cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2023): MARET" : 15 Documents clear
Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di fakultas Kedokteran Baru Setyawati, Niken Budi; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5312

Abstract

Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga medis di Indonesia, mendorong pendirian fakultas kedokteran baru. Salah satu syaratnya adalah adanya laboratorium anatomi yang memerlukan kadaver untuk tujuan pendidikan. Penggunaan kadaver penting untuk mengajarkan anatomi, teknik bedah, dan keterampilan medis lainnya. Namun, pemenuhan kadaver di Indonesia menghadapi tantangan seperti masalah etika, hukum, dan keterbatasan sumber daya. Teknologi seperti realitas virtual dan plastinasi mulai digunakan sebagai alternatif, namun belum dapat sepenuhnya menggantikan kadaver. Artikel ini membahas peran kadaver dalam pendidikan kedokteran dan tantangan yang dihadapi, serta potensi penggunaan teknologi sebagai solusi tambahan.
Implikasi Politik Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia di Masa Depan Nur Setiawan, Dwi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5287

Abstract

Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan utama pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Politik hukum, sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dan kebijakan publik yang diterapkan pada tahun 2024 terhadap tata kelola keuangan peran politik hukum dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia serta dampak dari penerapan politik hukum terhadap pengembangan sektor ekonomi di Indonesia di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sinergi antara politik hukum dan pembangunan ekonomi dapat memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era globalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus merumuskan kebijakan hukum yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan..
Optimizing the Correctional Institution Officers’ Role in Guiding the Prisoners Cahyadi, Dedy; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5282

Abstract

This study aims to identify the role of correctional officers in developing prisoners and the efforts that are crucial to optimize this role to support social reintegration and prevention of re-offending. Prisoner development involves physical, psychological, and social aspects, as well as mastery needed for their reintegration into society. The study found various obstacles faced, such as limited resources, facilities, and infrastructure, as well as social problems and stigma against prisoners. However, it requires multiple efforts, including improving the officers' quality, facilities development, technology implementation, and enhancing policies and regulations. It aims to create a conducive environment for a sustainable and effective development process, which will ultimately reduce the risk of re-offending and support the social reintegration of prisoners.
Analysis of Political Law and Public Policy on the Issue of BPJS Health Losses in the JKN Program in 2024 Wiweka, Wiweka; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5288

Abstract

In 2024, BPJS Health will be in the spotlight regarding the alleged loss of IDR 20 trillion in the JKN Program, due to potential fraud and inconsistencies in fund management. This issue raises questions about the effectiveness of public policy and legal politics in managing BPJS Health as well as supervision of programs that affect public health services. This study aims to analyze the influence of politics, law, and public policies implemented in 2024 on BPJS Health's financial governance, especially related to losses in the JKN program, as well as to find solutions to improve financial management and reduce losses. The research method used is normative juridical, using a legislative approach and an analytical approach. The results show that the imbalance between the receipt of contributions and claim costs, as well as inefficient cross-subsidy policies, are the main causes of losses. Suggested policy solutions include adjustment of contribution rates, improvement of cross-subsidies, strengthening supervision of medical claims, and management based on more accurate data. This study shows the need for more responsive, efficient, and data-based policies to overcome BPJS Health losses, as well as the importance of transparent and accountable management so that the JKN program can run sustainably and provide equal access to health for all Indonesian people.
Standar Profesionalisme Dokter dan Hak Pasien dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Sihotang, Muhenri; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5283

Abstract

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, dengan mediasi sebagai alternatif yang semakin populer. Jalur litigasi, meskipun sering digunakan, menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas hukum, waktu yang lama, dan biaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak emosional bagi pasien dan tenaga medis. Sebagai solusi, mediasi menawarkan proses yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis, dengan Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Melalui langkah-langkah mediasi yang terstruktur, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, serta mengurangi beban pada sistem peradilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong tenaga medis untuk mematuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan.
Kekosongan Hukum terkait Pertanggungjawaban Kepada Konsumen terhadap Barang yang Tidak Sesuai Halim, Muhammad; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak dalam platform e-commerce. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), penelitian ini memfokuskan pada analisis norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUPK, untuk memahami hak-hak konsumen dan kewajiban penjual dalam transaksi online. Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan kewajiban penjual, serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi online dan peran penjual dalam memenuhi hak konsumen. Penelitian ini juga berfokus pada identifikasi adanya kekosongan hukum dalam peraturan yang ada dan memberikan rekomendasi revisi yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif di dunia e-commerce, serta peran aktif pemerintah dan penyedia aplikasi belanja online dalam memperkuat pengawasan dan menindak pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.
Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Mustopa, Mustopa; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002, yang mengatur perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep perlindungan yang ideal dalam hukum nasional dan internasional, mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang mengkaji perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.
Kekosongan Hukum terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir Effendi, Lutfi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5279

Abstract

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai officium nobile menjadi isu penting karena notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara, notaris membutuhkan perlindungan hukum baik dalam menjalankan tugasnya maupun setelah masa jabatannya berakhir. Namun, terdapat kekosongan hukum terkait batas waktu kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun masyarakat yang menggunakan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum tersebut guna memberikan rekomendasi normatif yang dapat mengisi celah regulasi yang ada. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan pandangan teoretis mengenai perlindungan hukum terhadap notaris pasca berakhirnya masa jabatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum, terutama dalam memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi notaris sesuai dengan asas kepastian hukum.
Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Noval, Cepi; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5308

Abstract

Penelitian ini membahas peran strategis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota Polri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, KKEP memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik di berbagai tingkat kesatuan melalui mekanisme yang transparan dan adil, baik dalam sidang pemeriksaan cepat maupun biasa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif, memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, regulasi, literatur hukum, dan putusan terkait pelanggaran kode etik. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa meskipun KKEP telah menjalankan perannya sesuai prosedur, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan sumber daya, inkonsistensi penerapan aturan, dan kurangnya pengawasan di tingkat kesatuan. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi peran PROPAM dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan KKEP sangat penting dalam memastikan penegakan kode etik di Polri berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan, sehingga mampu menjaga profesionalitas institusi kepolisian.
Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri Pambudi, Pambudi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5280

Abstract

Membahas kekosongan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, proses mediasi penal sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang tidak konsisten dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat mengurangi efektivitas penerapan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep restorative justice menjadi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang mengedepankan keadilan sosial, bukan semata-mata hukuman. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan terperinci mengenai pelaksanaan mediasi penal diperlukan untuk memastikan keadilan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue