Indonesian Journal of Law and Justice
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 1 (2024): September"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Sholehah, Wildatus]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2949
<![CDATA[Ketidakjelasan dalam kasus dispensasi kawin, masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan, karena tidak menjelaskan keadaan yang dapat dianggap mendesak dan usia minimal anak yang dapat memperoleh dispensasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan. Metode Penelitian normatif melihat konsep hukum dan undang-undang. Hasil penelitian bahwa batas usia minimal pernikahan dan persyaratan untuk dispensasi harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam melindungi hak anak dan memastikan pertumbuhannya. Alasan mendesak untuk dispensasi juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak. Kesimpulan dari penelitian bahwa Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan harus menghormati hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan merupakan opsi terakhir. Dalam kebanyakan kasus, diberikan untuk menghindari perzinahan atau untuk mencegah calon mempelai hamil sebelum nikah.]]>
<![CDATA[Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw) ]]>
<![CDATA[Alfarisi, Charis]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2973
<![CDATA[Anak yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa, berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika dilakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa karena ada ketentuan khusus yang berlaku. tujuan dari penelita ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap anak. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa syarat Penahanan terhadap anak terdapat didalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Merujuk pada surat penetapan Penahanan yang tahap pertama dan kedua hakim mempertimbangkan dalil dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang UU perlindungan anak, maka seharusnya tidak dilakukan Penahanan karena Dakwaan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Putri, Dea Rahmadani Kusuma]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2994
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip klausul baku dalam kontrak pintar pada platform Vyndao berbasis blockchain Vexanium. Penelitian ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai kejelasan dan keadilan klausul baku dalam kontrak pintar, yang pada dasarnya sepihak dan dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan metode studi kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum dan aplikasi dunia nyata, berfokus pada putusan Mahkamah Agung No. 278/Pid.B/2020/PN.SDA, terkait dengan pemalsuan sertifikat tanah. Studi ini menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder, menganalisis jual beli tanah warisan dan konsekuensi hukum dari transaksi tersebut berdasarkan hukum agraria Indonesia. Temuan menunjukkan adanya masalah signifikan dalam penegakan klausul baku, menyoroti kurangnya informasi yang jelas dan akurat dalam kontrak pintar, yang merusak keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen. Studi ini menyimpulkan bahwa ketentuan kontrak yang jelas, transparan, dan seimbang sangat penting untuk mencegah sengketa hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Danie]]>;
<![CDATA[Phahlevy, Rifqi Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2995
<![CDATA[Implementasi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. BUMDes harus memastikan barang dan jasa yang dibeli memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang dan identifikasi yang akurat terhadap penetapan kriteria dan evaluasi yang jelas. Efisiensi dalam pengadaan barang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang hemat biaya. Pada pelaksanaannya, Untuk mencapai hasil yang maksimal BUMDes memerlukan regulasi yang dijadikan pedoman pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat 2 regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni, Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dan LKPP No. 12 Tahun 2019. Dengan adanya hal ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis efektifitas serta efisiensi regulasi dalam implementasinya dilapangan. Penulis menemukan hasil bahwa Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 lebih efektif dan efisien sebagai panduan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes. Permendesa mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa secara rinci dengan memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes.]]>
<![CDATA[Dialektika Kesejahteraan Sosial dalam Perizinan Warung Kopi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Al-Akbar, Wildan]]>;
<![CDATA[Phahlevy, Rifqi Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2996
<![CDATA[Meningkatnya jumlah kedai kopi di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan bagi bisnis lokal dan masyarakat. Studi ini mengeksplorasi regulasi perizinan bisnis di Indonesia melalui penelitian hukum normatif dan analisis statutory. Secara khusus, studi ini memfokuskan pada implementasi regulasi tersebut menggunakan Sistem Pendaftaran Perizinan Terintegrasi (Online Single Submission System, OSS) untuk bisnis kedai kopi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun OSS menyederhanakan proses perizinan dan mencakup ketentuan kesejahteraan sosial, sistem ini tidak secara memadai mengatasi potensi dampak negatif bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak. Temuan ini menyoroti perlunya kebijakan yang memastikan pertimbangan kesejahteraan yang komprehensif di tengah ekspansi cepat bisnis kedai kopi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Kusdiyanto, Mokhammad Angga]]>;
<![CDATA[Pahlevy, Rifqi Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2997
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara yuridis pasca UU Desa, khususnya memeriksa kepatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang status badan hukum BUMDes. Melihat adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengembangan BUMDes. Dengan menggunakan pendekatan metodologis normatif, termasuk analisis perundang-undangan dan historis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian BUMDes yang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes yang tidak sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang penting. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendaftaran segera dan kesesuaian hukum BUMDes, yang menekankan implikasi yang lebih luas terhadap legitimasi operasional dan dukungan pemerintah.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah ]]>
<![CDATA[Rangga, Naufal Catur]]>;
<![CDATA[Rosnawati, Emy]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2998
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan tanpa izin di Bangka Belitung, Indonesia, untuk menjawab kesenjangan yang signifikan dalam peraturan lingkungan hidup di tengah-tengah pemanasan global. Berfokus pada putusan PN Sungailiat (No. 16/Pid.B/LH/2020, 395/Pid.B/LH/2020, dan 17/Pid.B/LH/2020), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan kerangka kerja legislatif, menggarisbawahi perlunya mekanisme yang kuat untuk mencegah kegiatan hutan ilegal. Studi ini menyoroti implikasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lingkungan.]]>
<![CDATA[Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Rizqi]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2999
<![CDATA[Studi ini menyelidiki dampak Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap proses pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) di perbankan, dengan berpedoman pada prinsip 5C - Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Metode yuridis normatif menyoroti kesenjangan dalam memahami bagaimana NIB mempengaruhi penilaian karakter peminjam dan kelayakan kredit secara keseluruhan. Temuan menunjukkan bahwa NIB secara signifikan meningkatkan evaluasi UKM/UMKM dengan memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai status hukum dan riwayat bisnis mereka, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk menilai komponen 'Karakter' dan 'Kondisi Ekonomi'. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya NIB dalam mendukung pertumbuhan UKM/UMKM melalui keputusan perbankan yang lebih terinformasi, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas untuk tata kelola keuangan dan fasilitasi pinjaman UKM.]]>
<![CDATA[Perlakuan yang Adil dalam Perkara Kepailitan yang Ditegakkan oleh Preseden Peradilan ]]>
<![CDATA[Safitri, Annisa Eka]]>;
<![CDATA[Mediawati, Noor Fatimah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3000
<![CDATA[Kepailitan tidak hanya berdampak pada status keuangan perusahaan, tetapi juga pada para pemangku kepentingannya, terutama para pekerja yang khawatir akan gaji yang belum dibayar. Penelitian ini menyelidiki implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi para kreditur, termasuk pekerja, dalam kasus kepailitan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji kepatuhan pengadilan niaga terhadap prinsip-prinsip keadilan yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa referensi eksplisit. Temuan menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kutipan langsung, putusan pengadilan niaga sejalan dengan persyaratan hukum untuk perlakuan yang adil terhadap semua kreditur, menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak karyawan selama kebangkrutan perusahaan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan hukum dalam melindungi hak-hak pekerja dalam proses kepailitan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI TENTANG PENERTIBAN KERUSAKAN JALAN DI WILAYAH PUGER KABUPATEN JEMBER AKIBAT LALU-LALANG KENDARAAN BESAR DARI AREA PABRIK) ]]>
<![CDATA[Hardiansyah, Chandra Mutiar Urbanus]]>;
<![CDATA[Fitri, Icha Cahyaning]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3014
<![CDATA[Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasiKedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.]]>
