cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Umarwan Sutopo
Contact Email
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Phone
+6285745690180
Journal Mail Official
eldusturie@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Jl. Puspita Jaya, Ds Pintu, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63492
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 29622115     EISSN : 28307941     DOI : 10.21154/el-dusturie
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundangan merupakan jurnal peer-review dengan sistem double blind review yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan ruang lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Khususnya dalam kaitannya dengan ketatanegaraan islam dan perkembangan isu-isu kontemporer
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2022)" : 12 Documents clear
Tinjauan Hukum Terkait Keuangan Negara di Lingkup BUMN Persero Serta Penyelesaiannya Terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi Yudiastari, Rike Hevi
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.4631

Abstract

Legal review regarding the status of state finances within the scope of state-owned enterprises and the resolution of the problems of corruption, which uses a type of normative legal research which uses a statutory approach, and legal history, as well as legal politics, that there are research results which find that first , positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within the SOE Persero environment as state finance, which for the sake of creating a governance mechanism and an accountable, transparent, prudent state financial accountability in the end will create prosperity for all people. There is a consequence that all legal arrangements that are different and raise doubts must still refer to the provisions of the 1945 Constitution and the package of laws on state finances. Second, regulation regarding the legal status of finance within the BUMN Persero regarding the problem of state losses in the problem of resolving a criminal act of corruption in which the directors and commissioners of a Persero BUMN can be subject to criminal charges of corruption (besides civil and administrative) if in the management of state finances within the BUMN Persero , the decisions and actions fulfill the elements of the offense regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, without having to prove beforehand whether there are state losses caused by these decisions and actions. This is based on good will to save state finances in order to increase the country's economic growth and the welfare of all the people.Tinjauan hukum terkait status keuangan negara di lingkup BUMN Persero serta penyelesaian terhadap problematika tindak pidana korupsi, yang mana menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum, serta politik hukum, Bahwa terdapat hasil penelitian yang mana menemukan bahwa pertama, hukum positif seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara, yang mana demi menciptakan mekanisme tata kelola dan suatu pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehatihatian, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terdapat suatu Konsekuensi yang mana segala pengaturan hukum yang berbeda dan menimbulkan keraguan harus tetap mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara. Kedua, pengaturan tentang status hukum keuangan di lingkup BUMN Persero terhadap problematika kerugian negara pada masalah penyelesaian suatu tindak pidana korupsi yang mana bahwa direksi dan komisaris BUMN Persero dapat dikenai tuntutan pidana korupsi (selain perdata dan administrasi) jika dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, keputusan dan tindakannya memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada good will untuk menyelamatkan keuangan negara demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh rakyat
Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Susanti, Aprilia Dwi
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.4637

Abstract

Abstract: Local governments carry out governance based on the authority granted by the central government. The authority to manage regional finances is part of the delegation of authority to manage the work of local governments, which is set forth in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). It is the regional obligation to compile an accountability report for the implementation of this APBD, which will be examined by the Supreme Audit Agency (BPK) and reported to the Regional People's Representative Council (DPRD). The formulation of the research problem is first: How is the accountability mechanism for the management of regional revenue and expenditure budgets (APBD) in accordance with the state finance law? Second, what is the consequence if the results of the APBD audit show state/regional financial losses? The method used is normative- investigating and reviewing various laws and regulations related to the judiciary, finance and regional budgets, as well as literature review from various books, academic works, and others. Accountability, the first closing, begins with financial statements from the books of account at the end of the fiscal year, followed by further examination by the BPK. The results of the assessment are then reported to the representative body and follow-up at the DPRD level is carried out in accordance with the authority granted by law. Second, as a trustee of an adult state treasurer, the state treasurer will compensate if the results of the study of the APBD accounting report will result in losses to the state/state finances. Keywords: State/Regional Finance; APBD Accountability; State Losses. Abstrak: Pemerintah daerah melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenaangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rumusan masalah penelitian adalah pertama, Bagaimana mekanisme pertanggung-jawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut hukum keuangan Negara Kedua, Konsekuensi apa yang diterima apabila hasil pemeriksaan pertanggungjawaban APBD terindikasi menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara/Daerah? Metode yang digunakan adalah yuridis normative, meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah dan ABPD serta studi pustaka dari berbagai buku, karya ilmiah dan lainnya. Kesimpulan pertama, pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan yang dibuat bendahara pada akhir tahun masa anggaran, selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan tindak lanjut ditingkat DPRD ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- undang. Kedua, Bendahara daerah selaku penerima kuasa pengelola keuangan daerah mengganti kerugian apabila hasil pemeriksaan laporan petanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah.
Pembaharuan Hukum Islam Nurhuda, Rohmad
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5098

Abstract

Noel J. Coulson identifies four distinct historical manifestations of the rise of Islamic law: first, the incorporation of the siyasa doctrine, which required the codification (grouping of similar laws into legal books) of Islamic law into state statutes. Second, Muslims are not required to follow a particular madhhab; this is what he calls the doctrine of superstition (selection), which determines which schools of thought are most widely accepted. As a third point, "tatbiq doctrine" (law application to new events) alludes to the creation of law before the emergence of new legal events. Fourth, he defines the process of transforming law from traditional to modern forms as "Tajdid doctrine" (reinterpretation).Noel J. Coulson mengidentifikasi empat manifestasi historis yang berbeda dari kebangkitan hukum Islam: pertama, penggabungan doktrin siyasah, yang memerlukan kodifikasi (pengelompokan hukum serupa ke dalam buku hukum) hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Kedua, Muslim tidak diharuskan mengikuti mazhab tertentu; inilah yang dia sebut sebagai doktrin takhayyur (seleksi), yang menentukan aliran pemikiran mana yang paling banyak diterima. Sebagai poin ketiga, "doktrin tathbiq" (penerapan hukum pada peristiwa baru) menyinggung penciptaan hukum sebelum munculnya peristiwa hukum baru. Keempat, ia mendefinisikan proses transformasi hukum dari bentuk tradisional ke bentuk modern sebagai "doktrin Tajdid" (reinterpretasi). 
Analisis Fikih Lingkungan Mengenai Tindak Pidana Dalam Pasal 68 Huruf (A) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Baihaqi, Achmad
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5113

Abstract

The public interest is very oriented to the benefit and refuses damage to the community, nation and state from environmental damage, especially water which is very important for people's lives. 17 of 2019 which states "every person who intentionally carries out activities that result in damage to water sources and infrastructure and/or water pollution as referred to in Article 25 letters b and d; or carrying out activities that result in the occurrence of Water Destructive Power as referred to in Article 36, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 9 (nine) years and a fine of at least Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs). ) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).According to Islamic law, it can be implemented because according to the author it is very in line with the objectives of Islamic law (Maqosid Al Shari'ah), because it maintains five things in human interests to maintain religion, preserve the soul, maintain offspring, maintain reason, and maintain property. Even the perpetrators can be sentenced to a maximum sentence (imprisonment and fines) if they are really guilty in accordance with the applicable principles of justice.Kepentingan umum berorientasikan pada kemaslahatan dan menolak kerusakan. Contohnya air, dimana ia penting bagi kehidupan masyarakat. Sanksi pidana pasal 68 huruf a UU No. 17 tahun 2019 menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ‘’ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).Menurut Hukum Islam dapat dilaksanakan karena menurut penulis sangat sesuai dengan tujuan Hukum Islam (Maqosid Al Syari’ah), karena menjaga lima hal kepentingan manusia untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta. Bahkan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.
Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia Susanto, Slamet
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5129

Abstract

PAbstract: Taxes are a payment burden that must be paid by all people with the aim of increasing national development. However, in practice, in the process of paying taxes, there are many acts of tax avoidance, which is an action taken by taxpayers in determining the payment of the lowest possible tax burden. This is intended to seek profit or net profit as much as possible. The tax avoidance process is both legal and illegal depending on the country that regulates it. In this case, tax avoidance in Indonesia is a legal action, because there are no laws and regulations governing it. This study aims to determine the urgency of setting tax avoidance in tax regulations in Indonesia. The type of research used is normative juridical with qualitative methods. The results show that the taxation conditions in Indonesia are very easy to commit fraud, such as tax avoidance by taxpayers, especially corporate taxpayers. Therefore, the author recommends that two attempts be made. First, optimizing the implementation of the existing tax system and facilities as well as possible. Second, reconstructing the taxation system by establishing a new law by utilizing the simplification of the formation of legislation. This is done to accelerate the certainty of Indonesian tax law. So it is necessary to form legislation quickly through the existing legislation system.Abstrak:Pajak adalah beban pembayaran yang wajib dibayar oleh seluruh masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, proses pembayaran pajak banyak terjadi tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menentukan pembayaran beban pajak serendah-rendahnya. Hal ini diperuntukan untuk mencari keuntungan atau laba bersih sebanyak-banyaknya. Proses tax avoidance merupakan tindakan legal dan juga illegal tergantung dari suatu negara yang mengatur. Dalam kasus ini tindakan tax avoidance di Indonesia merupakan tindakan legal, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui urgensi pengaturan tax avoidance dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Indonesia sangat mudah untuk dilakukan kecurangan, seperti dilakukannya tindakan tax avoidance dari wajib pajak terutama wajib pajak perusahaan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dilakukannya dua upaya. Pertama,  optimalisasi  pelaksanaan  sistem perpajakan dan  fasilitas  yang  telah  ada dengan sebaik-baiknya.  Kedua, merekonstruksi sistem perpajakan dengan membentuk undang-undang baru dengan pemanfaatan simplifikasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan untuk percepatan kepastian hukum perpajakan Indonesia. Sehingga perlu membentuk peraturan perundang-undangan dengan cepat melalui sistem legislasi yang ada.
Perspektif Siyasah Syar’iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Abdullah, Fuady; Susanti, Tria Ima
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5377

Abstract

Abstract: The government will always be faced with situations and conditions where it must determine attitudes or make policies to overcome all problems in the life of the nation and state. The policies issued often lead to pros and cons, and it is not uncommon for people's rejection to be more visible than their acceptance. This is because the majority of the people are not the main group and the first to get points from the benefits of these policies. Whereas in the perspective of Siyasah Syar'iyyah the legitimacy of government policies is based on the benefit of the community. This research is a library research with descriptive analysis approach of the relevance of the rules of fiqh as a foothold in the Siyasah Syar'iyyah to be used as part of the government's policy-making method. The results of the study show that the fiqh rules are very relevant to use because they place the people as the first and foremost group whose interests must be protected, and more importantly to get the value of benefit.Abstrak: Pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana ia harus menentukan sikap atau membuat kebijakan untuk mengatasi segala problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang penolakan masyarakat lebih terlihat daripada penerimaanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadi kelompok utama dan pertama yang akan mendapatkan poin-poin dari kemaslahatan kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat library research dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam Siyasah Syar’iyyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan.  
Tinjauan Hukum Terkait Keuangan Negara di Lingkup BUMN Persero Serta Penyelesaiannya Terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi Yudiastari, Rike Hevi
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.4631

Abstract

Legal review regarding the status of state finances within the scope of state-owned enterprises and the resolution of the problems of corruption, which uses a type of normative legal research which uses a statutory approach, and legal history, as well as legal politics, that there are research results which find that first , positive laws such as the 1945 Constitution and the package of state finance laws have provided legal certainty regarding the status of state finances within the SOE Persero environment as state finance, which for the sake of creating a governance mechanism and an accountable, transparent, prudent state financial accountability in the end will create prosperity for all people. There is a consequence that all legal arrangements that are different and raise doubts must still refer to the provisions of the 1945 Constitution and the package of laws on state finances. Second, regulation regarding the legal status of finance within the BUMN Persero regarding the problem of state losses in the problem of resolving a criminal act of corruption in which the directors and commissioners of a Persero BUMN can be subject to criminal charges of corruption (besides civil and administrative) if in the management of state finances within the BUMN Persero , the decisions and actions fulfill the elements of the offense regulated in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, without having to prove beforehand whether there are state losses caused by these decisions and actions. This is based on good will to save state finances in order to increase the country's economic growth and the welfare of all the people.Tinjauan hukum terkait status keuangan negara di lingkup BUMN Persero serta penyelesaian terhadap problematika tindak pidana korupsi, yang mana menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum, serta politik hukum, Bahwa terdapat hasil penelitian yang mana menemukan bahwa pertama, hukum positif seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara, yang mana demi menciptakan mekanisme tata kelola dan suatu pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehatihatian, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terdapat suatu Konsekuensi yang mana segala pengaturan hukum yang berbeda dan menimbulkan keraguan harus tetap mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara. Kedua, pengaturan tentang status hukum keuangan di lingkup BUMN Persero terhadap problematika kerugian negara pada masalah penyelesaian suatu tindak pidana korupsi yang mana bahwa direksi dan komisaris BUMN Persero dapat dikenai tuntutan pidana korupsi (selain perdata dan administrasi) jika dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, keputusan dan tindakannya memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada good will untuk menyelamatkan keuangan negara demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh rakyat
Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Susanti, Aprilia Dwi
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.4637

Abstract

Abstract: Local governments carry out governance based on the authority granted by the central government. The authority to manage regional finances is part of the delegation of authority to manage the work of local governments, which is set forth in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). It is the regional obligation to compile an accountability report for the implementation of this APBD, which will be examined by the Supreme Audit Agency (BPK) and reported to the Regional People's Representative Council (DPRD). The formulation of the research problem is first: How is the accountability mechanism for the management of regional revenue and expenditure budgets (APBD) in accordance with the state finance law? Second, what is the consequence if the results of the APBD audit show state/regional financial losses? The method used is normative- investigating and reviewing various laws and regulations related to the judiciary, finance and regional budgets, as well as literature review from various books, academic works, and others. Accountability, the first closing, begins with financial statements from the books of account at the end of the fiscal year, followed by further examination by the BPK. The results of the assessment are then reported to the representative body and follow-up at the DPRD level is carried out in accordance with the authority granted by law. Second, as a trustee of an adult state treasurer, the state treasurer will compensate if the results of the study of the APBD accounting report will result in losses to the state/state finances. Keywords: State/Regional Finance; APBD Accountability; State Losses. Abstrak: Pemerintah daerah melaksanakan dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Kewenangan mengelola keuangan daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenaangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban daerah yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rumusan masalah penelitian adalah pertama, Bagaimana mekanisme pertanggung-jawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut hukum keuangan Negara Kedua, Konsekuensi apa yang diterima apabila hasil pemeriksaan pertanggungjawaban APBD terindikasi menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara/Daerah? Metode yang digunakan adalah yuridis normative, meneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah dan ABPD serta studi pustaka dari berbagai buku, karya ilmiah dan lainnya. Kesimpulan pertama, pertanggungjawaban diawali dengan laporan keuangan yang dibuat bendahara pada akhir tahun masa anggaran, selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan dan tindak lanjut ditingkat DPRD ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- undang. Kedua, Bendahara daerah selaku penerima kuasa pengelola keuangan daerah mengganti kerugian apabila hasil pemeriksaan laporan petanggungjawaban APBD menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah.
Pembaharuan Hukum Islam Nurhuda, Rohmad
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5098

Abstract

Noel J. Coulson identifies four distinct historical manifestations of the rise of Islamic law: first, the incorporation of the siyasa doctrine, which required the codification (grouping of similar laws into legal books) of Islamic law into state statutes. Second, Muslims are not required to follow a particular madhhab; this is what he calls the doctrine of superstition (selection), which determines which schools of thought are most widely accepted. As a third point, "tatbiq doctrine" (law application to new events) alludes to the creation of law before the emergence of new legal events. Fourth, he defines the process of transforming law from traditional to modern forms as "Tajdid doctrine" (reinterpretation).Noel J. Coulson mengidentifikasi empat manifestasi historis yang berbeda dari kebangkitan hukum Islam: pertama, penggabungan doktrin siyasah, yang memerlukan kodifikasi (pengelompokan hukum serupa ke dalam buku hukum) hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Kedua, Muslim tidak diharuskan mengikuti mazhab tertentu; inilah yang dia sebut sebagai doktrin takhayyur (seleksi), yang menentukan aliran pemikiran mana yang paling banyak diterima. Sebagai poin ketiga, "doktrin tathbiq" (penerapan hukum pada peristiwa baru) menyinggung penciptaan hukum sebelum munculnya peristiwa hukum baru. Keempat, ia mendefinisikan proses transformasi hukum dari bentuk tradisional ke bentuk modern sebagai "doktrin Tajdid" (reinterpretasi). 
Analisis Fikih Lingkungan Mengenai Tindak Pidana Dalam Pasal 68 Huruf (A) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Baihaqi, Achmad
El-Dusturie Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v1i2.5113

Abstract

The public interest is very oriented to the benefit and refuses damage to the community, nation and state from environmental damage, especially water which is very important for people's lives. 17 of 2019 which states "every person who intentionally carries out activities that result in damage to water sources and infrastructure and/or water pollution as referred to in Article 25 letters b and d; or carrying out activities that result in the occurrence of Water Destructive Power as referred to in Article 36, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 9 (nine) years and a fine of at least Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs). ) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).According to Islamic law, it can be implemented because according to the author it is very in line with the objectives of Islamic law (Maqosid Al Shari'ah), because it maintains five things in human interests to maintain religion, preserve the soul, maintain offspring, maintain reason, and maintain property. Even the perpetrators can be sentenced to a maximum sentence (imprisonment and fines) if they are really guilty in accordance with the applicable principles of justice.Kepentingan umum berorientasikan pada kemaslahatan dan menolak kerusakan. Contohnya air, dimana ia penting bagi kehidupan masyarakat. Sanksi pidana pasal 68 huruf a UU No. 17 tahun 2019 menyatakan “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ”˜’ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).Menurut Hukum Islam dapat dilaksanakan karena menurut penulis sangat sesuai dengan tujuan Hukum Islam (Maqosid Al Syari’ah), karena menjaga lima hal kepentingan manusia untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta. Bahkan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)