cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arifatul Uyun
Contact Email
uyunarifatul@gmail.com
Phone
+6282338483950
Journal Mail Official
jurnalalqadlaya@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/EditorialTeam
Location
Kab. lumajang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
ISSN : 28096681     EISSN : 28095936     DOI : https://doi.org/10.55120/qadlaya.v3i1.1554
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang sejak tahun 2021. Artikel disni mencakup studi tekstual dan studi lapangan dengan berbagai perspektif Islam. Hukum Keluarga, Wacana Islam dan Gender, dan Penyusunan Hukum Perdata Islam. Pada awalnya jurnal hanya berfungsi sebagai wadah ilmiah bagi dosen, profesor, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang. Namun, karena perkembangan selanjutnya, jurnal tersebut berinisiatif mengundang para sarjana dan peneliti di luar Institut untuk berkontribusi. Hingga saat ini, dengan prosedur double peer-review yang adil, Al-Qadlaya terus mempublikasikan penelitian dan kajian terkait Hukum Keluarga Islam, Wacana Gender, dan Legal Drafting KUHPerdata Islam dengan berbagai dimensi dan pendekatan. Al-Qadlaya, terbit dua kali setahun, selalu menempatkan Hukum Keluarga Islam, Wacana Gender, dan Hukum Perdata Islam dalam fokus utama penyelidikan akademis dan mengajak setiap pengamatan komprehensif Hukum Keluarga Islam sebagai Islam normatif dan sistem masyarakat Muslim sebagai mereka yang menjalankan agama dengan banyak segi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya" : 8 Documents clear
Status Kewarganegaraan Ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Australia Syifa Agustin
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.1554

Abstract

When getting married, many people marry partners of different nationalities, for example a man with Indonesian citizenship marries a woman with Australian citizenship or vice versa. This is caused by the influence of globalization that is currently occurring. This marriage will certainly cause problems in determining citizenship status if the couple has children, especially if the couple is domiciled in Indonesia. Indonesia firmly does not apply dual citizenship status, in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, except for children under certain conditions or what is called the principle of limited dual citizenship. This research is intended to find answers regarding the citizenship status of children born from mixed marriages between Indonesian citizens and Australian citizens as well as legal protection for children resulting from these mixed marriages. This research uses normative research methods through a conceptual approach. The author uses primary legal materials that are binding and also secondary legal materials as references. The results of this research are the dual citizenship status of children resulting from mixed marriages and their rights to receive preventive legal protection to ensure legal certainty as Indonesian citizens.
Hukum Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Perdata Adelia Nova; Ade Fartini
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.1624

Abstract

Peristiwa hukum yang akan dilalui manusia yang terpenting adalah perkawinan. Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan juga di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata.Ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional yakni dalam suatu permasalahan harus terdapat unsur asing di dalamnya, Hal ini tidak bisa diubah. Jika banyak syarat terpenuhi, yaitu jika melanggar "ketertiban umum" dan jika penggunaan undang-undang asing merupakan penyelundupan hukum, unsur asing tersebut dapat dicoret. Mengenai bentuk dari perjanjian kawin, dengan jelas menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris Kemudian untuk isi prenuptial agreement wajib dituangkan kedalam akta Notaris dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Jika tidak dilakukan pengesahan sesuai yang ditentukan, maka prenuptial agreement tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA Fikri Manaf Mahardhika
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.1640

Abstract

Seperti halnya ikatan perkawinan, perceraian antara pasangan suami istri juga menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum perceraian yang riskan terhadap sengketa adalah harta bersama. Fenomena sengketa memperebutkan harta bersama antara suami istri pasca perceraian menimbulkan keresahan penulis. Penulis tertarik untuk membandingkan konsepsi harta bersama antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, khususnya negara Malaysia bagian Selangor dan Melaka. Pemilihan dua negara ini dikarenakan kedua negara memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu dari segi agama, geografi, iklim dan kemiripan rumpun. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk bagaimana perbandingan konsepsi harta bersama di Indonesia dan negara bagian Malaysia yaitu Selangor dan Melaka. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu mengumpulkan data, membandingkan data yang didapatkan dan memaparkan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan harta bersama di Indonesia menunjukkan bahwa harta di bagi secara seimbang. Sementara di Malaysia menunjukkan bahwa pembagian harta bersama lebih melihat terhadap kontribusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (UU No 24 Tahun 2004) Imaniar Mahmuda; Maisaro
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.1729

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim, banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya seorang istri. Dengan bertambah maraknya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlu dikaji bagaimana hukum memandangnya. Karena itu, dalam artikel ini fokus mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU No 23 Tahun 2004) terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif (UU No 23 Tahun 2004) tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu mengumpulkan data, membandingkan data yang didapatkan dan memaparkan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sebagai tindak tercela dan dilarang dan juga dikategorikan sebagai tindak pidana dan termasuk dalam jarimah qisas-diat, sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan tindak pidana yang pelakunya patut dihukum atau didenda dengan uang.
Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Madzahibul Arba’ah Alfan Mudzakkir, Muhammad Hasan; Khotibul Umam, M. Nur
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.2388

Abstract

This study aims so that community marriages in Kaliboto Village do not misunderstand the prohibition of polygamy as an agreement that is often carried out. And this research was carried out from March to May 2023, taking place in Kaliboto Village, Jatiroto District, Lumajanag Regency. The problem formulation for this research is: 1. Prohibition of polygamy as a marriage agreement in Kaliboto Lor Village, Jatiroto District, Lumajang Regency? 2. Is the prohibition on polygamy as a marriage agreement viewed from a positive legal perspective? 3. The prohibition of polygamy as a marriage agreement viewed from the perspective of madzahibul arba'ah? This research includes the type of field research or qualitative and quantitative. the data in this study were 3 husbands and wives and 1 community leader in Kaliboto Lor Village. data collection techniques used interviews and documentation. data analysis techniques used the KUHAPER book, Compilation of Islamic Law (KHI), and the Book of madzahibul arba'ah with the theory of data reduction, presenting data, and concluding data. The results of this study indicate that: (1) married couples who enter into a marriage agreement in the village of Kaliboto or that solely aim to make the couple sakinah mawaddah warohmah. (2) The positive legal and madzahibul arba'ah perspectives on marriage agreements entered into by married couples in Kaliboto village or contained in Marriage Law No. 1 of 1974 article 29, Government Regulation Number 9 of 1975, compilation of Islamic law and the book of madzahibul arba'ah.
Peran istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā’ah mubādalah di Desa Sukorejo Kecamatan kunir Kabupaten Lumajang Faruq, Afiful; Bayhaki, Imam
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.2389

Abstract

The phenomenon of wives as breadwinners in the family remains a topic of debate among the community, including in Sukorejo Village, Kunir District, Lumajang Regency. In traditional Islamic understanding, the husband is obligated to provide for the family, as stated in QS. An-Nisā’ verse 34. However, social reality shows a shift in roles where many wives also work to earn a living, and in some cases, their income even exceeds that of their husbands. This situation creates various social and psychological dynamics within the household, affecting family harmony and public perceptions of gender roles in family economics. This study aims to analyze the phenomenon of wives as breadwinners in Sukorejo Village and examine it through the perspective of Qirā’ah Mubādalah developed by Faqihuddin Abdul Kodir. The Qirā’ah Mubādalah approach emphasizes reciprocity and partnership between men and women in interpreting religious texts, including in the distribution of economic responsibilities within the family. Thus, the participation of wives in earning a living is not considered a violation of religious roles but rather a form of mutual cooperation and shared responsibility to achieve a harmonious, loving, and merciful (sakinah, mawaddah, wa rahmah) family life. The results of this study show that about 80% of wives in Sukorejo Village actively contribute to supporting the family’s economy due to several factors, such as limited financial conditions, the husband’s illness, or unemployment. From the Qirā’ah Mubādalah perspective, such roles are permissible as long as they are based on mutual agreement, mutual consent, and do not cause imbalance within the household. The values of mubādalah—such as commitment, cooperation, deliberation, and mutual comfort—are found to sustain household harmony despite the shifting of economic roles between husband and wife.
PENYELESAIAN PROBLEMATIKA WALI MAFQUD Hilmi, Muhammad; Misnanto
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.2390

Abstract

Wali mafqud is the guardian of the unknown bride whereabouts so do not know whether it is dead or still alive. As happened in the village of wotgalih, there are women who live wandering since childhood by his parents, until now his whereabouts are unknown his father only the latest news is in Malang. Therefore, it is very It is important to clarify because the marriage guardian can determine whether a marriage is legal or not marriage. The formulation of the problem in this study is: What are the causes the occurrence of the mafqud guardian problem and efforts to solve it at the office Religious Affairs (KUA) Yosowilangun District, Lumajang Regency? What is the positive legal perspective on solving Wali problems Mafqud at the Office of Religious Affairs (KUA) District Yosowilangun Regency Lumajang? Writing this thesis includes the type of field research (empirical juridical), with a case study approach, with interview data collection techniques, observation, and documentation. This research belongs to the type of qualitative research. The data sources used are primary sources including the head of KUA, penghulu and secondary include photos, transcripts of interview guidelines, recordings, through purposive and time sumpling techniques. While the analysis stage data is done by editing, classification, verification, conclusion, and analysis. The validity of the data applied is credibility, dependability, and reliability confirmability. The results of this study are first: the causes of mafqud guardians include: there is a divorce then there is no communication anymore, because both parents married overseas and then left again and left their children, his father migrated after several years lost communication and did not known whereabouts, and raised orphans. The solution carried out by the Office of Religious Affairs (KUA) Yosowilangun against the bride and groom whose guardian is mafqud, that is, ordering the bride and groom to face the village head to explain that his guardian's whereabouts are unknown and witnessed by two people. Then the stamped statement letter along with the other files are given to modin to register marriage to the Affairs Office Yosowilangun Religion. After that, it will be investigated first by the KUA so that there is no manipulation of data related to mafqud guardians. Second: Wali mafqud di explained in the Regulation of the Minister of Religion no. 20 of 2019 article 13 paragraph 5 that the bride and her family go to the village head to request a stamped statement and be witnessed by two witnesses, after it was given to modin to be used as a registration requirement at KUA.
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG TRADISI ONTALAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Ranguagung Kabupaten Lumajang) Sodiq, Badrus; Abdillah, Achmad
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.2391

Abstract

The ontalan tradition is a hereditary tradition carried out by the people of Tunjung village. In this traditional procedure, it is to collect some money by throwing which is done by family, relatives and friends of the bridegroom. Many people in Tunjung Village who carry out this ontalan tradition do not understand the meaning, benefits, and laws of implementing this ontalan tradition. The formulation of the problem in this study is first how the practice of ontalan tradition in Tunjung village, second how to review the mursalah maslahah about ontalan tradition in wedding receptions in tunjung village. This thesis writing includes the type of field research (empirical juridical), with a case study approach, with interview, observation, and documentation data collection techniques. This research is a type of qualitative research (displaying research data word for word, descriptive analysis, interpretive or more dominant in the description of words). The data sources used are primary and secondary sources including photos, transcripts of interview guidelines, recordings, through purposive sumpling and time sumpling techniques. While the stages of data analysis are carried out by editing, classification, verification, conclusion, and analysis. The validity of the data applied is credibility, dependability, and confirmability. Based on these research methods, the results of research and discussion of the aspects of interviews and observations, researchers can understand that : (1). The implementation of the ontalan tradition in Tunjung Village is carried out in 2 ways, first carried out when the marriage proposal is directly and carried out when the proposal is only by the community, especially men in Tunjung Village. In this tradition there is a collection of some money by throwing and writing done by family, relatives, local community, and friends of the bridegroom. (2). The ontalan tradition in Tunjung Village contains positive values that can strengthen relationships / harmony between neighbors and other communities. The ontalan tradition in Tunjung Village is a form of tradition / custom that has been preserved by the ancestors and there is also a symbolic meaning in it. This ontalan tradition is also a necessity for all humans, because this tradition is a good purpose and in accordance with the purpose of shara'.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 01 (2025): Al-Qadlaya Vol. 4 No. 02 (2025): Al-Qadlaya Vol. 4 No. 01 (2024): Al-Qadlaya Vol. 3 No. 02 (2024): Al-Qadlaya Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Qadlaya Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Qadlaya Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Qadlaya Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Qadlaya Desember