cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023)" : 6 Documents clear
Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelengaraan Pemilu di Indonesia Alfarizi, Muchlisin
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8222

Abstract

Jurnal ini membahas tentang “Pembaruan Hukum Kewenangan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. DKPP merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu. Perihal pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih terjadi problem. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas untuk dapat digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pada dasarnya penanganan yang terjadi di DKPP berdasarkan keadilan restoratif. Di samping itu, seharusnya putusan DKPP bersifat rekomendasi dan tidak bersifat inal and binding. Karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara, serta berpotensi menimbulkan polemik Hukum yang berkepanjangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif dengan pendekatan statute approach yaitu pendekatan perundang-undangan. Hipotesa singkat dari jurnal ini yaitu DKPP seharusnya diberikan kewenangan yang lebih proporsional dan tidak ada keterkaitan dengan institusi lain sehingga terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.
Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi Siti Nurhayati; Amalia Firnanda; Salsabella Hannisa Fahresy
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8282

Abstract

Pasca reformasi 1998 mulai timbul kesadaran masyarakat agar pemerintah melangsungkan demokrasi berupa pemilihan umum dan Pilkada. Pemilihan umum dan Pilkada sebagai sarana menghilangkan praktik-praktik rekayasa, otoriter dan manipulatif yang menimbulkan ketidak adilan rakyat. Pemilu dan pilkada merupakan wujud demokrasi sehingga menghasilkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilu dan Pilkada pasca reformasi dinilai sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada peningkatan sistem maupun kualitas dari pemilu, dengan asas “LUBER JURDIL” (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Pembahasan mengenai Undang- Undang mengenai pemilu dan pilkada sudah mempunyai aturan yang jelas yakni Undang-Undang mengenai pemilihan umum tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fase perjalanan demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan sekaligus perkembangan mulai dari demokrasi parlementer sampai pada demokrasi Pancasila Era Reformasi yang berjalan sampai saat ini. Di sisi lain, perkembangan dan dinamika demokrasi saat ini adalah memilih pemimpin negara atau daerah dengan sistem pemilihan secara langsung yang dinilai sebagai bukti nyata cerminan dari kedaulatan rakyat yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan adanya proses demokrasi yakni berupa Pemilu dan Pilkada, rakyat bisa menyalurkan aspirasinya. Implementasi demokrasi dalam proses pemilihan umum masih mengalami beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, di mana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Penguatan ideologi Pancasila harus terus didengungkan agar mampu menangkal paham-paham liberalisme, individualisme, dan anti keragaman. Salah satu ciri negara yang demokratis adalah adanya kesiapan warga masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada. Setiap warga masyarakat sudah selayaknya saling memanusiakan, melindungi kaum minoritas. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya pemilu tersebut mampu menjadi alat transformasi pada perubahan sosial yang lebih baik sehingga terbentuk pembaharuan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang baik dan berintregritas di masa mendatang.
Law Enforcement Revitalization In Indonesia Iswandi
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8296

Abstract

Abstract The purpose of this article is to observe and see the law enforcement process and its implications for the state. Law enforcement has shown a negative trend towards indexation of democracy, which is getting worse because law enforcement is not right on target and enforcement does not consider the ethics of law enforcement. This research is normative research. This study only departs from the literature in accordance with the research as a source of information. The results of this study are that law enforcement that its image towards the community does not show the ethics of law enforcement and considers the position of Human Rights (HAM) so that the law enforcement process has implications for non-compliance with applicable norms and codes of ethics. Abstrak Tujuan artikel ini untuk mengamati dan melihat proses penegakan hukumu serta implikasinya terhadap negara. penegakan hukum hingga saat menunjukkan tren negaif terhadap indeksasi demokrasi semakin mundur akibat penegakan hukum tidak tepat sasaran dan penegakan tidak mempertimbangkan etika penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini hanya bertolak pada literatur sesuai dengan penelitian sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum bahwa citranya terhadap masyarakat tidak memperlihakan mengedapan etik penegakan hukum serta mempertimbangan kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga proses penegakan hukum berimplikasi terhadap ketidakpatuhan pada norma-norma berlaku serta kode etik
Status Keabsahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010 Moh. Sa'i Affan; Siti Aisyah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8308

Abstract

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan intim antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dengan adanya pernikahan atau tanpa pernikahan terlebih dahulu. Penelitian ini mengkaji status keabsahan anak luar kawin, beserta keabsahan perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) yang mengatur tentang status anak luar kawin serta keabsahan perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak luar kawin dalam Hukum Positif status keabsahannya menjadi anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin dalam Hukum Islam merupakan anak hasil zina atau anak mualanah, status nasab hanya kepada ibunya. Dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dari hasil perkawinan sirri bisa mendapat hubungan perdata dengan ayahnya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibuktikan menurut hukum mempunyai hubungan darah antara anak dengan bapak kandungnya. Dalam Hukum Islam anak luar kawin akibat hukumnya tidak mempunyai nasab terhadap bapaknya tidak bisa saling mewarisi.
Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari Ius Constituendum Agung Fakhruzy
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8569

Abstract

Penelitian ini berpandangan ius constituendum, sehingga bertujuan untuk membentuk hukum yang dicita-citakan. Pada hukum acara pidana saat ini belum ada perlindungan hak bagi korban suatu tindak pidana untuk melakukan upaya hukum banding. Perlindungan hak ini penting apabila dalam putusan hakim tahap pertama korban tidak mendapatkan rasa keadilan serta penuntut umum tidak melakukan upaya banding atas putusan tersebut. Sehingga diperlukan penelitian tipe normatif dengan pendekatan konseptual untuk menemukan konsep atau norma baru yang dapat dimasukkan menjadi hukum acara pidana. Upaya perlindungan hak korban untuk meminta penuntut umum melakukan upaya banding menjadi urgensi agar peradilan benar-benar mencari kebenaran materiil dari suatu perkara. Sebab ada beberapa celah yang harus ditutup agar penuntut umum bermuara pada penegakan hukum yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017 Nadia, Haiza
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.10019

Abstract

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih, diantaranya yaitu memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih. Memilih tidak memilih atau biasa disebut dengan golongan putih (golput), biasanya dikarenakan kurangnya kesadaran tentang pendidikan politik, kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap calon serta minimnya sosialisasi politik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitis normatif (library research), dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu al-Qur’an, Hadis dan Undang-undang. Rumusan masaah penelitian yaitu 1) bagaimana golongan putih dalam pemilu perspektif hukum Islam, 2) bagaimana golongan putih dalam pemilu perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) dalam memilih pemimpin yaitu suatu kewajiban bagi setiap manusia, dan perbuatan golput dalam Islam hukumnya ialah haram. Dalam agama Islam memilih pemimpin sebaiknya memenuhi syarat kepemimpinan yang ada pada dalam diri Nabi Muhammad saw, yaitu seperti jujur, terpercaya, bertakwa dan memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam 2) dalam perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atas golongan putih (golput) ialah suatu hak yang murni hak rakyat, dan rakyat memiliki kewenangan atas hak suara, bahwa rakyat boleh menggunakan hak suaranya dan boleh juga meninggalkan hak suaranya. Maka golongan putih (golput) menurut Undang-undang diperbolehkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)