Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Delegasi Yure Humano
M. Amin Saleh
Universitas Mpu Tantular
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST) Angga Dwi Prasetyo; Edy Supriyanto; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 2 No 1 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum pidana Indonesia, keadaan mabuk menjadi faktor yang relevan dalam beberapa situasi hukum. Meskipun tidak dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan pidana, pengaruh mabuk mempengaruhi penilaian hukum terhadap tingkat kesalahan dan pemberian hukuman. Pertanggungjawaban terdakwa dalam keadaan mabuk tidak dihapuskan sepenuhnya, namun pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi mabuk sebagai faktor mitigasi untuk mengurangi hukuman. Pihak penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana dalam keadaan mabuk dengan bukti yang relevan dan sah. Pertimbangan terhadap tanggung jawab terdakwa dalam keadaan mabuk penting dalam proses peradilan pidana. Kondisi mabuk dapat mempengaruhi penilaian pengadilan dalam menentukan hukuman. Pembelaan atas dasar mabuk dapat digunakan sebagai strategi hukum, tetapi terdakwa harus menyajikan bukti yang kuat. Pengadilan harus memperhatikan keadilan dan objektivitas serta memastikan putusan didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku. Contoh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Putusan ini menekankan pentingnya pertimbangan hakim yang teliti dalam mencapai putusan yang adil dan sesuai hukum. Diharapkan putusan memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi terdakwa serta masyarakat untuk mencegah tindakan kriminal di masa mendatang. Prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan juga ditegaskan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK Doni Triyanto; Ina Heliany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian hewan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lebak dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian ternak yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi penulis. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Lebak berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan bukanlah untuk menghancurkan masa depan maupun pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif).
PROBLEMATIKA PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU Elfritz Paris Hutajulu; Ina Heliyany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan maksud atau bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukuman mati diterapkan pada kasus korupsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan tindak pidana khusus berupa korupsi pada masa bencana berskala nasional. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Problematika Yuridis Penjatuhan Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia? dan (2) Bagaimana Urgensi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Tindak pidana korupsi? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Mengetahui Problematika Yuridis Penjatuhan Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia. dan (2) Untuk Mengetahui Urgensi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah undang-undang. Adapun Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa sumber hukum primer, yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai peraturan perundang-undangan serta didukung juga oleh sumber hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari internet maupun dari bacaan-bacan lainnya yang terkait atau relevan. Hasil penelitian dari analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pidana mati bagi Koruptor dapat diterapkan hanya pada kasus korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu apabila korupsi terjadi pada saat negara dalam situasi terjadinya atau mengalami bencana alam dengan skala nasional dimana dana bantuan sosial bagi warga yang terdampak dikorupsi oleh pihak-pihak terkait.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN ATAU WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I CIPINANG Irfan Gondomono Aji; Ina Heliany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan. Oleh karena penegakkan hukum itu penting, maka peran Pemerintah sangat menentukan dalam mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana, Penegakkan hukum tersebut tidak terlepas dari terpidana atau narapidana sebagai subjek hukum dimana derajatnya sama dengan manusia yang lainnya, mereka dapat saja sewaktu-waktu melakukan kesalahan walaupun telah dihukum atau sebagai orang hukuman atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga yang harus diatasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan terpidana atau narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma agama maupun terhadap kewajiban-kewajiban sosial lainnya. Sering kali dijumpai adanya penganiayaan dalam rutan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan dilakukan oleh seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana, di tempat ia menjalankan sanksi atau hukuman atas perbuatan sebelumnya. Metode penelitian Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 995/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL.) Aris Setiabudi; Edy Supriyanto; M. Amin Saleh
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga secara umum merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat disebut Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat berupa tindakan kekerasan semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan atau dapat berupa pemukulan secara langsung. Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi atas kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cidera ringan, dan kekerasan fisik berat dapat menimbulkan cidera berat atau cacat bahkan bisa bisa menjadi kematian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) Penyebab Perceraian?. 2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim sudah sesuai dengan Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Sel. Sesuai Peraturan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Co-Authors Angga Dwi Prasetyo Aris Setiabudi Doni Triyanto Edy Supriyanto Elfritz Paris Hutajulu Ina Heliany Ina Heliyany Irfan Gondomono Aji