Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Ricky Randa Mappadang; Audyna Mayasari Muin; Hijrah Adhyanti Mirzana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, serta pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar sehingga masyarakat tidak melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, sehingga masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban masih di bawah umur, dan hal tersebut akan melanggar undang-undang perlindungan anak. This study aims to determine the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, as well as the influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja. The research method used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja was carried out by means of counseling and religious guidance according to the beliefs of each victim. The influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, namely that the community is not aware of their rights being violated so that the community does not report cases of sexual violence against children. But it is also influenced by feelings of fear and not wanting to deal with the law. In addition, the community is not aware of any legal action to protect their interests, so that people and families think that when a child has been intercourse with, they must be married off as soon as possible. Even though the victim is still a minor, and this would violate the child protection law.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar Andi Agung Satriawan; Hijrah Adhyanti Mirzana; Nur Asiza
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the obstacles faced in efforts to enforce corporate law in health quarantine crimes. This research was conducted in April 2021 at the Makassar Police Station and the Makassar City Civil Service Police Unit Office (SATPOL-PP). by using the type of data in the form of secondary data and primary data. So that in this study the data sources used are library research and legislation so that the results obtained through library research and also direct interviews are systematically arranged and analyzed according to empirical research methods.The results of this study are that there are 4 (four) obstacles that affect law enforcement against corporations in health quarantine crimes in Makassar City as follows: legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors and community factors. The legal factors themselves and law enforcement factors are closely related to law enforcement in corporations because if you look at Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine in articles 91 to 94 and Makassar Mayor Regulation No. 22 of 2020 regarding the implementation of PSBB, there are no strict regulations regarding corporations that violate so that law enforcement factors cannot ensnare heavy sanctions on violators and only provide sanctions in the form of fines and temporary revocation of permits. Likewise, facilities and community factors are closely related to supporting government regulations related to breaking the chain of spreading the COVID-19 virus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 di Polres Makassar dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar. Dengan menggunakan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Sehingga dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan perundang-undangan sehingga hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan juga wawancara langsung disusun dan dianalisis secara sistematis menurut metode penelitian empiris. kendala yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor hukum itu sendiri dan faktor penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum di korporasi karena jika melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada pasal 91 sampai dengan 94 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, tidak ada yang menjelaskan tentang aturan tegas ataupun tindak pidana mengenai korporasi yang melanggar sehingga faktor penegakan hukum tidak dapat menjerat sanksi berat kepada pelanggar dan hanya memberikan sanksi berupa denda dan pencabutan izin sementara. Begitu juga dengan faktor fasilitas dan masyarakat yang erat kaitannya dengan peraturan pemerintah yang mendukung terkait pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Khairil Andi Syahrir; M. Said Karim; Hijrah Adhyanti Mirzana
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.559 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (mens rea) pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dinyatakan terbukti oleh hakim dengan memberikan pertimbangan dan penilaianÂ Â apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, mengkhendaki terjadinya suatu tindak pidana atau melakukan langkah pencegahan. Hakim menitikberatkan pada unsur kesalahan (mens rea) yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur sehingga kesalahan direktur pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dianggap sama sebagai kesalahan korporasi. Mekanisme pembaharuan pembuktian unsur kesalahan terhadap korporasi telah mengadopsi teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Hanya saja belum mengatur dengan tegas batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya, serta tidak mengatur langkah antisipatif dalam penerapan sanksi pada korporasi.Â

Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Rivai S; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search