cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Royyan Hafizi
Contact Email
royyanhafizi18@gmail.com
Phone
+6285960430213
Journal Mail Official
royyanhafizi18@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lingkok Buak No. 1, Desa Lingkok Berenga, Kec. Janapra, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mandalika Law Journal
Published by Yayasan Baru Haji Samsudin
ISSN : -     EISSN : 29873401     DOI : https://doi.org/10.59613/mlj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mandalika Law Journal : Journal of Legal Studies (MLJ) is an international journal established by yayasan baru haji samsudin. It has 2 issues per year (May and November). MLJ is an open access, double peer-reviewed e-journal which aims to offer an international scientific platform for national as well as cross-border legal research in goverment regulation. The materials published include major academic papers dealing critically with various aspects and field of laws as well as shorter papers such as recently published book review and notes on recent issues of law. The goal of Mandalika Law Journal is to bring the highest quality research to the widest possible audience
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PEDOFILIA DARI PERSPEKTIF HAM Daeng M, Mohd. Yusuf; Hidayat, Rahmat; Manurung, Fernando; Sinaga, Candra Herianto; Suci, Rony Maka
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Perppu ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis, dan pegiat hak asasi manusia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Pasal 4 Menyebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.[1] Menurut Universal Declaration on Human Rights atau Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Tidak seorang pun disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM bahwa sanksi kebiri kimia baik yang ada di Indonesia dan negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat bertentangan, karena menurut mereka di dalam sanksi kebiri kimia terdapat penghukuman yang berdampak negatif (tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman tambahan yaitu kebiri kimia pada pelaku pedophilia. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku pedophilia, idealnya muncul Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
KEABSAHAN VERIFIKASI ALAT BUKTI PERDATA SEBAGAI ACUAN HAKIM DALAM PROSESI PERSIDANGAN Akbar, Gilang Arif; Azhar, M. Bustanul; Aghani, M. Ryhan
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i1.3960

Abstract

Keabsahan verifikasi alat bukti dalam perkara perdata memiliki peran penting dalam mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Penelitian ini menganalisis proses verifikasi alat bukti, baik konvensional maupun elektronik, yang dijadikan dasar oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti regulasi terkait, seperti Pasal 164 HIR dan pengaturan sistem e-Court melalui PERMA dan SEMA, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi hakim, penyempurnaan sistem e-Court, dan standarisasi proses verifikasi alat bukti sangat diperlukan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.
ENSURING FOOD SECURITY AMIDST CLIMATE CHANGE: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EUROPEAN UNION AND SOUTHEAST ASIA Siahaan, Grace Natalia Bornok
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i1.4205

Abstract

This study compares food security policies in the European Union (EU) and Southeast Asia, focusing on lessons for both regions amid climate change impacts. Using a qualitative approach through literature review, it examines the legal frameworks of the two regions. The EU addresses food security through initiatives like the Common Agricultural Policy (CAP) and the European Green Deal, emphasizing climate change mitigation. In contrast, Southeast Asia, particularly ASEAN, focuses on rural infrastructure, sustainable agriculture, and regional collaboration. The study highlights opportunities for mutual learning, with the EU enhancing inclusivity and Southeast Asia improving policy accountability and enforcement.
Sistem Ketatanegaraan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Hermawan, Ian Aji
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4221

Abstract

Sistem ketatanegaraan suatu negara adalah suatu sistem yang digunakan oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan ideal. Penentuan sistem ketatanegaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Dari keempat faktor tersebut, faktor politik memiliki peran penting dalam menentukan bentuk dan pelaksanaan sistem ketatanegaraan, yang dimulai dengan terselenggaranya pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif. Berdasarkan hasil pemilu, terpilihlah presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Setelah itu, presiden membentuk kabinet dan lembaga baru, sementara anggota legislatif membentuk kelengkapan legislatif sebagai mitra kerja pemerintah dalam evaluasi kerja dan pembentukan undang-undang. Presiden dan legislatif memiliki otoritas dalam membentuk sistem ketatanegaraan, di mana presiden dapat membentuk kabinet dan lembaga baru setingkat kementerian sesuai kebutuhan, tentunya setelah dibuatnya payung hukum berupa undang-undang. Setiap kali pasca pemilihan umum presiden dan wakil presiden, biasanya akan ada kementerian dan lembaga baru yang dibentuk, bersama dengan kebijakan baru untuk menjalankan kementerian dan lembaga tersebut. Namun, sering kali dalam pembentukannya, pemerintah mengabaikan efektivitas, terutama dalam implementasinya ke depan, apakah akan lebih fokus atau malah tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lainnya.
Tindakan Sepihak Bank Melakukan Pemasangan Stiker dan Membuat Tulisan Menggunakan Cat di Dinding Rumah Debitur yang Wanprestasi Hirwansyah
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4379

Abstract

Kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) semakin banyak diminati karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, rumah sebagai tempat tinggal memiliki fungsi dasar sebagai tempat berlindung. Di zaman modern saat ini sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya yang tinggal di Kota, menginginkan segala sesuatunya dengan cepat, praktis, seperti halnya dengan masalah tempat tinggal atau hunian. Salah cara masyarakat perkotaan agar dapat memilki rumah siap huni yaitu menggunakan fasilitas Perbankan yaitu Kredit Pemilikan Rumah, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan yang wajib dimiliki. Pihak bank dalam melakukan pembiayaan KPR kepada masyarakat, hal umum yang akan dihadapi adalah potensi adanya wanprestasi atau lebih dikenal dengan kredit macet yang dilakukan oleh Debutur. Apabila debitur menunggak cicilan KPR umumnya diatas dua bulan, prakteknya pihak Bank secara sepihak, diam – diam memasuki rumah debitur dan melakukan penempelan stiker dan menyemprot cat di dinding rumah, dikarenakan rumah tersebut masih menjadi agunanan di Bank, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi Pidana. Penelitian jurnal ini menggunakan system normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dan sistem norma, terhadap sumber data yang bahan primer seperti UU, Peraturan, bahan sekunder seperti buku, jurnal, bahan tersier, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian Aspek hukum pidana terhadap tindakan sepihak dari bank yang telah masuk kerumah debitur tanpa ijin dan memasang juga menyemprotkan tulisan di dinding rumah debitur, akibat melakukan wanprestasi dalam kredit kepemilikan rumah yaitu melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Pihak Bank dalam menghadapi debitur yang telah melakukan wanprestasi harus tunduk dan patuh dengan peraturan perundang – undangan yng berlaku yaitu meyelesaikan permasalahan hukum secara Non litigasi yaitu dengan cara mediasi atau dengan cara litigasi melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak debitur terhadap tindakan sepihak dari bank yang telah memasang dan menyemprotkan tulisan di dinding rumah debitur akibat melakukan wanprestasi yaitu, mengirim surat somasi kepada pihak Bank, membuat laporan Polisi, Restorative Justice, menyelesaikan tindakan Pidana tersebut ke Pengadilan Negeri.
ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGANANTARA PERUSAHAAN PUBLIK DAN SWASTA Angelika, Kadek Nindya
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i1.4389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan publik dan swasta. Diharapkan, dengan terbitnya jurnal ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana kedua jenis perusahaan tersebut mencatat dan menyajikan laporan keuangan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan kuantitatif untuk mengukur indikator nilai melalui rasio keuangan utama, seperti nilai buku per saham, rasio profitabilitas, serta komponen nilai lainnya yang relevan. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta laporan keuangan perusahaan swasta yang diakses melalui sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan publik cenderung lebih menonjolkan nilai mereka melalui pelaporan yang lebih transparan dan terstandar, yang dipengaruhi oleh regulasi yang ketat. Sebaliknya, perusahaan swasta memperlihatkan variasi dalam penyajian nilai mereka, yang seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan internal dan kurangnya kewajiban untuk melapor kepada publik. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pemahaman nilai dalam laporan keuangan, baik bagi pemangku kepentingan maupun regulator, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data.
Balancing Innovation and Regulation: Legal Challenges in Governing Digital Technologies for SDG Implementation Nancy, Nancy
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i1.4434

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah menjadi pendorong utama dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Namun, inovasi ini juga membawa tantangan dalam hal regulasi yang dapat melindungi masyarakat dari risiko-risiko seperti privasi data dan keamanan, sekaligus tidak menghambat laju inovasi. Penelitian ini menganalisis pentingnya menyeimbangkan inovasi dan regulasi dengan pendekatan kolaboratif, berbasis risiko, dan responsif. Melalui kajian komparatif terhadap kerangka hukum di Amerika Serikat, Jerman, India, dan Indonesia, penelitian ini menyoroti bagaimana masing-masing negara berusaha untuk memfasilitasi inovasi digital sambil mempertahankan perlindungan masyarakat. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa regulasi yang fleksibel, didukung oleh kolaborasi multi-pihak dan uji coba eksperimental, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar teknologi digital dapat terus berkembang, namun tetap mendukung pencapaian SDGs tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Bersama dalam Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia Ahmad sidik
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. PKB merupakan instrumen hukum yang disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja sebagai bagian dari hubungan industrial. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan efektivitas PKB masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif maupun faktual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis PKB memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunannya, namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Selain itu, rendahnya kapasitas negosiasi serikat pekerja dan ketimpangan posisi tawar dengan pengusaha turut mempengaruhi kualitas isi PKB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, edukasi hukum terhadap pekerja dan pengusaha, serta peningkatan kapasitas kelembagaan serikat pekerja agar PKB dapat menjadi instrumen efektif dalam perlindungan hak pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial Purnomo, Antonius Dewanto
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4717

Abstract

Kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial merupakan fondasi utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial mengalami penurunan akibat berbagai isu, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat hukum, serta minimnya transparansi proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research), yang mengkaji berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta artikel berita yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif dapat memperkuat persepsi keadilan di masyarakat. Etika profesi yang dijunjung tinggi oleh hakim dan aparat penegak hukum menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan publik, sementara transparansi proses peradilan—baik dari sisi administratif maupun substansi putusan—memiliki peran krusial dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal lembaga yudisial, reformasi etika profesi yang berbasis integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial di Indonesia.
Perlindungan Konsumen dalam Era Digital: Analisis Hukum atas Keamanan Transaksi Online di Indonesia Araujo, Amandio De
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4718

Abstract

Perkembangan pesat teknologi dan e-commerce di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi bisnis, termasuk peningkatan jumlah transaksi online. Seiring dengan itu, pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen semakin mendesak, terutama terkait dengan aspek keamanan data dan hak-hak konsumen dalam transaksi online. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online di Indonesia, dengan fokus pada aspek keamanan dan hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research), yang mengkaji berbagai peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama terkait dengan pengawasan terhadap platform e-commerce luar negeri, keamanan data pribadi, dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak mereka. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi digital bagi konsumen, pengawasan yang lebih ketat terhadap platform e-commerce, serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak konsumen.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal