cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Koto
Contact Email
ismailkoto@umsu.ac.id
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
inspiringlaw@umsu.ac.id
Editorial Address
Jalan Kap. Mukhtar Basri UMSU
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
INSPIRING LAW JOURNAL
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30251958     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Criminal Law, administrative law, Custom law, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, Constitutional Law, International Law, Agrarian Law, Environmental Law, Private Law, Criminal Procedural Law, Islamic Law, Administrative Law, Commercial Law, and Human Rights Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
CRIMINOLOGICAL STUDY OF A THIRD PERSON'S AGENCY THAT DISTURBS ANOTHER'S MARRIAGE RELATIONSHIP Ginting, Arief Asyari
Inspiring Law Journal Vol 3, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

When viewed from the criminological aspect of the cause of adultery committed by a third party that disrupts the marital relationship of another person, then the background factor that can be found is due to a strained relationship between the husband and wife in their household. This strain ultimately opens up opportunities for the presence of a third person who has the potential to damage the marital relationship of the married couple. The presence of a third person can provide new motivation and warmth from the rift in the household of the married couple, especially if the relationship continues to an intimate relationship with the party who is having an affair. The implementation and application of the law in handling the perpetrators and parties involved in the affair that causes a rift and disrupts the marital relationship of another person, then in the elements of the criminalization, the perpetrators can be charged with articles and legal sanctions as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 284 paragraph (1) perpetrators of adultery who can be threatened with imprisonment if one of the perpetrators of the adultery is already legally married to another person. In Article 411 of the new Criminal Code concerning adultery which carries a penalty of 1 year in prison and a fine of IDR 10 million. This article is an absolute complaint offense, which means it can ensnare someone if there is a complaint from an interested party. In this case, the interested party is a husband or wife who is bound by marriage and/or their parents. However, this article cannot be a reason for just anyone to report or raid or conduct an inspection without such a complaint.
USE OF FAKE VEHICLE NUMBER PLATES REVIEWED FROM A CRIMINOLOGICAL ASPECT Lubis, Anju Mohammad Perwira
Inspiring Law Journal Vol 3, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motor vehicle license plates (TNKB) are official identification issued by the police to legalize the use of vehicles on the highway. However, the practice of using fake vehicle license plates is increasingly widespread, especially in big cities such as Medan. This violation is committed for various reasons, such as avoiding odd-even rules, not paying taxes, or using unofficial vehicles (bodong). Forgery of license plates and supporting documents such as STNK (Vehicle Registration Certificate) often occurs, even sold openly through social media. Although there are laws and regulations governing the use of TNKB, such as Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, as well as the criminal sanctions imposed, this violation continues to occur. This study aims to analyze the use of fake vehicle license plates from a criminological aspect, with a focus on the causal factors, impacts, and efforts to overcome them. Criminology as a science that studies crime and its causes has an important role in understanding this phenomenon and formulating solutions to reduce these illegal practices. Through a criminological approach, this research is expected to contribute to increasing public awareness of the importance of using official TNKB and encourage more effective law enforcement.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN ATAS PETERNAKAN BABI DI KOTA BINJAI Djalil, Felix Novian; Suhaidi, Suhaidi; Affila, Affila; Leviza, Jelly
Inspiring Law Journal Vol 3, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peternakan babi dikota Binjai dapat dipetakan di berberapa Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara namun keberadaanya sangat mengusik warga yang ada di sekitar mengingat dampak dari aktivitas ternak yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri bersifat tertutup dikarenakan dikelola oleh etnis tertentu dalam waktu yang sudah lama dan bertahun tahun dan aktivitas itu memberikan keresahan masyarakat terlebih masalah pencemaran lingkungan dan polusi yang di timbulkan sehingga terjadi Pelanggaran norma Ketentraman dan Ketertiban kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimana Pengaturan tentang izin lingkungan atas peternakan babi di kota Binjai? Bagaimana penegakan hukum izin lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai? Bagaimana Hambatan dan upaya dalam penegakan hukum Izin Lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji Penegakan Hukum Lingkungan Atas Peternakan Babi di Kota Binjai.  Sumber Bahan Hukum dalam penelitian yuridis empiris ini adalah Sumber Data Primer yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat yaitu berupa hasil wawancara dari informan pejabat dan peternak babi di Kota Binjai. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian lapangan (Field research), yaitu wawancara langsung dengan informan. Penelitian ini dilakukan di lokasi usaha peternakan yaitu di Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara dan instansi yang terkait. Dasar hukum Penerbitan izin lingkungan Kota Binjai dikeluarkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin lingkungan, Walikota Binjai Mengeluarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 tahun 2012 tentang Izin Usaha peternakan menetapkan bahwa perusahaan peternakan jenis ternak babi yang wajib memiliki izin usaha peternakan adalah perusahaan peternakan yang memiliki babi indukan sebanyak 25 ekor  atau 125 ekor babi campuran. Masih banyak peternak yang belum memiliki izin, dan tidak diurusnya kembali izin oleh peternak babi di Kota Binjai. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat kepada instansi yang berwenang terhadap usaha ternak babi di Kota Binjai. Ketegasan instansi terkait dalam melakukan penerapan hukum terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan serta kerjasama antar lintas sektoral serta disediakannya anggaran biaya untuk mempermudah kegiatan dalam penertiban terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan. Perlunya dibentuk lembaga yang mengawasi peternak babi di Kota Binjai sehingga dengan adanya tim pengawas maka peternak-peternak babi bisa dibina, diawasi, dan dikendalikan

Page 8 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2, No 2: Juli - Desember Vol 2, No 1: Januari - Juni Vol 1, No 1: Juli - Desember