cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Sucipto
Contact Email
mahakam@unikarta.ac.id
Phone
+6285213347938
Journal Mail Official
mahakam@unikarta.ac.id
Editorial Address
Jl. Gunung Kombeng No.27 PO Box 133 TENGGARONG, Kalimantan Timur
Location
Kab. kutai kartanegara,
Kalimantan timur
INDONESIA
MJIIS
Published by Universitas Kutai Kartanegara
ISSN : 23020741     EISSN : 25800221     DOI : https://doi.org/10.53640/mahakam.v11i2
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini secara khusus menitikberatkan pada permasalahan pokok dalam pengembangan Manajemen Pelayanan Publik dan Ilmu Adminsitrasi Negara. Jurnal ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis diantaranya: Manajemen Pelayanan Publik; Sumber Daya Manusia Sektor Publik; Manajemen Kebencanaan; Administrasi Publik; Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup; Administrasi Pertanahan; Ekonomi Publik dan Keuangan Publik; Kebijakan Publik; Birokrasi dan Governansi Publik; Digital Government; Politik Kebijakan; Pemerintah Daerah; Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pariwisata, Corporate Sosial Responsibility, Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan kajian pemberdayaan masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA EFRI NOVIANTO Efri - novianto
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v7i1.461

Abstract

This research is aimed to analyze the result of East Kalimantan governor election in Kutai Kartanegara Regency. This research uses descriptive survey approach. Data collection was done by face-to-face directly using the questionnaire on 28 May until 7 June 2018 in 6 subdistricts namely Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan and Kota Bangun with 117 respondents. From the result of the research, it can be concluded that Isran Noor-Hadi Mulyadi and Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat who is the son of the region succeeded in maximizing tribal identity, so that they won the majority of voters from their respective tribes. The victory of Isran Noor-Hadi Mulyadi pair is due to the capability of the party machine in the winner, especially the PKS machine which is a representation of Hadi Mulyadi. It is also due to the solidarity of the couple's voters unaffected by money politics. Keywords: Pilgub, Tribal Identity, Party Machine, Solidity of Voters
PENGARUH SISTEM APLIKASI ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DESA TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DESA PADA KANTOR DESA SUMBER SARI KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA toni nurhadi kumayza
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v7i1.462

Abstract

village administration services are problematic such as requiring relatively long periods of time, dependence on certain administrative personnel, non-standard letter formats and poor records. The problem makes service ineffective. This happens because in providing administrative services still processed data applicants manually and do not use the application. In Sebulu sub district there is one village of Sumber Sari Village that has been using the application to provide services to its people since 2012 so we are interested to further examine how good and effective the application is to provide services. Keywords: application, public service
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Muhammad Subandi; Hendra Ekklesia Pratama
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v7i1.542

Abstract

AbstrakKegiatan Penelitian Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada unit layanan uji berkala kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di Tenggarong, dan pada unit layanan angkutan sungai di Dermaga Aji Imbut Tenggarong Seberang.Manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan serta memberikan pedoman kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penilaian kepuasan masyarakat secara berkala.Jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode pengumpulan dan analisis data IKM sesuaiKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004.Hasil penelitian yaitu, (1) nilai IKM terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor adalah 76,68, (2) nilai IKM terhadap layanan angkutan sungai adalah 73,86, (3) nilai IKM dari kedua unit layanan tersebut menunjukkan kinerja pelayanan yang memuaskan dengan nilai mutu pelayanan B, dan (4) kualitas kinerja masing-masing unsur pelayanan baik pada unit layanan pengujian kendaraan bermotor maupun angkutan sungai berkisar antara 2,80 hingga 3,07 yang berarti memuaskan.Kata kunci: IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, Pelayanan
STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM KOMPETISI PARIWISATA: PEMBELAJARAN DARI DESA PENTINGSARI Adi Sucipto
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v8i1.544

Abstract

Desa Wisata Pentingsari (Dewi Peri) is one of the villages in Indonesia that successfully marked the rise of village actors who wanted to act collaboratively with other parties to improve the welfare of the village community. This study aims to look at the institutional strategy of Dewi Peri in an institutional context. This research method used a descriptive-qualitative approach. The results of the study showed that there had been efforts taken by the actor of Dewi Peri to develop the internal Dewi Peri, including in marketing strategies, improving the quality of human resources and the management system. Whereas in response to external structures, the actor Dewi Peri was performed improvements in infrastructure, homestay and services standardization, and created new attractions as manifestations of innovation. Keywords: Strategies, Institutional,Tourism
KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) Martain Martain
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v8i1.546

Abstract

Fokus dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dan hambatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Perda tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Kukar. Selain itu untuk memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Kukar atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSP yang sinergis dengan program pembangunan daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk penentuan informannya penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pertama bahwa Perda tersebut merupakan Perda inisiatif dari DPRD Kukar, tak mengherangkan jika Perda tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Anggota DPRD Kukar periode 2009-2014, sehingga dalam proses penyusunannya tidak mendapatkan hambatan/persoalan yang cukup mengganggu. Kedua, Perda tersebut lebih bersifat elitis, yang ditandai dengan adanya dominasi pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunannya, sementara partisipasi masyarakat sangat minim bahkan tidak ada dalam penyusunan Perda tersebut. Ketiga, terdapat 4 hal yang menghambat implementasi dari Perda yang dimaksud, yaitu: (1). sosialisasi Perda yang kurang optimal kepada masyarakat dan pihak terkait; (2). belum keluarnya Peraturan Bupati Kukar untuk menindaklanjuti pelaksanaan teknis Perda yang dimaksud; (3). ketidakjelasan pembentukan Forum TJSP Kukar; (4). Masuknya Perda yang dimaksud dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015, sebagai salah satu Perda yang direvisi. Keempat, belum terlaksananya Perda tersebut, berdampak pada belum terjadinya sinergitas yang baik atas rencana pembangunan daerah dengan pelaksanaan program CSR perusahaan yang beroperasi di Kukar.Kata Kunci:  Kebijakan TJSP, Proses Penyusunan Perda TJSP, Hambatan Implementasi Perda TJSP
PERAN BPD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Musriadi Musriadi
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v7i1.561

Abstract

This study aims to determine the position of village regulations in the middle jembayan village, describe the process of making village regulations, making planning processes, and solutions in the process of making village regulations in Jembayan Tengah Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency based on Law No. 6 of 2014.This research is a qualitative study, with the subject of research being the village and community apparatus that included the village head, the Village Secretary, the Chairman of the BPD, the Chairperson of the RT, and the community of Central Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. This study uses two types of triangulation, namely triangulation of the first data source and triangulation of techniques or methods of data collection.Based on the results of the analysis, the following are concluded: 1) The position of village regulations in the Middle Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. The existing village regulation is a statutory regulation stipulated by the village head after it has been approved and approved with the Village Consultative Body. Village regulations are part of the regional regulations made by the Village Consultative Body together with the village head where the procedures for their formation are regulated by the designated Regency / City Regional Regulations. 2) Village regulations made in Central Jembayan Village, Loa Kulu Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency, in accordance with Government Regulation Number 72 of 2005 concerning villages included in articles 55, 56, 57 and 58, 3) in Jembayan Tengah Village, Loa Kulu District Kutai Kartanegara Regency is: a) Initially the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages that was not immediately followed by the elaboration of regulations issued by the Government Regulations, b) Performance of members of Jembayan Tengah Village BPD Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency, maximal c) Technical implementation the field still exists which cannot be done with extortion problems (liars levies) given to the community every year. 4) Efforts made by the village government and BPD of Jembayan Tengah Village, Loa Kulu Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency to complete preparations that appear in the process of making Village Regulations include: a) The BPD meets once every Monday night to arouse public awareness of the results village regulations. Keywords: Process, Village Regulation, Law No.6 of  2014
PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) TAMAN ARUM DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA TAHUN 2018 (STUDI PADA DESA WISATA SUMBER SARI KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Musriadi Musriadi
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v8i1.589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan peran Pokdarwis Taman Arum dalam mengembangkan potensi pariwisata. 2) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis dalam mewujudkan Desa Wisata Sumber Sari sebagai daerah tujuan wisata. 3) Mendeskripsikan dampak Pokdarwis dalam mengembangkan potensi wisata dan mewujudkan Desa Sumber Sari sebagai daerah tujuan wisata.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengurus, anggota Pokdarwis Taman  Arum,tokohmasyarakat,danmasyarakatDesaSumber Sari.Pembuktiankeabsahandata menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah analisi kualitatif dengan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa:1) Peran Pokdarwis Taman Arum;a. Memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan pontensi wisata; b. Mengelola pariwisata; c.Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota serta masyarakat; d. Menjalin kerjasama dengan organisasi lain. 2) Faktor pendukung Pokdarwis Taman Arum, yaitu: dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pariwisata, sumberdaya alam yang melimpah, sumberdaya manusia,dan kearifan lokal yang tetap dilestarikan. Sedangkan Faktor penghambatnya, yaitu: Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran serta aktualisasi  masyarakat terhadap sapta pesona. 4) Dampak peran Pokdarwis Taman Arum, yaitu: Salah satu tujuan Desa Wisata, pendapatan Desa Wisata Sumber Sari dan jumlah kunjungan wisatawan meningkat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan.Kata kunci: Peran, Kelompok Sadar Wisata, Pengembangan Potensi Wisata.
HAMBATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PROGRAM ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN MUARA KAMAN Yusri Yusri
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v8i1.613

Abstract

Penelitian ini ingin mengetahui hambatan-hambatan  dalam pemberdayaan sumber daya manusia desa dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tunjungan Kecamatan Muara Kaman. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa perencanaa program anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2013 - 2019 di Desa Tunjungan minim akan program pemberdayaan masyarakat yang rata-rata tidak lebih dari 10% (persen) dari pendatan dan belanja desa.Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa alokasi dana untuk pemberdayaan sumber daya manusia ditinjau dari perencanaa program anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2013 - 2019 di Desa Tunjungan sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, yaitu sudah mengikuti peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa dan peraturan bupati nomor 12 tahun 2019 pedoman pengelolaan keuangan desa, dimana unsur – unsur masyarakat, lembaga-lembaga didesa selalu dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan desa. Pemerintah Desa Tunjungan sudah mampu melaksanakan proses perencanaan penyusunan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari proses perencanaan sampai pada proses penyampaian laporan pertanggung jawaban bisa terlaksana 100 % (seratus perseratus) sehingga semua pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisaikan semua.Pembangunan tersebut lebih banyak pada pembangunan desa (pembangunan infrastruktur) sesuai dengan juknis, bahwa ada empat (4) kriteria pembangunan yang harus dilakukan oleh desa, yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masayarakat. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa, yang menitik beratkan pada pembangunan Desa (Pembangunan Fisik/infrastruktur) berkisar sekitar 70 % dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat sekitar 30 % .Hambat-hambatan dalam perencanaan program anggaran Alokasi Dana Desa  (ADD) pada tahun 2013 – 2019 di Desa Tunjungan, yaitu masih rendahnya pembagian alokasi dana desa untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang ada, serta minimnya program pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu dapat dilihat dari program Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih mengutamakan pembangunan (pembangunan infrastruktur).Kata kunci : Hambatan, Pembangunan SDM, Program Alokasi Dana Desa (ADD).
RESPON SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP KAWASAN WISATA PULAU OILE KABUPATEN GORONTALO UTARA Annisa Rizqa Alamri; Fachry Arsyad
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v8i1.657

Abstract

Manusia dalam lingkungannya selalu memberikan respons terhadap hal-hal yang baru mereka terima. Respons tersebut yang juga muncul pada masyarakat yang wilayahnya dikembangkan menjadi kawasan wisata. Respons masyarakat muncul karena kebutuhan untuk memanfaatkan sekaligus meningkatkan kualitas hidupnya. Disadari atau tidak, respons masyarakat akan memengaruhi keberlangsungan pengembangan kawasan wisata. Keterlibatan pihak Pengembang  dalam mengembangkan kawasan wisata tentunya akan menimbulkan respons dari masyarakat setempat. Respons yang muncul dari masyarakat akan memperlihatkan bentuk penerimaan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu respons masyarakat lokal terhadap pengembangan Pulau Oile menarik untuk diteliti.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkapkan bentuk dan faktor respons sosial dan respons ekonomi masyarakat lokal terhadap pengembangan Pulau Oile. Penelitian ini dilakukan di Pulau Oile, Desa Mutiara Laut, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melaui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji validitas dari data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data.Berdasarkan hasil temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa respons sosial masyarakat lokal terhadap pengembangan kawasan wisata Pulau Oile mencakup respons positif dan negatif. Respons negatif berupa pembentukan kerja sama dan adaptasi masyarakat lokal. Respons negatif berupa sikap tidak acuh masyrakat dan penolakan masyarkat nelayan. Respons ekonomi masyarakat nelayan dalam penelitian ini ialah peningkatan pendapatan setelah adanya pengembangan Pulau Oile. Respons tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, persepsi, motif sosial individu, kepentingan kebutuhan. Semua faktor tersebut berfungsi untuk mendorong timbulnya respons sosial dan ekonomi masyarakat lokal terhadap pengembangan Pulau Oile.Kata kunci: Respons sosial, Respons ekonomi dan Pengembangan Kawasan Wisata
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Instalasi Rawat Jalan Rsud A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Lukman Lukman
MAHAKAM: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM
Publisher : Prodi Administrasi Negara FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53640/mahakam.v7i1.746

Abstract

Berbicara trekait Standar Pelayanan Minimal (SPM), tentunya disetiap instansi kesehatan memiliki standar dan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Berkaitan dengan hal tersebut pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk lebih dalam melihat kondisi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Instalasi Rawat Jalan RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian akan dilakukan di RSUD AM.Parikesit. Sumber data atau responden dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparatur maupun perorangan yang berhubungan langsung dengan masalah pelayanan, informan sebagai sumber data utama dipilih secara purposive.Prosedur pelayanan yang dilakukan petugas dapat dikatakan mudah, cepat dan masyarakat selalu dibantu dan diberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi. Ketepatan waktu dalam pengurusan administrasi yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik dan tepat waktu, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan oleh masyarakat yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan di RSUD AM. Parikesit.Setiapkepengurusan administrasi tidak adabiaya apapun, hal ini dikarenakan semua pasien atau pengunjung merupakan peserta BPJS dan semua biaya sudah ditanggung oleh pihak BPJS.  Tanggung jawab yang dijalankan petugas meliputi kesungguhan dalam memberikan pelayanan, kejelasan petugas dalam memberikan informasi, kejelasan jadwal. Kelengkapan sarana dan prasarana sudah cukup memadai, ditambah lagi saat ini sudah tersediasistem pendaftaran rujukan online dengan nama SIPULAN, dimana masyarakat yang ingin berobat keadaan penyakitnya mengharuskan untuk dirujuk ke Rumah Sakit bisa langsung mendaftar registrasi melalui fasilitas kesehatan pertama. Petugas memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik sesuai dengan kebutuhan Instalasi. Keywords: Implementasi, Standar, Pelayanan.

Page 4 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2023): Mahakam: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 10 No. 1 (2021): MAHAKAM : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2020): MAHAKAM:Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2019): MAHAKAM Vol. 7 No. 1 (2018): MAHAKAM Vol. 6 No. 1 (2017): MAHAKAM Vol. 5 No. 1 (2016): MAHAKAM Vol. 4 No. 1 (2015): MAHAKAM Vol. 3 No. 1 (2014): MAHAKAM Vol. 2 No. 1 (2013): MAHAKAM Vol. 1 No. 1 (2012): MAHAKAM 2012 More Issue