cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022): January" : 7 Documents clear
Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi: Studi Kasus Pada SMP Negeri 1 Lamongan Fariska, Syalsabila Fauziyyah
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.1-12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menggunakan observasi non partisipatif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan mengacu pada penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam tiga mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Selanjutnya, faktor pendukung implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait, partisipasi siswa yang aktif, peraturan atau pedoman yang jelas, media dan metode pembelajaran yang menarik. , ada bimbingan teknis untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, pelaksanaannya sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antara satu guru dengan guru lainnya. Kemudian terkait faktor penghambat dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan yaitu kurangnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang baik, lingkungan sosial dan sosial yang buruk, sehingga membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan menyelaraskan materi anti korupsi dengan materi pelajaran yang diajarkan, pemberitaan di media yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh guru.
Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19 Safira Nur Rizqya
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.13-26

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dengan menaiknya angka kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah disisi lain juga wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus COVID-19 sesuai dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian penelitian ini merupakan studi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari data kepustakaan tentang implementasi kebijakan publik dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini tidak efektif, dan bila dihubungkan dengan hak konstitusional warga negara, efektivitas dari berbagai kebijakan yang terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berkurang karena masyarakat akan merasa tidak dilindungi undang-undang dan hukum. Adapun langkah efektif yang ditemukan antara lain dengan memperjelas informasi yang beredar tentang pandemi maupun tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara dalam kebijakan semasa pandemi COVID-19, dan adanya sinkronisasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan pusat.
Strategi Desa Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program Desa Wisata di Desa Jambu Kabupaten Kediri Nadia Bella Pertiwi
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.27-34

Abstract

Potensi Desa Jambu mulai dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun program desa wisata. Hingga saat ini terdapat 15 destinasi wisata edukasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teori Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Negara, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Manajemen Strategis digunakan peneliti untuk mengamati program wisata Desa Jambu. Hasil penelitian ini menemukan: (1) Strategi membangun desa wisata Jambu adalah membuat perencanaan dengan mengembangkan visi dan misi untuk mewujudkan desa modern dan inovatif. Perwujudan desa inovatif mewujudkan potensi yang ada; mengadakan sosialisasi dan musyawarah desa agar visi dan misi dapat diterima oleh masyarakat; serta mengamati dan mengelola. Selanjutnya, awal pelaksanaan program wisata desa Jambu dengan mengadakan geening satu rumah dan pohon logan, pembinaan bercocok tanam, serta permodalan pelaksanaan program desa wisata. Kemudian hasil kinerja program desa wisata Jambu; (2) Dampak program desa wisata Jambu tidak hanya meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat; (3) Untuk menjaga keberhasilan program desa wisata Jambu, dengan mempertahankan konsep masyarakat lokal misalnya seni gamelan, dan aktif mempromosikan desa wisata Jambu, baik melalui media sosial seperti YouTube dan Instagram desa wisata Jambu atau mengadakan pameran di berbagai kota.
Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional: Studi Kasus Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Ayunda Citra Lestari
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.35-44

Abstract

Fenomena yang terjadi yakni banyak toko modern berdekatan dengan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara aktual dan faktual mengenai Implementasi Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-studi kasus dengan satu variabel yaitu, Implementasi Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Keluahan Pacar Kembang, Kota Surabaya). Dalam Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasr Tradisional Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya), dipengaruhi oleh enam faktor diantaranya, standar/ukuran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor pendukung kebijakan implementasi pemberdayaan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan yakni Koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya dan Pemerataan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kesadaran yang rendah dan pengawasan belum optimal
Pandangan Mahasiswa Aktivis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Mahasiswa Aktivis di Universitas Islam Negeri Sunan ampel Surabaya Akmal Hamdan Rusydi
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.45-53

Abstract

Akmal Hamdan Rusydi, 2021. PANDANGAN MAHASISWA AKTIVIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI (studi kasus Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kata Kunci: Pandangan Mahasiswa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis dalam melihat aksi besar demonstran mahasiswa se-Indonesia khususnya di kota Surabaya berkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). Bagaimana Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 Menurut Aktifis Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, (2) Bagaimana Efektifitas Kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 Menurut Aktifis Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk dapat menjawab pertanyaan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menilai bahwa perubahan ini akan membawa perubahan terhadap independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diawasi oleh badan Eksekutif yang seharusnya menajdii wilayah pengawasannya. Para aktivis juga menilai skeptic akan kinerja KPK paska perubahan kedua UU tersebut.
Kajian Peran Ikatan Keluarga Madura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya di Tengah Pandemi Covid-19 Muhammad Harits Ramadhan; Zaky Ismail
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.54-67

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan: mengenai efek dari adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh pada proses perpolitikan di Indonesia khususnya peran relawan politik saat Pemilihan Umum Kepala Daerah. (1) bagaimana peran relawan  politik dalam upaya  pemenangan pasangan calon pada Pilkada di masa Pandemi Covid-19; (2) mengetahui bagaimana motivasi dari relawan politik Ikatan Keluarga Madura (Ikamra). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan oleh peneliti adalah Relawan Politik oleh Kristin Samah dan Marketing Politik oleh Firmansyah. Hasil yang dapat disampaikan adalah: (1) Peran relawan Ikamra dalam upaya pemenangan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman di pilkada Surabaya 2020 yakni dengan mengandalkan peran dari anggota-anggotanya yang memiliki pengaruh di wilayah tempat tinggal mereka dan membangun komunikasi dengan blater-blater serta tokoh masyarakat sekitar. Kemudian dengan mengajak pendukung calon Walikota Surabaya yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mendukung pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. (2) Ikatan Keluarga Madura merupakan relawan politik yang terbentuk karena adanya kesamaan daerah asal dan kesamaan ideologi dan merupakan relawan kelompok. Serta menginginkan adanya timbal balik berupa jasa yaitu meresmikan Ikatan Keluarga Madura sebagai organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Moh. Ilham Auliyan Putra; Khoirul Yahya
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.68-80

Abstract

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan. Berbagai cara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan di Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dialog interaktif dan audiensi antar kelompok pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik. Hingga tercapai kesepakatan diantara para pemangku kepentingan, dialog berlangsung dengan baik meskipun awalnya harus dialukan dengan cara demonstrasi. Upaya Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menghasilkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan. Surat dari Serikat Pekerja Gresik mengenai pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Perjuangan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik akan terus dilakukan hingga menunggu tanggapan pemerintah atas tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): January Vol. 4 No. 2 (2024): July Vol. 4 No. 1 (2024): January Vol. 3 No. 2 (2023): July Vol. 3 No. 1 (2023): January Vol. 2 No. 2 (2022): July Vol. 2 No. 1 (2022): January Vol. 1 No. 2 (2021): July Vol. 1 No. 1 (2021): January