cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER" : 17 Documents clear
ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN Butar Butar, Josua; Tampubolon, Crhistoffer Aguarte Presley; Hamonangan, Alusianto; Taufiqurahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2782

Abstract

Salah satu bagian dari kebebasan dasar, setiap orang memiliki keputusan untuk membentuk keluarga juga meneruskan anak mereka melalui pernikahan yang sah. Meskipun demikian, tidak umumnya sebuah keluarga dibentuk dan anak cucu dilahirkan melalui pernikahan yang sah. Pembedaan mengenai lahir atau tidaknya seorang anak ke dunia dalam perkawinan yang pasti kaupun bukan, akan menentukan tempat aslinya seorang anak, yang dengan demikian akan menentukan kesetaraan sosial anak tersebut. Seorang anak-anak yang diciptakan ke dunia bentuk atau karena perkawinan yang pasti akan disebut sebagai anak muda sejati. Mengenai anak yang dikandung secara tidak sah, dia hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibunya dan orang-orang yang dicintai ibunya.Sebagaimana dinyatakan dalam Common Code, anak yang memiliki orangtua yang bukan dibatasi oleh perkawinan disebut anak yang dikandung maupun anak di luar nikah disebut juga anak-anak normal (orrrwettige onechte off naturelijke kindereri). Bagaimanapun, secara ketat sesuai dengan peraturan positif berdasarkan Peraturan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi anak yang dikandung secara tidak sah, ada suatu persamaan organis dengan ibu tetapi tidak ada hubungan kodrat dengan ayah. Anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil adalah anak yang muncul dari suatu perhubungan yang salah antara laki-laki dan perempuan, ini berarti pelanggaran terhadap pengaturan pernikahan, di mana anak itu benar-benar tidak bersalah, jujur, dan tidak harus menanggung akibat dari pernikahan. kegiatan wali alaminya yang harus berhati-hati. membalas dan mendapatkan hadiah.
PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Onan Purba; Rumelda Silalahi
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i2.711

Abstract

In proving a criminal case of persecution related to the body and human life, the role of forensic medicine is very important in helping law enforcers uncover a criminal act that has occurred. The fields of law and medicine cannot be separated in order to prove someone's wrongdoing, this is based on the fact that not all knowledge is controlled by judges. In this case a forensic doctor is able and can help unravel a mystery in the absence of evidence that can be a body or a part of a human body. Judges will not be able to know and understand whether a criminal act has occurred and whether the defendant before the trial has actually committed the crime and can be responsible for the incident, so it is necessary to know the extent to which the role of forensic medicine in proving cases in court.
OTORITAS PEMERINTAH DAERAH ATAS AGRARI TERHADAP...HAK...ULAYAT. .MASYARAKAT..HUKUM. ADAT.BERDASARKAN..OTONOMI DAERAH Mangapul Marbun; Syawal Amry Siregar
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional government authorities have been regulated since the inception of UU..No..22. 1999, in which. This legislation has been amended several times, namely: .UU5. No. 32. Year. 2004, Law no. 23 of 2014,. And Law, No. 9 of 2015 Regarding Regional Government, that is Regional Autonomy in the administration of government in the regions. As regulated in article 1 point 2, article 1 point 6, and article 12 paragraph (2) which in this case relates to the authority of the Regional Government regarding land. Article 3 and article 5 of the UUPA, have recognized the existence of customary rights of the customary law community, but the 2014 legislation has not been implemented. Regarding the recognition and protection of customary law, which is confirmed in article 1 point 1, article 1 point 2, and article 2, and article 3. The Regional Government will carry out the responsibility to place recognition and protection of the rights of customary communities throughout Indonesia, which still have the customary rights of the local customary law communities. However, the fact is that in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, there are still many community rights of customary law communities that have not been recognized by the authority of the local government by making District or City Regulations.
IMPLEMENTASI HAK BELAJAR ANAK BINAANDI LEMBAGA PEMASYARAKATANDITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Gulo, Veto Putra Saroli; Lubis, Mhd Ansori; Siregar, Syawal Amry
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1368

Abstract

Pendidikan bagi anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan hak yang wajib pemenuhannya. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, begitu pula pada Undang Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam merupakan lembaga pemasyarakatan umum yang menampung narapidana berstatus anak, dimana anak seharusnya berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Namun dikarenakan berbagai kendala seperti jarak, biaya, hingga mental psikis anak maka anak dititipkan didalam lembaga pemasyarakatan umum. Sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang implementasi hak belajar anak binaan di lembaga pemasyarakatan.Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dimana dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen juga arsip-arsip yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk dalam.Dalam mengimplementasikan Undang Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dibalik keterbatasan fasilitas maupun biaya, banyak cara yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pengimplementasian hak belajar anak di dalam lembaga pemasyarakatan, dimana penulis melaksanakan penelitian. Diantaranya dengan menumbuhkan minat baca, sarana perpustakaan atau ruang baca, melaksanakan kejar paket untuk mendapatkan ijazah menamatkan pendidikan meskipun anak berada di dalam lembaga pemasyarakatan hingga pemberdayaan kemampuan warga binaan dalam berbagai keterampilan yang kelak diharapkan berguna bagi anak binaan untuk modal kembali kemasyarakat nantinya. Tidak tertutup pula harapan pihak lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan bantuan dari pihak swasta maupun pihak pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi anak binaan dalam hal mendapatkan pendidikan meski berada didalam masa pembinaan, seperti bantuan tenaga pengajar yang mau dating kedalam lembaga pemasyarakatan, bantuan berupa buku-buku pelajaran, hingga fasilitas fisik penunjang lainnya.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN PENUMPANG KARENA TIDAK MELENGKAPI PERSYARATAN KESEHATAN (RAPID TEST) (Studi Penelitian di Bandara Udara Kuala Namu) Muhasyibi, Fandi; Siregar, Gomgom T.P.; Devi, Ria Sintha
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5180

Abstract

Faktor-faktor yang menyebabkan maskapai membatalkan penerbangan adalah faktor komersial, teknis, operasional, cuaca dan bandara. Maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk membatalkan keberangkatan karena tidak melebihi persyaratan perawatan kesehatan (pengujian dipercepat): jika penumpang tes positif untuk antigen, ia harus menjalani tes PCR, jika negatif, mereka dapat melanjutkan, dan harga kembali dari tiket untuk terbang kembali minimal 3 hari ke depan dan jika penumpang mendapatkan PCR maka harus dikarantina selama 14 hari, menjadwal ulang tiket sesuai dengan status penumpang setelah karantina. Atau seluruh tiket akan dikembalikan. Tidak ada ketentuan khusus untuk perlindungan hukum konsumen untuk pembatalan keberangkatan karena kegagalan untuk menyelesaikan perawatan kesehatan (pengujian dipercepat), tetapi kepatuhan tidak terbatas pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak tercapai. Namun, penumpang sebagai konsumen memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak-hak penumpang sebagai konsumen jasa angkutan udara, dan KUH Perdata yang berkaitan dengan status penumpang sebagai pihak dalam kontrak pengangkutan dengan seperti maskapai penerbangan.
DINAMIKA IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM MERESPONS PERUBAHAN SOSIAL Anggraini, Siska Ayu; Putera, Rachmat Panca
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5445

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika ijtihad dalam hukum Islam, khususnya perbedaan antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam merespons perubahan sosial. Ijtihad, sebagai salah satu instrumen utama dalam perkembangan hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menjawab tantangan zaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep ijtihad dari perspektif klasik dan kontemporer, serta mengidentifikasi metode dan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad klasik cenderung berbasis teks dan lebih terikat pada metode ushul fiqh, sementara ijtihad kontemporer lebih bersifat fleksibel dan kontekstual dengan menggunakan prinsip maqashid al-shari’ah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembukaan kembali pintu ijtihad untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta memberikan solusi hukum yang lebih aplikatif dan adil dalam masyarakat modern.
GELAR ADAT DALAM TRADISI PERKAWINAN LAMPUNG: PERPADUAN ANTARA NILAI LOKAL DAN PRINSIP HUKUM ISLAM Huzaini, Huzaini; Putera, Rachmat Panca
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5446

Abstract

Tradisi gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung serta mengkaji integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar adat bukan hanya simbol status sosial, tetapi juga mengandung nilai moral tentang kehormatan, keluarga, dan tanggung jawab. Meskipun ada keselarasan antara gelar adat dan prinsip Hukum Islam, terdapat perbedaan yang perlu diatasi, terutama terkait kesetaraan gender. Pengaruh modernisasi juga menjadi tantangan dalam pelestarian tradisi ini, namun peran tokoh adat dan ulama dalam memberikan penjelasan yang tepat memungkinkan tradisi ini tetap relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung dapat dipadukan dengan prinsip Hukum Islam, menjadikannya relevan dalam konteks sosial dan agama yang terus berkembang.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue