cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Debrina Rahmawati
Contact Email
debrina.rahmawati@gmail.com
Phone
+6281231915486
Journal Mail Official
perspektif@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum PPs. Universitas Wisnuwadhana Malang Jalan Danau Sentani 99 Malang Telp/fax: 0341-713604/0341-713603
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Magister Hukum Perspektif
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 20866526     EISSN : 26220873     DOI : https://doi.org/10.37303/jurnal%20magister.v14i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Dogmatika Hukum (Legal Dogmatics), Teori Hukum (Legal Theory), Fisafat Hukum (Legal Philosophy) dan Perbandingan Hukum (Comparative Hukum) serta hasil penerapan hukum dengan topik Hukum Perdata dan segala spesifikasinya, Hukum Pidana dan spesisfikasinya, Hukum Konstitusional/Tata Negara dan spesifikasinya, Hukum Administrasi dan spesifikasinya, Hukum Adat dan spesifikasinya, Hukum Internasional dan spesifikasinya dan Hukum Kesehatan serta di bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 91 Documents
 1   2   3   4   5 
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2020
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 11 No 2 (2020)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.283 KB) | DOI: 10.37303/.v11i2.4

Abstract

Penyebaran covid 19 yang hampir melanda seluruh Negara di dunia, termasuk di Indonesia, memaksa terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini juga terjadi di bidang hukum, dan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid19. Hal ini didasari karena kondisi Lapas yang overcrowded, sehingga sangat besar resiko penularan yang masiv di lingkungan lapas dan Bapas. Penelitina ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tata cara pemberian asimilasi dan integrasi didasarjkan akan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid 19 di lingkungan Lapas dan Bapas. Selain itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan secara daring, yang harus dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penindakan. Kata kunci: permenkumham, tata cara, pelaksanaan, asimilasi, integrasi
PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN ANAK SETELAH MENDAPATKAN PUTUSAN HAKIM BERUPA PIDANA PELATIHAN KERJA
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 11 No 2 (2020)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.939 KB) | DOI: 10.37303/.v11i2.6

Abstract

Negara bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa setiap anak memperoleh hak untuk kelangsungan hidupnya, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi. Perlindungan ini juga diberlakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan yang diberikan untuk anak memang berbeda dengan penanganan yang diberikan untuk orang dewasa. Undang-undang sistem peradilan pidana anak menekankan mengutamakan penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum berupa diversi dan menggunakan sistem keadilan restoratif. Dimana penyelesaian diupayakan dilakukan di luar pengadilan dan juga pemberian sanksi lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian ini merupakan penelitian normative- empiris, dimana menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan interview pada narasumber dan menggali keadaan yang sebenarnya pelaksanaan di lapangan. Terhadap data yang diperoleh dilakukan analisis dengan teknik analisa data berupa analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa bentuk hukuman atau sanksi yang diputuskan oleh pengadilan dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok salah satunya adalah berupa pemberian pelatihan kerja. Dimana dalam proses pelaksanaan pelatihan kerja bertujuan untuk membekali klien anak mendapatkan keahlian dan kemampuan untuk membuka usaha sendiri sesuai dengan bekal yang diberikan pada pelatihan kerja. Namun dalam prosesnya ada beberapa kendala atau hambatan diantaranya adalah terkait minimnya dana yang digunakan untuk pelaksanaan pelatihan kerja, tidak adanya standart yang menentukan tempat pelatihan kerja yang sesuai, tidak ada perjanjian pengalihan tanggung jawab terhadap anak, belum adanya pengawasan yang maksimal untuk anak dan tidak ada evaluasi yang dapat mengontrol perkembangan anak pada saat melakukan pelatihan kerja. Kata kunci: pembimbingan, pengawasan, anak, putusan, pelatihan kerja
PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN DIRI
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 11 No 2 (2020)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.677 KB) | DOI: 10.37303/.v11i2.7

Abstract

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini juga tampak dalam pelaksanaan penegakan hukum yang diberlakukan di bidang pemasyarakatan. Penegakkan hukum dalam pemasyarakatan bukan saja tergantung dari aturan hukum yang berlaku, namun juga tergantung dari struktur aparat penegak hukumnya sebagai pihak yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan hukum tersebut dalam hal ini salahs atunya adalah pembimbing kmeasyarakatan. Selain itu kultur masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu penegakan hukum, terutama pada saat integrasinya warga binaan pemasyarakatan ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat, dukungan dan kerjasama dari keluarga dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif bersifat induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Tugas dari pembimbing kemasyarakatan menurut hukum yang berlaku adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan bimbingan kepada kemasyarakatan, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan pendampingan dan pengawasan proses diversi dan terhadap anak yang mendapatkan CB, CMB dan PB. Pelaksanaan proses pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Klas I Kediri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran diri dan menuntun klien pemasyarakatan dan klien anak dapat membaur kembali ditengah-tengah masyarakat serta diterima di lingkungannya dengan baik. Kata kunci: pembimbingan, Klien, kesadaran diri, masyarakat
DEMOKRASI EKONOMI LOKAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 11 No 2 (2020)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.614 KB) | DOI: 10.37303/.v11i2.8

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kepastian terhadap legitimasi kemandirian masyarakat Desa. Adanya pergeseran paradigma pembangunan desa yang semula desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan tentu membutuhkan peran serta dan kesiapan desa untuk mampu meningkatkan kemandirian desa. Pengembangan desa yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui pemberdayaan ekonomi lokal desa. Sebagai perwujudan dari recthside bangsa Indonesia yang termuat dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka negara harus berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat yang hidup di Desa. Tetapi, faktanya, banyak dijumpai ketimpangan pembangunan infrasruktur, sosial dan ekonomi khususnya yang berada di pedesaan sehingga menyebabkan masyarakat desa kurang sejahtera. Artikel ini akan membahas mengenai demokrasi ekonomi lokal desa sesuai perspektif UU Desa sebagai cita-cita kemandirian desa yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata Kunci: Desa, Ekonomi, Demokrasi, Indonesia, Kesejahteraan.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PENGADILAN DAN NON LITIGASI OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 11 No 2 (2020)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.538 KB) | DOI: 10.37303/.v11i2.9

Abstract

Perlindungan terhadap konsumen telah dilakukan oleh pemerintah dan terbukti dengan adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlundungan konsumen. Kebutuhan masyarakat sebagai manusia yang selalu berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, seringkali menempatkan mereka pada posisi sebagai konsumen atau pelaka usaha jika mereka yang membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan baik, ada juga yang akhirnya menjadi sengketa, dan membutuhkan penyelesaian untuk itu. Penelitian0ini merupakan0jenis penelitian empiris, dengan teknik pengumpulan0data0primer dengan cara purposive sampling dan pengambilan data sekunder dengan pendekatan perundang-undnagan statute approach. Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan dan mengajukan pengaduan ke BPSK, dimana tata cara keduanya memiliki hukum acara yang berbeda. Penyelesaian di0BPSK dapat0dilakukan dalam 30cara penyelesaian yaitu0konsiliasi, 0mediasi dan0arbitrasi. Kata Kunci: Sengketa, Konsumen, Litigasi, Non litigas, penyelesaian.
TINJAUAN YURIDIS STANDAR MUTU PRODUK DAN PERAN BPOM DALAM MENCIPTAKAN IKLIM PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BAIK DI INDONESIA
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 10 No 1 (2019)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.675 KB) | DOI: 10.37303/.v10i1.16

Abstract

Business has become a routine that has the highest percentage of interest to the public at this time. This digitalization era is one of the facilities to facilitate businesses in running their businesses. However, the facility does not rule out the possibility for business actors to cheat in their business, bearing in mind the objective of the business is to seek maximum profits. The purpose of business by obtaining the maximum profit is permitted, but business actors continue to do business in a fair manner and the products produced are prohibited from harming consumers and the most important thing is that businesses can apply product quality standards that are legalized by BPOM. However, business operators are often found intentionally circulating their products, especially drugs, food and beverage products, and cosmetics that do not yet have a BPOM permit. The fraudulent behavior of the business actor must be immediately stopped with discipline and tightening regarding the regulation of product quality standards. The purpose of this research, specifically to find and understand product quality standards that are applied in Indonesia and the role of BPOM as a drug and food control agency to create a climate of good consumer protection in Indonesia. In general, to deepen science, especially in law of consumer protection. The research of method is the normative juridical method. The discussion in this research is related to regulation the standards of product quality that must be applied by businesses and the role of BPOM in efforts to create a good consumer protection climate in the Indonesia. The conclusions of this research include that to affixing of SNI to products and supervision in the Department of Industry and Trade in category of export commodities must not be lower than SNI while for imported commodities the SNI and the role of BPOM as regulators and filters in the supervision of drug and food products in Indonesia are applied. Keywords: SNI Quality Standards, Products, BPOM and Consumer Protection Law
ANOTASI ATAS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 12 No 2 (2021)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.996 KB) | DOI: 10.37303/.v12i2.17

Abstract

The Industrial Revolution Concept 4.0 agree that personal data is economic value data. Personal data can be used for commercial purposes, so clear and specific arrangements need to be made. In Indonesia, the meaning of this type of personal data has not yet reached the highest level of Laws up to Government Regulations. This study aims to analyze the regulations on private data or data that are personal in Indonesia and make comparisons with several countries in Europe that implement personal data protection agreements. In this series of studies, the method used is a normative juridical method which consists of three types relating to statutory regulations, conceptual approaches, and comparative approaches. Based on the results of the study, a common thread related to the regulation of data privacy protection legislation No. 19 of 2016 concerning ITE up to the latest namely Permenkominfo No. 20 of 2016. However, at the technical level, regulations and regulations regarding the use of personal data in Indonesia are still at the point of legal vacuum. This can be seen in several sectors when considering the provisions in force in the European Union (GDPR) such as the meaning and type of Personal Data, standardization of Company Regulations, and provisions related to notifications that have supported personal data. The conclusion that can be drawn is that the substance of norms in GDPR is a norm that is more accommodating to the needs of people in Indonesia, because it is a guarantee of the availability of much better personal data. In addition, the deletion of personal data on request is also done more effectively and efficiently. Keywords: Regulation, Protection, Deletion, Personal Data.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALAPRAKTIK MEDIK
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 12 No 2 (2021)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.554 KB) | DOI: 10.37303/.v12i2.18

Abstract

This paper aims to discuss civil liability for medical malpractice. The patient's alleged insanity is often considered the negligence of the doctor in carrying out medical actions. The paradigm is getting stronger with increasing reports of medical malpractice every year. Doctors in performing medical treatment of patients are based on a bond or relationship in the agreement. The bond or relationship in the agreement is called inspannings verbentenis or maximal effort engagement. The existence of this shows that the main obligation of a doctor is to do a hard effort that must be done and needed to support the patient. This can be based on the standards of the medical profession and its operational standart as stipulated in article 50 juncto 51 of Law No. 29 of 2004 concerning the Practice of Medicine. The methods used in this study are juridical-normative with a statutory approach. The result obtained is civil liability in a medical malpractice arises if there is wrong treatment from the doctor in relation to providing medical service performance and the patient suffers losses for the doctor's actions. Legal liability in the civil domain is generally realized in the form of compensation or compensation by doctors or hospitals with due regard to the principles of liability. The right of patients in demanding compensation is regulated in Article 58 of Law No. 36 of 2009 on Health and Article 32 of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. Keywords: Liability, Civil, Medical Malpractice
PENDAFTARAN TАNАH SISTEMАTIS LENGKАP (PTSL) DI DESA DONOWARIH, KABUPATEN MALANG
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 12 No 2 (2021)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.242 KB) | DOI: 10.37303/.v12i2.19

Abstract

The Government's program to speed up the land registration process through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) is an effort to accelerate the provision of legal protection for land rights while also providing legal certainty for owners. This study aims to analyze the obstacles and also the supporters of the implementation of PTSL in Donowarih Village, Malang Regency. The research method used is empirical research, with a sociological research approach. The results of the study indicate that the implementation of PTSL in Donowarih Village as a whole from stage to stage has been carried out well and runs according to the procedure, but the implementation of PTSL in addition to having supporting factors there are also several things that become obstacles / obstacles in its implementation, namely obstacles that comes from PTSL object, PTSL subject, PTSL implementing HR in the field. and constraints related to its implementation related to PTSL object files. Keywords: Implementation, PTSL, Obstacles.
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYELEWENGAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT NEGARA
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol 12 No 2 (2021)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.562 KB) | DOI: 10.37303/.v12i2.20

Abstract

Efforts to combat corruption in Indonesia have been made in a variety of ways, but corruption continues to be perpetrated in a variety of ways by a variety of institutions, not least against village funds. The writing style is juridical-normative, with a statutory approach and examples of corruption in the village. Corruption poses a number of threats to society and individuals, the younger generation, politics, the nation's economy, and the bureaucracy. There are obstacles to combating corruption, including structural, cultural, instrumental, and management barriers. Corruption is defined as the unnatural behavior of public officials, including politicians and state employees, to enrich themselves or a nearby group by using the power entrusted to them, according to the law of eradicating corruption, which is one of the most important agendas in overcoming corruption cases of corruption criminal courts, which are institutions that are trusted to handle a case. Corruption investigates and decides on a case. Keywords: Village Fund, Corruption, History of Corruption, Law Enforcement of Corruption in Indonesia

Page 1 of 10 | Total Record : 91

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2024) Vol. 15 No. 1 (2024) Vol. 14 No. 2 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol. 14 No. 1 (2023) Vol 13 No 2 (2022) Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021) Vol 12 No 2 (2021) Vol. 12 No. 1 (2021) Vol 12 No 1 (2021) Vol. 11 No. 2 (2020) Vol 11 No 2 (2020) Vol 11 No 1 (2020) Vol. 11 No. 1 (2020) Vol. 10 No. 2 (2019) Vol 10 No 2 (2019) Vol 10 No 1 (2019) Vol. 10 No. 1 (2019) More Issue