cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Royyan Hafizi
Contact Email
royyanhafizi18@gmail.com
Phone
+6285960430213
Journal Mail Official
royyanhafizi18@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lingkok Buak No. 1, Desa Lingkok Berenga, Kec. Janapra, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mandalika Law Journal
Published by Yayasan Baru Haji Samsudin
ISSN : -     EISSN : 29873401     DOI : https://doi.org/10.59613/mlj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mandalika Law Journal : Journal of Legal Studies (MLJ) is an international journal established by yayasan baru haji samsudin. It has 2 issues per year (May and November). MLJ is an open access, double peer-reviewed e-journal which aims to offer an international scientific platform for national as well as cross-border legal research in goverment regulation. The materials published include major academic papers dealing critically with various aspects and field of laws as well as shorter papers such as recently published book review and notes on recent issues of law. The goal of Mandalika Law Journal is to bring the highest quality research to the widest possible audience
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Relevansi Teori Syirkah dalam Penetapan Harta Bersama Pasca Perceraian Encep Ahmad Yani; Bunyamin Bunyamin; Syharul Fauzan Putra Rinaldi
Mandalika Law Journal Vol. 4 No. 2 (2026): Mandalika Law Journal (In Press)
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v4i2.6813

Abstract

Menurut Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama dan harta pribadi, dengan ketentuan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya masing-masing seperdua bagi janda atau duda sebagaimana diatur dalam Pasal 96–97 KHI. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang menunjukkan pola pembagian harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi para pihak. Perbedaan antara norma dan praktik tersebut melahirkan persoalan konseptual yang menjadi fokus penelitian ini, yakni mengenai kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian serta relevansinya dalam mewujudkan keadilan substantif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma dan fakta hukum berdasarkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa doktrin dan teori-teori hukum. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus dirumuskan alternatif solusi yang relevan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Secara normatif, penerapan teori syirkah dalam pembagian harta bersama menunjukkan adanya keterbatasan konseptual, karena teori tersebut tidak dirancang untuk menilai kewajiban suami istri yang bersifat non-material dan personal, seperti pemenuhan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam ikatan perkawinan. Keterbatasan ini muncul karena teori syirkah merupakan konstruksi yang lahir dari disiplin ilmu ekonomi, sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan karakter hukum perkawinan yang mengatur relasi hak dan kewajiban secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum alternatif, antara lain melalui penerapan metode istihsan yang dipadukan dengan teori keadilan, guna mewujudkan pembagian harta bersama yang berlandaskan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.
Konstruksi Ideal Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan yang Humanis, Efektif, dan Berkeadilan Restoratif Suparji Suparji; Saur Oloan H Situngkir
Mandalika Law Journal Vol. 4 No. 2 (2026): Mandalika Law Journal (In Press)
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v4i2.6862

Abstract

Penal mediation is expected to bridge disputes between offenders and victims while offering an alternative solution to conventional judicial processes, which often generate negative stigma and prolong victims’ trauma. Through a restorative approach, penal mediation focuses not only on punishment but also on reparation, reconciliation, and the restoration of relationships between conflicting parties. Penal mediation within the architecture of the national legal system has gained increasing relevance following the introduction of various legal instruments that emphasize the paradigm of restorative justice, including developments in the latest Criminal Code (KUHP), the Prosecutor’s Regulation on Restorative Justice, and various other sectoral policies. The recommendations proposed focus on establishing comprehensive regulations, strengthening accountability mechanisms, and formulating operational standards that ensure victim protection while safeguarding the rights of suspects. Accordingly, penal mediation is expected to serve as a strategic instrument for advancing a more humane, responsive, and recovery-oriented criminal justice system in Indonesia.

Page 5 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): Mandalika Law Journal (In Press) Vol. 4 No. 1 (2026): Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal