Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2024): November"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[APLIKASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MELALUI BUDIDAYA MAGGOT BSF GUNA MEWUJUDKAN GREEN SANTRIPREUNEURSHIP ]]>
Saputra, Agung;
<![CDATA[Rimantho, Dino]]>;
<![CDATA[Pratomo, Vector Anggit]]>;
<![CDATA[Timang, Gita]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7382
<![CDATA[Masih banyak permasalahan pengelolaan sampah yang cukup signifikan yang dihadapi oleh pesantren. Banyaknya sampah yang dihasilkan, minimnya lokasi pembuangan yang layak, serta potensi menurunnya masalah lingkungan dan kesehatan merupakan beberapa penyebab yang menyebabkan munculnya permasalahan pengelolaan sampah yang cukup kompleks. Selain itu, pondok pesantren juga menghadapi permasalahan terkait minimnya minat dosen dan santri untuk berwirausaha. Tim pengabdian masyarakat ini tergerak oleh permasalahan yang dihadapi oleh pondok pesantren untuk memberikan solusi, seperti sumber daya kewirausahaan dan pelatihan pembuatan produk berbasis pengelolaan sampah bagi pondok pesantren. Dengan demikian, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah organik yang dapat menjadi potensi kewirausahaan atau "santripreneurship" dengan memanfaatkan budidaya Maggot BSF. Integrasi pengelolaan sampah melalui budidaya Maggot BSF dapat secara efektif mengatasi kedua permasalahan yang ada di pondok pesantren. Selain itu, diberikan pula pelatihan tentang pengelolaan sampah organik dan budidaya maggot. Selain itu, hasil akhir dari budidaya ini dapat dimanfaatkan oleh para pendidik dan santri sebagai salah satu sarana berwirausaha (santripreneurship). Program pendampingan ini mendapat sambutan baik dari pihak pesantren yang menjadi mitra. Peserta program tampak cukup antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama kegiatan pengabdian masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN KARANG TARUNA RT 009 RW 05 DAERAH CIPADU: DALAM MERAYAKAN HUT RI KE-79 YANG DI TINJAU DARI PANCASILA SILA PERSATUAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Geren, Geren As Syafaras]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7636
<![CDATA[Karang Taruna adalah suatu wadah organisasi yang terdiri dari pemuda dan pemudi di suatu desa yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kemajuan beberapa aspek di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menyalurkan minat dan bakat para masyarakat RT 009 dan RW 05 dalam perlombaan untuk memperingati HUT RI ke 79. Penelitian ini dilakukan terhadap Karang Taruna RT 009 RW 05. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang dimana, meliputi observasi, diskusi partisipasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Karang Taruna dalam menjalankan peran pada perlombaan HUT RI ke-79 ini di dasari oleh Pancasila pada sila ke ketiga seperti, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menjalin persahabatan antar etnis, dan menjaga persatuan di tengah maraknya perbedaan. Dengan demikian, kegiatan ini dalam memperingati HUT RI ke-79 ini berfungsi sebagai bentuk toleransi antar sesama manusia dan simbol persatuan Inonesia yang tercantum pada Pancasila sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia.]]>
<![CDATA[Dampak Dampak Negatif Hoax di Media Sosial Ditinjau dari Sila Ketiga Pancasila ]]>
<![CDATA[Dwi Nurhaliza, Salsa]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7637
<![CDATA[Hoax adalah penyebaran berita bohong atau informasi palsu yang dapat mengancam nilai-nilai persatuan Indonesia yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila. Penelitian ini menjabarkan dampak negatif dengan penyebaran hoax di media sosial dan pengaruhnya bagi keutuhan bangsa. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dengan langkah-langkah metode berupa deskripsi dan analisis, sehingga penulis menemukan bahwa hoax dapat memanipulasi opini publik, menimbulkan perpecahan, dan mengikis kepercayaan masyarakat. Hoax sering kali memanfaatkan masalah-masalah yang sensitif seperti ras, suku dan agama yang dapat meningkatkan ketegangan antar golongan masyarakat dan memperlemah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Studi ini menekankan pentingnya meningkatkan pemikiran kritis dan meningkatkan literasi digital serta peran pemerintah dalam memperkuat kebijakannya untuk melawan hoax.]]>
<![CDATA[Memperkuat Solidaritas Warga Melalui Rangkaian Kegiatan Perayaan 17 Agustus di Paguyuban 5 RW Kelurahan Pondok Benda ]]>
<![CDATA[Ramadhan , Muhammad Azzam]]>;
<![CDATA[Purwanti, Herni]]>;
<![CDATA[Baradzim, Subal]]>;
<![CDATA[Naila, Zulfa]]>;
<![CDATA[Khoiri, Dawam Sabilal]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7678
<![CDATA[Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa berupa pengabdian kepada masyarakat yang menjadi penilaian mahasiswa. Perayaan 17 Agustus adalah salah satu program kerja mahasiswa KKN kelompok 190 UIN Syarif Hidayatullah di Pondok Benda selama 30 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solidaritas warga melalui perayaan 17 Agustus di 5 RW Kelurahan Pondok Benda. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini ialah Community-Based Participatory Research (CBPR) yang melibatkan masyarakat dalam perencaan hingga evaluasi kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah rangkaian acara dalam rangka merayakan 17 Agustus dinilai efektif memperkuat solidaritas dan kebersamaan antarwarga di Keluruhan Pondok Benda.]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS TEKNOLOGI ]]>
<![CDATA[Ningsih, Sari]]>;
<![CDATA[Gunawan, Arie]]>;
<![CDATA[Fauziah]]>;
<![CDATA[Hindarto, Djarot]]>;
<![CDATA[Yulianto, Lili Dwi]]>;
<![CDATA[Desmana, Satriawan]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7802
<![CDATA[Pelatihan pengembangan materi pembelajaran interaktif berbasis teknologi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru MTS Asyafi’iyah 04 Jakarta dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan guru dalam menghadapi tantangan era digital dan memastikan pembelajaran yang relevan serta efektif bagi siswa. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi workshop, simulasi, dan evaluasi. Workshop dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai teknologi pendidikan dan aplikasinya. Simulasi dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengembangkan dan menggunakan materi pembelajaran interaktif. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman dan kemampuan guru setelah mengikuti pelatihan. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk membuat materi pembelajaran interaktif. Selain itu, terdapat peningkatan motivasi dan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui integrasi teknologi.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KAJIAN KOMPARATIF PELAKSANAAN LELANG KONVENSIONAL DAN LELANG ONLINE TERHADAP OBJEK FIDUSIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH BALAI LELANG SWASTA ]]>
<![CDATA[Abdullah, Ali]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Ardian Ganet]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/abdi.v4i2.7915
<![CDATA[Proses lelang memiliki dua metode pelaksanaan: metode luring (offline) dan metode yang menggunakan media daring (online). Perkembangan lelang online ini didorong oleh tingginya jumlah kredit bermasalah saat ini, sehingga diperlukan inovasi agar proses lelang dapat berlangsung lebih cepat. Lelang yang dilakukan melalui media daringd diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Pada penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Peran Balai Lelang Swasta pada kegiatan pelelangan dengan obyek fidusia Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jendral an. Menteri Keuangan nomor SE-7/MK.1/2020 tertanggal 23 Maret 2020 Mengenai Pembatalan Pelaksanaan Lelang Terkait Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas lelang?dan Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Sukarela Terhadap Objek Jaminan Fidusia serta Dampaknya terhadap Pemenuhan Kepentingan Para Pihak yang Terlibat dan Untuk menjawab permasalahan tersebut Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam metode penelitian normatif yuridis dan hasil penelitian dapat di simpulkan BahwaBalai Lelang Swasta perlu secara aktif beradaptasi dengan kondisi krisis dengan mengimplementasikan teknologi dan inovasi untuk menyelenggarakan lelang secara daring, serta menyesuaikan prosedur fisik sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bahwa Balai Lelang Swasta dalam menentukan mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang sukarela memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan kepentingan para pihak yang terlibat.]]>
<![CDATA[Pembatasan Kebebasan Ekspresi Keagamaan dalam Kebijakan Kontra-Radikalisasi: Analisis terhadap Penetapan Kriteria Penceramah Radikal oleh BNPT ]]>
<![CDATA[Dahlan, Abd. Rahman]]>;
<![CDATA[Azizah, Azizah]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/2vhzha66
<![CDATA[Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai penetapan kriteria penceramah agama radikal menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas kewenangan BNPT dalam menetapkan kriteria penceramah radikal serta implikasinya terhadap kebebasan ekspresi keagamaan dalam perspektif hak asasi manusia dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan indikator penceramah radikal oleh BNPT tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak harus ditetapkan melalui undang-undang. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas ceramah keagamaan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan beragama (forum internum). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut melalui pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga keseimbangan antara upaya penanggulangan radikalisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokratis. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Perempuan di Lingkungan Pendidikan ]]>
<![CDATA[Arsadani, Qosim]]>;
<![CDATA[Nawawi, Nawawi]]>
<![CDATA[ Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/56m64908
<![CDATA[Pelecehan seksual belakangan ini menjadi topik utama di media, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya kelonggaran peraturan hukum serta kurangnya pengawasan dari pemerintah, masyarakat, lingkungan Pendidikan, bahkan orang tua. Kejahatan seksual bukanlah kasus minimalis yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dari segi psikologis, korban pelecehan seksual akan mengalami trauma dan rasa takut yang begitu kuat. Sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum khusus terhadap kejahatan korban pelecehan seksual di Indonesia. DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeresan Seksual. Hal tersebut menjadi acuan untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, serta pemulihan korban pelecehan seksual karena tidak sesuai dengan nilai- nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus kejahatan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.]]>
