cover
Contact Name
ADE SUDRAJAT
Contact Email
sudrajatade000@gmail.com
Phone
+6285315047900
Journal Mail Official
ojsjimia@unnur.ac.id
Editorial Address
JL CASSA NO. 2 LANUD SULAIMAN BANDUNG 40229
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JIMIA
ISSN : 20857926     EISSN : 26214539     DOI : https://doi.org/10.56244/jimia.v17i1
Core Subject : Economy, Education,
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of administration public and public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA" : 3 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG Endah Cristianingsih
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Secara operasional variabel penelitian dielaborasi dalam beberapa dimensi dan indikator. Variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan dielaborasi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu : organisasi, interprestasi dan penerapan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sementara itu analisis tabulasi meupakan teknik yang digunakan dalam  analisis data. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara angket, observasi dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan masuk ke dalam kategori cukup baik. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung belum optimal.  Artinya konsep organisasi, interpretasi dan penerapan belum dipahami sepenuhnya oleh para pegawai.Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain, memberikan sosialisasi, pelatihan, pemahaman tentang implementasi kebijakan administrasi kependudukan.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung) Hidayat Hidayat; Rana Sutrisna
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencemaran utama Sungai Citarum di bagian hulu berasal dari industri tekstil di daerah industri Majalaya sebagai akibat sebagian industri tekstil terbiasa membuang limbah ke Sungai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  implementasi kebijakan dan peran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator, Communication (Komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi), dan Buraucraticc the Structure (struktur birokrasi) dalam pengelolaan limbah cair industri di Kecamatan Majalaya Kabupaten. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang strategis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung khususnya proses pengendalian limbah cair. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri di Wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 7 tahun 2010 serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.Kata Kunci : Peran, Strategi, Kebijakan, Pembangunan, Pengawasan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANDUNG Tita Meirina Djuwita; Dadang Hermawan
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian tentang peran pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan ormas dan mendeskripsikan pelaksanaan peran pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas di Kabupaten Bandung dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di Kabupaten Bandung. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa harus diakui keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun kenyataan lainnya masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus didukung oleh peraturan daerah yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang harus dilakukan dengan lebih efektif; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.Keywords: authir guidelines; journal; template, manuscript (12pt italic)

Page 1 of 1 | Total Record : 3