cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum" : 9 Documents clear
Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Notaris Aryani Witasari
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.664

Abstract

Abstract               Notary is a state official who works in the lift by the Ministry of Justice and Human Rights, she serves people who need assistance services in terms of making a deed. Deed that has been made by a Notary under the legislation referred to an authentic deed, have the force of law and can be used as evidence when required. In order to conduct guidance and supervision of the performance of the Notary, required an institution assigned by law (UU No. 2 / 2014 on amendments to UU No. 30/ 2004 concerning Notary) , the agency called the Council of Trustees of Regions (MPD). Pursuant to Article 66 of Law No. 30 of 2004 Regional Supervisory Council is authorized to carry out the task of supervision on the performance of the Notary , to the benefit of the judicial process ,investigator , prosecutor or judge must be approved by the MPD and will take a copy of the minutes and certificates or letters attached to the minutes of a notary deed or protocol of storage , as well as when to call the notary to attend the hearings related to the deed prepared or protocols that are in storage Notary Public Notary . Based on the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU - X / 2013 ), the MPD no longer has the authority to give consent to the law enforcement if it will call the Notary related to their work , but by the Law on the switch to the Court of Honor , which until today Court of Honor was not yet in shape. Keywords : Notary, The Council of Trustees of Regions (MPD), Decision of The Constitutional Court Abstrak Notaris merupakan pejabat negara yang bekerja diangkat oleh Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dia melayani masyarakat yang memerlukan bantuan jasanya dalam hal pembuatan suatu akta. Akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan undang-undang disebut dengan akta otentik, mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti manakala diperlukan. Dalam rangka untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, diperlukan suatu lembaga yang ditugasi oleh undang-undang(Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), lembaga tersebut bernama Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 tahun 2004 Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari MPD manakala akan mengambil fotocopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, begitu pula jika akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013), maka MPD tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan kepada para penegak hukum jika akan memanggil Notaris berkaitan dengan pekerjaannnya, tetapi oleh Undang-undang di alihkan kepada Mahkamah Kehormatan, yang sampai saat ini Mahkamah Kehormatan itu belum juga di bentuk. Kata kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Putusan Mahkamah Konstitusi
Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.659

Abstract

Abstract                Indonesian Criminal Justice System consists of the police, public prosecutor and the courts. The role of the police investigators is certainly vital as the frontline in building public confidence in the rule of law in Indonesia. The role of the investigator is quite important in realizing society’s  justice. The era of globalization requires a pattern fast-paced, instant, measurable, and transparent of life and it requires investigators to follow the times by optimizing the use of technology. The aim of this study is to give effect to the rule of law in Indonesia that provides fairness, expediency and certainty. However, it considers to have priority of Pancasila values in the process of inquiry and investigation. The values of supreme divinity, God (religious), humanity, unity, democracy and justice are values that establish a balance (harmony) in enforcing the law. Law and its implementation can create product which meets the demands for social justice. This paper will examine the role of the investigator according to positive law currently in force as well as the role of investigator in implementing the values of Pancasila, accompanied by optimizing the use of technology. Keywords: Re-actualizing, Investigation, Police, values of Pancasila, Technology   AbstrakSistem Peradilan Pidana Indonesia meliputi institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peran penyidik dalam institusi kepolisian tentunya amat vital sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Peran penyidik amat besar dalam terwujudnya keadilan di masyarakat. Era globalisasi yang menuntut pola kehidupan yang serba cepat, instan, terukur, dan transparan menuntut penyidik untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah untuk memberikan arti bagi penegakan hukum di Indonesia yakni memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun yang harus diperhatikan adalah mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa (religius), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan (harmoni) dalam menegakkan hukum. Sehingga produk hukum dan pelaksanaannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji tentang peran penyidik menurut hukum positif yang saat ini berlaku serta peran penyidik dalam mengimplementasikan  nilai-nilai Pancasila dengan diiringi optimalisasi pemanfaatan teknologi.Kata Kunci: Reaktualisasi,Penyidikan,Kepolisian,Nilai-nilai Pancasila,Teknologi
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh yang Terikat dalam Perjanjian Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pristika Handayani
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.665

Abstract

AbstractWorker is very play an active role in company. The Businessman always depend on to workers. An company can walk well if the businessman and the worker do all of their should be. The government very concentrate to protect them. Act 13 of 2003 on employment regulate in detail rights and obligation of workers. Boundaries between workers and employers set out clearly, so that no one harmed. They can not be separated very closely related. Progress of a company depends on how the management of the employers and the work of the workers. Keywords: worker, businessman, rights and obligation  Abstrak Pekerja atau buruh adalah sangat berperan aktif disebuah perusahaan. Pengusaha selalu bergantung pada pekerja atau buruh. Perusahaan bisa berjalan baik jika pengusaha dan pekerja menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pemerintah sangat konsentrasi mengenai perlindungan terhadap ketenagakerjaan. Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur secara rinci kewajiban dan hak para pekerja. Batasan antara pekerja dengan pengusaha diatur dengan jelas, sehingga tidak ada yang dirugikan. Pekerja dan pengusaha tidak bisa dipisahkan, kaitannya sangat erat sekali. Majunya suatu perusahaan tergantung bagaimana pengelolaan dari pengusaha dan hasil kerja dari para pekerja. Kata kunci: pekerja, pengusaha, hak dan kewajiban.
Transaksi Murabahah Dengan Wakalah Pada Bank Syariah Berpotensi Melanggar Hukum Ekonomi Syariah Minanul Aziz
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.660

Abstract

Abstract Islamic bank generally deputes customers to buy product for supplier in terms of Murabahah sale purchase agreement, there are possibilities: an agreement upon the delivery of money, and customers are not in accordance with bank in spending money. The purpose of this research is to know when will the agreement be conducted?, and to know the customers are in accordance with bank in spending money? This research used descriptive analysis method through qualitative approach, the phenomenon was described and analyzed based on theoretical study. The result of the research are: Firstly, the agreement of Murabahah sale is appropriate with the advisory opinion of National Sharia Board, goods officially become the property of bank. Secondly, the customers are generally not in accordance with bank in spending money, so that the value are often not in accordance with the price of bank within the agreement, it can be concluded based on advisory opinion of National Sharia Board that deferred payment sale is invalid.Keywords: Transaction, Murabahah, Wakalah, Bank, Sharia. AbstrakBank Syariah pada umumnya, apabila ada nasabah hendak membeli produk dengan akad murabahah, maka bank mewakilkan kepada nasabah tersebut untuk membelikan produk kepada supplier, maka ada kemungkinan: akad terjadi pada saat penyerahan uang, dan nasabah membelanjakan uang sering tidak sesuai dengan kehendak bank. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kapan akad dilakukan? Apakah nasabah membelanjakan uang sesuai dengan maksud bank? Penelitian ini diarahkan pada metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif, fenomena yang ada dideskripsikan terlebih dahulu kemudian dianalisis berdasarkan kajian teoritis. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, akad jual beli murabahah sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional, yaitu setelah barang resmi menjadi milik bank. Kedua, nasabah pada umumnya membelanjakan uang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh bank, sehingga harga yang dibeli oleh nasabah, sering tidak sesuai dengan harga yang dimaksud oleh bank pada saat akad,  maka berdasarkan fatwa dewan syariah nasional jual beli murabahahnya tidak sah.Kata Kunci: Transaksi, Murabahah, Wakalah, Bank, Syariah.
Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.843

Abstract

Indonesian Criminal Justice System consists of the police, public prosecutor and the courts. The role of the police investigators is certainly vital as the frontline in building public confidence in the rule of law in Indonesia. The role of the investigator is very big in the realization of justice in society. The era of globalization which demands a pattern of life that is fast-paced, instant, measurable, and transparent requires investigators to follow the times by optimizing the use of technology. The aim is to give effect to the rule of law in Indonesia that provides fairness, expediency and certainty. However that must be considered is the priority values of Pancasila in the process of inquiry and investigation. The values of supreme divinity, God (religious), humanity, unity, democracy and justice are values that establish a balance (harmony) in enforcing the law. Law and its implementation so that the product meets the demands for social justice. This paper will examine the role of the investigator according to positive law currently in force as well as the role of investigator in implementing the values of Pancasila, accompanied by optimizing the use of technology.Keywords: Re-actualizing, Investigation, Police, values of Pancasila, Technology
Akad-Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Implementasinya pada Sebuah Warung Nugraha Pranadita
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.661

Abstract

Abstract Most of Indonesia citizens as moslems and Islam tends to be the majority religion int the word. Therefore, there is a need to start applying sharia compliances in various life aspects of Indonesia citizens, espectally in trade field. One of trade activities of Indonesia UKM takes place in stall. According to that, this research has several research questions, they are; (a) what are kinds of sharia compliant contracts take place in stall, (b) how is the suitability with KHES, and (c) is these any contracts which be able to cancle each other out. This research used socio legal research method with primary data and case approach. The research results as follows; (a) these are two kinds of sharia compliant contracts which take plase in stall, (b) single contract in stall is suitable with KHES compliances, and (c) certain single contract is be able to cancle other single contract out.Keywords: Contract, Sharia, and Stall. AbstrakMasyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan ada kecenderungan agama Islam menjadi agama mayoritas di dunia. Dengan demikian ada kebutuhan untuk mulai menerapkan ketentuan syariah dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan dalam kategori UKM di Indonesia salah satunya terjadi di warung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (a) Jenis akad apa saja di warung yang sesuai syariah, (b) bagaimana kesesuaiannya dengan KHES, dan (c) adakah akad-akad yang saling membatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio legal research) dengan menggunakan data primer serta pendekatan kasus. Adapun hasil penelitiannya adalah; (a) terdapat dua jenis akad sesuai syariah yang terjadi di warung, (b) akad tunggal di warung sesuai dengan ketentuan KHES, dan (c) akad tunggal tertentu dapat membatalkan akad tunggal lainnya.Kata kunci: Akad, Syariah, dan Warung.
Fungsi “Akte” Dalam Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dengan Pengusaha Besar Menurut Prinsip Keseimbangan (Balance Principles) Sukarmi Sukarmi
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.662

Abstract

Abstract Partnership business strategy, carried out by two or more parties within a specified period with the goal of mutual benefit to the principle of mutual need and mutual raising. Its success is largely determined by the compliance among the partners in running the business ethics. Various kinds of partnerships are performed, including business partnerships, fundraising partnership, empowerment of micro and / or small businesses that do SOE in the form of lending in order to strengthen the capital accompanied by mentoring, etc. In order to realize these efforts, thus it is made by deed of partnership agreement agreed upon with the principle of equilibrium or balance principle. Keywords: Certificate, Partnership, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), Entrepreneurs Large, Balance Principle AbstrakStrategi bisnis kemitraan, dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Berbagai macam kemitraan yang dilakukan, diantaranya kemitraan usaha, kemitraan penggalangan dana, program pemberdayaan usaha mikro dan/atau usaha kecil yang dilakukan BUMN dalam bentuk pemberian pinjaman dalam rangka memperkuat modal usaha yang disertai dengan kegiatan pendampingan, dll. Guna merealisasikan usaha tersebut, dilakukan dengan akte perjanjian kemitraan yang disepakati bersama dengan prinsip keseimbangan atau balance principle.Kata Kunci: Akte, Kemitraan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengusaha Besar, Prinsip Keseimbangan
Eksistensi Penanaman Investasi Asing di Indonesia dan Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Rihantoro Bayu Aji
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.663

Abstract

 AbstractActually the existence of foreign investment in Indonesia is not new phenomenon, due to foreign investment exist since colonialism era.The existence of foreign investment is still continuing to Soeharto era until reformation era. Spirit of foreign investment in colonialism era, Soharto era, and reformation era are different. Foreign investment in colonialsm era just explore of nation asset and ignore of nation welfare, and this matter is different from the character of foreign investment in Soeharto era also reformation era. Eventhough the involvement of foreign investor have any benefits to the host country, but on the other hand foreign investment have business oriented only whether the investment is secure and may result of profit. Refer to The Law Number 25 Year of 2007 Concerning Investment (hereinafter called UUPM) can not be separated from various interest that become of politic background of the law, even the law tend to liberalism of investment. Liberalism in the investment sector particularly of foreign investment basically exist far from issuing of UUPM, and the spirit of liberalism also stipulate in several rules among others The Law Number 5 Year of 1999 Concerning Prohibitation of Anti Trust and Unfair Competition, The Law Number 22 Year of 2001 Concerning Oil and Gas, The Law Number 7 Year of 2004 Concerning Water Resource, and also The Law Number 30 Year of 2009 Concerning Electricity.   Many rules as mentioned above has liberalism character and also indicator opposite wit the right to manage of the state to nation asset that relate to public interest as stipulated in the Indonesia Constitution. Actually the issuing of UUPM in case of implementation of article 33 Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). Due to opportunity by Government to foreign investment as stipulate by article 12 UUPM and also the existence of many rules as well as The Law Number 5 Year of 1999 Concerning Prohibitation of Anti Trust and Unfair Competition, The Law Number 22 Year of 2001 Concerning Oil and Gas, The Law Number 7 Year of 2004 Concerning Water Resource, and also The Law Number 30 Year of 2009 Concerning Electricity, so the foreign investment that relate to public service is more exist in Indonesia. The existence is reflected many foreign companies. Free of foreign investment relate to public service is opposite with spirit of article 33 Indonesia Constitution. Keywords: Foreign Investment, Right of  State, Article 33 Indonesia Consitution AbstrakEksistensi penanaman modal asing (investasi asing) di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena baru di Indonesia, mengingat modal asing telah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu.   Eksistensi penanaman modal asing terus berlanjut pada era orde baru sampai dengan era reformasi. Tentunya semangat penanaman modal asing pada saat era kolonial, era orde baru, dan era reformasi adalah berbeda. Penanaman modal asing pada saat era kolonial memiliki karakter eksploitatif atas aset bangsa dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya berbeda dengan karakter penanaman modal asing pada era orde baru, dan era reformasi. Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (oriented business), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Melihat eksistensi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) tidak dapat dilepaskan dari beragam kepentingan yang mendasari untuk diterbitkannya undang–undang tersebut, bahkan terdapat kecenderungan semangat dari UUPM lebih cenderung kepada liberalisasi investasi. Liberalisasi pada sektor investasi khususnya investasi asing pada dasarnya eksis jauh sebelum lahirnya UUPM ternyata juga tampak secara tersirat dalam beberapa peraturan perundang–undangan di Indonesia. Perundang–undangan tersebut antara lain Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.Banyaknya peraturan perundang–undangan yang berkarakter liberal sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa hak menguasai negara atas aset bangsa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamahkan oleh Undang–Undang Dasar 1945 (Konstitusi) mulai “dikebiri” dengan adanya undang–undang yang tidak selaras semangatnya. Padahal, UUPM diterbitkan dalam kerangka mengimplementasikan amanat Pasal 33 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada investor asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UUPM ditambah lagi dengan adanya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka investasi asing yang berhubungan dengan cabang– cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak semakin eksis di Indonesia. Terbukanya investasi asing atas cabang–cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tentunya hal ini bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Kata Kunci: Investasi Asing, Hak Menguasai Negara, Pasal 33 UUD NRI Tahun          1945
Dukungan Legislatif Dalam RUU KUHP Untuk Pemberantasan Korupsi: Pro dan Kontra Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHPDukungan Legislatif Dalam RUU KUHP Untuk Pemberantasan Korupsi: Pro dan Kontra Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP Muhammad Aziz Syamsuddin
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.658

Abstract

AbstractThe spirit of the eradication of corruption is running continually. Various efforts or strategies were arranged to sharpen the power of corruptions’ eradication. One of the strategies is legislation support or comprehend and effective legislation. It was proved by the enactment of Law No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and also Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. The other related legislation such as Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission and the Law 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.  Those Supporting legislations show that there is a shared commitment to eradicate corruption. Indonesia has also ratified the UNCAC (United Nations Convention against Corruption) by Law No. 7 of 2006 on the UN Convention (United Nations) Anti-Corruption. Support legislation is expected to provide a deterrent effect for offenders and protecting the rights of citizens has a whole. Keywords: Legislative Support, Criminal Code Draft, Eradication, Crime of Corruption, Pros and Cons    AbstrakSemangat pemberantasan tindak pidana korupsi terus bergulir. Berbagai upaya atau strategi dibangun untuk mempertajam kekuatan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan dukungan legislasi atau peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan efektif. Dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun undang-undang terkait lainnya seperti UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dukungan legislasi tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Indonesia juga  telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Anti Korupsi. Dukungan legislasi ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi hak-hak warga negara secara keseluruhan. Kata Kunci: Dukungan Legislatif, RUU KUHP, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Pro dan Kontra

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 41, No 4 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum Vol 39, No 2 (2023): Jurnal Hukum Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum Vol 38, No 2 (2022): Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011 Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum More Issue