cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Royyan Hafizi
Contact Email
royyanhafizi18@gmail.com
Phone
+6285960430213
Journal Mail Official
royyanhafizi18@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lingkok Buak No. 1, Desa Lingkok Berenga, Kec. Janapra, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mandalika Law Journal
Published by Yayasan Baru Haji Samsudin
ISSN : -     EISSN : 29873401     DOI : https://doi.org/10.59613/mlj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mandalika Law Journal : Journal of Legal Studies (MLJ) is an international journal established by yayasan baru haji samsudin. It has 2 issues per year (May and November). MLJ is an open access, double peer-reviewed e-journal which aims to offer an international scientific platform for national as well as cross-border legal research in goverment regulation. The materials published include major academic papers dealing critically with various aspects and field of laws as well as shorter papers such as recently published book review and notes on recent issues of law. The goal of Mandalika Law Journal is to bring the highest quality research to the widest possible audience
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Peran Regulasi Hukum dalam Mengatasi Risiko Hukum Bisnis pada Platform Marketplace Berbasis Teknologi di Era Digital Muhammad Rullyandi; Fahmi Ginanjar
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i1.5430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi hukum dalam mengatasi risiko hukum yang dihadapi oleh bisnis pada platform marketplace berbasis teknologi di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur (library research), penelitian ini mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan bisnis, seperti perlindungan data pribadi (misalnya GDPR) dan hak kekayaan intelektual, implementasi dan penegakan regulasi tersebut masih belum optimal. Risiko yang paling sering muncul di platform marketplace digital meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, kebocoran data pribadi, dan penipuan. Selain itu, tantangan terbesar dalam regulasi digital adalah bagaimana menangani masalah hukum lintas batas mengingat platform-platform ini beroperasi secara global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya fokus pada efektivitas penerapan regulasi di platform digital global dan bagaimana kolaborasi internasional dapat mengatasi tantangan hukum di era digital. Selain itu, penelitian tentang peran teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, dalam memperkuat regulasi hukum juga menjadi arah yang relevan untuk penelitian lebih lanjut.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Toko Online di Indonesia Wulandari, Bernadetta Tjandra
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i1.5452

Abstract

Perkembangan pesat transaksi melalui toko online di Indonesia telah membawa kemudahan dan efisiensi bagi konsumen, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hukum. Praktik merugikan konsumen, seperti penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, serta kebocoran data pribadi masih marak terjadi, sementara kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi toko online di Indonesia; (2) mengidentifikasi hambatan utama implementasi hukum yang berdampak pada kerentanan konsumen; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan inklusif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan industri, dan literatur relevan lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang cukup kuat, kelemahan implementasi, lemahnya pengawasan, dominasi self-regulation oleh platform e-commerce, serta rendahnya literasi hukum konsumen membuat perlindungan masih bersifat normatif dan belum efektif. Kasus kebocoran data Tokopedia (2020) dan penyelidikan KPPU terhadap Shopee (2024) mempertegas adanya celah regulasi dalam pengawasan dan tanggung jawab platform. Temuan ini menekankan perlunya penguatan regulasi, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi seperti Online Dispute Resolution (ODR), serta peningkatan literasi hukum konsumen. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya pembaruan regulasi dan praktik perlindungan konsumen di era digital.
Hukum Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Rosyalita, Dita
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i1.5466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Meskipun perdagangan internasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kenyataannya banyak negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan dalam implementasi hukum perdagangan internasional yang lebih menguntungkan negara maju. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan negara berkembang untuk memperoleh manfaat maksimal dari perdagangan internasional, dengan fokus pada ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, keterbatasan infrastruktur, serta ketidakmampuan dalam mengakses pasar global yang lebih besar. Melalui kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini juga membahas peran kebijakan perdagangan internasional dalam mempengaruhi ekonomi negara berkembang dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perdagangan internasional berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan dalam hukum perdagangan global menjadi hambatan utama bagi negara berkembang.
Perspektif Hukum terhadap Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia: Antara Inovasi dan Regulasi Yusup, Aldian
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i1.5467

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemunculan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan baru yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam sistem hukum Indonesia. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan alternatif dari sistem pembayaran konvensional melalui teknologi blockchain yang desentralistik, transparan, dan efisien. Namun, di Indonesia, keberadaannya memunculkan ambiguitas regulasi: Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakuinya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia dengan menekankan ketegangan antara inovasi digital dan kebutuhan regulasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi menciptakan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan konsumen, serta membuka potensi penyalahgunaan untuk tindak kriminal. Di sisi lain, cryptocurrency berpotensi mendukung inklusi keuangan, inovasi startup berbasis teknologi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara lembaga keuangan dan perdagangan, penguatan perlindungan hukum bagi pengguna, serta adopsi praktik terbaik internasional seperti regulatory sandbox atau kerangka hukum MiCA di Uni Eropa. Dengan kerangka hukum yang adaptif, Indonesia dapat menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan dorongan terhadap inovasi digital sehingga ekosistem cryptocurrency dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Tinjauan Terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Laelaturramadani
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i1.5469

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi isu krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia. Namun, implementasi UU PDP masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, seperti rendahnya kesadaran publik, ketidakmerataan penerapan di berbagai sektor, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta penegakan hukum yang kurang tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis efektivitas UU PDP dalam melindungi data pribadi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, temuan utama penelitian ini mencakup tantangan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka, kesenjangan implementasi antara sektor swasta dan publik, serta tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang terbatas menjadi hambatan besar dalam menjaga keamanan data pribadi. Penulis merekomendasikan bahwa edukasi publik dan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas dalam penerapan UU PDP. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih aman dan adaptasi terhadap standar internasional seperti GDPR juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia.
Legal Issues in Value Added Tax (VAT) and Income Tax Policies Regarding Types of Taxes and Their Legal Basis Wahyudiantara, Kadek
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.5638

Abstract

Legal issues in the implementation of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) policies in Indonesia have become an essential concern in realizing fairness and legal certainty within the national taxation system. VAT and PPh serve as the main instruments of fiscal policy and contribute significantly to state revenue, yet frequent regulatory changes and overlapping provisions have created uncertainty and inconsistency in their application. Through a normative legal approach, this study examines the legal foundations of VAT and PPh as regulated in Law No. 8 of 1983 and Law No. 7 of 1983, as amended by Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The analysis reveals that although the reform through UU HPP strengthens the legal framework and enhances administrative transparency, challenges persist in achieving tax justice, compliance, and effective enforcement. Strengthening digital tax administration, ensuring regulatory consistency, and promoting taxpayer awareness are necessary steps to establish a fair, transparent, and sustainable taxation system in accordance with the principles of justice and legal certainty as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
The Development of Public Interest in Sharia-Compliant Investments in Indonesia Dwiarnanto, Andry; Dovristyadi, Nugrah
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.5967

Abstract

Investment is a solution that can be used to manage personal finances. One of the financial products that has gained considerable popularity is Sharia-compliant stocks. However, recent cases of fraudulent investments have also involved several Indonesian influencers. Certainly, the victims had underlying factors that led them to become entangled in fraudulent investment schemes, which subsequently influenced their interest in investing. Therefore, this study aims to examine the effect of investment knowledge, Sharia online trading systems, and motivation on investment interest in Sharia-compliant stocks in Indonesia. Investment is part of a system used to manage financial resources. One of the most popular financial products within this system is Sharia-compliant stocks. Nevertheless, as explained above, many investment schemes direct investors toward products that lack a clear legal basis and official legality. Victims of such schemes are influenced by various factors that lead to their interest in investing. Hence, this research seeks to analyze the influence of investment knowledge, Sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in Sharia-compliant stocks through investment galleries. The level of interest among the Indonesian public in investment products has reached a relatively high level, indicating growing awareness of investment instruments, particularly stock-based investments. In general, stocks are traded on the Indonesia Stock Exchange, where every listed company has clear legal certainty and is supervised by authorized regulatory institutions.
The Juridical Impact of the Misuse of Casual Daily Worker (CDW) Status on the Protection of Workers’ Normative Rights in the Coal Transportation Sector in Jambi Yudistira, Primus; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna; Nofanda, Syurpana
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.5978

Abstract

This study analyzes the juridical impact of the misuse of Daily Casual Worker (DCW) status on the protection of workers’ normative rights in the coal transportation sector in Jambi Province. In practice, DCW status is frequently applied to workers who perform permanent and continuous work, resulting in legal uncertainty and weakened protection of workers’ rights. This research employs a normative legal research method by examining labor regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the misuse of DCW status contradicts the principles of protection in labor law and leads to the loss of workers’ normative rights, including minimum wage entitlements, social security coverage, occupational safety, and certainty of employment relations. Weak supervision and law enforcement further exacerbate workers’ vulnerability. Therefore, strengthening regulations and oversight is necessary to ensure fair legal protection for workers in the coal transportation sector.
The Anti-Corruption Legal Revolution: Updates to the Latest Laws in 2025 Hana, Bella Suspia; Mukhlis, Mukhlis
Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v3i2.6024

Abstract

This study provides a comprehensive analysis of the anti-corruption law landscape in Indonesia during 2025, a year characterized by significant legislative dynamics and judicial reviews rather than the enactment of a new, comprehensive anti-corruption act. The primary legal framework remains Law No. 31/1999 juncto Law No. 20/2001. A pivotal development in 2025 was the controversial implementation of Law No. 1/2025 on State-Owned Enterprises (SOEs), which reclassified SOE directors and commissioners as non-state officials. This change, coupled with the formalistic implementation of the 2025 Presidential Regulation on Procurement (Perpres PBJ), potentially limits the jurisdiction of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the State Audit Body (BPK), creating significant legal uncertainty. The research uses qualitative legislative analysis to argue that the "revolution" in 2025 is not defined by a new comprehensive law, but by the strategic weakening of enforcement mechanisms in specific strategic sectors, alongside ongoing judicial review processes at the Constitutional Court regarding existing anti-corruption articles, and the influence of the post-election 2024 political regime. The conclusion suggests these changes pose complex challenges to the national anti-corruption framework and may signal a step backward in governance accountability.
Socio-Legal Studies and the Implementation of Law No. 1 of 2023 Tirtakusuma, Andreas Eno
Mandalika Law Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Mandalika Law Journal (Inpress)
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v4i1.5866

Abstract

This study explores the role of the socio-legal approach in law enforcement, emphasizing the interaction between legal texts and social realities. Using a qualitative methodology, specifically literature review and library research, the article investigates key legal theory concepts, including Lawrence M. Friedman's framework of the legal system consisting of structure, substance, and legal culture, as well as Soerjono Soekanto’s identification of five crucial factors influencing law enforcement. The study also incorporates Richard A. Posner’s economic analysis of law, particularly in criminal law, and highlights the significance of legal culture in shaping public legal awareness. The findings indicate that law enforcement should not be viewed solely through a normative lens but must integrate social, cultural, and economic dimensions to understand its full impact. In the context of the enactment of Law No. 1 of 2023 (the new Indonesian Penal Code), the application of this law requires a thorough understanding of the socio-legal approach, which can help judges make more informed and contextually just decisions. The socio-legal approach provides a comprehensive perspective, bridging the gap between written law and its practical application, and offers recommendations for creating legal policies that are more attuned to societal needs. This research contributes to advancing the understanding of the importance of integrating legal theory with social sciences to foster a more just and effective legal system.

Page 3 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Mandalika Law Journal (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2025): Mandalika Law Journal Vol. 3 No. 1 (2025): Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal