cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti
Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Phone
+6282221447241
Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id
Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Kajian Hasil Penelitian Hukum
Published by Universitas Janabadra
ISSN : -     EISSN : 25982435     DOI : 10.37159
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2024): Mei" : 3 Documents clear
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KALABAHI Mahari, Yon; Yanto, Yanto; Hartanti, Hartanti; Sukirno, Sukirno
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.3764

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh ayah kandung. Berdasarkan ini menalaah tentang kewenangan negara untuk hadir dalam melaksanakan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, selain itu mengetahui hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.Jenis penelitian adalah penelitian normatif yang mengkaji tentang implementasi peraturan perundang-undangan dan didukung dengan penilitian lapangan, dengan pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan perundang-undangan (statute appraoach), konsep (analytical appraoach), serta kasus (case appraoach). Dalam melakukan analisis, setelah data primer dan data sekunder didapat dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa.. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan sikap yang tidak diskriminatif pendampingan hukum serta pendampingan kliniks psikologi melakukan kordinasi dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melaui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Alor melakukan Kerjasama dengan beberapa mitra kerja diantaranya yaitu dengan Suara Perempuan Alor, Forum Koordinasi Perempuan Alor, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dan perempuan. Kendala perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan ayah kandung di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu topografi daerah Kabupaten Alor yang sulit untuk dijangkau. Disisi lain pelaksanaan dari pendampingan sarana dan sumber daya manusia belum bisa terpenuhi. Dalam hal sarana prasarana belum ada tempat khusus rehabilitasi dan minimnya sumber daya manusia pendamping psikologis kliniks traumatik. 
Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sumartini, Sumartini; Raharjo, Suryawan; Nurharyanto, Eko
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.4414

Abstract

             Prajurit TNI  sebagai alat pertahanan negara melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan berbagai macam motif  karena ingin coba-coba, karena pengaruh lingkungan dan karena motif ekonomi untuk mencari keuntungan, padahal penerapan sanksi yang tegas dijatuhkan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer namun tidak menjadikan prajurit TNI takut atau segan tetapi  dengan sengaja melanggar aturan perundang-undangan. Oditurat Militer II-10 Yogyakarta pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 2 (dua) kasus perkara  dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dan Nomor 11-K/PM.II-11/AD/I/2023.            Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan metode penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan. Lokasi penelitian di Kantor Oditurat Militer II-10 Yogyakarta. Alat Pengumpul Data dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis secara deskriptif kritis.            Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Seorang Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini diatur dalam Pasal 6 KUHPM, sedangkan dasar dari hakim memutus perkara Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Dampak apabila Prajurit TNI tidak dijatuhi Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer adalah akan menggangu pelaksanaan tugas Pokok TNI. Kata Kunci : Pemecatan, Prajurit TNI, Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN Zamani, Saif ‘Adli; Harjiyatni, Francisca; Ethika, Takariadinda Diana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.4525

Abstract

Penulisan ini bertujuan : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, dan 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) Hakim di Pengadilan Agama Kebumen, diantaranya : a) Bapak Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen,, b) Ibu FITHRIATI AZ, S.Ag. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen, c) Bapak Drs. H. ASRORI, S.H., M.H. selaku Hakim Tingkat Pertama Klas IA. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Satu Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama mempunyai pedoman baru atau yurisprudensi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan tentang status anak di luar kawin, sebagai contoh perkara asal usul anak. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berhak memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana kepastian hukum mengenai status anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah (anak sah) yaitu diakui oleh negara bahwa anak luar kawin tersebut tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maupun keluarga ibunya, akan tetapi dapat dicantumkan pula laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dua. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Putusan Terhadap Status Anak Luar Kawin adalah ada berbagai pendapat hakim terkait permasalahan ini, terdapat hakim yang menjadikan kawin siri sebagai syarat mutlak agar anak diluar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah, dan terdapat pula hakim yang tidak menjadikan kawin siri sebagai patokan agar anak tersebut dikatakan sebagai anaknya, selama dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue