dan aktifis sosial. Sehingga media sosial dijadikan sarana untuk memberikan opini terhadap rencana pendirian STiAKIN. Aktifis sosial dan dosen Universita Indonesia, Ade Armando berpandangan bahwa penolakan dari Alian Umat Islam Bangka Tengah terhadap pendirian STiAKIN tidak beralasan, karena Khonghucu agama yang telah diakui oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah berkewajiban menyediakan guru agama Khonghucu di sekolah. Untuk itu, didirikan STiAKIN dalam upaya mencetak dan memenui ketersedian guru Agama Khonghucu agar peserta didik Khonghucu mendapatkan pelajaran sesuai agamannya. Kata Kunci: Identifikasi; STIAKIN; Khonghucu.
Mengurai Penyebab Panjangnya Daftar Tunggu Haji: Akankah Kita Tua Dahulu Baru Dapat Berhaji Agus Warcham
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 1 No. 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.02 KB) | DOI: 10.53515/jaka.v1i1.16

Abstract

Tingginya animo masyarakat Indonesia beragama Islam untuk menunaikan rukun islam kelima, berhaji ke Baitullah. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penyelenggaraan jemaah haji, terbatasnya kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi menyebabkan lamanya waktu tunggu berangkat haji. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji. Jenis penelitian ini adalah berjenis mixed method yaitu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 400 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden adalah pendaftar calon Jemaah haji di wilayah kerja kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Tangerang Selatan dan Kabupaten Cianjur. Analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian faktor mempengaruhi lamanya waktu tunggu berhaji adalah adanya dana talangan haji/pinjaman dari lembaga keuangan, batas usia pendaftar yang ditentukan minimal 12 tahun dari sebelumnya tanpa batas minimal, dan melaksanakan haji lebih dari satu kali. Perlu ditempuh langkah strategis untuk mengendalikan laju pertambahan jumlah pendaftar haji dengan mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan haji, menaikkan batas usia minimal yang dapat mendaftarkan haji, menaikkan jeda waktu minimal bagi yang sudah pernah melaksanakan haji untuk dapat mendaftar kembali dan menjalin hubungan dengan Kementerian Haji negara-negara yang tidak dapat memenuhi kuota haji agar dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Kata Kunci : Dana talangan, Kebijakan, Kuota haji, Minat
Kementerian Agama: Problematika Penurunan Stunting Di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara) Ridwan
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 1 No. 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.062 KB) | DOI: 10.53515/jaka.v1i1.17

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika atau penyebab terjadinya stunting di Kabupaten Buton, kedua untuk mengetahui proses pelaksanaan di lapangan penyelenggaraan program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kementerian Agama di Kabupaten Buton. Metode penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan metode kualitatif dan desain studi kasus atau case research design di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang terdiri 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, 2)  Kantor Urusan Agama, 3) Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa informan 1) Kepala Kankemenag Kabupaten Buton, 2) Kepala Seksi Bimas Islam Kab Buton, 3) Kepala KUA, 4) Kepala Desa,  Disamping itu juga dilakukan FGD dengan BKKBN Kabupaten Buton dan beberapa informan dari Wakil Bupati Buton. Instrumen selanjutnya menggunakan observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling terdiri dari sasaran advokasi, sasaran dukungan sosial dan sasaran pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Adapun hasilnya adalah Pertama: Adannya Ketersediaan Alokasi Anggaran pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada Kementerian Agama  Kabupaten Buton masih sangat kurang. Kedua: BKKBN Tingkat Kabupaten, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama belum optimal untuk berkoordinasi  dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan bimbingan remaja usia subur tentang pemahaman pendidikan calon pengantin dan remaja usia subur. Kata Kunci: Kementerian Agama; Problematika; Stunting.
Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Moderasi Beragama di Provinsi Kepulauan Riau Krismon Tri Damayanti; Khatijah ijah; Halimah Halimah; Utha Chuandra utha; Hanafi Hanafi; Yusuf Hadamean Usuf
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.257 KB)

Abstract

Religious moderation is one of the efforts to strengthen and strengthen a harmonious, safe, and peaceful religious life. The government in this case the Ministry of Religious Affairs considers strengthening religious moderation as a strategic effort in maintaining the integrity of the nation amidst the religious diversity in Indonesia. The study in this paper is one of the efforts to see the extent to which the Ministry of Religious Affairs' policy on religious moderation programs is implemented in the people of Riau Islands Province. In this study, researchers used interview and observation techniques at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Riau Islands Province. The results of research related to the Ministry of Religious Affairs' policy towards religious moderation in the Riau Islands province are that religious moderation has been implemented in the Riau Islands province with programs and activities carried out. Religious moderation activities are carried out by socializing continuously through Banners, Banners, Flayers, and social media (Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtobe, and Tiktok), as well as strengthening religious moderation is intensified by coaching extension workers, teachers, students and the community.
Minat Berzakat Generasi Milenial Indonesia Muhammad Sukrianto
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.472 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this study is to identify the factors influencing the intention of Indonesian millennials to pay zakat.The study used the Theory of Reasoned Action (TRA), the extended Theory of Planned Behavior (TPB), and the Technology Acceptance Model (TAM) – to investigate the factors influencing the behavioral intention of Indonesian millennials to pay zakat. The theories introduce four variables (i.e., attitude, trust in zakat institution, religiosity, and electronic payment) in predicting their intention to pay zakat. The data were obtained from 394 millennial Moslems who live in several cities in Indonesia. The method applied was a purposive sampling of Indonesian millennial Moslems who are already working and must pay zakat. The data were analyzed using structural equation modeling (SEM) via Amos software. The results of the study show that attitude, trust in zakat institution, religiosity, and electronic payment are statistically significant in influencing the intention of millennial Moslems in Indonesia to pay zakat. The study significantly contributes to the Zakat institution in Indonesia to plan, strategize, and implement an effective intervention by stressing the importance of intention in forming the behavior of millennials in paying zakat. However, the limitation is that this study only focuses on Indonesian millennials, therefore, a cross-generational study may be performed in the future to understand the similarities and differences across generations. Keywords: Zakat, Indonesia, Moslem, Millennials, Intention, Attitude, Trust, Religiosity, Electronic payment.
Reformulasi Kuota Haji Indonesia: Prospektif Kebijakan, Advokasi dan Kontra Narasi Isu Politis HM Affan Rangkuti
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.008 KB)

Abstract

Indonesian Hajj Quota Reform: Policy Prospectives, Advocacy & Counter Narrative Political Issues Abstract: The lengthy waiting time for Indonesian pilgrims is one of sensitive issues that public feels have never been resolved throughout any Hajj season. It is crucial and necessary to do research to support the government in formulating tactical and strategic efforts. This research may also be utilized as public advocacy to reconcile pilgrims and halt the flow of political decline in the performance of the Directorate General of Hajj and Umrah, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The Ministry, as the operator of the Hajj organization, is responsible for resolving any concerns that may arise. The research uses a quantitative method with graphic visualization based on the latest data on congregations, hajj quotas, policies, and data-driven research results. Keyword: Hajj; Hajj Quota; Hajj Waiting Period.
Kepatuhan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Isbat Nikah Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Insan Khoirul Qolbi Pane
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.357 KB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa banyaknya penetapan pengadilan (isbat nikah) yang bermasalah atau dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, dimana sebagian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menolak putusan pengadilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa para Kepala KUA menolak isbat nikah yang bertentangan dengan peraturan pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Hasilnya adalah adanya penolakan Kepala KUA untuk mencatat perkawinan berdasarkan isbat nikah dengan alasan bertentangan dengan peraturan pencatatan perkawinan, tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan kepatuhan hukum. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada Menteri Agama untuk mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan agar terjadi keseragaman dalam pencatatan pernikahan berdasarkan isbat nikah.
Strategi Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Buddha di Era Society 5.0 Siky Hendro Wibowo; Aris Budiyanto
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The emergence of the jargon of religious counselors as the spearhead of the Ministry of Religion is a logical consequence of expanding the role of  counseling in the community. In the midst of the rapid dynamics of the development of Indonesian society in the disruptive era, religious counselors have a strategic role in building mental, moral and piety values and also encouraging the improvement of the quality of life of religious communities in development. The Directorate General of Buddhist Community Guidance is challenged to have qualified human resources for Religious Counselors and to make Religious Counselors as a profession. In order to increase the competency and professionalism of human resources for Buddhist counselors, one of the strategic steps that can be taken is to involve the role and contribution of Buddhist Higher Education as the initiator of providing Professional Religion Counselors Education. This research is aimed to analyze the strategic for increasing the competence and professionalism of Buddhist Counselors through the initiation of the implementation of the Professional Education of Religious Counselors in the Society 5.0 era. The analysis used is SOAR analysis using the IFE-EFE matrix calculation. SOAR analysis is used as an analytical knife to examine external and internal factors that influence the readiness of Buddhist Higher Education as the initiator of implementing the Professional Education of Religious Counselors. Based on the results of the SOAR analysis, State Buddhist Religious Higher Education is in the OA strategy quadrant, namely benchmarking and designing the creation of an LMS (Learning Management System) which is the center for integration of all knowledge management and learning in PTKB and the development of Blended Learning in the context of implementing an independent learning education system Keywords: The Role of Buddhist Counselors; Competence; Higher Religious Education; Professional Education; SOAR Analysis; IFE-EFE Matrix.
Manasik Haji dan Umrah Berbasis Moderasi Beragama Abdul Basir; Robingun Suyud El Syam
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/jaka.v2i2.29

Abstract

Indonesia is a very plural country in terms of ethnicity, race and religion, including the origins of the pilgrims and Umrah pilgrims, therefore a manasik model solution is needed that accommodates all orients towards the principle of religious moderation. Articles are findings from a type of literature research with a qualitative approach, then analyzed inductively. The research concludes: that religious moderation-based rituals of pilgrimage can be pursued by the six-way guidance method, including: duties, parenting, knowledge, personal change, brotherhood, and devotional leadership. This path is practiced in a Hajj and Umrah guidance in order to absorb the nine values ​​of religious moderation: the middle, perpendicular and proportional, tolerance, deliberation, pioneering, improvement, anti-violence, and culturally friendly. Keywords: rituals; hajj; umrah; religious moderation.
Kebijakan Strategi Penguatan Moderasi Beragama Perspektif Kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah Syaiful Rizal; Achmad Farid; Zulfiatul Khoiroh
JAKA: Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Biro Perencanaan Kementerian Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The threat of radicalism in schools is very frightening, so it is necessary to prevent it from an early age, starting at the elementary school level (madrasah ibtidaiyah).  This study is a literature review.  The results of this study indicate that the management strategy for promoting religious moderation in the Free Learning program (Merdeka Belajar) at Madrasah Ibtidaiyah (MI) must be addressed appropriately: 1) planning, ie.  planning with collaborative moderation values, as well as selection of documents under the curriculum, 2) implementation, namely, the application of moderation values ​​documented in the curriculum education module, 3) control, namely, having to consider the suitability of implementing religious facilities in the curriculum, and 4) assessment, so  it can run well in accordance with the learning objectives and desired learning outcomes.  The implication of this research is that teachers can formulate prevention and suppress extreme and radical views in madrasah, especially Islamic elementary schools with a strategy of strengthening religious moderation in the independent learning curriculum. Keywords: Religious Moderation; Free Learning; Islamic Religious Education.

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): Juli-Desember