Articles
366 Documents
<![CDATA[PENENTUAN PRIORITAS GENERALIZED AUDIT SOFTWARE (GAS) DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) ]]>
<![CDATA[Rufandi Rufandi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58879
<![CDATA[AbstractBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai salah satu lembaga tinggi negara, telah banyak menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kinerjanya. Salah satu jenis penggunaan teknologi tersebut adalah perangkat lunak (software) audit, atau sering dikenal dengan istilah Generalized Audit Software (GAS). Banyak auditor mengandalkan penggunaan GAS daripada penggunaan teknik audit tradisional karena kemampuan GAS dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu audit. Empat software GAS yang populer bagi auditor BPK yaitu Microsoft Excel, Audit Command Language (ACL), MySQL, dan Microsoft Access. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria yang menjadi pertimbangan auditor serta untuk menentukan prioritas GAS di lingkungan BPK dengan menggunakan metode terstruktur. Metode terstruktur yang dipilih adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP, sebagaimana diketahui merupakan teknik yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan dalam mendekomposisi suatu permasalahan pengambilan keputusan. Hasil analisis terhadap sampel 29 auditor BPK perwakilan diketahui bahwa fitur analisis dalam suatu software GAS menjadi prioritas paling tinggi bagi auditor, sedangkan kriteria biaya menjadi prioritas paling rendah. Serta berdasarkan hasil pembobotan final, produk GAS yang paling layak bagi auditor adalah ACL, sedangkan Ms. Access pada peringkat terakhir dengan tingkat signifikansi yang rendah. Kriteria dan software tersebut perlu diperhatikan oleh pihak manajemen agar dapat merencanakan anggaran dan pelatihan TI secara efisien dan efektif yang pada akhirnya dapat mereduksi perilaku disfungsional staf auditor dan menjaga kualitas hasil audit di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DAN POLA ALOKASI BELANJA DAERAH ]]>
<![CDATA[Yudi Aditia]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 3 (2020): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i3.58880
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan-Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adakah pola alokasi belanja tertentu dalam hubungan dengan keterjadian korupsi pemerintah daerah.Design/Metodologi/Pendekatan- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis komparasi terhadap perencanaan belanja pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi diatas rata-rata dengan pemerintah daerah dengan nilai indeks persepsi korupsi dibawah rata-rata. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa lampiran APBD masing-masing kelompok pemerintah daerah tersebut.Temuan- Pola alokasi belanja tertentu pada pemerintah daerah dengan nilai IPK di bawah rata-rata. Pola alokasi tersebut dibedakan menjadi tiga level pola alokasi belanja. Pada level tiga pola alokasi belanja tertentu terdapat pada belanja hibah, belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan contoh pola alokasi belanja pada level empat terdapat pada belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat, honorarium PNS, honorarium non PNS, belanja jasa kantor, belanja makanan dan minuman dan belanja modal peralatan dan mesin. Contoh pola alokasi belanja pada level 5 terdapat pada belanja jasa narasumber atau tenaga ahli, belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor.Batasan/Implikasi-Penelitian ini memiliki implikasi pada praktisi auditor dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lebih waspada pada pola belanja tertentu pada pemerintah daerah.Keterbatasan dalam penelitian ini ialah tidak melakukan penelitian langsung pada keempat pemerintah kota yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pekanbaru.Originalitas/Nilai-alokasi belanja tertentu pada perencanaan belanja dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kewaspadaan atas tindak pidana korupsi pada belanja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini menghubungkan faktor kapabilitas pejabat daerah dalam menentukan perencanaan belanja daerah yang beresiko adanya tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Dwi Anita Nur Fitirani]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58881
<![CDATA[INTISARI Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Hal yang penting dalam undang-undang tersebut yaitu adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, adanya pengalihan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu pemerintah daerah yang mengalami permasalahan tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan potensi penerimaan PBB-P2 dan nilai piutang PBB-P2 pada neraca per 31 Desember tidak dapat diyakini kewajarannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen, observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh kemudian direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelengkapan 5 unsur SPIP penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas ialah sebesar 73,44% dan termasuk dalam kategori kualitas cukup sehingga masih diperlukan perbaikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang PBB-P2 yaitu lemahnya fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum tertatanya administrasi data objek dan subjek PBB-P2.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERENCANAAN AUDIT INTERN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK ]]>
<![CDATA[Bayu Wicaksono Hariadi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58883
<![CDATA[INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan audit intern berbasis risiko pada Inspektorat Utama BPS. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Utama BPS dalam melaksanakan perencanaan audit intern berbasis risiko.Data hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan untuk mencapai dua tujuan penelitian tersebut. Data hasil wawancara dianalisis dengan siklus analisis dari Hennink dkk. (2011) kemudian ditriangulasi dengan data hasil dokumentasi.Penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan audit intern berbasis risiko pada Inspektorat Utama BPS dimulai dari perencanaan strategis, perencanaan audit tahunan, hingga perencanaan audit individu. Namun, audit intern berbasis risiko belum dapat dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan pedoman IIA akibat manajemen risiko yang belum sepenuhnya diterapkan. Meskipun demikian, perencanaan audit intern telah melibatkan proses penilaian risiko yang diinisiasi Inspektorat Utama. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Utama dalam melaksanakan perencanaan audit intern berbasis risiko terdapat dalam proses perencanaan audit tahunan, yaitu kebijakan pemotongan anggaran, keterbatasan data, serta keterbatasan metode atau instrument, serta dalam proses perencanaan audit individu, yaitu kekurangan tenaga auditor dan jarak satker auditan yang jauh.]]>
<![CDATA[Analisis Efisiensi Pengelolaan Biaya Dengan Penerapan Activity Based Management. (Studi Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Salomo Rocky Ticoalu]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58884
<![CDATA[INTISARI Latar belakang: Pengendalian atas biaya-biaya merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi dan mengendalikan biaya agar mampu bertahan dalam persaingan. Pengambilan keputusan yang tepat mengenai masalah pengurangan biaya ini mengarah pada suatu metode pengelolaan aktivitas yang disebut activity based-management. RSUD Kota Yogyakarta memiliki banyak jenis pelayanan yang diberikan sehingga perlu untuk melakukan efisiensi biaya dengan cara mengurangi biaya yang tidak menambah nilai.Tujuan penelitian:(1) mengetahui efisiensi biaya berdasarkan metode activity based management dengan informasi biaya yang akurat sehingga bisa mengurangi aktivitas yang tidak efisien,(2) merekomendasikan/saran kepada pembuat kebijakan untuk upaya efisiensi biaya.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, observasi. Penelitian ini terlebih dahulu tarif rawat inap dengan metode tradisional dan activity based costing, kemudian melakukan perhitungan efisiensi biaya dengan metode activity based management.Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Kota Jogja belum menerapkan perhitungan yang akurat dan masih dengan metode tradisional. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif jasa rawat inap RSUD Kota Yogyakarta masih overcosting dan undercosting. Penerapan activity based management menghasilkan aktivitas yang tidak menambah nilai dan aktivitas yang menambah nilai yang perlu di pertahankan. RSUD Kota Jogja belum menerapkan activity based management karena kurangnya sumber daya yang ada dalam penerapan activity based management.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PRODUKSI AGREGAT UNTUK OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAN EFISIENSI BIAYA Studi pada PT Daiwabo Garment Indonesia ]]>
<![CDATA[Naila Hanum]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58885
<![CDATA[AbstrakTujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab risiko pemborosan sumber daya dan biaya produksi pada PT Daiwabo Garment Indonesia untuk selanjutnya melakukan identifikasi strategi rencana produksi agregat yang dapat menghasilkan optimalisasi sumber daya dan efisiensi biaya.Metode Penelitian – Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada perencanaan produksi PT Daiwabo Garment Indonesia. Parameter-parameter yang dibutuhkan dalam penyusunan sistem perencanaan produksi agregat di antaranya yaitu jumlah permintaan dari pelanggan, jumlah tenaga kerja, tingkat persediaan, serta kapasitas produksi reguler dan lembur. Masing-masing parameter dapat mempengaruhi perencanaan jangka menengah dalam mengestimasikan biaya produksi. Rencana agregat disusun dengan meramalkan jumlah permintaan dengan model deret waktu yang digunakan sebagai dasar optimalisasi sumber daya. Strategi perencanaan agregat terpilih ialah strategi yang memperkirakan biaya produksi terendah dalam memenuhi permintaan pelanggan.Temuan – Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan produksi perusahaan masih menimbulkan risiko pemborosan biaya sedangkan perencanaan agregat dengan strategi chase memperkirakan biaya produksi yang lebih rendah serta fisibel untuk diterapkan perusahaan. Rencana agregat dengan strategi chase menghasilkan efisiensi biaya sebesar Rp12.338.718.876 dalam memenuhi permintaan tahun 2018. Penelitian ini juga memuat rencana produksi agregat tahun 2019 yang memperkirakan biaya sebesar Rp205.657.400.950 untuk memenuhi ramalan permintaan sejumlah 9.363.140 unit. Total biaya tersebut merupakan akumulasi dari biaya yang timbul dari produksi reguler, produksi lembur, penyimpanan persediaan, serta upah tenaga kerja, penyimpanan persediaan, termasuk biaya dalam memvariasikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Fleksibilitas kebijakan perusahaan dalam menyesuaikan ukuran tenaga kerja diperlukan untuk menerapkan strategi chase dalam perencanaan agregat.Orisinalitas – Penelitian studi kasus pada PT Daiwabo Garment Indonesia menginisiasi perencanaan produksi agregat yang dapat menjadi alat bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian sumber daya dan kapasitas produksi dalam menghadapi fluktuasi jumlah permintaan pesanan. Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan melakukan produksinya berdasarkan sistem pesanan yang sekaligus berkewajiban mematuhi peraturan sebagai penyelenggara kawasan berikat.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Abdullah Lathif E. Habiby]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58886
<![CDATA[INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan opini atas LKPD serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kegagalan pendeteksian atas ketidakpatuhan, termasuk di dalamnya ketidakpatuhan yang mengandung unsur fraud, dalam pemeriksaan LKPD. Metoda yang digunakan ialah explanatory sequential mixed methods dengan pendekatan analisis konten atas 54 sampel LKPD dan wawancara terhadap para auditor BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan pemerintah daerah dengan opini atas LKPD, namun terdapat risiko kegagalan deteksi dan risiko kesalahan dalam memberikan opini yang disebabkan oleh perbedaan konsep dalam hal penentuan fraud, perbedaan konsep materialitas di antara pemeriksa BPK, kegagalan dalam memutakhirkan program pemeriksaan, potensi ancaman/bahaya yang dialami auditor, dan kegagalan dalam mengurangi persepsi negatif pemeriksa atas perlindungan kerja. Keterbatasan penelitian ini ialah sampel wawancara hanya melibatkan pemeriksa dari tiga kantor perwakilan yang berasal dari pulau Jawa dan tidak melakukan konfirmasi kepada unit yang bertanggungjawab dalam penyusunan panduan/pedoman pemeriksaan dan unit yang menangani masalah hukum. Di antara implikasi penelitian ini ialah BPK harus meningkatkan efektivitas penjaminan mutu pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pemeriksa BPK harus mampu menerapkan prinsip due professional care dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD sehingga kualitas audit tetap terjaga. Penelitian ini mempertimbangkan materialitas dalam menganalisis temuan ketidakpatuhan serta berupaya mengidentifikasi faktor penyebab hubungan tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN INTERNET REPORTING PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Futri Ayu Wulandari]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 1 (2020): February ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i1.58887
<![CDATA[Abstrak Tujuan - Penelitian ini menganalisis peranan internet reporting dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tingkat nasional di Indonesia.Metode penelitian - Analisis konten digunakan pada sampel berjumlah 23 OPZ tingkat nasional di Indonesia. Peranan internet reporting dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada OPZ dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Abidin et al (2014) dan disesuaikan dengan PSAK 109. Kemudian menggunakan pendekatan wawancara terhadap 6 OPZ untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi OPZ dalan penerapan internet reporting.Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pada OPZ masih sangat rendah. Hal tersebut dilandasi masih kurangnya OPZ yang menyajikan informasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada website OPZ. Di samping itu, website pada OPZ digunakan untuk pengungkapan informasi non keuangan. Akan tetapi masih terdapat informasi non keauangan yang tidak disajikan pada website OPZ yaitu laporan kesehatan dan keselamatan kerja amil zakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi OPZ yaitu kurangnya sumber daya manusia, tingginya biaya pengembangan website, adanya kendala teknis website serta regulasi yang menyebabkan keberagaman informasi.Originalitas - Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website OPZ serta memberikan gambaran kendala yang dihadapi OPZ. Di Indonesia belum ada penelitian yang melakukan kajian mengenai fokus pada penelitian ini.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK ADOPSI E-GOVERNMENT OLEH PEMERINTAH PADA PENERAPAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Fajar Kholillulloh]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i2.58889
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak adopsi sistem e-government oleh pemerintah pada penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang digunakan auditor BPK perwakilan Yogyakarta. Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, peneliti melakukan wawancara yang didasarkan pada elemen wawancara yang dirumuskan oleh Kotb dan Roberts (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Setelah menerapkan sistem e-government, instansi pemerintah mulai mengalami perubahan pada cara mereka melakukan proses operasionalnya, cara mereka melakukan transaksi, cara mereka melakukan pelayanan, dan cara mereka berinteraksi dengan seluruh stakeholdersnya ; (2) Penerapan sistem e-government memberikan dampak perubahan pada teknik pengauditan yang seharusnya dilakukan. Sistem e-government telah memberikan dampak perubahan pada jenis dan sumber bukti audit yang dihasilkan, dan risiko bisnis baru yang muncul, situasi ini mengharuskan penyesuaian pada teknik pengujian pengendalian internal yang harus dilakukan pada sistem e-government tersebut. Selain itu, perubahan teknik yang sebelumnya menggunakan teknik manual juga perlu dirubah dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer (TABK) ; (3) Secara umum, prosedur-prosedur pengauditan yang dilakukan tidak mengalami perubahan. Namun, terdapat tambahan prosedur yang disiapkan untuk melakukan pemeriksan pada software dan aplikasi yang gunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung penerapan sistem e-government ; (4) Salah satu keterbatasan BPK dalam mengembangkan BPK Sinergi yang dasarnya ialah pemanfaatan teknik audit berbantuan komputer antara lain masih minimnya auditor BPK yang memiliki pemahaman baik tentang teknologi informasi dan bagaimana mengaplikasikan software dan aplikasi pengauditan yang digunakan untuk mendukung teknik audit berbantuan komputer. Penelitian ini menunjukkan bahwa memang terdapat dampak perubahan yang diakibatkan atas penerapan sistem e-government oleh instansi pemerintah kepada penerapan TABK yang digunakan para auditor BPK dalam melakukan proses pengauditan, BPK juga telah menerapkan program BPK Sinergi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem tesebut.]]>
<![CDATA[EVALUASI PERFORMANCE BASED PAY UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA DOSEN BERKELANJUTAN (Studi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Kholifah Fil Ardhi]]>
<![CDATA[ ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Master in Accounting Program ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/abis.v8i2.58891
<![CDATA[INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk megevaluasi implementasi performance based pay pada aspek distribusi pekerjaan, motivasi insentif, dan alur pelaksanaan performance based pay di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Desain penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus Data yang digunakan terdiri atas data primer yang berasal dari kegiatan wawancara dengan dosen dan reviewer sebagai participants serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi Universitas meliputi data kinerja dosen, surat keputusan rektor tentang satuan penilaian kinerja dan buku pemodan ketenagakerjaan.Berdasarkan hasil penelitiain menunjukkan bahwa implementasi performance based pay UMY sudah berjalan baik namun dengan beberapa permasalahan. Dari ketiga aspek yang digali bahwa aspek distribusi pekerjaan dan motivas insentif telah berjalan dengan baik. Namun, aspek alur pelaksanaan performance based pay yaitu pada proses pencatatan kinerja masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu pada kerumitan aktivitas pencatatan kinerja yang dilakukan individu oleh dosen pada situs kepegawaian UMY. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengadakan pelatihan kepada dosen yang masih tidak tercapai kinerja dan mengadakan tenaga enumerator dalam membantu dosen mencatat kinerja mereka. ]]>
