cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Delegasi
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 30264227     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
DELEGASI : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari mahasiswa jurusan hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Delegasi akan Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari dan Juli).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL" : 5 Documents clear
ANALISA DAMPAK TERJADINYA OVER KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT Denny Charles Sagala; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas, penelitian ini akan membahas mengenai over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan Rumusan masalah adalah Bagaimanakah efektifitas Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E-PS.01.06-16 tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penentuan Daya Muat (Kapasitas) Lapas/Rutan/Cabang Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ? Bagaimanakah upaya penanganan over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah mengenai efektfitas tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena Penyebab over kapasitas di Indonesia disebabkan beberapa hal pertama penahanan pra persidangan yang berlebihan dan over narapidana yang masuk dengan masa tahanan yang lama sehingga tidak bisa menampung dengan baik yang mengakibatkan over kapasitas di rumah tahanan. Upaya lain untuk mengurangi dampak over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu diantara dilakukan berbabgai program atau kegiatan untuk dapat mengurangi masalah seerti melakukan program- program yang positif.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN STRATEGI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIATAS TROTOAR DI WILAYAH KECAMATAN DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Dheny Kurniawan; Edy Supriyanto; Sri Hutomo
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rejeki dari sektor perdagangan. Salah satu bentuk sektor perdagangan tersebut diantaranya adalah pedagang kaki lima (PKL). Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatlah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal.Ada 3 proses penataan pedagang kaki lima, yaitu sosialisasi, agar para pedagang kaki lima (PKL) mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang. Diharapkan kesadaran pedagang untuk tidak berjualan ditepi jalan maupun trotoar. Menertibkan, apabila telah dilakukannya sosialisasi tetapi masih memanfaatkan tepi jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan, maka petugas satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini adalah sanksi tegas. Merelokasi, setelah dilakukannya penertiban pemertintah daerah tidak lepas tangan begitu saja, pemerintah daerah merelokasi pedagang kaki lima ketempat yang sudah disediakan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK Doni Triyanto; Ina Heliany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian hewan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lebak dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian ternak yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi penulis. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Lebak berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan bukanlah untuk menghancurkan masa depan maupun pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif).
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRL) Dwi Cahyadi; Charles D.L. Pardede; Setia Jaya
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya di saksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah perkotaan dan pedesaan tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai motif. Seperti kasus yang Penulis telit mengenai percobaan pembunuhan menggunakan senjata tajam yang bahkan tidak memiliki izin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Apakah tindakan percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam harus mendapatkan hukuman bila dikatkan dengan peraturan perUndang- Undangan? 2.Bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorolangun Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Srl?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah P1.percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam perlulah dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUP jo Pasal 53 KUHP mengenai tindakan percobaan pembunuhannya, namun mengenai kepemilikan senjata tajam pun Terdakwa perlulah dikenai hukuman sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Senjata.Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Putusan Pengadilan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Srl menurut Penulis hakim sudah tepat bagaimana meruntutkan unsur-unsur materiil.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA Dwita Agustini; Amin Saleh; Appe Hutauruk
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Anak yang melakukan suatu tindakan pidana dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan mendapatkan pembinaan agar dapat kembali di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan juga untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran yang di lakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, dalam menerapkan pembinaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, terdapat faktor penghambat yaitu, rendahnya kepedulian masyarakta kepada masa depan anak, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, keterbatasan anggaran yang dimiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan kurangnya petugas dengan keahlian khusus.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 2 No 1 (2022): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL Vol 1 No 1 (2021): DELEGASI JOURNAL