Journal of Law Review
Journal Of Law Review is a peer-reviewed journal. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. Journal Of Law Review published periodically in February and August The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in the areas of : Criminal law, International Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology, Victimology
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ariyanto]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.92-95
<![CDATA[Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorentasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memepelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.]]>
<![CDATA[Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri ]]>
<![CDATA[Chindy Cylya Raintung]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.96-101
<![CDATA[Perkawinan siri tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, aktakelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunyatetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapandari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawaalat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukumyangmembuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya]]>
<![CDATA[Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.102-108
<![CDATA[Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang]]>
<![CDATA[Pendisiplinan Aparat Kampung di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[Petrus Tekege]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.109-117
<![CDATA[Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dan empiris yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kedisiplinan pegawai. Tujuan penulisannya ini adalah memberikan gambaran informasi tentang hukum disiplin apartur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan empiran atau kasus. Disiplin aparat kampung Wanggarsari untuk meningkatan kinerja sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 dari hasil perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum maksimal dilaksankan, karena kerja tidak disiplin, tidak sesuai dengan ketepatan penyelesaan tugas dan lain-lain sehingga peningkatan kinerja juga belum dicapai sesuai harapan, baik harapan masyarakat maupun harapan undang- undang. Kinerja aparat kampung Wanggarsari akan meningkat baik apabila Pegawai Aparat Kampung Wanggarsari menyadari dan mempraktikkan disiplin kerja secara kontinyu sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global ]]>
<![CDATA[Titut Amalia]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.118-131
<![CDATA[Pembangunan senantiasa dibutuhkan oleh sebuah bangsa guna mencapai tujuan hidup berbangsa. Pembangunan yang baik harus ditopang oleh perencanaan pembangunan yang baik. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa, maka nilai – nilai Pancasila sudah seyogyanya terkandung dalam setiap peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan terutama Sila Keadilan Sosial Bagia Seluruh Rakyat Indonesia. Penggunaan beberapa teori seperti Teori Sistem Hukum, Teori Keadilan dan Teori Struktural Fungsional diharapkan dapat menjadi solusi penguatan nilai - nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan. Hal ini ditekankan guna mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketimpangan pembangunan diharapkan dapat semakin menyempit dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia]]>
<![CDATA[Tradisional (Sistem Noken) Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ariyanto]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v2i2.54
<![CDATA[Di Indonesia selain ada sistem pemilihan umum yang dilakukan secara prosedural ada juga sistem yang dilakukan secara tradisional atau yang disebut pemilihan umum sistem noken, sistem ini berorentasi pada satu individu yakni kepala suku, suara kepala suku mewakili suara seluruh warganya untuk memilih calon yang ada dalam pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009. Sistem noken ini mendapat landasan yuridis, sebagai sistem pemilihan umum yang sah dilakukan di Provinsi Papua yang mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal dari kebiasaan masyarakat adat di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk memepelajari bagaimana sistem noken yang merupakan cara tradisional bisa dilaksanakan sesuai kedaulatan populer hukum masyarakat adat Papua.]]>
<![CDATA[Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri ]]>
<![CDATA[Raintung, Chindy Cylya]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v2i2.55
<![CDATA[Perkawinan siri tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, aktakelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunyatetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapandari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawaalat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukumyangmembuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya]]>
<![CDATA[Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Puspitaningrum, Jayanti]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v2i2.56
<![CDATA[Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang]]>
<![CDATA[Pendisiplinan Aparat Kampung di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[Tekege, Petrus]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v2i2.57
<![CDATA[Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dan empiris yang disesuaikan dengan perkembangan hukum kedisiplinan pegawai. Tujuan penulisannya ini adalah memberikan gambaran informasi tentang hukum disiplin apartur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan empiran atau kasus. Disiplin aparat kampung Wanggarsari untuk meningkatan kinerja sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 dari hasil perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum maksimal dilaksankan, karena kerja tidak disiplin, tidak sesuai dengan ketepatan penyelesaan tugas dan lain-lain sehingga peningkatan kinerja juga belum dicapai sesuai harapan, baik harapan masyarakat maupun harapan undang- undang. Kinerja aparat kampung Wanggarsari akan meningkat baik apabila Pegawai Aparat Kampung Wanggarsari menyadari dan mempraktikkan disiplin kerja secara kontinyu sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penguatan Nilai – Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global ]]>
<![CDATA[Amalia, Titut]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v2i2.58
<![CDATA[Pembangunan senantiasa dibutuhkan oleh sebuah bangsa guna mencapai tujuan hidup berbangsa. Pembangunan yang baik harus ditopang oleh perencanaan pembangunan yang baik. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa, maka nilai – nilai Pancasila sudah seyogyanya terkandung dalam setiap peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan terutama Sila Keadilan Sosial Bagia Seluruh Rakyat Indonesia. Penggunaan beberapa teori seperti Teori Sistem Hukum, Teori Keadilan dan Teori Struktural Fungsional diharapkan dapat menjadi solusi penguatan nilai - nilai Pancasila tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perencanaan Pembangunan. Hal ini ditekankan guna mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketimpangan pembangunan diharapkan dapat semakin menyempit dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia]]>
