cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret" : 5 Documents clear
Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak Malik, Muhamad Maulana; Sativa, Charlet Oriza; Handayani, Mutia; Anugrah, Muhammad Ridho
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.54

Abstract

Eksploitasi pekerja anak masih terjadi di Indonesia. Dinamika peraturan mengenai pekerja anak dinilai belum secara penuh melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan perkembangan dasar hukum serta relevansinya pada perlindungan pekerja anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan terhadap pekerja anak telah diatur dalam rumusan undang-undang dan Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pekerja anak, namun upaya pemerintah belum maksimal seperti yang diharapkan
Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris Omiyani, Selva; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.55

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.
Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris Tenggara, Ananda Pradhitya
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sosialisasi undang-undang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan menganalisis bentuk sosialisasi hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris. Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber kajian untuk mengembangkan ilmu hukum secara teoritis dan sebagai pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan sosialisasi hukum agar tidak melampaui batas kewenangan secara praktis. Kewenangan Notaris untuk memberikan sosialisasi hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta otentik merupakan bentuk pemberian pemahaman hukum terkait dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam Akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris dalam memberikan sosialisasi hukum kepada kliennya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu sosialisasi hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan sosialisasi hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Bentuk yang pertama, Notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Bentuk yang kedua adalah kewenangan Notaris terkait dengan kewenangan untuk menolak memberikan sosialisasi hukum kepada para pihak berdasarkan alasan yang sah, dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman perilaku Notaris
Fuqaha and Positive Law Opinions on the Permanent Nature of Waqf Object Submission Qamariyanti, Yulia; Aufa, Muhammad Fikri
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.57

Abstract

Waqf is a virtue worship practiced by Muslims who give up their property for the public/community good. Movable and immovable assets can be donated. This paper examines fuqaha and Indonesian positive law on the permanence of waqf object surrender. Fuqaha with normative research methodologies and deductive and inductive data analysis have varied viewpoints on waqf's permanent conditions. Some require it, some don't. The first position is that waqf must be permanent and include a clear statement for it. This opinion is accepted by the majority of scholars from the Shafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (excluding Abu Yusuf in one narration), Zaidiyah, Ja'fariyah, and Zahriyah. Second, jurists from the Hanabilah, Ja'fariyah, and Shafi'iyah schools say waqf might be temporary. Temporary waqf is long- and short-term. Waqf assets are institutionalized indefinitely and only land with property rights can be waqf, according to Government Regulation 28 of 1977 and Presidential Instruction 1 of 1991. Waqf conditions might be permanent or temporary, based on land rights, according to Law 41 of 2004 and Government Regulation 42 of 2006.
Status Kepemilikan Lahan Tambak yang masuk ke dalam Suaka Margasatwa Budiman, Rahmat; Wardani, Wahyu
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.58

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan tambak yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Kuala Lupak agar masyarakat tetap dapat mengelola tambak yang sudah ada lebih dulu sebelum ada penetapan Suaka Margasatwa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum kepustakaan. Tipe Penelitian menggunakan sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lahan tambak yang berada di wilayah marga satwa. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui penelusuran menggunakan media internet yang disusun berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini: Pertama, para pemegang hak lahan atas tambak yang berada dalam kawasan kawasan marga satwa, dari sisi hukum agraria telah dijamin haknya serta mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan tentang kawasan konservasi suaka alam. Kedua, Penetapan kawasan hutan di atas lahan tambak setelah status kawasan berubah menjadi hutan lindung tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan lahan tambak. Sertifikat yang dipegang oleh masyarakat memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian agar lahan tambaknya dapat dikeluarkan dari kawasan suaka margasatwa.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue