cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 7   8   9   10   11 
Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Bambang Ali Kusumo
Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v30i2.419

Abstract

AbstractPerma No. 02/2012  on the level of investigation and prosecution does not have any implications or impact on the enforcement of penal. This is due to socialization Perma No. 02/20012 has not been done optimally. In addition, this rule does not bind to be implemented by the investigator or prosecutor. Then Perma at the level of examinition in court does not have any impact or implications for the enforcement penal. This is due to the Chairman of the District Court did not respond to calls that actually explicitly required  to be implemented. Not responding is due, first: the suggestion that such Perma not a law, so it is not binding. The second: the Chairman of the District Court did not have the authority to change misdrijven become lichte misdrijven that is authority for the prosecutor.         Keywords: law enforcement, legality, justice.  AbstrakPeraturan Mahkamah Agung (Perma)  No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tingkat penyidikan dan penuntutan belum mempunyai implikasi atau dampak terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan sosialisasi Perma No. 02 Tahun 2012 belum dilakukan secara maksimal. Selain itu aturan ini tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh penyidik maupun penuntut umum. Kemudian Perma pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak  mempunyai dampak atau implikasi terhadap penegakan hukum pidana. Hal ini disebabkan Ketua Pengadilan Negeri tidak merespon himbauan yang sebenarnya secara eksplisit wajib untuk dilaksanakan. Tidak meresponnya ini disebabkan, pertama: anjuran itu berupa perma bukan suatu undang-undang, sehingga tidak mengikat. Kedua: Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk merubah tindak pidana biasa (misdrijven) menjadi tindak pidana ringan (lichte misdrijven) yang merupakan kewenangan pihak kejaksaan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan.
Eksistensi Penanaman Investasi Asing di Indonesia dan Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Rihantoro Bayu Aji
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.663

Abstract

 AbstractActually the existence of foreign investment in Indonesia is not new phenomenon, due to foreign investment exist since colonialism era.The existence of foreign investment is still continuing to Soeharto era until reformation era. Spirit of foreign investment in colonialism era, Soharto era, and reformation era are different. Foreign investment in colonialsm era just explore of nation asset and ignore of nation welfare, and this matter is different from the character of foreign investment in Soeharto era also reformation era. Eventhough the involvement of foreign investor have any benefits to the host country, but on the other hand foreign investment have business oriented only whether the investment is secure and may result of profit. Refer to The Law Number 25 Year of 2007 Concerning Investment (hereinafter called UUPM) can not be separated from various interest that become of politic background of the law, even the law tend to liberalism of investment. Liberalism in the investment sector particularly of foreign investment basically exist far from issuing of UUPM, and the spirit of liberalism also stipulate in several rules among others The Law Number 5 Year of 1999 Concerning Prohibitation of Anti Trust and Unfair Competition, The Law Number 22 Year of 2001 Concerning Oil and Gas, The Law Number 7 Year of 2004 Concerning Water Resource, and also The Law Number 30 Year of 2009 Concerning Electricity.   Many rules as mentioned above has liberalism character and also indicator opposite wit the right to manage of the state to nation asset that relate to public interest as stipulated in the Indonesia Constitution. Actually the issuing of UUPM in case of implementation of article 33 Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). Due to opportunity by Government to foreign investment as stipulate by article 12 UUPM and also the existence of many rules as well as The Law Number 5 Year of 1999 Concerning Prohibitation of Anti Trust and Unfair Competition, The Law Number 22 Year of 2001 Concerning Oil and Gas, The Law Number 7 Year of 2004 Concerning Water Resource, and also The Law Number 30 Year of 2009 Concerning Electricity, so the foreign investment that relate to public service is more exist in Indonesia. The existence is reflected many foreign companies. Free of foreign investment relate to public service is opposite with spirit of article 33 Indonesia Constitution. Keywords: Foreign Investment, Right of  State, Article 33 Indonesia Consitution AbstrakEksistensi penanaman modal asing (investasi asing) di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena baru di Indonesia, mengingat modal asing telah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu.   Eksistensi penanaman modal asing terus berlanjut pada era orde baru sampai dengan era reformasi. Tentunya semangat penanaman modal asing pada saat era kolonial, era orde baru, dan era reformasi adalah berbeda. Penanaman modal asing pada saat era kolonial memiliki karakter eksploitatif atas aset bangsa dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya berbeda dengan karakter penanaman modal asing pada era orde baru, dan era reformasi. Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (oriented business), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Melihat eksistensi Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) tidak dapat dilepaskan dari beragam kepentingan yang mendasari untuk diterbitkannya undang–undang tersebut, bahkan terdapat kecenderungan semangat dari UUPM lebih cenderung kepada liberalisasi investasi. Liberalisasi pada sektor investasi khususnya investasi asing pada dasarnya eksis jauh sebelum lahirnya UUPM ternyata juga tampak secara tersirat dalam beberapa peraturan perundang–undangan di Indonesia. Perundang–undangan tersebut antara lain Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.Banyaknya peraturan perundang–undangan yang berkarakter liberal sebagaimana diuraikan di atas mengindikasikan bahwa hak menguasai negara atas aset bangsa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamahkan oleh Undang–Undang Dasar 1945 (Konstitusi) mulai “dikebiri” dengan adanya undang–undang yang tidak selaras semangatnya. Padahal, UUPM diterbitkan dalam kerangka mengimplementasikan amanat Pasal 33 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada investor asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UUPM ditambah lagi dengan adanya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka investasi asing yang berhubungan dengan cabang– cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak semakin eksis di Indonesia. Terbukanya investasi asing atas cabang–cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tentunya hal ini bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Kata Kunci: Investasi Asing, Hak Menguasai Negara, Pasal 33 UUD NRI Tahun          1945
HAK MENGUJI MATERIIL MAHKAMAH KONSTITUSI Widayati Widayati
Jurnal Hukum Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v15i1.11336

Abstract

Hak  menguj i    materiil   adalah   wewenang   untuk   menilai   isi   sebuah peraturan  perundang-undangan, sesuai  atau bertentangan  dengan  Konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi   untuk  hak    menguji  materiil  Undang- Undang  terdapat   di  dalam  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun   1945. Ketentuan tersebut  dilaksanakan  lebih  lanjut  dalam Undang Undang  Nomor 24 Tahun 2003 Tentang  Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah  Konstitusi terhadap pengujian tersebut bersifat final dan  langsung memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  tidak  ada  upaya  hukum yang   dapat   ditempuh,    artinya   tidak   ada   upaya   lain   bagi   pihak   yang berkeberatan untuk mengubah  putusan tersebut. Mahkamah  Konstitusi  bukan  lembaga  superior,  tetapi  sejajar  dengan lembaga negara  lainnya.  Apabila  terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  dapat dilakukan Peninjauan kembali, maka terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya  dapat juga  dilakukan  Peninjauan Kembali  untuk memenuhi  rasa keadilan masyarakat.
MALFUNGSI HAN DAN UPAYA MELAKUKAN REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM YANG ADA MENUJU HUKUM YANG MELAYANI Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v28i2.216

Abstract

The republic of Indonesian is a law country with welfare state concept. Consequently, each activity should be oriented around the goals based on the law that organize state activities, government, and society. The State is required to play a role and to interfere on its socety life in order to achieve prosperity. One of the important role is state administration to serve the society. In recent time, state administrative law plays a large role, because the state grants the authority to government in organizing society’s concerns and welfare, which mean the state  to be functionsto serve socety’s needs.Keywords: Law, Serve, Society
Perdebatan “Suara Perempuan” dalam Tatanan Moralitas Hukum: Tanggapan untuk Bernard L. Tanya Rian Adhivira Prabowo
Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v29i1.333

Abstract

Tahap moralitas Lawrence Kohlberg dan penggunaanya dalam Hukum Progresif sebagaimana diungkapkan oleh Bernard L. Tanya perlu untuk dieksplorasi lebih dalam. Penggunaan tahapan moral tersebut melupakan satu pertanyaan besar bahwa suara perempuan dalam tatanan moral Kohlberg akan kesulitan dalam mencapai fase ketiga, yaitu fase awal dalam tingkat kedua moral konvensional. Tatanan moralitas yang hierarkis tersebut dapat digunakan dalam tatanan moralitas hukum beresiko membuat hukum sedari awal telah bersifat hierarkis, yaitu maskulin. Rekonstruksi pola berpikir mengenai tatanan moralitas hukum yang timpang tersebut kemudian mutlak diperlukan. Paper ini mengeksplorasi lebih jauh perdebatan moralitas Kohlberg untuk kemudian mengelaborasikannya dengan kebutuhan empiris suara perempuan dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Etika Kepedulian, Etika Keadilan, Suara Perempuan.
Dukungan Legislatif Dalam RUU KUHP Untuk Pemberantasan Korupsi: Pro dan Kontra Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHPDukungan Legislatif Dalam RUU KUHP Untuk Pemberantasan Korupsi: Pro dan Kontra Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP Muhammad Aziz Syamsuddin
Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v31i2.658

Abstract

AbstractThe spirit of the eradication of corruption is running continually. Various efforts or strategies were arranged to sharpen the power of corruptions’ eradication. One of the strategies is legislation support or comprehend and effective legislation. It was proved by the enactment of Law No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and also Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. The other related legislation such as Law No. 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission and the Law 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.  Those Supporting legislations show that there is a shared commitment to eradicate corruption. Indonesia has also ratified the UNCAC (United Nations Convention against Corruption) by Law No. 7 of 2006 on the UN Convention (United Nations) Anti-Corruption. Support legislation is expected to provide a deterrent effect for offenders and protecting the rights of citizens has a whole. Keywords: Legislative Support, Criminal Code Draft, Eradication, Crime of Corruption, Pros and Cons    AbstrakSemangat pemberantasan tindak pidana korupsi terus bergulir. Berbagai upaya atau strategi dibangun untuk mempertajam kekuatan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan dukungan legislasi atau peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan efektif. Dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun undang-undang terkait lainnya seperti UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dukungan legislasi tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Indonesia juga  telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Anti Korupsi. Dukungan legislasi ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi hak-hak warga negara secara keseluruhan. Kata Kunci: Dukungan Legislatif, RUU KUHP, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi, Pro dan Kontra
KENDALA PENYIDIK PPNS DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN Hanna Yuanitha
Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v35i2.11049

Abstract

The process of investigation against perpetrators of violations of immigration laws is done based on the provisions in The Code Of Criminal Procedure as a lex generalis and Immigration laws as the lex specialists. The method used is the approach of the juridical sociological approach. Juridical is examines the concept of juridical normative showteam or legislation, and empirical which is reviewed on the fact that there are against the implementation of the investigation. The technique of collection data through interviews and research taken from good libraries with books, legislation, papers, previous research results, or from documents. Analysis Data using qualitative analysis, that outlines the data in the form of regular expressions, logical, and effective. The results showed that by 2013 the investigating Immigration Office civil servant class I Semarang have conducted investigation on foreign nationals In 2014 has been carrying out investigation on 10 (ten) cases of illicit immigration and deportation against the 10 (ten) foreign nationals. In the period 2015 as 6 (six) foreigners on deportation after committing immigration offences is proven. While in 2016, in the period January to September with the Immigration Office class I Semarang deport four (4) foreign nationals to their country.
URGENCY OF THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL ON PRIVACY RIGHTS IN INDONESIA Giosita Kumalaratri; Yunanto yunanto
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.13604

Abstract

The development of information technology in the era of globalization makes it easier for people to carry out their daily activities, apart from socializing, it can also be a channel for work. Behind the simplicity coveted by technological developments opens up loopholes related to personal data that is easily misused. Indonesia does not yet have specific laws governing the protection of personal data as a whole. So that the author will examine the urgency of the draft personal data law in Indonesia, personal data protection schemes, to the impact of the implementation of the personal data protection bill. This study uses a normative juridical research method. The results of the study point to a privacy rights protection scheme in which everyone has the right to publish personal data or the right not to publish personal data to the public. The weakness of personal data protection regulations in Indonesia that have not been specifically regulated increases the potential for crimes against the right to privacy, but the drafting of the Personal Data Protection Bill brings fresh air not only to the public but to the government sector to the international business environment.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA BLAST FISHING YANG DILAKUKAN NELAYAN KECIL Ayu Izza Elvany
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis terkait nelayan kecil yang melakukan tindak pidana blast fishing (studi kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN Dgl). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tindak pidana blast fishing secara in abstracto diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Akan tetapi, jika pelakunya adalah nelayan kecil, ketentuan pidana yang berlaku adalah Pasal 100B UU. Penerapan Pasal 100B atas tindak pidana blast fishing yang dilakukan oleh nelayan kecil termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 100B UU Perikanan. Majelis hakim menggunakan teori pemidanaan berupa teori gabungan dalam mengadili perkara tersebut.
PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Yaya Alfia; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15706

Abstract

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan  menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang  dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.

Page 9 of 22 | Total Record : 215

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2005 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 42, No 1 (2026): Jurnal Hukum Vol 41, No 4 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum Vol 39, No 2 (2023): Jurnal Hukum Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum Vol 38, No 2 (2022): Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011 Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum More Issue