cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Laksana Winjaya
Contact Email
journalkhairaummah@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journalkhairaummah@gmail.com
Editorial Address
Jalan raya kaligawe Km.4 Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : 29883334     DOI : http://dx.doi.org/10.30659/jhku
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The focus and scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Agrarian Law Criminal Procedural Law Civil Procedural Law Constitutional Law Islamic Law; Akhwalus Syakhsyiyah Law; Munakahat Law; Faraidh/Mawaris Law; Army/Military Law; Sea Law; Economic Law; Medical Law; Custom Law; Environmental Law, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 351 Documents
 5   6   7   8   9 
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan) Haryanto Haryanto; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 3 (2022): September 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i3.2590

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan). Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berdasar  tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan dan solusi Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang.Hasil Penelitian : a) Selain unsur-unsur pokok perihal pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materiil, maka hakim turut juga berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi, pada jenis tindak pidana ringan terdapat beberapa unsur khusus yang membedakan antara sistem acara cepat pada perkara tipiring dengan sistem acara pidana lainnya. Pada perkara tipiring yang menerapkan sistem pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke pengadilan untuk proses persidangannya. b). Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHAP tentang Tipiring itu sendiri yaitu dengan adanya batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHAP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Hal ini menjadi polemik sebab Perma dikeluarkan sepihak oleh Mahkamah Agung yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi dan kesepahaman antara penegak hukum lainnya terkait Tipring serta sanksi yang harus diberikan terhadap pelakunya.Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Pencurian, Implementasi ABSTRACT This research is titled Impelementasi Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 About Adjustment Limitation of Criminal Act and Number of Penalties in Criminal Code at Resort Police Rembang (Case Study On Crime Of Theft). The purpose of this research: 1) To know Implementation of Perma Number 2 Year 2012 based on minor criminal act in Criminal Code at Polres Rembang. 2) To know and analyze weaknesses and solutions Implementation of Perma Number 2 Year 2012 on the limitation of minor criminal offenses in the Criminal Code in Rembang Polres.Research Result: a) In addition to the basic elements of proof by collecting evidence in the material law, the judge shall also be guided by the indictment formulated by the Public Prosecutor (JPU). However, in the type of minor crime there are some special elements that distinguish between the system of fast events on tipping cases with other criminal procedure systems. In case of tipiring applying a fast-checking system, no indictment is required in the transfer of criminal cases to the court for the proceedings. b). The difference between the Perma on Adjustment of Limitation of Criminal Crime and the Amount of Penalty in the Criminal Code issued by the Supreme Court, with the Criminal Code concerning Tipiring itself that is with the limit of the value of money by the amount of Rp. 2.500.000,00 whereas in KUHAP emphasizes Tipiring on the number of confinement for a maximum of 3 months or a fine of up to Rp. 7,500.00. This becomes a polemic because Perma is issued unilaterally by the Supreme Court which has implications in partial law enforcement. Therefore, further coordination between the Supreme Court, the Police and the Attorney Office is required in order to have synchronization and understanding between other law enforcers related to Tipring and the sanctions to be given to the perpetrators.Keywords: Mild Crime, Theft, Implementation
KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGUSAHAAN AIR BAWAH TANAH DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG Endah Puji Lestari; Maryanto Maryanto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 1 (2017): March 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i1.1830

Abstract

This study menaganalisa policy of investigation of criminal act of underground water concession in Ditreskrimsus Polda Jateng. The purpose of this study are : 1. To find out the investigator's policy in conducting an investigation of current underground water utility. 2. To know the criminal law policy in the investigation of future underground water utility.The result of the research : Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Semarang conducting the operation of water resources in the form of groundwater extraction is not equipped with permission, violate : Article 11 paragraph (2) RI Law No. 11 of 1974, Article 15 paragraph (1) Sub-Paragraph b of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 Year 1974, Article 34 paragraph 1 letter b of Government Regulation no. 121 Year 2015. In connection with this, it is expected that the Governor of Central Java and DITRESKRIMSUS POLDA JATENG can coordinate and calculate the impact in the long term. Keywords : Criminal Law Policy, Crime of Underground Water Utilization.
Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang) Bambang Sunoto; Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2608

Abstract

ABSTRAKDalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara . Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan Terdakwa, berawal dari konsultasi klient kepada advokat dan kesepakatan honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi klien dari tingkat mana klien tersebut akan didampingi, apakah di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi tergantung penjelasan dari surat kuasa tersebut. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan , Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.Kata kunci: Penasehat Hukum, Korupsi, Terdakwa, perkara korupsi ABSTRACTIn this research, the issues that will be discussed are: What is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the guidance of the criminal case of the corruption, What are the constraints faced by the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the assistance of the criminal case of the corruption and the way overcome the obstacles faced by advocates as legal advisors of suspects and defendants in the assistance of corruption criminal cases.This research uses normative juridical approach method. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.The conclusion of this research is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the Defendant, starting from the client consultation to the advocate and honorarium agreement then made a power of attorney to assist the client from the level where the client will be accompanied, whether at the level of investigation, prosecution and examination in advance so the trial depends on the explanation of the power of attorney. Advocates provide their roles in all levels of examination, ie the role of the advocate's level of investigation has begun to assist and follow the course of the investigation so that the rights of the suspect can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigator. barriers arising from within the advocate itself, these internal barriers such as HR, Health, Cultural and organizational issues of the advocates themselves are fragmented so as to affect the defense of the future, for example this HR barrier that not all advocates have legal or other legal skills and if not in accordance with the expertise of lawyers or legal counsel concerned can refuse cases / cases that will be handled.Keywords: Legal Counsel, Corruption, Defendant, corruption case.
ANALISA HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pid.B/2011/PN.kdl) Agus Supriyadi; Anis Mashdurohatun
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12, No 2 (2017): June 2017
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v12i2.1848

Abstract

This paper discusses Legal analysis of traffic accidents which result in loss of life of other people who do by people because of the influence of liquor (Case Study Decision Number: 92 / Pid.B / 2011 / PN.kdl)The impact of drinking liquor if viewed in terms of health if excessive will have a negative impact on health and if viewed from the social side, the habit of drinking this liquor cause many problems, such as irritability, discomfort of people who live in the vicinity, and the cause of the accident traffic. In addition, liquor is also usually the cause of violence in the household.The panel of judges who examines, judges and decides this case has applied the applicable law in accordance with applicable criminal law. This can be shown by seeing that the judges in deciding that the defendant's actions fulfilled the elements of traffic negligence in accordance with Article 310 Paragraph (4) of RI Law no. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, based on material truths obtained from the indictment, witness statements, facts and evidences revealed in the proceedings.The judge's legal considerations in Decision Number 92 / Pid.B / 2011 / PN.kdl, based on the facts that arise in the court, judge that the defendant can be held accountable for the deed done with the consideration that at the time of his act the defendant is aware of the consequences, In doing his actions are in a healthy condition and capable to consider his actions. There are elements against the law, and there is no reason for criminal abolition. Keywords: Traffic Accident, Loss of Life
LEGAL STUDY OF THE RESPONSIBILITY OF FEMICIDE PERPETRATORS (STUDY OF DECISION NUMBER 333/PID.B/2022/PN SMG) Simalango, Leonard Sarimonang
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 1 (2024): March 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i1.1864

Abstract

This study aims to analyze future policies on the accountability of perpetrators of femicide in Indonesia; considerations of the panel of judges in sentencing perpetrators of femicide in Case Number 333/Pid.B/2022/PN Smg; and obstacles for the panel of judges in sentencing perpetrators of femicide in Case Number 333/Pid.B/2022/PN Smg and find solutions. This study uses a normative legal approach in the form of a conceptual approach, statute approach and comparative approach. The research data is in the form of primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. Based on the study, it is concluded that (1) the regulation of future policies on the accountability of perpetrators of femicide in Indonesia is through regulations on the recognition of femicide as a special crime; regulations on increasing sentences for perpetrators of femicide; issuance of derivative regulations/implementing regulations; and strengthening collaboration with the TPKS Law and the PKDRT Law. (2) In sentencing the perpetrators of femicide in Case Number 333/Pid.B/2022/PN Smg, the panel of judges used legal, philosophical, and sociological considerations by considering aspects of retaliation, prevention, and justice. (3) The panel of judges in deciding on the criminal sentence for the perpetrators of femicide encountered obstacles in achieving a balance between justice and legal certainty as idealized in Radbruch's theory, so that the decisions taken were not fully in accordance with the moral, social, and legal demands expected. The solution to overcome these obstacles is the recognition of femicide in positive law in Indonesia; increasing access and quality of evidence by presenting expert sanctions in the field of gender-based violence; and developing responsive legal enforcement mechanisms.
KEBIJAKAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg) Resdian Wisudya Kharismawan; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 2 (2018): June 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i2.1880

Abstract

Law enforcement against corruption is very urgent to be realized given the corruption crime has been very expanding in the country of Indonesia and is very harmful to the state and citizens. In the judicial process of corruption crime jointly and continuing under the Decision of the Bandung High Court Number 16 / Tipikor / 2015 / PT.Bdg, the judge's ruling becomes an important matter, which determines a person convicted or not. The law gives freedom to the judge to impose a penalty between the minimum and maximum punishment promulgated in the relevant criminal article, in accordance with the provisions of Article 12 of the Criminal Code. However, the point of departure of the judge to impose a conviction is based on the judge's consideration of the threat mentioned in the indicted criminal article. This is the main issue of this research, which is about how the judges judge's judgment policy in the case of corruption crime jointly and continues based on the Decision of the Bandung High Court Number 16 / Tipikor / 2015 / PT.Bdg, and how is the judge's judgment policy should be in the case of a criminal act of corruption jointly and continuously. The method of approach used in this study is empirical juridical, the conclusion of this research is in the criminal imposition of the defendant is still too light compared with criminal sanctions in the legislation and social considerations of the impact of the actions of the defendant, should in case of criminal acts of corruption together and continuing that is related to the provision of Article 10 of the Criminal Code then Criminal in Corruption Criminal can be subject to principal criminal sanction in the form of imprisonment and criminal penalty, and also additional criminal that is deprivation from his position, deprivation of his property if the defendant can not prove that the treasure is not the result of the criminal act of corruption and also as the judge's decision to impose additional additional penalty beyond those provided in the Corruption Act.Key Words :Judge consideration policy based on High Court of Bandung Decision Number 16 / Tipikor / 2015 / PT.Bdg
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000 TERHADAP PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang) La Pomaasaa Pomaasaa; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 13, No 4 (2018): December 2018
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v13i4.1891

Abstract

Implementation of Regional Regulation of Semarang City Number 11 Year 2000 Against Arranging and Fostering of Street Traders In Semarang City conducted by Satuan Polisi Pamong Praja there are some cases which one of them is: Order of street vendors (PKL) who build permanent building that supposed the building can Dismantled pairs as listed in the Regional Regulation of Semarang City No. 11 of 2000 in Chapter V Article 8.The type of research used in this research is sociological legal research supported by empirical juridical. In relation to the type of research conducted is a sociological legal research because it departs from the existence of the gap in the principle / legal norms are blurred and void norms in the arrangement of street vendors in the city of Semarang.The results showed that in implementing the Local Regulation of City of Semarang Number 11 Year 2000 on the Arrangement and Fostering of Street Traders in Semarang City, the Pamong Praja Police Unit always use the method of arrangement by always trying to dialogue with Street Traders to find the best solution between the Police Unit Pamong Praja with a Street Trader to reach a mutual agreement. The collective agreement was made in order to avoid rejection at the time of the curbing which could result in clash between the Civil Service Police Unit and the street vendors which could result in both losses.Keywords : Implementation, Local Regulation, Arrangement and Guidance, Street Traders.
Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang) Zaenul Arifin; Sri Endah Wahyuningsih; Sri Kusriyah
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 3 (2020): September 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i3.2295

Abstract

Fraud against the implementation of Umrah worship in violation of authority and rights, although the government has issued Law Number 13 Year 2015 on Umroh Worship Implementation which has been experiencing approximately 4 years in effect, but there are still many Umrah travel agencies who commit fraud to prospective Umrah pilgrims. The related fraud case in question is about the criminal act of fraud which has the objective element for the victim to be used for umroh fee by using false profession and institution (umroh distributor) guile or set of lies to fool the victim. The purpose of this study is to find out how the law enforcement of police in investigation of criminal acts of fraud of prospective pilgrims umroh, knowing factors inhibiting the police in the investigation of criminal acts of fraud prospective pilgrims umroh and to find a solution about police barriers in the investigation of criminal acts fraud prospective pilgrims umroh at the stage of investigation on investigator Sat Reskrim Polrestabes Semarang. The methodology used is the empirical approach. Adapaun source and type of data in this study is the primary data generated from field studies with 3 investigators at Sat Reskrim Polrestabes Semarang City. And secondary data from literature study. The conclusion of this research is the mention of anti-disaster against the evidence, make a list of people (DPO) and arrest the suspect. In 2017 the investigation conducted is to examine the relationship, check the staff at the ministry of religion of Semarang City.Keywords: Law enforcement, Investigations, Umrah Jamaah Candidate Fraud
Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Khairu Nasrudin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 4 (2019): December 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i4.2569

Abstract

Abstrak Minuman keras adalah tema klasik, masyarakat mengetahui, mengkonsumsi miras merupakan konsumsi yang berakibat negatif. Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi miras berlebih dapat menyebabkan kematian. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai peredaran minuman keras. Dalam pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015, yaitu pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Beberapa Perda yang dicabut memang memiliki kata larangan, yang mencakupi penjualan, distribusi, hingga produksi minuman beralkohol di daerah tersebut. Sementara, pemerintah tidak ingin alkohol benar-benar ditutup aksesnya. Hanya perlu diatur penjualannya. Adanya payung hukum terhadap produksi dan peredaran miras di Indonesia, ternyata sulit untuk memberantas tindak pidana peredaran minuman keras. Terbukti peraturan daerah ini memang tidak efektif, terlihat masih tingginya angka kematian akibat konsumsi minuman keras.Upaya penegakan hukum peredaran miras dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Departemen Perdagangan. Mereka menjalankan tugas sesuai koridornya. Departemen Perdagangan terkait ijin penjualan minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur. Sedangkan Kepolisian berpedoman pada KUH Pidana dan Keputusan Menteri.Kata Kunci: peredaran minuman keras, penegakan hukum Abstract Alcoholic drinks are a classic theme, people know, consuming alcoholic beverages is a negative consumption. Based on the medical also so, even excessive consumption of alcoholic beverages can cause death. The government has issued regulations on the distribution of alcoholic beverages. In article 204 paragraph 2 of the Criminal Code mentioned someone who sells something that is dangerous and cause death will be sentenced to imprisonment up to 20 years. Director General of Domestic Trade No. 04 / PDN / PER / 4/2015, namely controlling, distributing and selling alcoholic drinks of class A. Some of the revoked Regional Regulations do have a prohibition word, which covers sales, distribution, to alcoholic beverages production in the region the. Meanwhile, the government does not want alcohol completely closed access. Just need to set the sale. The existence of legal umbrella on the production and distribution of alcoholic beverages in Indonesia, it is difficult to eradicate the criminal trafficking of liquor. Proven regulation of this area is not effective, looks still high mortality rate due to consumption of alcoholic drinks.The effort to enforce the law of alcoholic circulation is done in an integrated manner by the Police, the Civil Service Police Unit and the Ministry of Trade. They perform the task according to the corridor. Ministry of Commerce related liquor sales license, Civil Service Police Unit is guided by regulating local regulations. While the Police is guided by the Criminal Code and the Ministerial Decree.Keywords: alcoholic drink distribution, law enforcement
THE ROLE OF THE POLICE IN EARLY DETECTION OF RADICALISM AND TERRORISM Jati, Meidika Dwiantara Putra
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 2 (2024): June 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i2.2585

Abstract

The purpose of this study is to determine, review and analyze the Police scheme in early detection of radicalism and terrorism. In this writing, the author uses a normative legal method with research specifications in the form of descriptive analysis. Radicalism in Indonesia is always associated with political radicalism. Radical politics in Indonesia is always associated with Islamic radicalism, because of the social and historical review of politics in Indonesia. This caution is needed, because talking about radicalism will very easily connote fundamentalism, militancy or Islamism. By implication, early detection is related to the Intelligence work pattern in this case the Police have an Intelligence unit with all intermediary fields to carry out their functions as the essence of law enforcement. Intelligence detection is not an accusation that a particular organization or group is indoctrinated in radicalism or terrorism. However, with detection, characteristic data will be obtained, data on the beliefs held will be compiled. The mechanism of the Police in carrying out early detection or with the term prevention which is as an action to reduce radicalism and prevent acts of terrorism in order to realize national security through a soft approach and a hard approach.

Page 7 of 36 | Total Record : 351

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 4 (2025): December 2025 Vol 20, No 3 (2025): September 2025 Vol 20, No 2 (2025): June 2025 Vol 20, No 1 (2025): March 2025 Vol 19, No 4 (2024): December 2024 Vol 19, No 3 (2024): September 2024 Vol 19, No 2 (2024): June 2024 Vol 19, No 1 (2024): March 2024 Vol 18, No 4 (2023): December 2023 Vol 18, No 3 (2023): September 2023 Vol 18, No 2 (2023): June 2023 Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 More Issue