Articles
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Jayanti puspitaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.969 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1737
<![CDATA[This research discusses the interpretation of the Constitutional Court in reviewing laws regarding the formation of regions whose decisions grant the petitioner’s petition which have implications for changes in territorial boundaries, namely the Constitutional Court Decision No. 127 / PUU-VII / 2009. There are two problems examined in this research, namely (1) How is the interpretation of the Constitutional Court in resolving territorial boundary disputes through testing the laws in review of the 1945 Constitution; (2) How the design of territorial boundary dispute resolution constitutionally. The research method used is normative juridical research using a conceptual approach. In addition, it is reviewed with case studies related to the material being studied. The results of this study are (1) Based on the review of the Constitutional Court decision no. 127 / PUU-VII / 2009 which granted the request for judicial review of Law No. 56 of 2008 concerning the Establishment of Tambrauw Regency, the Constitutional Court stated that the legislators had ignored the aspirations of the people of Tambrauw Regency who had divided its territory from 10 (ten) districts into 5 (five) districts. This decision implied that 5 districts were re-entered into Law no. 56 of 2008 added 1 (one) district namely Fef District so that Tambrauw Regency has 11 (eleven) districts. Second, the design for the settlement of territorial boundaries is regulated in Permendagri Number 141 of 2017 and Law Number 23 of 2014, namely through Administrative (nonlegal) settlement by the Governor and the Minister of Home Affairs. In addition, legal dispute resolution is carried out through the Minister of Home Affairs’ judicial review rights at the Supreme Court and the Constitutional Court through judicial review of regional formation laws.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Jayanti puspitaningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.969 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1737
<![CDATA[This research discusses the interpretation of the Constitutional Court in reviewing laws regarding the formation of regions whose decisions grant the petitioner’s petition which have implications for changes in territorial boundaries, namely the Constitutional Court Decision No. 127 / PUU-VII / 2009. There are two problems examined in this research, namely (1) How is the interpretation of the Constitutional Court in resolving territorial boundary disputes through testing the laws in review of the 1945 Constitution; (2) How the design of territorial boundary dispute resolution constitutionally. The research method used is normative juridical research using a conceptual approach. In addition, it is reviewed with case studies related to the material being studied. The results of this study are (1) Based on the review of the Constitutional Court decision no. 127 / PUU-VII / 2009 which granted the request for judicial review of Law No. 56 of 2008 concerning the Establishment of Tambrauw Regency, the Constitutional Court stated that the legislators had ignored the aspirations of the people of Tambrauw Regency who had divided its territory from 10 (ten) districts into 5 (five) districts. This decision implied that 5 districts were re-entered into Law no. 56 of 2008 added 1 (one) district namely Fef District so that Tambrauw Regency has 11 (eleven) districts. Second, the design for the settlement of territorial boundaries is regulated in Permendagri Number 141 of 2017 and Law Number 23 of 2014, namely through Administrative (nonlegal) settlement by the Governor and the Minister of Home Affairs. In addition, legal dispute resolution is carried out through the Minister of Home Affairs’ judicial review rights at the Supreme Court and the Constitutional Court through judicial review of regional formation laws.]]>
<![CDATA[DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Ika Fitrianita]]>;
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>;
<![CDATA[Suwito]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.1.1.11-24
<![CDATA[Kekuasaan salah satu masalah sentral di suatu negara, Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945, untuk membantu beban kerja di beberapa Kementerian Presiden mengangkat Wakil Menteri sebagai hak Prerogeratif. Penunjukan Wakil Menteri menjadi sorotan dalam kebijakan guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara pemerintahan yang baik karena munculnya Wakil Menteri rangkap jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta mengetahui kedudukan dan wewenang jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian, mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/XVII/2019 tidak adanya larangan untuk merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya bukti-bukti yang mendukung alasan kerugian konstitusional. Wakil Menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil menteri dapat menjalankan perannya yang ideal serta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tanggungjawab dengan beban kerja yang berat sehingga perlu diangkatnya wakil menteri, maka perlu adanya : (a) Peraturan secara khusus yang mengatur tentang Wakil Menteri (b) Jabatan Wakil Menteri di berikan pada kalangan birokrat dan professional, (c) Apabila ada pengangkatan Wakil Menteri dapat sementara melepas jabatan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2014)]]>
<![CDATA[Perlindungan Warga Negara Melaksanakan Ibadah Haji Pasca Covid-19 ]]>
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>;
<![CDATA[Burhan Abdullah]]>;
<![CDATA[Muslim]]>;
<![CDATA[Zonita Zirhani Ramalean]]>;
<![CDATA[Anwar Roem]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.1.2.97-111
<![CDATA[Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Arab Saudi adalah negara yang terkenal dengan tradisi sosial dan agama yang kental dalam masyarakatnya, masyarakat negara ini terkenal cukup konservatif dalam beragama terlihat dari masih kentalnya agama Islam dan tradisi leluhur dinegara ini, banyak kegiatan keagamaan seperti shalat jamaah dan tabligh sering dilakukan secara berjamaah, serta Arab Saudi menjadi negara yang menjadi tujuan bagi umat muslim untuk melakukan kegiatan ibadah seperti ibadah umrah yang tentunya akan menimbulkan keramaian dalam melakukan ibadah tersebut. Namun demikian kegiatankegiatan tersebut harus segera ditutup dengan dikeluarkannya kebijakan penutupan akses ibadah oleh otoritas Arab Saudi karena maraknya penyabaran Covid-19 yang belum tau kapan dapat ditangani]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Macet Pemilikan Rumah (KPR) Terhadap Kebijakan Rumah Subsidi Pada Bank Papua ]]>
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>;
<![CDATA[Paskali Pangabean]]>;
<![CDATA[Wahyudi BR]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.1.1-12
<![CDATA[Pada prinsipnya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Papua jayapura dilakukan dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah tangan. Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak Bank Papua melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT Bank Papua merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak]]>
<![CDATA[Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Jayanti Puspitaningrum]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.2.2.102-108
<![CDATA[Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang]]>
<![CDATA[Efforts to Increase Regional Original Income Through Land Value Zone in Merauke District ]]>
<![CDATA[Yacobus, Romi]]>;
<![CDATA[Ariyanto, Ariyanto]]>
<![CDATA[ Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 2 No. 3 (2023): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies. ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Publikasi Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58631/injurity.v2i3.46
<![CDATA[Regional legal products are regulations established by the regional government and the Regional People's Representative Council (DPRD), for example regional regulations, regional head regulations and/or other regulations issued by the Regional Government. The Decree of the Merauke Regent regarding the Determination of Land Value Zones and Selling Value of Land Objects was a decision issued to increase the local revenue of Merauke Regency, but in reality there is still a legal vacuum so that the benefits and sense of justice in society have not been fulfilled. Therefore, the local government and DPRD can review and be encouraged to become a Regional Regulation and/or Regional Head Regulation. This study aims to: (know the legal structure in an effort to increase local revenue through land value zones in Merauke Regency.]]>
<![CDATA[Criminal Legal Policies Toward The Release of Conpriants During The Covid 19 Pandemic in The Ius Constituendum ]]>
<![CDATA[Dian Priono, Yamin]]>;
<![CDATA[Rifai Rahawarin, Ahmad]]>
<![CDATA[ Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 2 No. 3 (2023): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies. ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Publikasi Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58631/injurity.v2i3.49
<![CDATA[Criminal law policy on the release of convicts during the Covid 19 pandemic in the ius constititum , namely carrying out criminal law policies through spending for convicts and children through assimilation . As well as release for convicts and children through integration in the form of parole, parole and leave before being free) . This policy is carried out by applying certain conditions so that it does not maximally reduce the number of inmates in correctional institutions to reduce the risk of spreading Covid-19. Whereas the criminal law policy regarding the release of convicts during the Covid 19 pandemic in the ius constituendum, namely in the Corrections Bill, there is the concept of restorative justice as a means of social integration, but the formulation of this concept has not been clearly implemented, so it is necessary to use the concept of restorative justice at the post-adjudication stage as a means to reduce correctional inmates as well as recovery of victims and their original condition. As well as in the RKUHP implicitly there is a concept of conversion of the sanction system but it has not been clearly formulated, so there is a need for the concept of conversion of the sanction system as an alternative in an effort to reduce correctional inmates to prevent prison overcapacity.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Proses Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ]]>
<![CDATA[Pekey, Andreas]]>;
<![CDATA[Ariyanto, Ariyanto]]>;
<![CDATA[Puspitaningrum, Jayanti]]>;
<![CDATA[Muri, Dewi Padusi Daeng]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v3i1.161
<![CDATA[Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam proses pengembalian jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di Indonesia serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di tingkat daerah. Hipotesis penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi melalui kepatuhan terhadap rekomendasi KASN. Metode Penelitian: desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi preskriptif terhadap regulasi dan fenomena empiris di lingkungan asn. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekomendasi KASN berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola ASN, namun masih menghadapi kendala berupa resistensi politik, lemahnya sanksi, dan keterbatasan sumber daya institusi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kolaborasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas pejabat kepegawaian untuk mengoptimalkan peran KASN sebagai pengawas meritokrasi. Implikasi: Implikasi penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.]]>
<![CDATA[Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Puspitaningrum, Jayanti]]>
<![CDATA[ Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55098/jolr.v2i2.56
<![CDATA[Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang]]>
