cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Donna Okthalia Setiabudhi
Contact Email
donna_setiabudi@unsrat.ac.id
Phone
+6289612891712
Journal Mail Official
tumoutoulawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Unsrat, Lantai 3, Malalayang, Manado, 95115, Sulawesi Utara
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Tumou Tou Law Review
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : 29642574     DOI : https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tumou Tou Law Review (TOUREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unsrat 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan sarana publikasi bagi akademisi, praktisi dan peneliti di bidang hukum untuk menerbitkan hasil penelitian (original research) atau artikel telaah konseptual (review article). Ruang lingkup jurnal ini mencakup bidang Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Administrasi Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum; serta Hukum dan Masyarakat. ISSN Online: 2964-2574
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022" : 5 Documents clear
Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Muhammad Abdi Sabri Budahu; Aminuddin Kasim; Asri Lasatu; Toar Neman Palilingan
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.855 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44641

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi  kerugian  konstitusional  para  pemohon  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  mempertimbangkan  kembali  terkait  kedudukan  hukum  para  pemohon.  Norma ambang batas (presidential threshold) pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  sangat berpotensi  menimbulkan  kerugian  konstitusional. Para  pemohon  juga  secara  konkret  telah  terjadi  suatu  peristiwa  hukum  dimana  partai-partai  baru  tidak  dapat  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  disebabkan  norma  ambang  batas  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Diperlukan pengaturan  secara  spesifik  terkait  dengan  penentuan  kualifikasi  legal  standing  perkara  abstrak  dan  perkara  konkret  tehadap  pemohon  dua  perkara  tersebut  agar  dapat  terwujudnya  kepastian  hukum  dalam permohonan  judicial  review.
Problema Kontruksi Undang-Undang Bermuatan Pancasila Juhaidy Rizaldy Roringkon
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.627 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44706

Abstract

Kedudukan pancasila dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yang dimana salah satu sudut pandang adalah peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pancasila dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang tertinggi jika setiap kedudukannya harus diakui dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, akan tetapi mengharuskan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pancasila. Kedudukannya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sehingga dapat menjadi kendaraan yang terbaik untuk mebawa bangsa kita berkembang dari waktu ke waktu. Pada konteks ini, gagasan regulasi yang menjadi landasan bagi pancasila merupakan hal yang seharusnya tidak dilanjutkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari segi konstruksi, undang- undang bukanlah tempat yang tepat bagi pengaturan spesifikasi mengenai Pancasila. Sebagai falsafah bangsa,  Pancasila  merupakan hukum tertinggi, sehingga hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang dapat menjadi wadah konstitusional untuk mewadahi dan pengimplementasian Pancasila.
Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia Novelinda S.G Sembel; Emma V. T. Senewe; Jeany A. Kermite
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) terhapap penerapan pidana mati terhadap pengedar narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peraturan dalam konvensi-konvensi internasional tidak menyetujui adanya praktik pidana mati karena dipandang bertentangan dengan pemenuhan HAM, yaitu hak hidup seseorang sebagai hak derogable atau hak yang tidak dapat dicabut atau dikurang-kurangi. Tetapi di Indonesia, pidana mati masih di berlakukan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup seseorang karena dalam penerapannya, pidana mati diberlakukan demi mengutamakan kepentingan keamanan nasional. Hal ini bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori di mana produk hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberlakukan pidana mati harusnya tidak boleh menentang produk hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak hukuman mati dan mengutamakan perlindungan HAM.
Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.821 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44711

Abstract

Muatan UUD 1945 hasil perubahan yang mengandung prinsip konstitusionalisme sehingga bercorak konstitusi yang demokrasi tetapi disisi lain, aktualisasi UUD 1945 setelah perubahan dalam perjalannnya kemudian dinilai oleh para pakar substansinya masih banyak mengandung problematik konstitusional yang berdampak buruk pada aktivitas penyelenggaraan negara.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa muatan UUD NRI Tahun 1945 sudah sejalan dengan semangat konstitusionalisme tetapi dalam aktualisasinya masih temukan beberapa problematik konstitusional seperti sistem perwakilan (parlemen) yang tidak jelas dan lemahnya peran DPD, terjadinya pergeseran fungsi legislatif kepada presiden dan terakhir adanya dua model pengujian peraturan perundangan undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melahirkan disharmoni implementasi putusan, sehingga diperlukan amandemen konstitusi terbatas problematik konstitusional
Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Rivai S; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.261 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 VOLUME 2 NOMOR 2, DESEMBER 2023 VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022 VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022