cover
Contact Name
Luqman Haqiqi Amirulloh
Contact Email
luqman.haqiqi.amirulloh@uingusdur.ac.id
Phone
+6282327578127
Journal Mail Official
al-hukkam@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pahlawan KM. 05 Rowolaku, Kajen, Pekalongan 51161.
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law
ISSN : 27988759     EISSN : 28283066     DOI : https://doi.org/10.28918/al-hukkam
The articles of this journal are Focus and Scope: (1) Islamic Family Law; (2) Islamic Inheritance Law; (3) Islamic Waqf Law; (4) Islamic Astronomy; and (5) Mediation of Divorce and Inheritance Disputes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022)" : 7 Documents clear
Kepemimpinan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Keluarga pada Komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) Nurul Ramadhany; Rita Rahmawati
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.988 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.4504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kepala keluarga menurut komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), dan peran komunitas PEKKA dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dipimpinnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data atau informasi yang dibutuhkan diperoleh dari lapangan yakni perempuan yang tergabung dalam PEKKA di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya memotret realitas perempuan yang tergabung dalam PEKKA, sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder berupa literatur yang memuat dokumen, dalil, konsep-teori yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep kepala keluarga menurut anggota PEKKA adalah bahwa kepala keluarga tidak harus seorang laki-laki, perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga. Dalam Islampun tidak ada aturan-dalil yang melarang perempuan menjadi kepala keluarga. Peran Komunitas PEKKA dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dipimpin oleh perempuan meliputi, dengan komunitas PEKKA dapat menguatkan mental perempuan; menumbuhkan jiwa kepemimpinan; dan membuat pemikiran lebih berkembang.
Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang Elfira Sarah Hedianti; akhmad jalaludin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.607 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.4542

Abstract

Hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, tentang bagaimana praktik pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang, serta faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang menggunakan pola tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan budaya hukum masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang mengenai pola pembagian waris serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan pembaca, dan diharapkan pembaca lebih memahami pola pembagian waris serta dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat Watukumpul. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pola pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) pola, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan adalah saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti karena sudah menjadi adat kebiasaan, mencegah terjadinya persengketaan antar ahli waris, sebagai modal kehidupan jika anak sudah berkeluarga. Kedua, Pada umumnya masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menggunakan pola pembagian waris karena mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya.
Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif 'Urf Kiki Alfiyani; abdul hamid
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.972 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.4967

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui terkait pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian menjelaskan bagaimana latar penyebab adanya pantangan tersebut ada dan konsep pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua dalam perspektif urf. Jenis penelitian sosiologi hukum (Islam) dengan pendekatan kualitatif dalam hal ini kajian hukum yang objeknya terkait fenomena hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sarwodadi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang yang di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang sudah ada sejak lama dan berlangsung secara turun-temurun. Pantangan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Jika melanggar pantangan tersebut diyakini akan mendapatkan bala (musibah). Selain itu pantangan menikah di hari peringatan meninggalnya orang tua masuk ke dalam urf shahih, karena tidak bertentangan dengan dalil syara tidak bertentangan dengan mashlahah mutabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata.
Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Narapidana Perempuan Di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam Ilzam gigih santoso; makrum kholil
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.092 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.5207

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak nafkah bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dalam perspektif hukum Islam, penulisan penelitian ini dilator belakangi oleh banyaknya narapidana perempuan yang masih berstatus sebagai seorang istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak nafkah bagi narapidana wanita di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dan untuk meemberikan jawaban tentang pemenuhan hak nafkah bagi narapidana wanita menurut teori hukum. Penelitian ini membahasa tentang salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah sebagaimana mestinya. Di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalogan terdapat beberapa narapidana perempuan yang tidak mendapatkan pemenuhan nafkah dari suaminya. Dalam masalah ini tentunya akan muncul masalah masalah baru diantaranya seoarang istri yang menjadi narapidana tidak dapat melaksanakan kewajiban serta tidak mendapatkan haknya sebagai sorang istri.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi narapidana wanita di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dan Bagaimana pemenuhan hak nafkah bagi narapidana wanita menurut teori hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak nafkah bagi narapidana perempuan di Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan dapat terpenuhi berupa nafkah lahir, lembaga Rumah Tahanan IIA Kota Pekalongan menyediakan rekening bersama sebagai sarana penyaluran hak nafkah dari suami kepada istri yang ditahan karena terjerat kasus dan dalam pandangan hukum seorang suami wajib memberikan hak nafkah dan memenuhi kebutuhan seorang istri walaupun seorang istri tersebut berstatus sebagai seorang narapidana atau ditahan didalam rumah tahanan.
Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri Muhammad Furqon; Siti Qomariyah
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1246.569 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.6011

Abstract

In this study, we will discuss the practice of exchanging income obligations between husband and wife in Karangsari Village, and review the maqasid sharia of this practice. This research is a field research, and the approach used is a normative approach. Using two types of data, namely primary data and secondary data. The analysis technique uses qualitative techniques, starting with data collection, data reduction, data collection, and presentation of conclusions. The result of the research is that the exchange of the role of breadwinner between husband and wife is a solution to overcome the difficulties of the husband's lack of livelihood for the purpose of maintaining family integrity. The exchange of living obligations means that the husband is placed to take care of the house and children while the wife is the breadwinner working both inside and outside the home. In terms of qualification, the practice of maslahah can be related to maslahah dharuriyyah, namely primary benefits and maslahah hajiyyat, namely regarding the fulfillment of human needs, and relates to safeguarding the five points contained in maqasid sharia, namely hifdzun nasl and hifdzun mal because it is an effort to protect family and descendants. and maintain the family economy.
Efektivitas Implementasi E-court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maratul ulfa; Mubarok
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.414 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.6280

Abstract

Implementasi e-court merupakan trobosan dan inovasi dari sistem peradilan elektronik yang terbentuk dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 seiring berjalannya waktu di perbarui menjadi PERMA 1 Tahun 2019 yang mengatur terkait e-filling (pendaftaran), e-payment (pembayaran), e-summons (pemanggilan), dan e-litigation (persidangan), hal terebut sebagaimana diterapkan di Pengadilan Agama Kajen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi e-court di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang cenderung berupa analisis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dengan pendekatan yuridis emperis. Data primer diambil dari wawancara dengan petugas e-court, hakim, panitera, pihak berperkara e-court, pihak berperkara manual dan jua advokat serta penulis melakukan observasi di lingkungan Pengadilan Agama Kajen sedangkan data sekunder yang digunakan seperti buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang sama. Hasil penelitian ini adalah mengukur tingkat keefektifan e-court di Pengadilan Agama Kajen dengan analisis efektivitas hukum serta mengetahui penyelesaian berperkara di Pengadilan Agama Kajen dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Realitanya Implementasi e-court di Pengadilan Agama Kajen sudah cukup baik, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari faktor kendalanya dalam pelaksanaan e-court dilihat dari akses pembayaran lewat transfer ke Bank yang masih error dan kendala lainnya. Di tinjau dari analisis efektivitas hukum tersebut maka Implementasi e-court belum bisa tercapai secara maksimal yang diterima oleh masyarakat yang berperkara.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad ulfi muflikhah; triana sofiani
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.845 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i1.6285

Abstract

Apostasy in fiqh can be used as a cause for the breakup of a marriage. Many divorce cases are handled by the Religious Courts. One of them is two cases of divorce cases that occurred between the applicant and the respondent but of different religions. There is a disparity in the two decisions, in Decision Number: 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt and Decision Number: 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl. The two decisions above have similarities in illat, namely one of the spouses both apostates, but there are differences in judges in deciding the divorce case where in Decision Number: 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt the judge decided on the imposition of talak ba'in sughro, while in Decision Number: 426/ Pdt.G/2020/Pa.Pkl the judge terminated the marriage relationship between the applicant and the respondent with Fasach. This research is a normative juridical research and uses a statute approach, a conceptual approach, a comparative approach and a case approach. The results of this study are the judges' considerations in passing a divorce decision on the grounds of apostasy in Decision Number 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt with talak one ba'in shughraa because the judge views that the main factor in divorce is quarrels and disputes that occur regularly. continuously because the Respondent apostatized and in accordance with Article 119 regarding the divorce of one ba'in shughraa, while Decision Number 426/Pdt.G/2020/Pa.Pkl was terminated by terfasakh their marriage because it took into account the concept of Islamic law where the Petitioner had no right to refused because he had apostatized.

Page 1 of 1 | Total Record : 7