cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Universitas Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 6 no. 1 (2026)" : 4 Documents clear
Menguatkan Mekanisme Checks And Balances dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multi Partai di Indonesia Melalui Judicial Review: Judicial Review Ach. Faidi
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v6i1.25280

Abstract

The checks and balances mechanism is an integral part of the principle of separation of powers through the concept of trias politica developed by Montesquieu. This idea philosophically emphasizes that state power should not be concentrated in a single organ of power, as this has the potential to give rise to tyranny and abuse of power. In a presidential system of government, the checks and balances mechanism ideally operates through a balanced relationship between the executive, legislative, and judicial branches., but in the practice this relationship is often distorted due to the dominant coalition political configuration. This study formulates two research focuses; what is the nature of the principle of checks and balances ? and how are efforts to strengthen the mechanism of checks and balances through judicial review? This research is a type of normative legal research with several approaches used: the statute approach, the historical approach, the comparative approach, and the conceptual approach. This study found two concluding answers; First, the essence of the checks and balances mechanism in the government system cannot be separated from the conceptual roots of the trias politica doctrine. Second, this study found three main concepts; reconstruction of the institutional design of judicial review, strengthening the Independence of the Constitutional Court, strengthening the binding power and effectiveness of judicial review decisions.
Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara Muhammad Romli
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v6i1.25691

Abstract

Pengawasan pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas kebijakan subsidi pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai mekanisme koordinasi pengawasan, namun berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk, ketidaktepatan sasaran, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan distribusi masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan desain kelembagaan KP3 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan serta mengkaji problematika kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kelembagaan (institutional approach). Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP3 lebih tepat dikualifikasikan sebagai forum koordinasi pemerintahan daripada lembaga negara atau state auxiliary organ. Desain kelembagaannya masih menghadapi persoalan berupa ketidakjelasan kedudukan hukum, keterbatasan kewenangan, fragmentasi kelembagaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan melalui penguatan dasar hukum, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan sistem akuntabilitas guna mewujudkan pengawasan pupuk bersubsidi yang lebih efektif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pemetaan Tren Riset Perilaku Memilih (Voter Behavior) dalam Tiga Dekade Pemilu Pasca-Reformasi di Indonesia Moh Elman
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v6i1.25845

Abstract

Artikel ini mengkaji evolusi literatur riset perilaku memilih (voter behavior) di Indonesia sepanjang tiga dekade era Reformasi (1999-2026) melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review). Fokus utama kajian ini adalah menganalisis pergeseran paradigma teoretis dari determinisme sosiologis-struktural menuju kompleksitas hibriditas orientasi elektoral. Temuan sintesis literatur menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Indonesia kontemporer merepresentasikan artikulasi simultan antara kalkulasi rasional-ekonomis, loyalitas primordial, polarisasi afektif berbasis algoritma digital dan persistensi jaringan patronase lokal. Penetrasi ekosistem media sosial terbukti memperkuat terbentuknya ruang gema (echo chambers) dan disinformasi yang mengamplifikasi politik identitas, terutama pada segmen pemilih muda. Secara paralel, pragmatisme struktural dan pertukaran material tetap beroperasi secara fungsional di tingkat akar rumput. Dengan demikian, dinamika elektoral Indonesia pasca-reformasi menegaskan adanya bentuk rasionalitas adaptif (bounded rationality) yang bernegosiasi secara dinamis dengan modernitas politik yang cair.
Urgensi Perlindungan Pemerintah terhadap Masyarakat di Tengah Komodifikasi Ibadah Umroh di Media Sosial Zubdatul Munawwarah Zubda
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v6i1.25922

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam praktik komunikasi pemasaran perjalanan ibadah umrah. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga digunakan sebagai ruang branding melalui pemanfaatan narasi religius. Kondisi tersebut menghadirkan persoalan ketika nilai dan simbol keagamaan berpotensi dikonstruksi menjadi bagian dari strategi komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk komodifikasi ibadah dalam branding umrah berbasis media sosial serta mengkaji urgensi perlindungan pemerintah terhadap masyarakat sebagai calon jamaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan metode etnografi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa branding umrah di media sosial dapat memanfaatkan bahasa religius dan simbol spiritual untuk membangun kedekatan emosional, kepercayaan, serta daya tarik calon jamaah, yang kemudian diarahkan pada kepentingan komersial melalui penawaran paket perjalanan. Perlindungan pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri perjalanan umrah, perkembangan komunikasi digital, hak masyarakat sebagai konsumen, dan penghormatan terhadap nilai sakral ibadah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi, ekonomi politik media, dan komunikasi keagamaan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan kebijakan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan umrah di era digital.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026) Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue