cover
Contact Name
Nina Sa'idah Fitriyah
Contact Email
actonjurnal@gmail.com
Phone
+6282330307255
Journal Mail Official
actonjurnal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Jl. PB. Sudirman No. 07 - Situbondo Jawa Timur
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Acton
ISSN : 02150832     EISSN : 29862655     DOI : https://doi.org/10.36841/
Core Subject : Social,
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Ilmiah ACTON adalah tinjauan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia untuk menerbitkan artikel penelitian dalam bidang kajian sebagai beikut : 1. Demokrasi dan Globalisasi 2. Partai Politik dan Pemilu 3. Politik dan Pemerintahan 4. Birokrasi dan Kebijakan Publik 5. Islam dan Politik 6. Politik dan Studi Pertahanan 7. Politik Lokal dan Pembangunan 8. Pemerintahan Lokal
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 17 No 1 (2021): MEI" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA WRINGIN ANOM KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO FITRIYAH, NINA SA'IDAH; ROMLAH, ZAINUR
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.241 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.1998

Abstract

Penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang telah lama dihadapi hampir semua negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang diatur oleh perundang-undangan pada Kementrian Sosial yaitu Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari informan untuk mengetahui bagaimana penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dengan metode wawancara, dapat disimpulkan bahwa :1.Dari segi kebijakan, program BPNT di Desa Wringin Anom sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial, namun tidak dengan perangkat desa yang hanya mengusulkan masyarakatnya yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan pangan tersebut. 2.Dari segi pelaksana, Pendamping hingga Koordinator Daerah sudah melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan penyaluran program BPNT dari Bank penyalur kemudian kepada e-warung. Setelah itu, bantuan disalurkan kepada masyarakat.3.Dari segi target, pencapaian belum sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Meskipun begitu, sebagian orang yang mendapatkan bantuan merasakan bahwa dengan adanya program BPNT mereka dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.4.Dari segi lingkungan, masyarakat harus dapat menciptakan suasana yang rukun dan damai agar tercipta lingkungan dengan tingkat sosialisasi tinggi dan tidak lagi ada kecanggungan antara suatu organisasi dengan masyarakat.5.Dari segi proses, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT dapat merasakan hasil dari adanya program ini. Selain itu, prosedur penyaluran sudah sesuai dengan aturan.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN DAWUHAN KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO Giyanto, Giyanto; Oktavia, Sheila Putri
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.722 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.1999

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Pengempulan data terdiri dari observasi, kuesioner, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis ServQual. Berdasarkan hasil penelitian tentang kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dapat dijelaskan bahwa setelah melalui penghitungan skorkuisoneryangtelahdiisioleh pelanggan dan penghitungandenganskorServQualdidapatkanskortotalkualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo memiliki skor 0 atau angka baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatdipahamibahwatingkatkualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dapatdikategorikandalamkualitaspelayanan yang baik. Dimensi kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang memiliki angka positif yaitu di indikator Tangible (bukti fisik), Responsiveness (daya tanggap) dan Empathy (empati) dimensi kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang paling rendah adalah Assurance (jaminan). Dari kategorisasi jika hasil total skor persepsi dikurangi total skor harapan, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pada kualitas pelayanan administrasi di Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondomemiliki kualitas Baik
KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN PADA KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SITUBONDO Senain, Senain; Suskiwati, Widiyani
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.22 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.2000

Abstract

Keberadaan Kantor SKCK Polres Situbondo sangatlah dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kelancaran dalam pembuatan dan perpanjangan SKCK, tuntutan masyarakat terhadap petugas di Polres Situbondo agar dapat meningkatkan pelayanan mereka merupakan keharusan bagi Kantor SKCK Polres Situbondo guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan pengguna jasa akan dapat tercapai, Kualitas pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku ditempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Penentuan responden dalam penelitian akan menggunakan teknik sampling insidental. Menurut Sugiyono (2015:96) sampling insidental “ teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”. Hal lain dalam deskripsi lokasi penelitian juga membantu dalam menjelaskan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang ada di Kantor SKCK Polres Situbondo, dan data-data pendukung lainnya. Kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SKCK di Kantor SKCK Polres Situbondo yang memiliki angka positif yaitu di indikator Tangible (bukti fisik), Responsiveness (daya tanggap) dan Empathy (empati) dimensi kualitas pelayanan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SKCK di Kantor SKCK Polres Situbondo yang paling rendah adalah Assurance (jaminan).
ANALISIS PENDAMPINGAN PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SEHAT) NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO Hanum, Farida; Prianto, Agus
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.286 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.1994

Abstract

Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo. Program ini merupakan pemberian Sertifikat tanah kepada nelayan. Program yang diselenggarakan melalui produktif dalam hal peningkatan status legalitas hak atas tanah pembudidaya ikan yang telah dilakukan, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan-Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan atau Pra-SeHAT. Pengumpulan data dengan melakukan kajian pustaka yang terkait, observasi langsung dan wawancara terhadap Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo serta informan, bagaimana analisis pendampiangan program sehat (sertifikasi hak atas tanah) nelayan di dinas perikanan kabupaten Situbondo, tepatnya menggunakan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. Analisis data dengan analisis kualitatif secara deskriptif disertai penjelasan hasil wawancara sebenarnya terhadap tujuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) program sehat (sertifikasi hak atas tanah) nelayan di dinas perikanan kabupaten Situbondo dapat dikatakan baik, dari hasil wawancara kepala dan seksi bidang pemberdayaan nelayan yang telah menerapkan Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG LARANGANPELACURAN YANG BERADA DI KAWASAN BANYUGLUGUR KABUPATEN SITUBONDO Hasanah, Usrotul; Ilhamurrahman, Ilhamurrahman
ACTON Vol 17 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.623 KB) | DOI: 10.36841/acton.v17i1.1996

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan prostitusi. Dalam implementasi kebijakan publik, ada dua dimensi ruang yang harus dipenuhi agar dapat berjalan beriringan. Melihat suatu kebijakan yang akan dijalankan oleh instansi yang bertanggung jawab tentunya tidak lepas dari objek dimana dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Dengan menggunakan teknik pelaksanaan Charles O. Jones, lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam terutama pada fokus Organizer, Interpretasi dan Aplikasi. Peneliti mencoba mengumpulkan beberapa fakta di lapangan, antara lain organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah yaitu: Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo belum memadai dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki serta sumber daya yang belum memadai. Kedua, dari segi penafsiran pemahaman dari beberapa pihak mengenai Perda Nomor 27 Tahun 2004 ini, ternyata masyarakat memaknainya berbeda dengan Perda, terutama tidak merasa takut dan terancam sama sekali. implementasi regulasi sehingga sering terjadi kebocoran agenda operasi yang akan dilakukan. Penelitian di atas menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah masih belum sempurna.

Page 1 of 1 | Total Record : 5