cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 6   7   8   9   10 
PERANAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Rusmanto Rusmanto
Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v35i2.11048

Abstract

This research is about: The Role of the Police Investigators Handling Crime Election, aims to identify and analyze the role of police investigator in the handling of criminal acts in the elections. barriers faced by investigators in handling criminal acts of the local elections and how to overcome them. The method used juridical empirical. Data collected through interviews, documents and literature studies. The data were analyzed qualitatively. Police investigators role in the handling of criminal acts Selection of regional heads, namely as an investigator of the alleged criminal acts of the local elections. Handling of criminal acts carried out by the local election supervisory committee report after a discussion of the integrated role in law enforcement centers to report violations of the elections. There is a problem in penangana criminal election among other issues Money, Criminal policies should be done in full against certain acts, especially against a weak special crimes if applied to the Criminal Code which is the general criminal provisions, as well as the election of the offenses in addition to regulate acts that may be liable to criminal threat should be listed as well. It is important that the criminal policy can achieve the desired objectives. There should be attempts non penal more intensive in combating criminal election as money politics that still exists due to the weak criminal sanctions.
IMPLEMENTASI UU NO. 15 TAHUN 2001 (TENTANG MEREK) TERHADAP PELANGGAR MEREK DI BIDANG GARMENT OLEH PARA UKM DI PASAR JOHAR SEMARANG Sukarmi Sukarmi; Anis Mashdurohatun
Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v15i1.11330

Abstract

Bentuk-bentuk  pelanggaran  merek  di  bidang  garment  yang  dilakukan oleh UKM  di pasar johar  semarang itu sebenarnya ada baik secara  sebagian maupun   keseluruhan  pada   pokoknya  akan   tetapii   mereka   para   UKM   di bidang  garment tidak tahu menahu  tentang merek  dan rnereka pada pokoknya hanya sebagai  pedagang eceran  yang didrop  oleh para produsen.  Dan   sejauh ini    belurn     ada   yang   komplin     terhadap  merek-merek tertentu  di bidang garment yang  mereka  jual, baik itu dengan  pemilik  merek di bidang  garment maupun  para   konsumen. Sedangkan motivasi   para UKM  di bidang  Garment adalah  untuk  mencari  keuntungan,  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi   dengan modal  yang  sedikit tapi  menghasilkan  keuntungan yang  besar  atau  banyak dan  tentunya juga  memuaskan para  konsumen  dan  pelanggan  merek     di bidang garment di wilayah Pasar Johar  Semarang. Pelanggaran  merek   yang   dilakukan  oleh   para   UKM   di  Pasar   JoharSemarang bisa dikenakan  sanksi  asalkan  pemilik  merek  di bidang  garment yang merasa  dirugikan telah  melaporkan kepada  pihak  yang berwajib karena tindak  pidana   di  bidang   merek  merek   ini  adalah  merupakan  delik  aduan (Klacht  Delict)  artinya  bahwa  hanya  dengan  adanya  laporan atau Klacht  dari pemilik  merek  yang  bersangkutan maka  akan  dituntut  dan dikenakan sanksi tersebut  atau diadakan penyidikan. 
TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Bambang Tri Bawono
Jurnal Hukum Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v26i2.209

Abstract

Law enforcement is a process to realize the desires that have positive law through the Act into reality. Thus the issue is a matter of law enforcement efforts to realize these abstract ideas into concrete reality. Inclusion of the right of a defendant to obtain legal aid in the inspection process investigation level in the positive law does not mean that the poem was entitled to them, that the suspect will simply obtain legal assistance from attorneys in the enforcement of legal ideas into reality, there are several factors that influence. These factors can be positive in terms of support, and negative in the sense of inhibiting. An obstacle will result in enforcement of the idea of legal aid can not be realized. Factors affecting the enforcement of legal ideas into reality, that is: (1) substance, (2) the structure and culture (3) the means and facilities. substance associated with the positive aspects of the law that allocates rights legal aid, the structure associated with the institutional mechanism of legal aid providers, the culture associated with the existing values in the circles. institutions, infrastructure and facilities associated with the things that make it possible for an institution to carry out the tasks assigned to him. So although legal aid is certainly one of the rights granted by the positive law, but it's right before the form of abstract ideas.Keyword : Legal Protection, Rights of Suspects, Investigation
Urgensi Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Sanksi Pemilu di Indonesia Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.327

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan memainkan peran penuh dalam menjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugas MK  diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (the guardian of konstitusi), (2) interpreter akhir konstitusi (penafsir akhir konstitusi), (3) pengawal demokrasi (the guardian demokrasi), (4) perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (pelindung hak-hak konstitusional warga negara), dan (5) hak perlindungan hak asasi manusia (pelindung hak asasi manusia). Sejak 13 Agustus 2003 sampai dengan 2009, setidaknya MK telah mengadili sengketa hasil pemilihan umum (Perselisihan hasil pemilihan umum) jumlah 45 kasus yang terdiri dari 274 kasus pemilu 2004 dan 71 kasus yang terdiri dari Pemilu 2009 dari 657 kasus, dan 27 kasus sengketa pemilu kepala daerah (perselisihan kepala hasil pilkada). Mahkamah Konstitusi juga menerima permohonan sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009 masing-masing satu kasus. Jadi, Mahkamah Konstitusi adalah palang pintu hukum dalam menyelesaikan konflik pemilu dengan orientasi dasar hukum dan menjalankan demokrasi yang muncul di negara Indonesia dengan sanksi hukum bagi pelanggar UU Pemilu.
SOLIDARITAS ISLAM DAN PENCEGAHAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Jawahir Thontowi
Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i1.652

Abstract

Abstrak Persaudaraan dalam Islam (ukhuwah Islamiyah) adalah ajaran yang ideal berdasarkan prinsip syariah. Hal ini terkait dengan konsep solidaritas Islam yang efektif digunakan untuk perlawanan dan perlindungan diri terhadap agresi non muslim. Ketika Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyatakan kendali mereka terhadap Irak dan Suriah, mereka didukung oleh konsep solidaritas Islam dari beberapa negara Muslim. Meskipun ISIS memenuhi persyaratan untuk berperang, seperti sebagai memiliki zona dibawah kendali, komandan, pengikut, dan seragam militer; tetapi ia tidak dapat diklasifikasikan sebagai berperang dalam hukum internasional karena fakta bahwa tindakan ISIS melanggar hukum humanis, ISIS saat ini ditolak oleh negara-negara muslim. Mengusulkan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh muslim akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk dipromosikan daripada melakukan intervensi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memerangi pengikut ISIS, dan hal ini tidak akan berhasil tanpa ada usaha yang dilakukan. Kata kunci: Solidaritas Islam, ISIS, Hukum Internasional, Pemberontakan Abstrak Brotherhood in Islam (ukhuwah Islamiyah) is an ideal teaching based on Islamic principle.  It’s related to the concept of Islamic solidarity that is effectively used for resistence and self protection against non Moslem aggression. When the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) claimed their control to the Iraq and Syria, they are supported by the concept of Islamic solidarity from some Moslem countries.  Althought the ISIS comply belligerent requirements like as having under control zone, commander, follower, and military uniform; it cannot be classified as belligerent in international law due to the fact that the ISIS actions violate agains humanitarian law the ISIS currently rejected by Moslem countries to be valid and just war. Proposing humanitarian assistance conducted by Moslem would better choice to be promoted rather than humanitarian intervention. Indonesian government attemptes to combat against the ISIS followers cannot be tralled effectively, whithout any effort played.  Key Words: Islamic Solidarity, Islamic State of Iraq and Syria, Internasional Law, Belligerency
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK Budi Astuti
Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v35i1.11043

Abstract

The research objective was to determine the process of social welfare services carried out by the Woro Wiloso Salatiga Social Rehabilitation Center in realizing children's social welfare, and to find out the efforts taken by the Woro Wiloso Social Rehabilitation Center in overcoming obstacles in social services This research methodology uses the approach of juridical sociology with descriptive of research type. The method of collecting data uses observation and interview. The method of analyze data uses qualitative description. The writer applied the theory of good governance and public service to observe whether or not the undertaking of social service in the social service office “Woro Wiloso” Salatiga has fulfilled the aspect and  function of  good governance and public service as the efforts in improving the children welfare to reach the success of the development of social welfare in Central Java.
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Abdul Manan
Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v36i1.11194

Abstract

This research aims to determine the policy on the formulation of the death penalty against the eradication of corruption and to find out the obstacles and solutions in implementing the death penalty against the eradication of corruption based on the applicable laws in Indonesia. This research method uses an empirical juridical approach. Based on the research findings, it is known that the capital punishment policy can be interpreted as a special maximum criminal sanction in which the level of implementation in Indonesia is difficult to apply because so far capital punishment still reaps pros and cons in its imposition in various criminal cases. no exception in the criminal case of corruption. There are several weaknesses and obstacles in the application of the death penalty in the eradication of the criminal act of corruption, one of which is the death penalty as a burden is only punishable for certain criminal acts of corruption and is not aimed at all forms of corruption. In certain circumstances the most likely juridical reason to occur is in the form of a recidive crime, however it does not contain any rules or definitions (recidive) even though repetition is a juridical technical term.
Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak Kodrat Alam
Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v36i2.7561

Abstract

The involvement of forensic doctors in the criminal justice process places doctors as one of the professions who have an important role and assistance in every stage of investigation, investigation, prosecution and evidence in court. The purpose of this study was to understand the scope of the role and assistance of doctors in the criminal justice process, as well as to examine the regulations on child protection in regulating the involvement of doctors in chemical castration. The research method used is normative juridical. Professional organizations reject the involvement of doctors in the implementation of chemical castration because it is against the code of ethics and medical oath. The regulation of the role and assistance of forensic doctors in principle places forensic doctors as experts in the field of judicial medicine whose opinions and expertise can be requested to prove the occurrence of criminal acts involving crimes against body and life.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MALPRAKTIK PROFESI MEDIS Bambang Tri Bawono
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.204

Abstract

Criminal law policy in essence an attempt to create criminal legislation to fit the circumstances at a certain time (ius constitutum) and future (ius constituendum). Efforts to prevent and control crime is not just law enforcement duties, but also the task forces of law-making (legislative), even this legislative policy is the most strategic stages of the penal policy, therefore, faults / weaknesses of the legislative policy is a strategic mistake that a barrier to prevention efforts and crime prevention at this stage of the application and execution.From the results of this study concluded that the positive criminal law in Indonesia about the malpractices continue to show weakness in mitigation policy and shows also that the uniform criminal laws in the medical field is not working properly (Wetboek van Strafrecht, Health Regulations). As a parent rule of criminal law, Code number 29 of 2004 on the legal practice of Medicine as a primary rule in the medical field to come up with emphasis on uniformity and consistency in the formulation of crime, the right and responsibility for the crime so as to provide a sense of justice for victims and can be a deterrent effect and also the use of penal mediation as a regional medical crime constituendum ius in an effort to provide justice for those who become victims of crime in the medical field. This is related to the development of criminal law in many countries today, which is using the law of mediation as an alternative to solve the problems in the field of criminal law.Keyword : Medical Law Policy, Medical Profession
APLIKASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN PROBLEMATIKANYA PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v28i2.221

Abstract

Zakat is an obligation for Muslims who associated with property owned by someone. It has tremendous potential for alleviating poverty. According to data Bappeda of Semarang, the number for poor people in the year 2008 reached 498,700 people or 31 % of the total population of the city of Semarang. This thesis raised two formulations of the problem. They are how the application of Islamic values in Local Zakat Management and what the problems and the solutions in the application of Islamic values against the Law Zakat Management in the era of regional autonomy in the city of Semarang.Application of Islamic values in the management of zakat as the values into the divinity (Tawheed), humanity, brotherhood, responsibility, and justice. Islamic values are already visible in our country basis of Pancasila. Islamic values are also contained in the Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2009 on Management of Zakat. But the application of Islamic values is still weak. Normative problem faced is the lack of the punishments for the Muzakki who is ungrateful to pay zakat. The absence of sanctions to make products of this law (Law No. 38 of 1999 and Regional Regulation No. 7 of 2009) can not be said to be a law. As John Austin says there are four important elements to be named as the law, ie: commands, punishments, obligations, and sovereignty.Keywords: Application, Values of Islam, Regional Regulation, Zakat Management.

Page 8 of 22 | Total Record : 215

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2005 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 42, No 1 (2026): Jurnal Hukum Vol 41, No 4 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum Vol 39, No 2 (2023): Jurnal Hukum Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum Vol 38, No 2 (2022): Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011 Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum More Issue