Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ishlah Jurnal Pendidikan Jurnal Sosial Humaniora Journal of Community Based Environmental Engineering and Management International Journal Administration, Business & Organization JIMIA Journal Governance Society
Hidayat Hidayat
Universitas Nurtanio
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTATION OF VILLAGE INDEX DEVELOPMENT POLICY (A Study in Kutawaringin District, Bandung Regency) Hidayat Hidayat; Siti Sulastri; Endah Christianingsih
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 12 No. 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v12i1.4033

Abstract

This study focuses on the Implementation of Village Index Development Policy in Kutawaringin District, Bandung Regency with a sub-focus of research, namely communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure. With the aim of knowing and analyzing the Implementation of Village Index Development Policy. This research uses qualitative research method, with data analysis techniques that include data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Implementation of Village Index Development Policy in Kutawaringin District, Bandung Regency was assessed based on factors that influenced the implementation of policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure were not optimal. Obstacles in the Implementation of Village Index Development Policy in Kutawaringin District, Bandung Regency is the socialization that is less thorough, less clear and less intensive. Human resources, especially at the village level, do not understand SOP. Many villages do not want to join the policy program. There are still village chiefs who do not want their villages to rise because of concerns about not getting village development funding, and the dominant authority of village chiefs in some villages is less support in policy implementation. Efforts made to overcome obstacles are managing by continuing to conduct effective communication between all levels of bureaucracy/implementor policies ranging from the Bandung Regency level to the village level in the Kutawaringin District. Socialization and coaching continues to be carried out to villages, especially six villages that are still in developing village status. Providing more intensive motivation to villages that are already in Advanced Village status in order to try to increase into Independent Villages.
E-Learning: Succeeding Amid the Pandemic Period, Forgotten in the Post-Pandemic Era Bintang R. Simbolon; Hidayat Hidayat; Hartiningsih Hartiningsih; Cecep Wahyu Hoerudin; Imran Imran; Mia Aina
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 1 (2023): AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v15i1.3094

Abstract

As the coronavirus emerged, a necessity in the educational sector, instructors or lecturers have been required to establish teaching methodologies. On the other hand, as the epidemic winds down, the transmission of knowledge is gradually shifting back to being carried out offline or through a mixed approach. Online education is beginning to lose popularity as a result. This study aimed to examine the practical implications of knowledge gained through e-learning. Employing qualitative research by literature study, keywords used as data are mapped based on Google Scholar and Garuda sites in the form of books and articles are [“educational institutional”] and [“e-learning”] and [“pandemic”], by having ten inclusive data of literature associated with the intended subject matter. As a result, students felt more at ease and satisfied when using online learning as a platform for voicing their opinions and concerns. In addition, using various online learning media can facilitate an increase in the learner's level of autonomy. During the COVID-19 epidemic and the implementation phase, e-learning was particularly beneficial in online learning. Then, after it ends, learning with e-learning media is still very much needed because almost all educational institutions have optimally developed e-learning media along with improvements in implementation, always up to date with technological developments, and very effective and efficient by minimizing costs.
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DAN PENGENDALIAN TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung) Hidayat Hidayat; Irma fitriani
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Daftar Hadir Elektronik dan Pengendalian belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Daftar Hadir Elektronik dan Pengendalian terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispertasih Kabupaten Bandung. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis path dan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh implementasi kebijakan daftar hadir elektronik dan pengendalian secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan bagi pencapaian disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispertasih Kabupaten Bandung. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan daftar hadir elektronik dan pengendalian, maka semakin baik pula disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispertasih Kebersihan kabupaten Bandung.  Saran dalam pemberian sanksi agar diberikan dengan alasan yang kuat dan pemberian sanksi berupa skorsing dari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, atau pengurangan dan atau penahanan jabatan, perlu dilakukan wawancara dengan memberikan penjelasan yang kuat atas sanksi tersebut.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Pengendalian, Disiplin, Dispertasih
PENGARUH KOORDINASI INTERNAL DAN PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI PENGANGKUT SAMPAH (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung) hidayat Hidayat; Agus Supriyanto
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja Pegawai Pengangkut Sampah di Unit Pelaksana Tiknis Dinas (UPTD) Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Kabupaten Bandung belum optimal. Hal ini ditunjukan jadwal penarikan sampah yang tidak menentu, jarang dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengelolaan sampah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  seberapa besar pengaruh pelaksanaan koordinasi internal dan pengawasan preventif terhadap kinerja pegawai di Unit Pelaksana Tiknis Dinas (UPTD) Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung. Desain penelitian yang digunakan termasuk dalam klasifikasi ilmu non eksak. Oleh karenanya metode yang digunakan adalah metode survai ekspanatori, dengan tujuan untuk menguji hubungan/pengaruh  antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini koordinasi internal dan pengawasan preventif sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja pegawai pengangkut sampah sebagai varibel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kordinasi Internal dan Pengawasan Prefentif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja, sehingga untuk mencapai kinerja pegawai pengangkut sampah yang optimal maka pimpinan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Dipertasih Kabupaten Bandung perlu meningkatkan itensitas kordinasi internal dan efektivitas pengawasan prefentif di jajaran instansinya. Guna mewujudkan kinerja pegawai pengangkutan sampah yang optimal maka Pimpinan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Dipertasih Kabupaten Bandung hendaknya dapat meningklatkan intensitas Koordinasi Internal dengan cara memberikan kesempatanyang lebih luas kepada para bawahan untuk menyampaikan aran dan masukan sehingga bawahan dapat mengembangkan inisiatifnya dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan pelayan publik bidang kebersihan. Selain itu pihak pimpinan hendaknya juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Preventif di lingkungan kerja instansinya dengan cara mengikutsertakan bawahan dalam penetapan sasaran kegiatan, sehingga setiap individu pegawai merasa punya andil di dalamnya.Kata Kunci : Koordinasi Internal, Pengawasan Preventif, Kinerja Pegawai
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN KOORDINASI TERHADAP PARTISIPASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN BANDUNG Hidayat Hidayat; Dodi Kusmawandi
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung dalam mendukung pengelolaan irigasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  di Kabupaten Bandung. Saran untuk penentuan dan pembuatan kebijakan yang menyangkut pengelolaan irigasi diharapkan dapat melibatkan institusi terkait, meningkatkan koordinasi antar instansi dan menciptakan hubungan yang lebih persuatif antara pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).Kata Kunci : Implemntasi Kebijakan, Koordinasi, Partisipasi, P3A.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung) Hidayat Hidayat; Rana Sutrisna
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencemaran utama Sungai Citarum di bagian hulu berasal dari industri tekstil di daerah industri Majalaya sebagai akibat sebagian industri tekstil terbiasa membuang limbah ke Sungai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  implementasi kebijakan dan peran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator, Communication (Komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi), dan Buraucraticc the Structure (struktur birokrasi) dalam pengelolaan limbah cair industri di Kecamatan Majalaya Kabupaten. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang strategis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung khususnya proses pengendalian limbah cair. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri di Wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 7 tahun 2010 serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.Kata Kunci : Peran, Strategi, Kebijakan, Pembangunan, Pengawasan
Mapping Water and Sanitation Condition to Improve Universal Access in Bandung City Astri Widiastuti Hasbiah; Lili Mulyatna; Hary Pradiko; Hidayat Hidayat; Evi Afiatun; Hermin Aulia Racmie; Nine Triani
Journal of Community Based Environmental Engineering and Management Vol. 7 No. 2 (2023): Vol. 7 No.2, September 2023
Publisher : Department of Environmental Engineering - Universitas Pasundan - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jcbeem.v7i2.10260

Abstract

Many developing countries lack the necessary infrastructure for clean water supply and sanitation facilities, especially in urban areas. Cities in Indonesia are also facing this problem. The rapid growth of urban areas puts a strain on existing water and sanitation infrastructure, making it difficult to meet the increasing demand for services. This can lead to inadequate mapping and planning for future needs. Water and sanitation mapping is an important tool for monitoring access to clean water and sanitation facilities to gather accurate data and improving access to clean water and sanitation. The purpose of this study is mapping water and sanitation condition and calculate the sanitation index. The mapping carried out includes source of drinking water, wastewater, drainage system, and solid waste disposal. The study was conducted in RW 06 Pasirluyu, a community neighbourhood in Bandung City. The methods used are questionnaire interviews and direct observation. The total respondents of study locations were 225 houses, but only 101 houses were willing to participate in the study. The study results show that 89% of respondents clean water source comes from deepwell groundwater for cooking and washing, wheran openmain source for drinking water is from bottled water, 89% of respondents use septic tank for their wastewater, 11% of respondents dispose their wastewater into open channels or conduct open defecation, 89% of the draineage is open drainage system, and 61% of the respondents conducted solid waste separation. Sanitation index assessment in RW 06 Pasirluyu calculated scored 1.25 for drinking water aspect, 1.23 domestic wastewater aspect. 1.21 drainage aspect, 1.02 domestic waste aspect. Overall, based on the sanitation index assessment results, the RW 06 Pasirluyu is classified as good.
Synergy of Public Administration and Education in Efforts to Improve the Quality of Education in Indonesia Hidayat, Hidayat
International Journal Administration, Business & Organization Vol 5 No 3 (2024): IJABO
Publisher : Asosiasi Ahli Administrasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61242/ijabo.24.439

Abstract

Education plays a central role in developing superior and competitive human resources. However, challenges in improving the quality of education remain significant, including unequal access, inadequate infrastructure, and uneven distribution of educators. This research aims to identify the role of public administration in the education sector, explore the ideal synergy between public administration and education, and formulate strategies for enhancing educational quality. A literature review approach is used to analyze the synergy between public administration and education in improving educational quality in Indonesia. The sources of literature include scholarly journal articles, reports from educational institutions, government policies, and statistical data from official agencies. The research findings indicate that the synergy between public administration and education is crucial for enhancing educational quality. The ideal synergy involves effective coordination between central and local governments, as well as the involvement of the private sector and the community. Strategies for improving educational quality through inter-agency cooperation include collaboration between educational institutions and the government, networking among schools, developing teacher training, providing access to technology, conducting joint research, and implementing supervision. Recommendations from this research include increasing regional involvement in policy formulation, enhancing oversight, and strengthening partnerships with the private sector.
Implementation of Educational Supervision in Improving Learning Quality Hidayat, Hidayat; Susanti, Ai Citra; Juwariah, Cucu; Astuti, Dini
International Journal Administration, Business & Organization Vol 6 No 2 (2025): IJABO
Publisher : Asosiasi Ahli Administrasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61242/ijabo.25.548

Abstract

This research aims to describe the implementation of the educational supervision program in improving the quality of learning at SMPN 1 Ibun, Bandung Regency, through the PDCA (Plan-Do-Check-Act) approach. The research approach used is qualitative with a qualitative descriptive method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the supervision program is implemented systematically through four stages: planning, execution, evaluation, and follow-up. The planning stage involves teachers in preparing schedules and supervision instruments. In the execution stage, supervision is conducted collaboratively through classroom observation and reflective discussions. Evaluation is based on learning data and teacher reflections, which are then followed by corrective actions in the form of training and mentoring. The entire PDCA-based supervision process has proven effective in improving teachers' competencies, the quality of learning, and a reflective culture in the school environment. Keywords: Educational Supervision, Learning Quality, PDCA, Teacher
Effectiveness of Stakeholder Collaboration in Jakarta FIR Governance for Airspace Security Arie Prihandoko Dalirianto; Hidayat Hidayat; Encep Sopandi
Journal Governance Society Vol. 2 No. 2 (2025): August, 2025
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jgs.v2i2.161

Abstract

Indonesia’s airspace security represents a strategic dimension of national sovereignty, given its position as the world’s largest archipelagic state with vast airspace intersected by dense international flight routes. The transfer of the Jakarta Flight Information Region (FIR) from Singapore to Indonesia created opportunities for strengthening sovereignty while also posing significant challenges in coordination, regulation, and technological readiness. This study aims to analyze the existing conditions of stakeholders, evaluate the effectiveness of their roles, and propose an ideal governance model for safeguarding Indonesia’s airspace. Employing a descriptive qualitative method with a case study approach, the research collected data through literature review, in-depth interviews, and documentation from relevant institutions, analyzed inductively with source and theory triangulation to ensure validity. The findings indicate persistent issues such as overlapping authority, limited radar technology, and weak inter-agency communication, which reduce the responsiveness of cross-agency coordination to airspace violations. Nonetheless, positive developments are observed through the establishment of inter-agency coordination forums and central government commitment to sovereignty reinforcement. The study concludes that an effective governance model requires multi-level collaboration that integrates military, civil, and international diplomatic dimensions supported by modern technology and robust regulation. Recommendations include enhancing inter-agency coordination, developing an integrated radar system, improving human resources through international-standard training, and institutionalizing a sustainable governance framework responsive to global aviation dynamics. This research contributes both academically and practically to public policy formulation in managing Indonesia’s national airspace.
Co-Authors Agus Supriyanto Arie Prihandoko Dalirianto Astuti, Dini Bintang R. Simbolon Cecep Wahyu Hoerudin Dodi Kusmawandi Encep Sopandi, Encep Endah Christianingsih Evi Afiatun Hartiningsih Hartiningsih Hasbiah, Astri Hermin Aulia Racmie Imran Imran Irma fitriani Juwariah, Cucu Lili Mulyatna Mia Aina Nine Triani Pradiko, Hary Rana Sutrisna Siti Sulastri Susanti, Ai Citra