cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
DEDE AJI MARDANI
Contact Email
dedeaji.m@gmail.com
Phone
+6289663125868
Journal Mail Official
dedeaji.m@gmail.com
Editorial Address
Jln KH Tubagus Abdullah RT 01/06 Purbaratu
Location
Kab. tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Tasikmalaya
ISSN : -     EISSN : 29631831     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ahwaluna Merupakan jurnal program studi hukum keluarga Islam yang terbit dua kali setahun yaitu bulan September dan Maret. Ahwaluna menerima artikel dari dosen, mahasiswa dan para cendekiawan yang beasal dari penelitian, pemikiran dan pengalaman. ruanglingkup dari jurnal ini adalah semua yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang terbit pada bulan September dan Maret
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 79 Documents
 2   3   4   5   6 
MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL (TINJAUAN ATAS PERMA No. 3 TAHUN 2022) Abduh, Muhammad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa, yang didukung oleh implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Mediasi elektronik menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan litigasi. Namun, pemahaman dan penerimaan mediasi elektronik oleh para pihak masih menjadi tantangan besar, terutama terkait aspek teknis, keamanan data, dan efektivitas komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa di era digital. Menganalisis strategi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan para pihak dalam proses mediasi elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, mengacu pada teori sistem hukum untuk menganalisis interaksi antara regulasi, teknologi, dan lembaga yang mendukung mediasi elektronik. Temuan utama menunjukkan bahwa mediasi elektronik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa, dengan mengatasi hambatan geografis dan mengurangi biaya dan waktu penyelesaian. Faktor-faktor seperti literasi digital, keamanan data, dan kompetensi mediator telah terbukti penting dalam keberhasilan implementasi mediasi elektronik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi, pendidikan, dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi untuk mendukung implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung transformasi sistem hukum di era digital.  Kata kunci: efisiensi; mediasi elektronik; PERMA No. 3/2022; penyelesaian sengketa; Teknologi.
HAK NON MUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Telaah Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) setyawan, rahmad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses non-Muslim rights in Islamic inheritance law with a case study of the Kabanjahe Religious Court decision number: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Methodologically, this research is a literature research with descriptive analytical method. The results of the study indicate a shift in the stelsel of Islamic inheritance law from the Qur'an and hadith into modern Indonesian fiqh. Normatively, the provisions of Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law (KHI) explain that religious differences between the testator and the heirs are a barrier to inheriting each other. However, as stated in the decision of the Kabanjahe Religious Court number: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, non Muslim heirs can be given a share of the assets of a Muslim heir through the construction of a mandatory will in order to realize public benefits oriented towards a sense of justice. Essentially, the decision underlines the importance of understanding Islamic inheritance law not only textually, but also contextually by taking into account social realities and inter-religious relations. In addition, from the perspective of maqasid sharia, the granting of mandatory wills to non Muslim heirs can also maintain or protect the five main interests in Islam, namely religion, soul, mind, descendants, and property. Keywords: Non Muslim Rights, Mandatory Will, Maqasid Sharia.
KELUARGA SAKINAH DALAM KONTEKS MILENIAL: (MENJAGA KEHARMONISAN DI TENGAH PERUBAHAN) Setiyo Ary Wibowo , Eko
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era milenial saat ini, dinamika kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cepat dan kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi dan pengaruh budaya global. Perubahan ini berdampak signifikan pada struktur dan fungsi keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil dan paling mendasar. Keluarga sakinah, yang diartikan sebagai keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, menjadi semakin penting untuk dibahas dalam konteks ini. Keluarga sakinah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota-anggotanya, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan pertama yang membentuk karakter dan nilai-nilai individu. Namun, tantangan-tantangan baru, seperti pergeseran nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, serta pengaruh media sosial, dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga di tengah perubahan ini.
ANALISIS KAIDAH FIQIH TERHADAP REKONSTRUKSI IHDAD BAGI ISTRI YANG BERKARIR DALAM DINAMIKA PERUBAHAN Yuanda Arlinza, Lola; Duski; Ramelan, Rafida
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.451

Abstract

Women who are in a period of progress are mostly women who devote all their energy and thought power to pursue a career to realize their goals and hopes. Women who are married and hold the title of wife also have the right to improve their competence as career women. Wives who have a career and are left to die by their husbands still have to undergo Ihdad. This study aims to examine and analyze the concept of Ihdad for career wives in Islamic law and factors that influence the construction of ihdad for career wives in social change. The type of research used is a literature study (library research) with normative juridical research methods. The results of this study indicate that the concept of Ihdad for career wives in Islam is not absolutely limited to 4 months and 10 days, but can be adjusted to the conditions and roles of these women. While the factors that influence the construction of Ihdad for career wives in social change are economic demands, the competence of women and the times.
HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALU DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG) Izza, Sabila; Hasanah, Idaul; Arif Zuhri, Muhammad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.453

Abstract

The focus of this article is comparing two different religious court decisions in child custody lawsuits. This article aims to identify similarities and differences in judges' considerations in these decisions, why judges have different decisions in the same case. This article uses a normative juridical method with a case approach and comparison of two first instance religious court decisions. The results of the article show several differences in the legal basis used by judges in handing down a decision. These differences include legal facts, juridical and non-juridical considerations, the judge's interpretation, and the final decision. In handling custody cases of children who are not yet mumayyiz due to divorce, one cannot only be guided by the Child Protection Law and the Compilation of Islamic Law, but it is also necessary to consider other factors such as the condition of the parents, the economy and the emotional closeness between the child and the parents.
AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG PEMELIHARAAN LINGKUNGAN Tajul Aripin, Ipin
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.459

Abstract

The environment is a vital aspect of human life, yet it is currently deteriorating due to climate change, pollution, and biodiversity loss. Islam, as a comprehensive religion, provides guidance on human responsibility in environmental conservation, as outlined in the Qur’an. This study aims to analyze ecological values in the Qur’an through a literature review and hermeneutic analysis. The findings indicate that the Qur’an emphasizes the principles of ecosystem balance, sustainability, prohibition of destruction, and human responsibility as stewards of the earth. Several verses discuss the obligation to maintain ecological balance and the prohibition of causing damage after the earth has been restored. Additionally, the concept of sustainability is reinforced by the command to avoid excessive consumption of resources. Islam also teaches awareness of the magnificence of creation as a sign of God's greatness, which must be preserved as an expression of gratitude. These principles provide an ethical foundation for pro-environmental behavior among Muslims. However, the implementation of these teachings is often influenced by social and economic factors. By understanding the environmental values in the Qur’an, it is hoped that society will become more aware of the importance of preserving nature as an act of worship and moral responsibility. Keywords: environment, Qur’an, ecosystem balance, sustainability, stewardship
PERBANDINGAN SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Gunadi
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.460

Abstract

This article was written to compare the terms of its agreement valid according to the Book of the Law of Civil Law and Islamic Law. Indonesia is a Constitutional State is therefore in the legal world. Every man is either a citizen or a foreigner is the bearer of rights and obligations that have the right to take legal actions including making agreements with other parties. Agreement which gave birth to the most important source of the engagement. contract and a contract is an agreement or a joint commitment well spoken, gestures, or written between two or more parties that have legal implications which bind to implement them. The contract is very much to be the one to perform a variety of business cooperation. A contract or agreement to be valid and legally binding for the parties who made it. Contract law in Indonesia is in fact very varied due to the different legal systems in each of these countries. This writing mengguunakan normative legal research methods with the comparative study approach. In civil law terms legitimate its agreement including by their ability to make an engagement (bekwaamheid), their licensing as an agreement voluntarily from those who make agreements (toestemming), regarding a case or a particular object (bepaalde onderwerp), as well as their causes (causes) is justified (georloofde oorzak). While the terms legitimate under Islamic law among its agreement with the subject of Engagement (Al›Aqidin), the object of engagement (Mahallul ‹AQD), the purpose of the engagement (Maudhu› ul›Aqd) as well as their Ijab and Kabul (sighat al-›Aqd). Based on the description of the discussion can be drawn a conclusion that the terms of agreement in civil law and Islamic law is almost the same, namely to protect the interests of the parties are mutually entering into a contract. Agreements in Civil Law understood from Western law, while Islamic law is based on Sharia law.
PENENTUAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN (MUT’AH) DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA : (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 0655/PDT.G/2016/PA.TMK) Hamim, Mohamad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): Maret
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.464

Abstract

Divorce is a legal action that appears a series of consequence law. In talaq, there is primarily an obligation for x-husband to give mut’ah, iddah, mahr (dowry) if it had not been paid, support his child financially as well. The problem will be discussed in this study is : firstly, the concept of mut’ah determination, iddah, and child financial are based on islamic law and Indonesian Government Regulation. Secondly, consideration of the judges of Tasikmalaya religious court in granting the file of husband financial obligation post-divorce. The last, there is compatibility between desicion number: 0655/Pdt.G/2016/PA.Tmk with islamic law. The result of this study is husband financial obligation post-divorce is filed by the respondent (x-wife) that is contained in rekonvensi. In talaq, a wife can file rekonvensi, it means counterclaim. Eventhough she does not want it, it does not matter because there is no necessity about it whereas ex officio right, the judges only can determine mut’ah and iddah. The judges can make a decision from proof and fact in court. They make a decision about amount of mut’ah, iddah, and child financial are influenced by three factors, they are : husband ability of net wage, wife elegibility of maskan, kiswah, mat’am ,and the parties (husband and wife) appropriateness of economic condition when they married and others are length of marriage and economic condition around their residence. Conformity of the judges decision at Tasikmalaya Religious Court has agreed with Indonesian Government Regulation.
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI Abduh, Muhammad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.29

Abstract

Settlement of disputes through mediation is preceded by a discussion of negotiations as the basis for the procedure for resolving disputes through mediation because in mediation efforts to resolve disputes are carried out through negotiation and bargaining between the disputing parties. This research can be categorized as literature research, the theoretical framework of the normative - juridical approach. In an effort to find the truth, the authors use a normative - juridical approach. The technique used is the main content analysis related to mediation in Perma No. 1 of 2016. The results of this study are as follows. First, the mediator certificate is explained in Perma Number 1 of 2016 Article 13 that every mediator is required to have a mediator certificate obtained after participating and declared to have passed the mediator certification training organized by the Supreme Court or an institution that has obtained accreditation from the Supreme Court. Second, the mediation procedure in the Supreme Court regulations applies in a litigation process in court, both within the General Court and Religious Courts. Each judge, mediator, parties and/or legal counsel must follow the procedure for resolving disputes through mediation.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA Hamim, Mohamad
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.38

Abstract

Iddah subsistence is a living that is given by the husband to his ex-wife because there hasbeen a regular divorce, this income is given because during this iddah the wife is still waitingfor the possibility of her ex-husband to return to her and the ex-wife is not allowed to marryanother man. The purpose of this study is to determine the concept of iddah living and thelegislation that is used as the basis for providing iddah living, to describe the implementationof iddah living in the Religious Courts and to analyze the arguments used by judges indeciding iddah living. This study uses a qualitative method by compiling the decisions of thereligious courts in Magelang, Kuningan and the City of Tasikmalaya. The results obtainedare 1) the iddah income given to the ex-wife is food, clothing and shelter. This livelihood isgiven if it is in the case of raj'i divorce and not because of the wife's nsuyusnya to herhusband. 2) the implementation of the provision of Iddah living in PA Magelang is obliged toprovide iddah support to the ex-wife even though with a verstek decision, in PA Kuningan thedivorce is still given because the wife is not proven to have committed nusysuz, the amount of

Page 4 of 8 | Total Record : 79

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): September, 2025 Vol 6 No 1 (2025): Maret Vol 5 No 1 (2024): September, 2024 Vol 4 No 2 (2024): Maret 2024 Vol 3 No 1 (2023): Oktober,2023 Vol 2 No 1 (2023): Ahwaluna Vol 1 No 1 (2022): JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM