cover
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Articles 366 Documents
EVALUASI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN (STUDI KASUS DI PRIMER KOPERASI KARTIKA C.14 SALATIGA) Yogka Arief Pratama
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58892

Abstract

ABSTRAKTujuan – Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga belum optimal.Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan laporan rencana dan laporan realisasi pendapatan dan belanja Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data tersebut berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, perencanaan, dan pengendalian di Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga.Temuan – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus Primer Koperasi Kartika C.14 Salatiga tidak memiliki aturan atau pedoman baku penyusunan anggaran sehingga anggaran dibuat berdasarkan anggaran tahun lalu, laporan kinerja bulanan, dan hasil evaluasi yang disampaikan anggota pada saat RAT. Hal ini berakibat pada anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kondisi koperasi yang sebenarnya dan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian tidak dapat berjalan dengan optimal. Penyebab utama pengurus belum mampu menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen adalah kurangnya kemampuan dan pengalaman pengurus dalam memanfaatkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen.Batasan/Implikasi – Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak memperoleh pedoman baku terkait proses penyusunan anggaran dan buku besar koperasi. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian ini. Implikasi dari penelitian ini adalah penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen berdampak positif pada pencapaian tujuan koperasi.Originalitas/Nilai – Anggaran merupakan salah satu alat perencanaan dan pengendalian manajemen yang powerfull untuk mencapai tujuan koperasi dan memenangkan persaingan pasar.
KOMBINASI ANALISIS FUNDAMENTAL DENGAN ANALISIS TEKNIKAL DALAM MENGHASILKAN RETURN SAHAM Damar Jatikumoro Sulistio
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58893

Abstract

ABSTRAK Tujuan - Untuk menganalisis alternatif strategi dengan mengombinasikan metode analisis teknikal pada analisis fundamental dalam menghasilkan return yang lebih baik pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan studi kasus. Perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 menjadi objek pada penelitian ini. Pada analisis data dibagi menjadi tiga bagian yaitu analisis fundamental, analisis kombinasi fundamental dan teknikal, serta uji statistik.Temuan – Hasil pengujian analisis fundamental menunjukkan bahwa dari seluruh perusahaan di sektor barang konsumsi yang menjadi sampel tidak semua perusahaan memiliki nilai intrinsik lebih rendah dari harga pasarnya. Pada pengujian return analisis fundamental memberikan informasi bahwa dalam periode satu tahun penggunaan metode fundamental  memiliki kemungkinan untuk memberikan return yang negatif. Setelah dilakukan kombinasi dengan analisis teknikal, return yang dihasilkan menjadi lebih baik yang ditunjukkan dengan tidak terdapatnya return yang negatif dan cenderung lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa menggunakan kombinasi analisis terbukti dapat menjadi alternatif dalam mempercepat perolehan return. Hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa adanya tambahan informasi dari analisis teknikal dapat meningkatkan informasi dari analisis fundamental. 
ANALISIS KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA STUDI KASUS JUAL–BELI AKUN GOJEK Ni'immas Ni'immas
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58896

Abstract

AbstrakTujuan – Penelitian ini menganalisis sistematika jual-beli akun Gojek, motivasi pelaku jual-beli akun Gojek dan alasan yang mendasari pelaku merasa aman melakukan jual-beli akun.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif-studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur, observasi dan studi dokumen. Partisipan wawancara terdiri dari 7 orang yang terlibat dalam jual-beli akun.Temuan – Kegiatan Kegiatan jual beli akun oleh mitra pengemudi saat ini dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan jejaring sosial facebook. Banyak celah dari kelemahan pengendalian maupun sistem aplikasi Gojek yang dapat dimanfaatkan oleh mitra pengemudi untuk mencapai tujuan pribadi melalui tindakan tersembunyi. Pelaku jual beli akun pengemudi termotivasi untuk melakukan tindakan jual beli akun karena berada pada kondisi merugi. Hal ini membuat mitra gojek pelaku jual beli akun cenderung melakukan hal berisiko untuk mencapai kemungkinan prospek keuntungan di masa mendatang. Lemahnya pengendalian internal PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terutama pada mitigasi risiko dan tindak lanjut informasi dari lingkungan menyebabkan asimetri informasi.Orisinalitas – Jual-beli beli akun pengemudi Gokar dikhawatirkan memberikan risiko bagi perusahaan baik dari keamanan penumpang maupun nilai perusahaan. Sedangkan pengendalian internal yang baik seharusnya memberikan perlindungan terhadap nilai perusahaan berbasis risiko yang menyertai perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, manajemen harus memahami secara mendalam sistematika, motivasi, serta alasan yang mendasari pelaku jual beli akun pengemudi sehingga pengemudi tersebut merasa aman menyerahkan akun pengemudi kepada orang lain. Hal ini penting karena dengan pemahaman yang mendalam, manajemen perusahaan dapat mengurangi fenomena tersebut hingga level yang dapat diterima.
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS WEB UNTUK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (STUDI KASUS PADA DATA HISTORIS KANTOR PUSAT DAN CABANG PT XYZ) Rudi Prasetya Timur
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58897

Abstract

ABSTRAKDisintegrasi sistem informasi yang dialami PT XYZ menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi cukup memakan waktu. Dampaknya, ketepatan waktu informasi yang dihasilkan PT XYZ menjadi berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi (general ledger system) dan menilai kesesuaian output sistem tersebut atas informasi laporan keuangan konsolidasi PT XYZ.Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan Research and Development (R&D) dipilih untuk melakukan penelitian. Metode pengembangan sistem Nunamaker, Chen, dan Purdin (1991) diadopsi pada penelitian ini melalui lima tahapannya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan pada penelitian ini. Pengkodean digunakan untuk reduksi data hasil umpan balik pengguna sistem di lingkungan PT XYZ.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan memiliki kesesuaian informasi terhadap laporan keuangan konsolidasi PT XYZ. Enam kriteria informasi berguna mampu dipenuhi oleh sistem informasi yang dikembangkan. Enam kriteria tersebut adalah ketepatan waktu, relevansi, reliabilitas, ketersediaan, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi. 
ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI WILAYAH KERJA KPPN MAGELANG) Tera Novitasari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58898

Abstract

Abstrak Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan proses implementasi KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang dan mengidentifikasi penyebab implementasi KKP tersebut belum dapat berjalan penuh. Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada dua satuan kerja di wilayah kerja KPPN Magelang. yaitu Satuan Kerja A dan Satuan Kerja B. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Partisipan yang terlibat terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, pemegang KKP, dan administrator KKP. Temuan – Satuan Kerja A telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, serta penunjukkan pemegang KKP dan administrator KKP. Satuan kerja masih berproses untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan KKP ke bank. Sementara itu, Satuan Kerja B telah menyelesaikan proses permintaan UP KKP, perjanjian kerjasama satuan kerja, penunjukkan pemegang KKP dan administrator KKP, pengajuan KKP, penerbitan KKP, serta penyerahan KKP. Akan tetapi, KKP tersebut belum dapat digunakan sebagai alat pembayaran belanja. Kendala yang menyebabkan implementasi KKP pada Satuan Kerja A belum berjalan penuh yaitu komunikasi yang kurang jelas, kurangnya pemahaman pelaksana tentang tata cara implementasi KKP, belum dilakukannya evaluasi implementasi KKP, belum adanya pendelegasian wewenang secara resmi kepada pelaksana KKP, keengganan dari pelaksana untuk mengimplementasikan KKP, belum adanya reward dan punishment, belum adanya SOP tentang implementasi KKP, dan kurangnya koordinasi internal di dalam satuan kerja. Kendala implementasi KKP pada Satuan Kerja B yaitu komunikasi yang kurang jelas dan tidak konsisten, terbatasnya EDC merchant, keengganan dari pelaksana dan rekanan untuk mengimplementasikan KKP, serta belum adanya peraturan yang mengatur ketentuan perpajakan atas belanja yang menggunakan KKP. Orisinalitas - Penelitian ini dilakukan pada masa awal implementasi KKP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edwards (1980) dalam mengidentifikasi penyebab implementasi KKP pada satuan kerja K/L di wilayah kerja KPPN Magelang belum berjalan dengan penuh.
ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN AGAM DAN KOTA PADANG PANJANG) Vira Maulina
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58899

Abstract

Abstrak Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transaksi nontunai pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang dengan menggunakan empat dimensi model implementasi kebijakan publik karya Edwards (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya penerapan transaksi nontunai pada Kabupaten Agam jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penerapan transaksi nontunai. Narasumber dalam penelitian ini melibatkan 8 orang partisipan yang terdiri dari empat partisipan pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Agam dan empat partisipan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang. Partisipan tersebut merupakan pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksana teknis dalam penerapan transaksi nontunai pada kedua objek penelitian.Temuan – Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi transaksi nontunai pada Kabupaten Agam masih rendah jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Beberapa kendala yang terjadi di Kabupaten Agam ialah kurangnya sosialisasi ke masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya fungsi kontrol dalam transaksi, lemahnya komitmen pimpinan, serta tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pelaksanaan transaksi nontunai. Selain itu, kendala terkait regulasi yang belum memiliki kekuatan hukum serta sistem dan prosedur yang tidak update juga terjadi pada kedua objek penelitian.Orisinalitas – Pelaksanaan transaksi nontunai menjadi kebutuhan bagi pemda karena mendatangkan banyak manfaat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah telah menetapkan Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Namun, pelaksanaan transaksi nontunai pada Pemkab Agam disinyalir masih rendah jika dibandingkan dengan Pemko Padang Panjang karena realisasi belanja yang dilakukan secara nontunai hanya sebesar 35%. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis penerapan transaksi nontunai dan mengidentifikasi penyebab rendahnya penerapan transaksi nontunai tersebut.
KUALITAS PENGUNGKAPAN LAPORAN DISKUSI DAN ANALISIS MANAJEMEN BERDASARKAN IFRS PRACTICE STATEMENT MANAGEMENT COMMENTARY Yoga Sujoko
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 2 (2020): May
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i2.58900

Abstract

Intisari Tujuan – Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pengungkapan wajib dan sukarela laporan Diskusi dan Analisis Manajemen (DAM) berdasarkan pedoman praktik terbaik internasional, yaitu IFRS Practice Statement Management Commentary yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB).Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Sampel penelitian berjumlah delapan puluh laporan DAM yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka nonkeuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Data dianalisis dengan metode coding dan pemberian skala.Temuan – Hasil penelitiaN INI menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan wajib laporan DAM berada dalam kategori cukup dengan nilai 58,13%. Hal ini mengindikasikan pengungkapan yang dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. elemen tujuan dan strategi merupakan elemen yang paling jarang diungkapkan dengan nilai 45%. Di sisi lain, sifat bisnis dan hasil dan prospek merupakan elemen dengan kualitas pengungkapan tinggi, masing-masing sebesar 62,19% dan 67,88%. Sementara itu, kualitas pengungkapan sukarela laporan DAM berada dalam kategori sangat rendah dengan nilai 19,4%. Elemen tujuan dan strategi memperoleh kualitas pengungkapan terendah dengan nilai 6,5%, sedangkan elemen indikator kinerja utama memperoleh skor tertinggi dengan nilai 28,8%. Secara keseluruhan, kualitas pengungkapan laporan DAM perusahaan sampel berada dalam kategori rendah dengan nilai 38,7%.Orisinalitas – Analisis kualitas pengungkapan laporan DAM dengan menggunakan pedoman IFRS Practice Statement Management Commentary masih terbatas dilakukan di Indonesia. Penelitian ini secara bersamaan menganalisis kualitas pengungkapan wajib dan sukarela dengan indikator IFRS Practice Statement Management Commentary yang telah direkonsiliasi dengan regulasi wajib di Indonesia, yaitu SEOJK-30/SEOJK.04/2016.
EVALUASI PENGAUDITAN INTERNAL PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA) Irene Ipal Parinding
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 3 (2020): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i3.58995

Abstract

 AbstrakTujuan – Tujuan penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara proses pengauditan internal pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dengan pedoman pengauditan internal PBJ dari Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019.Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dengan mengevaluasi kesesuaian proses pengauditan internal PBJ yang riil dengan pedoman audit internal PBJ. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan triangulasi teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi dan triangulasi sumber antara auditor dan auditi serta antara auditor dan auditor. Data dianalisis menggunakan rumus telaah sejawat dari AAIPI dan konsep Miles dan Huberman.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal PBJ yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja telah cukup baik dengan skor keseluruhan 56%. Untuk perencanaan audit mendapatkan skor 82% tergolong baik, pelaksanaan  audit mendapatkan skor 56% tergolong cukup baik, dan komunikasi audit mendapatkan skor 32% tergolong kurang baik. Hasil kuesioner didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Terdapat beberapa kendala dalam audit internal PBJ, yaitu penugasan audit belum terkoordinasi, jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana, audit bersifat formalitas, komitmen yang rendah, dan komunikasi yang belum efektif.Batasan/Implikasi – Penelitian ini memiliki implikasi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan audit internal PBJ agar sesuai dengan pedoman audit internal PBJ yang berlaku.Originalitas/Nilai – Audit internal PBJ bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa PBJ yang dilakukan oleh pemerintah telah efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sebagai bagian dari audit internal harus melakukan audit internal PBJ sesuai dengan pedoman audit dalam Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja terkait PBJ.
EVALUASI PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR) Aji Kusyanuarto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 3 (2018): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i3.59071

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) membawa perubahan besar dalam pelaksanaan peranAparat Intern pemerintah Indonesia (APIP). Peran APIP yang sebelumnya sebagaipemberi keyakinan saja bertambah menjadi peran konsultansi yang dirancanguntuk dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Peran konsultansi yangoptimal harus dapat memenuhi empat kriteria yang terdapat dalam PedomanTeknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Empat kriteria peran konsultansi tersebutmenggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) dalampenilaiannya. Dari empat kriteria penilaian mandiri, Inspektorat Kabupaten Paserbaru memenuhi dua kriteria yang ada sehingga peran konsultansi yang dilakukanbelum optimal,Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambatyang dihadapi Inspektorat Kabupaten Paser dalam pelaksanaan peran konsultansiyang belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studikasus dan metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen danwawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambattersebut adalah kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia(auditor), kurangnya jumlah auditor, pedoman atau kebijakan pengawasan yangmasih kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan masihkurang kuat.
EVALUASI PERENCANAAN MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN PENDEKATAN COBIT 5 FRAMEWORK (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU) Endah Yuni Puspitasari
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 3 (2018): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i3.59072

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana kesesuaian perencanaan manajemen TI Diskominfo Pringsewudengan domain APO (align, plan, organize) pada COBIT 5 framework sertamengukur tingkat kapabilitas perencanaan manajemen TI di DiskominfoPringsewu berdasarkan COBIT 5 framework. Domain APO memiliki tiga belasproses yang terkait dengan strategi, perencanaan, dan identifikasi TI sertakontribusinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Diskominfo Pringsewu saat initelah memiliki masterplan pengembangan e-government namun belum ada prosespengevaluasian. Hal ini terjadi karena belum ada kebijakan terkait hal itu baik daripihak internal maupun eksternal organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa tingkat kapabilitas domain APO sebesar 45,77% yakni berada pada levelsatu dengan tingkat pencapaian partially achieved. Penelitian ini menunjukkanbahwa komponen penting yang belum dimiliki oleh Diskominfo Pringsewu dalamproses pengembangan manajemen teknologi informasi saat ini ialah pengelolaankualitas layanan, pengelolaan risiko, dan pengelolaan keamanan sistem informasi.

Page 9 of 37 | Total Record : 366


Filter by Year

2013 2025