cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anas Fakhruddin
Contact Email
a.fakhruddin@uinsby.ac.id
Phone
+6281332955690
Journal Mail Official
jrp@uinsa.ac.id
Editorial Address
Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, St. Ahmad Yani 117 Surabaya, East Java 60237, Indonesia.
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Review Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20886241     EISSN : 26156504     DOI : https://doi.org/10.15642/jrp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Review Politik (JRP) is a high-quality peer-reviewed research journal published by the Department of Islamic Political Thought, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. The languages used are Indonesian and English. JRP is published twice a year, June and December. The journal focuses on the studies of Islamic Political Thought, political science, religion and politics, governance issues, and public policies in Indonesia and other Islamic countries. The journal publishes theoretical and empirical research articles to promote and disseminate the academic atmosphere in and around the regions. The journal has areas of concern that include political science, Indonesian politics, gender politics and identity, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy, international politics & security, media, information & literacy, religion and politics, digital society and disruption, civil society movement, governance & democracy, radicalism, and terrorism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2020): December" : 4 Documents clear
Kebijakan Nawa Cita sebagai Dasar Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Alunaza, Hardi; Sudagung, Adityo Darmawan
Jurnal Review Politik Vol. 10 No. 2 (2020): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.042 KB) | DOI: 10.15642/jrp.2020.10.2.167-189

Abstract

Tulisan ini disajikan guna menjawab pertanyaan penelitian bagaimana Nawa Cita dapat dimanfaatkan sebagai pendorong pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. Kawasan perbatasan tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah. Masalah yang ditemui di sana, antara lain adalah buruknya infrastruktur, penegakan hukum yang tidak maksimal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang tidak optimal. Penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional sebagai turunan dari perspektif dalam kebijakan luar ngeri dengan pengumpulan data didapatkan melalui teknik studi literatur yang berasal dari bab buku, artikel di dalam jurnal, dan artikel daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan kebijakan Nawa Cita di kawasan perbatasan di Kalimantan Barat telah dilakukan dengan pergeseran arah kebijakan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, infrastruktur penunjang, dan pengamanan perbatasan. Indonesia juga merevitalisasi peran dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam, dan melakukan penyelarasan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
Bejingan Penggerak Governing Elite : Perspektif Baru Makelar Suara Suwarno, Asmawati; Tawakkal, George Towar Ikbal; Muadi, Sholih
Jurnal Review Politik Vol. 10 No. 2 (2020): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.856 KB) | DOI: 10.15642/jrp.2020.10.2.190-200

Abstract

Studi seluruh dunia telah banyak membahas terkait makelar suara membantu kandidat dalam proses mobilisasi massa. Namun hal mengejutkan terjadi ketika makelar suara menjadi penggerak pemerintahan membantu kandidat dalam kepemimpinan formal. Tidak hanya terbatas pada makelar suara yang membantu kepemimpinan formal, tak jarang Bejingan juga memiliki andil sebagai klebun (kepala desa) sebagai hasil dari makelar suara mengantarkan bos politik mereka menuju kursi pemerintahan. Untuk memberikan pemahaman terkait Bejingan sebagai tokoh lokal sekaligus makelar suara menjadi pemimpin formal di desa artikel ini mengeksplorasi bagaimana Bejingan menempati posisi formal di pemerintahan sera Bejingan sebagai badan eksekutif yang membantu kepala desa menyenyejahterakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dimana dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik terkait makelar suara. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi lapangan di Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan bahwa Bejingan sebagai kepala desa menimbulkan banyak hal positif dimana kiprah dan status sosial Bejingan mampu menjadikan desa jauh dari konflik masyarakat dan hal kriminalitas misalnya pencurian dan perampokan. Bejingan sebagai makelar suara yang bertindak sebagai eksekutif memiliki keuntungan nama baik di mata masyarakat yang dapat menjadi prospek kedepanya ketika Bejingan mencari suara di masa pemilu yang akan datang. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah mendiskusikan perluasan makelar suara yang berhasil menduduki posisi formal pemerintahan tidak terbatas pada mencari suara untuk kandidat.
Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida Umam, Moh Khoirul; Ats Tsaqofi, Muhammad Harir; Syahroni, Achmad
Jurnal Review Politik Vol. 10 No. 2 (2020): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.932 KB) | DOI: 10.15642/jrp.2020.10.2.201-224

Abstract

Formulasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menstimulasi sejumlah kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Beberapa diktum di dalamnya berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan berupa banyaknya kerugian yang akan ditimbulkannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Omnibus Law dalam diskursus politik hukum, serta menganalisis politik hukum Omnibus Law perspektif dekonstruksi Jacques Derrida. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengimplementasikan pendekatan filsafat (philosophical approach). Riset ini mengaplikasikan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Adapun hasil dari riset ini memperlihatkan dua hal. Pertama, arah kebijakan pembentukan (politik hukum) Omnibus Law Cipta Kerja berorientasi kepada tiga arus pembahasan, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan, serta Pemberdayaan UMKM. Kedua, Analisis dekonstruksi Jacques Derrida menilik politik hukum Omnibus Law Cipta Kerja dari dua lokus, yakni prosedural dan substansial. Idealnya, untuk meningkatkan kran investasi, pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan penghambat investasi di Indonesia. Kenyataannya, penyelesaian permasalahan penghambat masuknya investasi ke Indonesia ialah dengan membuat kebijakan yang tidak berorientasi terhadap penyelesaian masalah yang ada.
Optimalisasi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lamongan Rosyid, Halimur
Jurnal Review Politik Vol. 10 No. 2 (2020): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jrp.2020.10.2.225-242

Abstract

This study aims to understand the phenomenon of low political participation in Lamongan Regency. This research was conducted by identifying various inhibiting factors for political participation of persons with disabilities, and by explaining what factors play a role in its optimization. The method used in this research is a qualitative approach (qualitative methods) which refers to various techniques in research; participatory research, intensive personal interviews, observation process and focus group discussions (FGD) to understand the experiences of key informants. The results of this study indicate that the inhibiting factors for political participation of persons with disabilities is the lack of political participation accessibilityfor persons with disabilities, as well as the charity view that considers persons with disabilities as marginalized people who need a helping hand. Meanwhile, the optimization of the role and political participation of persons with disabilities is carried out by drafting a regional regulation on the implementation of protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities by the Executive and DPRD (Regional House of Representatives)Lamongan, as well as by strengthening the socialization intensitycarried out by the general election organizer, namely the KPUD (Regional General Election Commission) Lamongan.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): June Vol. 14 No. 2 (2024): December Vol. 14 No. 1 (2024): June Vol. 13 No. 2 (2023): December Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): December Vol. 12 No. 1 (2022): June Vol. 11 No. 2 (2021): December Vol. 11 No. 1 (2021): June Vol. 10 No. 2 (2020): December Vol. 10 No. 1 (2020): June Vol. 9 No. 2 (2019): December Vol. 9 No. 1 (2019): June Vol. 8 No. 2 (2018): December Vol. 8 No. 1 (2018): June Vol. 7 No. 2 (2017): December Vol. 7 No. 1 (2017): June Vol. 6 No. 2 (2016): December Vol. 6 No. 1 (2016): June Vol. 5 No. 2 (2015): December Vol. 5 No. 1 (2015): June Vol. 4 No. 2 (2014): December Vol. 4 No. 1 (2014): June Vol. 3 No. 2 (2013): December Vol. 3 No. 1 (2013): June Vol. 2 No. 2 (2012): Desember Vol. 2 No. 1 (2012): Juni More Issue