cover
Contact Name
Moh. Fathoni
Contact Email
jurnaladalah@gmail.com
Phone
+6285328075686
Journal Mail Official
jurnaladalah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, East Java, Indonesia 68136
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al'Adalah
This journal aims to publish original research articles on Islam and Muslims, especially Islamic thoughts, doctrines, and practices oriented toward moderation, egalitarianism, and humanity. The journal articles cover integrated topics on Islamic issues, including Islamic philosophy and theology, Islamic culture and history, Islamic politics, Islamic law, Islamic economics, and Islamic education, engaging a multidisciplinary and interdisciplinary approach. Therefore, this journal receives original research articles from any country and region concerned with Islam and Muslim.
Articles 468 Documents
AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH JASSER AUDA Nur Komala
Al'Adalah Vol. 23 No. 1 (2020)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.57

Abstract

Dalam konsep fiqh waris pengganti seperti cucu tidak berhak mendapatkan warisan dari kakek karena terhalang oleh bapaknya. Jika kakek ingin memindahkan hartanya maka harus dengan melalui jalan wasiat atau hibah bukan warisan. Namun dalam KHI Pasal 185 memperbolehkan dan memberi peluang kepada cucu untuk mendapatkan warisan meskipun besar bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah mursalah Jasser Auda yang menitikberatkan pada keadilan. In fiqh concept surrogate heir, a grandchild, did not get the inheritance from the grandfather because it was blocked by his father. If grandfather wants to move his property must go through the will or grant. However, in Compilation of Islamic Law article 185 allows grandchild to get an inheritance even though the portion cannot be greater than the heir. It is in line with the concept of maslahah mursalah of Jasser Auda that emphasizes to justice.
INTERNALISASI NILAI-NILAI TASAWUF DI PONDOK PESANTREN AL-AMIEN PRENDUAN Andri Sutrisno
Al'Adalah Vol. 24 No. 1 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i1.64

Abstract

Ilmu tasawuf merupakan suatu ilmu yang mengutamakan diri manusia agar memiliki  kebersihan ruhani dan jiwa. Di Pondok Pesantren al-Amien Prenduan menanamkan nilai-nilai yang ada dalam ilmu tasawuf. Hal ini bertujuan agar para santri selalu taat pada perintah Allah Swt. dan memiliki nilai-nilai persatuan antar-sesama santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, proses internalisasi nilai-nilai tasawuf melalui nilai Ilahi dan nilai insani di Pondok Pesantren al-Amien Prenduan; kedua, bahwa faktor pendukung dalam internalisasi nilai tasawuf melalui upaya pendampingan pendidikan selama 24 jam dan suri tauladan yang baik oleh para kiai dan para guru. Sedangkan faktor penghambat internalisasi tersebut antara lain para santri masih banyak yang melanggar disiplin pondok dan karena latar belakang keberagaman suku yang berbeda-beda baik dari Jawa, luar Jawa atau bahkan dari luar Indonesia.Sufism is a science that prioritizes human beings in order to have the cleanliness of the soul and spirit. The boarding school of al-Amien Prenduan instilled the values that exist in the science of Sufism. The goal is for the students to always obey the command of Allah Almighty and have the values of unity among fellow students. This study uses a descriptive qualitative approach to the type of field research. The data collection method uses observation, interview and documentation. Then the data is analyzed with data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. The results of this study show that: 1) the process of internalization of the Sufism values in boarding schools through divine values and human values; 2) supporting factors in internalizing the value of Sufism with the assistance and education for 24 hours and good suri tauladan from the kiai and teachers. While the inhibitory factor is among the students are still many who violate the discipline of the cottage and because of the background of the diversity of different tribes both from Java, outside Java or even outside Indonesia.
ISLAM DAN ETNISITAS DALAM PENDEKATAN ANTROPOLOGI Fiena Saadatul Ummah
Al'Adalah Vol. 24 No. 1 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i1.65

Abstract

Dalam pendekatan antropologi, Islam bukan hanya dipandang sebagai suatu ideologi politik, praktik sosial, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sistem budaya yang diinterpretasi dan dipahami, untuk kemudian diyakini dan dipraktikkan dalam bentuk tindakan keagamaan oleh para pemeluknya. Etnisitas merupakan identitas dari suatu suku bangsa, di mana sesuatu yang membedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya yang ditandai dengan atribut-atribut dari kebudayaan dan mempunyai pengertian dari berbagai perspektif. Banyaknya etnis di Indonesia di satu sisi menjadi kekayaan budaya masyarakat, tetapi di sisi lain menyimpan potensi timbulnya konflik. Salah satu contoh konflik etnis di Indonesia yaitu konflik etnis di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura. Dalam konteks ini, Islam sebenarnya sudah mengantisipasi konflik etnis tersebut dengan memberikan berbagai solusi. Salah satunya melalui firman Allah Swt. dalam QS. al-Hujurat [49]: 13 yang memberi gambaran bahwa perbedaan bukanlah penyebab perpecahan, justru perbedaan itulah yang mendorong manusia untuk saling bersatu. In an anthropological approach, Islam is not only seen as a political ideology, social and economic practice but also a cultural system that is interpreted and understood, to be believed and carried out in the form of religious acts by the perpetrators. Ethnicity is the identity of an ethnic group, where something distinguishes one tribe from another, which is marked by the attributes of culture and has meanings from various perspectives. In Indonesia, there are also various ethnic groups, which have the potential for conflict. One example of ethnic conflict in Indonesia is the ethnic conflict in Kalimantan between the Dayak and Madurese tribes. Therefore, Islam responds to these ethnic conflicts by providing various solutions in Surah al-Hujurat [49]: 13 which illustrates to all of us that differences are not the cause of division, they are precisely the differences that encourage people to unite with each other.
PERKEMBANGAN POLITIK ZAMAN HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM Abdul Haq Syawqi
Al'Adalah Vol. 24 No. 1 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i1.69

Abstract

Sejarah bangsa Indonesia baik secara de facto maupun de jure tidak bisa di-lepaskan dari Belanda sehingga berdampak tidak hanya dalam hukum positif, tetapi juga dalam hukum Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih dipakainya HIR dan Rbg sebagai salah satu rujukan para hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam negeri ini dalam menentukan persoalan terkait hukum Islam, seperti perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Ada apa sebenarnya dengan hukum Islam di negeri ini. Ia pasti dan akan selalu berkait erat dengan hukum kolonial. Ternyata fakta sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam memang berkaitan dengan hukum adat (hukum bentukan Belanda waktu itu). Tentunya pernyataan ini sarat dengan muatan politis karena bagaimana mungkin suatu adat atau kebiasaan dikaitkan dengan hukum Islam dan menjadi rujukan dari dulu hingga saat ini. Oleh karena itu, fakta sejarah sekaligus intrik politik yang melatarbelakangi perkembangan hukum Islam harus dikaji secara mendalam.The history of Indonesia cannot be separated from the Netherlands both de facto and de jure, so it has an impact not only on positive law but also on Islamic law. It’s can be evidenced by still wore HIR and Rbg as one of the references of the religious court judges and expert in this country to determine all matters that relating to Islamic law such as marriage, inheritance etc. What’s wrong with Islamic law in Indonesia? It must be closely linked with colonial law. The historical facts show that Islamic law is associated with customary law (law of the Netherlands at that time). This statement is absolutely loaded with political content because how could a custom or habit has been associating with Islamic law. Therefore the historical facts and political intrigue behind the development of Islamic law must be studied in depth.
KONSEP UMMAH DAN RAKYAT DALAM PANDANGAN ISLAM Muhammad Faqih
Al'Adalah Vol. 24 No. 1 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i1.70

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep ummah dan rakyat perspektif Islam yang sesungguhnya, apa saja kualifikasi-kualifikasi ummah dalam al-Qur’an Hadis, masyarakat madani, dan bagaimana konsep kewarganegaraan dalam perspektif kajian Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan heuristik dan historiografi ala Notosusanto. Hasil penelitian yang diperoleh: ummah adalah suatu kumpulan masyarakat yang berbeda-beda baik suku, ras, agama, dan budaya yang memiliki visi-misi dan tujuan hidup bersama dalam merealisasikan perintah dan larangan Tuhan untuk kehidupan yang berkemajuan, bermartabat dan beradab. Konsep ummah dalam masyarakat madani adalah bermula pada proses hijrah Rasulullah Saw. yang diimplementasikan untuk memulai peradaban baru bersama masyarakat di Madinah. Konkretnya, Rasulullah Saw. meletakkan dasar-dasar masyarakat madani melalui bermusyawarah, dan merumuskan ketentuan dan tujuan hidup bersama yang meliputi kebebasan, keadilan, dan partisipasi. Dalam konsep kewarganegaraan Islam, ada dua penyebutan non-Muslim, yaitu kafir dzimmi dan musta’min. Kafir dzimmi merupakan warga non-Muslim yang memiliki kriteria seperti menetap di satu tempat selamanya, dihormati, dan jiwanya tidak boleh mendapat gangguan apapun. Dikatakan kafir dzimmi, maka individu tersebut mempunyai beberapa hak di antaranya hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak politik. Adapun musta’min, mereka tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka bagian dari orang asing.This study discusses the concept of the ummah and the people in Islamic perspective, what are the qualifications of the ummah in al-Qur'an and as-Sunnah, civil society, and how the concept of citizenship is in the perspective of Islamic studies. The research method used a heuristic and historiography approach according to Notosusanto. The result of the study showed that ummah is a group of people with different ethnicities, races, religions, and cultures that have a vision and mission and the goal of living together to realize God's commands and prohibitions for a progressive, dignified, and civilized life. The concept of the ummah in civil society originated in the process of the Prophet Muhammad's hijrah which was implemented to start a new civilization together with the people in the Medina. Concretely, Muhammad Saw laid the foundations of civil society through deliberation and formulated the terms and goals of life together which included freedom, justice, and participation. In the concept of Islamic citizenship, there are two terms of non-Muslim, namely kafir dhimmi and musta'min. Kafir dhimmi are non-Muslim citizens who have criteria such as staying in one place forever, being respected, and their souls should not be subject to any disturbance. Kafir dhimmi said that the individual has several rights including human rights, civil rights, and political rights. As for musta'min, they are individuals that do not have political rights, because they are part of foreigners.  
TASAWUF FALSAFI SYEKH ABDUL KARIM AL JILLI DAN KONSEP INSAN KAMIL syazna maulida hasi
Al'Adalah Vol. 24 No. 2 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i2.72

Abstract

Abd al-Karim ibn Ibrahim ibn Abd al-Karim bin Khalifah bin Ahmad bin Mahmud al-Jilli (1365–1428 M) terkenal dengan teori sufistiknya tentang insan kamil (manusia sempurna). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara terperinci pemikiran tasawuf falsafi al-Jilli mengenai konsep insan kamil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut pemikiran tasawuf-falsafi ‘Abdul Karim al-Jilli, manusia dapat berpotensi menjadi insan kamil dengan cara memaksimalkan potensi ruhhiyah atau spiritualnya. Abd al-Karim ibn Ibrahim ibn Abd al-Karim bin Khalifah bin Ahmad bin Mahmud al-Jilli (1365 – 1428 AD) is famous for his Sufistic theory of insan kamil (perfect man). This study aims to describe in detail about Al-Jilli's philosophical Sufism and how his famous thoughts regarding the concept of insan kamil. The method used in this research is a qualitative method with the type of research library research (library study). The results of this study explain that regarding the Sufism-philosophy concept of 'Abdul Karim al-Jilli, humans could be the perfect man (Insan Kamil) by maximizing their potential spirituality.
TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM SYAIR NABI YUSUF VERSI BAHASA MADURA: ANALISIS SASTRA ISLAM Ahmad Badrus Sholihin
Al'Adalah Vol. 24 No. 2 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i2.73

Abstract

Sebuah karya sastra tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat dan situasi budaya tempat karya itu dihasilkan. Dalam hubungan sebab akibat, diasumsikan bahwa pengaruh sosial adalah sebab-sebab yang menghasilkan suatu karya sastra sebagai akibatnya. Dalam fungsi ini, sebuah karya sastra dapat berperan sebagai cerminan situasi masyarakatnya. Refleksi ini bukan sekedar reproduksi realitas sosial menurut berbagai kesan yang masuk dari luar ke dalam persepsi. Refleksi itu sendiri berisi tanggapan dan reaksi aktif terhadap tayangan tersebut. Dengan menganalisis Syair Nabi Yusuf Madura, tulisan ini mencoba mengeksplorasi transformasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat Madura dan/atau pengguna bahasa Madura. Dengan menggunakan teori sastra Islam Najib Kailani, penulis akan mengungkapkan tiga poin utama dari Syair Nabi Yusuf Madura. Pertama, konsep muslim ideal menurut masyarakat Madura dalam simbolisme protagonis (al-bathal). Kedua, komitmen (al-iltizam) masyarakat Madura dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam. Ketiga, keterikatan (al-irtibath) masyarakat Madura terhadap nilai-nilai Islam. A literary work cannot avoid the condition of the society and the cultural situation in which it is produced. In a causal relationship it is assumed that social influences are the causes that produce a literary work as a result. In this function, a literary work can act as a reflection from the situation of its society. This reflection is not just a reproduction of a social reality according to various impressions that enter from the outside into the perception. Reflection itself contains active responses and reactions to these impressions. By analyzing the Madurese Syair Nabi Yusuf, this paper tries to explore the transformation of Islamic values in Madurese society and/or Madurese language users. By using the Islamic literary theory of Najib Kailani, the writer will reveal three main points from the Madurese Syair Nabi Yusuf. First, the concept of the ideal Muslim according to the Madurese community in the symbolism of the protagonist (al-bathal). Second, the commitment (al-iltizam) of the Madurese community in internalizing Islamic values. Third, the attachment (al-irtibath) of the Madurese community to Islamic values.
MASUKNYA ISLAM KE NUSANTARA (MELAYU-INDONESIA):: KAJIAN PEMIKIRAN HAMKA DALAM SEJARAH UMAT ISLAM Ahmad Nabil Amir
Al'Adalah Vol. 24 No. 2 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i2.74

Abstract

Artikel ini membincangkan sejarah masuknya Islam ke Melayu seperti yang dicatatkan oleh Hamka dalam Sejarah Umat Islam dan Dari Perbendaharaan Lama. Dalam penelitiannya tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, Hamka tuntas mempertahankan kenyataan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 M dari Arab, dan menolak tesis yang menyatakan Islam disebarkan pada kurun abad ke-13 dari Gujarat. Hal ini, menurutnya, dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah yang signifikan bahwa Islam telah ada di Melayu pada awal abad ke-7. Kajian ini menganalisis pemikiran Hamka tersebut tentang perkembangan sejarah awal Islam di Melayu melalui karyanya, dan membandingkannya dengan analisis Muhammad Naquib al-Attas dalam buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. This paper discusses the emergence and spread of Islam in the Malay Archipelago as articulated and brought forth by Hamka in Sejarah Umat Islam. In his significant analysis of the history of Islam in the Malay Archipelago, Hamka established the fact that Islam comes to this region in the 7th CE from Arab, and refuted the claims that it was spread later in 13th CE from Gujarat. This was reinforced with significant historical facts that evidently pointed out that Islam had been established in the Malay world early in 7th CE. This paper will analyze Hamka’s thoughts on early Islam in the Malay Archipelago and compared it with the works of Muhammad Naquib al-Attas in Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (Islam in Malay History and Culture).
PERAN FATWA MUI SEBAGAI PRODUK HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT Zainul Hakim
Al'Adalah Vol. 24 No. 2 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i2.77

Abstract

Pada Juli 2021, bulan milad MUI yang ke-47, menjadi refleksi capaian peran MUI dalam masyarakat. Setidaknya, MUI memiliki dua kerja penting. Pertama, MUI sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (khadim al-ummah). Kedua, MUI sebagai mitra pemerintah (shadiq al-hukumah). Dalam menjalankan keduanya, fatwa sebagai keluaran MUIsangat bermanfaat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Fatwa yang dihasilkan oleh MUI seperti fatwa tentang hukum keluarga menuju kebutuhan legislasi hukum Islam dalam tatanan sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 pada Perkawinan. Sampai kini, tidak kurang dari 15 fatwa yang berkaitan tentang masalah keluarga seperti perkawinan campuran, prosedur pernikahan, pengucapan sighat ta'lik talak pada waktu upacara akad nikah, perkawinan beda agama, kedudukan anak hasil zina, dan lain-lain, termasuk juga rancangan undang pada Hukum Peradilan Agama; dan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. On July 2021, MUI's 47th anniversary month, is a reflection of the achievements of MUI's role in society. At least, MUI has two important tasks. First, MUI as a carrier of aspirations and a servant of the people (khadim al-ummah). Second, MUI as a partner of the government (shadiq al-hukumah). In carrying out both, the fatwa as the output of the MUI is very useful in the development of Islamic law in Indonesia. The fatwa produced by the MUI is like a fatwa on family law towards the need for Islamic law legislation in the order of the Indonesian legal system contained in Law Number 1 of 1974 on Marriage. Until now, no less than 15 fatwas related to family issues such as mixed marriages, marriage procedures, the pronunciation of sighat ta'lik talak at the time of the marriage ceremony, interfaith marriages, the position of children resulting from adultery, and others, including the draft law. On Religious Court Law; and the draft of the Material Law of the Religious Courts on Marriage.
LIVING IN HARMONY:: PERAN IBU-IBU DALAM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA SUKORENO UMBULSARI JEMBER JAWA TIMUR A. Amir Firmansyah
Al'Adalah Vol. 24 No. 2 (2021)
Publisher : LP2M IAIN Jember (now UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v24i2.78

Abstract

Hidup berdampingan antar-pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Artikel ini mengungkap peran kaum ibu-ibu dalam kerukunan antar umat beragama di Desa Sukoreno, Umbulsari, Jember, Jawa Timur. Dalam penelitian partisipatoris ini peneliti secara intensif berinteraksi aktif dengan berbagai pihak baik secara individu maupun secara kelompok, terutama pada kelompok pengajian ibu-ibu di lokasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum ibu-ibu dalam kelompok pengajian memiliki peran yang berpengaruh terhadap kerukunan antar umat beragama di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam mengelola keragaman dan menjaga kerukunan di antara mereka di masyarakat. Living in harmony between people of different religions in Indonesian society is an inevitability. This article reveals the contribution of women in inter-religious harmony in Sukoreno Village, Umbulsari, Jember, East Java. In this participatory research, the researcher interacts intensively with various communities both individually and in groups, especially in the recitation group for mothers in the village. The results of this study indicate that the mothers in the study group have an influential contribution to inter-religious harmony in the village. It can be seen from the activities of the recitation group for mothers in managing diversity and maintaining harmony among them in society.

Page 4 of 47 | Total Record : 468