cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 531 Documents
 4   5   6   7   8 
DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.57

Abstract

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahanraja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi,kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukanditurunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal;sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat,sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris,termasuk dalam proses politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada.Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penandakedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yangserius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatukesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinanlokal benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.
SELAMAT DATANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Permasalahan, Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Birokrasi Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.58

Abstract

Keberadaan dan peranan birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dinilai sangat strategis bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan dan tantangan dihadapi oleh birokrasi tidak saja bersifat internal juga eksternal. Berdasarkan pengalaman dari pemerintahan era sebelumnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi. Berbagai kebijakan untuk itu telah digariskan untuk lahirnya birokrasi pemerintah yang sesuai harapan publik. KASN memiliki peranan besar untuk memastikan upaya terlahirnya aparatur sipil negara yang profesional, netral dan berintegritas.
PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN Mochamad Ridwan Satya Nurhakim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.59

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat dijawab dengan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi yang disebut dengan Electronic Government atau yang lebih dikenal dengan e-government. E-government lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi segala bentuk interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan juga bahwa e-government sejalan dengan karakteristik yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis mengenai sistem informasi dan teknologi komunikasi, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik. Perubahan teknologi di satu sisi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara optimal.
PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN DAIRI Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.60

Abstract

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada kepentingan publik, dewasa ini semakin menjadi tuntutan untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten terutama pada instansi pemerintah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada DIPPEKA Kabupaten Dairi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif.Faktor yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah Visi – Misi, Renstra, ketersediaan program dan kegiatan, indikator, ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, masih belum optimal berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran tradisional. Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah : kemampuan SDM, pemanfaatan anggaran yangbelum ekonomis, belum efektif, belum efisien, konflik kepentingan, kurangnya dukungan legislatif (DPRD) mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal dan kurangnya konsekuensi sanksi tindak lanjut dari auditor internal.Dengan demikian maka penulis menyarankan: Pertama,  Mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, Bimtek, pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. Kedua, Hendaknya belanja bahan pakai habis terutama belanja alat tulis kantor di tampung pada bidang sekretariat saja. Ketiga, Meningkatkan peran kasubbag evaluasi dan pelaporan dalam pengawasan perencanaan anggaran, pengujian kewajaran komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan. Keempat,  Melakukan koordinasi atau pendekatan-pendekatan yang baik antara Eksekutif Daerah dengan DPRD Kabupaten Dairi.
ANALISIS PENATAAN DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA: DESIGN BESAR PENATAAN DAERAH (DESARTADA) TAHUN 2010-2015 Nita Nurliawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.61

Abstract

Kebijakan penataan daerah seringkali diinterpretasikan secara sempit yaitu merujuk pada proses pemekaran daerah. Padahal mencakup pula proses penggabungan dan penghapusan daerah. Pertimbangan rasional kebijakan penataan daerah antara lain luasnya jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan misi utama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecenderungan titik tekan kebijakan penataan daerah pada proses pemekaran daerah menyebabkan kondisi keuangan negara mengalami penurunan dari aspek kualitas.  Hal tersebut dapat menyebabkan sasaran utama pemberlakuan kebijakan penataan daerah justru terabaikan.  Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif proses pemekaran daerah melalui penyusunan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2015.  Ditinjau dari aspek keuangan negara penyusunan Desartada diharapkan dapat memudahkan perkiraan perhitungan daerah yang dimekarkan dari tahun ke tahun sehingga memudahkan perkiraan perhitungan pengalokasian keuangan negara untuk mendukung aspek peningkatan kualitas pelayanan publik di tiap daerah.  Konsep penataan daerah perlu dideseminasikan ulang yakni mencakup proses penggabungan dan penghapusan daerah. Adanya kemungkinan merger dan penghapusan daerah diharapkan akan berdampak pada tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan efisien sehingga tujuan utama kebijakan dapat terwujud.
GUGATAN CITIZEN LAW SUIT SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI WARGA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG Hendrikus Triwibawanto Gedeona; Firman Noer Alamsyah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.62

Abstract

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, diantaranya adalah melalui Advocacy Policy. Salah satu wujud nyatanya berupa Gugatan Warga Negara yang memang baru belakangan dikenal di Indonesia. Sejauh ini efektifitas yang diperoleh masih beragam, namun khususnya di Kota Bandung, ternyata sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah setempat di dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan yang berpihak kepada pelayanan publik. Dalam makalah ini, Penulis mencoba untuk menyampaikan secara kasuistis namun tetap berpedoman pada teori yang ada dengan harapan semoga memberikan wawasan dan meningkatkan khasanah di dalam Studi Kebijakan Publik.
Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinoroy Marganda Aritonang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.64

Abstract

Pemerintahan daerah dibentuk melalui kebijakan desentralisasi, dengan maksud dan tujuan agar penyelenggaraan pelayanan publik dan keberadaan pemerintah dapat semakin dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penyerahan sebagian urusan dan kewenangan pemeritahan telah diserahkan kepada daerah otonom agar dapat diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan potensi dari daerah itu sendiri. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pemda masih menyimpang dan masih begitu banyak persoalan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya, banyak pejabat publik di daerah yang terjerat berbagai kasus hukum termasuk tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Salah satu pola pengawasan yang dianggap cukup efektif sebenarnya adalah pengawasan melekat dan fungsional. Namun pengawasan ini pun belum dapat berjalan dengan efektif disebabkan oleh sejumlah kelemahan.
MENYOROT KINERJA ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN SOPPENG PROPINSI SULAWESI SELATAN DITINJAU DARI FAKTOR-FAKTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Milawaty Milawaty Milawaty
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.65

Abstract

Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapa­sitas dan kompetensi dari masing-masing para anggota dewan. Salah satu faktor penentu kompetensi adalah pengetahuan yang salah satunya dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Peraturan DPRD Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa setiap anggota DPRD dapat mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia  yang ada dalam organisasi secara proporsional harus diberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan  tugas dengan baik sesuai  dengan sasaran program kerjanya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggota DPRD periode 2009 - 2014 di Kabupaten Soppeng ditinjau dari aspek pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian terhadap 30 orang anggota dewan dengan menggunakan analisis Crosstabulation menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara faktor-faktor pendidikan dan pelatihan dengan kinerja anggota DPRD periode 2009 - 2014 di Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan. Diantara keenam faktor tersebut, materi diklat (X4) yang memiliki keterkaitan paling erat dengan kinerja anggota DPRD periode 2009 - 2014 di Kabupaten Soppeng.
PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA CIMAHI Sedarmayanti Sedarmayanti; Eko Nur Siswanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.66

Abstract

Dalam penelitian ini ada dua dimensi yang diteliti yaitu dimensi tata ruang kantor yang diukur lingkungan fisik, perancangan sistem kerja dan penataan ruang kantor. Dimensi kedua, yang diukur ketepatan waktu, kuantitas dan kualitas.Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata ruang kantor terhadap kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan penyebaran kuesioner dan wawancara.          Berdasarkan hasil analisis menunjukkan ada hubungan kuat antara tata ruang kantor dengan kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi. Hasil uji regresi linier menunjukkan tata ruang kantor berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan tata ruang kantor memberi  pengaruh sebesar 35,4%  terhadap kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi semakin mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh terhadap kinerja.                Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi saran: Perlu perbaikan fasilitas lingkungan fisik kantor, seperti: perbaikan ventilasi udara, pengadaan AC, dan pengharum ruangan sehingga ruang kerja terasa nyaman dan tidak bising. Perlu ada perencanaan peralatan kerja dan fasilitas kerja agar peralatan fasilitas kerja sesuai dengan orang yang menggunakannya sehingga pekerjaan lebih efektif dan efisien. Perlu ada penyesuaian jumlah pegawai didalam suatu ruang kerja dengan meja yang didesain sesuai kebutuhan pegawai dan pemanfaatan kondisi luas ruangan yang baik. Perlu ada skala prioritas penganggaran kegiatan yang terencana pada penataan ruang kantor, pembinaan dan bimbingan mengenai tugaspokok masing-masing kepada pegawai sehingga mengetahui standar kerja, tugas dan target pekerjaannya. Perlu ditingkatkan sistem mutasi intern, reward dan punishment yang tegas, menarik dan mendidik pegawai. Perlu ada penelitian variabel lain di luar tata ruang kantor untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai.
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KUNING DENGAN KEPUASAN PENCARI KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG Rini Anggraeni Anggraeni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning dengan kepuasan pencari kerja di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanasi. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Statistik Product Moment menunjukan ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning dengan kepuasan pencari kerja di Kota Bandung. Selanjutnya dari hasil uji koefisien determinasi menunjukan kualitas pelayanan pembuatan kartu kuning memberikan kontribusi terhadap kepuasan pencari kerja di Kota Bandung.              Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Ditinjau dari bukti langsung menunjukkan persepsi responden bahwa ruang pelayanan cukup bersih dan tertata rapih, namun demikian dilihat dari luas ruangan pelayanan masih belum memadai i. Ditinjau dari daya tanggap menunjukkan bahwa petugas kurang siap membantu pencari kerja, apabila mendapat masalah dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Ditinjau dari jaminan menunjukkan bahwa petugas  kurang memberikan kesan yang baik kepada pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Petugas masih kurang memenuhi kebutuhan pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Hal ini dilihat dari petugas dalam menyelesaikan pelayanan tidak tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Petugas belum mampu memenuhi keinginan pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Hal ini diindikasikan petugas kurang memberikan perhatian secara individual kepada pencari kerja. Petugas belum mampu memenuhi harapan pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Hal ini diindikasi bahwa sistem pelayanan kurang wajar dan menyulitkan pencari kerja dalam pelayanan pembuatan kartu kuning.Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut: Perlu penataan sarana dan prasarana proses pelayanan agar dapat memberikan rasa nyaman kepada pencari kerja untuk pembuatan kartu kuning dengan menambahkan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, untuk mengatasi rasa jenuh dalam menunggu antrian. Pimpinan perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan ataupun bentuk kursus lainnya yang berkaitan dengan pelayanan, secara terprogram dan berkelanjutan. Perlu melakukan perbaikan atas kekurangan pelayanan pencari kerja, antara lain menyediakan kotak saran dan kritik atas pelayanan yang diberikan kepada pencari kerja. Pimpinan peru melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perbaikan pelayanan di masa mendatang. Perlu pembinaan dan bimbingan kepada para pegawai secara intesif untuk menciptakan perubahan sikap dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap tugas yang diembannya.

Page 6 of 54 | Total Record : 531

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue