cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Koto
Contact Email
ismailkoto@umsu.ac.id
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
inspiringlaw@umsu.ac.id
Editorial Address
Jalan Kap. Mukhtar Basri UMSU
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
INSPIRING LAW JOURNAL
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30251958     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Criminal Law, administrative law, Custom law, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, Constitutional Law, International Law, Agrarian Law, Environmental Law, Private Law, Criminal Procedural Law, Islamic Law, Administrative Law, Commercial Law, and Human Rights Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 1   2   3   4   5 
Penerapan Inovasi Teknologi Pada Bidang Pertanian Untuk Memajukan Pangan Di Indonesia Sudarma JA
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah rendahnya produktivitas dalam skala mikro, produksi total secara makro, dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian itu sendiri. Dalam jangka pendek pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, akan tetapi dalam jangka panjang tujuan pembangunan pertanian bertujuan memberikan kesetabilan harga pelaku usaha. Secara umum arah kebijakan pertanian adalah memberikan kepastian berlangsungnya usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Metoda Desk Research. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah. Bahwa Jenis inovasi teknologi pertanian yang berkembang atau diterapkan oleh petani bergantung pada kondisi agrosistem wilayah  setempat.  Terdapat  hubungan  antara  penerapan  atau  adopsi  inovasi  teknologi  pertanian dengan  tingkat  ketahanan  rumah  tangga  petani.  Petani  yang  lebih  intensif  menerapkan  inovasi  teknologi berbasis  sistem  usaha  pertanian  inovatif  memiliki  tingkat  ketahanan  pangan  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan petani yang tidak menerapkan inovasi teknologi berbasis sistem usaha pertanian inovatif
Legal Protection of Consumers in Buying and Selling Dropshipping In The Perspective Of Islamic Law And Laws and Regulation Koto, Ismail
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is a descriptive analysis with a comparative law approach. This type of research is normative juridical. The data sources of this research are revelatory data sources and secondary legal sources. The data collection tool for this research is document study. To analyze the data obtained, qualitative data analysis was used. Based on this research, it is implemented that the concept of a dropshipping trading system both in Islam and the existing laws in Indonesia is not much different, it's just that what distinguishes dropshipping in Islamic law in buying and selling makes an agreement called a contract or an agreement regarding the product that is traded. disagreements with the form of supervision of the regulatory-law which is not only supervised by the government but also supervised by parties who have worked together to oversee dropshipping trading activities
AKIBAT HUKUM BERKURANGNYA KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN OLEH PENGENDALIAN INDUK DALAM PERUSAHAAN HOLDING (STUDI PADA HOLDING BUMN PERKEBUNAN) Supriyadi Sebayang
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan induk perusahaan terhadap PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV dalam struktur Holding BUMN Perkebunan. Dalam rangka mengakselerasikan operasional Holding BUMN Perkebunan, induk perusahaan melakukan pengendalian dengan menerbitkan seperangkat norma kebijakan untuk diberlakukan kepada anak perusahaan. Namun demikian dalam pelaksanaannya selain menerbitkan ketentuan kebijakan, induk perusahaan juga turut terlibat langsung dalam operasional anak perusahaan hingga hal yang paling teknis, sehingga anak perusahaan sebagai separate legal entities yang terpisah dengan pemiliknya (Pemegang Saham) telah kehilangan kemandiriannya terhadap pengurusan operasional anak perusahaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Direksi Anak Perusahaan. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang palig krusial adalah apakah akibat hukumnya terhadap pengendalian induk perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandiriannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Badan Hukum Perusahaan dan Piercing the Corporate Veil.  Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis kedudukan badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan adalah merupakan badan hukum yang mandiri dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun demikian, dalam realitas bisnis tidak dapat disangkal bahwa operasional anak perusahaan sepenuhnya telah tunduk di bawah kendali induk perusahaan holding. Dalam hal ini anak perusahaan telah menjadi alter ego bagi Pemegang Saham (PTPN III). Sehingga menunjuk doktrin piercing the corporate veil, terhadap Pemegang Saham (PTPN III) berpotensi untuk bertanggungjawab hingga harta pribadi (PTPN III) apabila terjadi kerugian pada perseroan dan pihak ketiga
The Authority of the Supervisory Board in Realizing the Principles of Good Corporate Governance Judging from the Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking Asmadi, Erwin
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is a type of normative research that uses secondary data sources and analyzes data with qualitative analysis methods in the form of sentence descriptions that are easily understood by readers. Based on the results of the research that the Sharia Supervisory Board is usually placed at the level of the Board of Commissioners in each bank. This is to ensure the effectiveness of any opinion given by the Sharia Supervisory Board. Therefore, the determination of the members of the Sharia Supervisory Board is usually carried out by the General Meeting of Shareholders (GMS), after the members of the Sharia Supervisory Board have received a recommendation from the National Sharia Council. Whereas the authority of the Sharia Supervisory Board is to ensure and supervise the conformity of bank operational activities to fatwas issued by DSN, to assess sharia aspects of operational guidelines, and products issued by banks. That the role of the Sharia Supervisory Board is very important to carry out the principles of good corporate governance because those who deal with an Islamic bank need guarantees that the bank conducts transactions in accordance with Islamic law
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui customer due diligence dan enhanced due diligence Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Medan) Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina; Detania Sukarja; Rahmat Anshar Hasibuan
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh berbagai Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penjegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan perusahaan- perusahaan yang terlibat melakukan TPPU, salah satu yang menjadi perusahaan penyedia jasa di pasal 17 tersebut ialah koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, bagaimanakah pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimanakah implementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau pendekatan yuridis, materi pada tesis ini diambil dari data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil analisis dan penelitian dalam tesis ini adalah ntuk menganalisis dan mengetahui segala pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, menganilisis pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, agar diketahui serta menganalisis mengenai implementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence di koperasi simpan pinjam. Pengaturan Pencegahan TPPU Melalui KSP melalui Pasal 18 UU PPTPPU, Pasal 13 POJK No 12/POJK.01/2017, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai diatur dalam Pasal 8 PerMenKop dan UKM, Pertanggungjawaban KSP yang terlibat dalam TPPU akan diberikan sanksi administratif, pemidanaan yang dapat digunakan kepada korperasi yaitu dengan pidana pokok dan pidana tambahan, mmplementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence di KSP sudah diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam dengan mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjamam maupun penyimpanan uang
Criminology Review of the Crime of Child Trafficking for the Purpose of Prostitution Simatupang, Rajarif Syah akbar
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the study, it was stated that the causes of the crime of trafficking in children for the purpose of prostitution were poverty (economic) factors and non-existent or inadequate employment opportunities. Legal protection for child victims of child trafficking for the purpose of prostitution can be done in various ways, including through rehabilitation efforts, efforts to protect from identity reporting through mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees, receiving assistance or advocacy during the case process and afterward. as well as providing accessibility to obtain information on case developments. Factors affecting the legal protection of child victims of the crime of trafficking in children for the purpose of prostitution are in terms of legislation due to the weakness factor of the law itself in ensnaring perpetrators of criminal acts of trafficking in children and the threat of punishment is still relatively light. Another thing is also because there is no law that specifically regulates the problem of child trafficking, the indifference of the people themselves who tend to be ignorant in seeing the phenomenon of child trafficking, in addition there are also a small number of people who turn out to legalize their children to become prostitutes in order to help the family economy
Similarities in the Position of Commercial Banks and Rural Banks Regarding the Purchase of Collateral by Bad Debtors (Study of Constitutional Court Decision No:102/PUU-XVIII/2020) Nicholas Sutrisman; Minggu Saragih; Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banks operating in Indonesia according to the Banking Law are Commercial Banks and Rural Banks. One of the business similarities between commercial banks and people's credit banks is providing credit. Something related to granting credit is the existence of collateral from the debtor's assets. If the debtor fails to carry out his obligations, the way to handle this problem is that commercial banks can purchase part or all of the debtor's collateral, while Rural Banks cannot. The different treatment or inequality before the law experienced by Rural Banks and Commercial Banks based on the provisions of Article 12 A of Law Number 10 of 1998 concerning Banking makes Rural Banks submit a Judicial Review to the Constitutional Court through constitutional case No: 102/PUU-XVIII/2020. Until the Constitutional Court granted the request for a judicial review of Article 12 A of Law No. 10 of 1998. After the Constitutional Court's decision, Rural Banks have an equal position with Commercial Banks in terms of being able to purchase part or all of debtors' collateral. The AYDA mechanism can be fully followed by BPRs as a solution to dealing with the problem of bad credit risk from debtor customers. In other words, the Constitutional Court's decision has benefits for the banking business sector in terms of handling the risk of debtors' bad credit which is a problem in banking businesses which often closes businesses
The Position of Heirs Who Re-Converted to Islam After the Heir Died Arifin, Muhammad
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to Islamic law there are people who are entitled to receive inherited property under certain conditions, but there are also people who actually have the right to receive inheritance, but are hindered from obtaining inherited property due to certain factors as well. One of the factors that prevents a person from obtaining inheritance is the religious difference between the heir and the heir. It becomes a problem when there are heirs of different religions who demand to get inherited property because they have converted to Islam again and consider themselves still entitled to inherited property. Based on the results of the study, it was found that the position of heirs who converted to Islam returned after the sipewaris died and before the division of inheritance, still did not get inherited property. This is because what is a hindrance is that religious differences are taken into account when the heir dies, because the division of inheritance begins when the heir dies.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN 111/PID.SUS/2017/PN SANGGAU) Brian Christian Telaumbanua; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza; Marlina Marlina
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I  mempunyai permasalahan tentang legalitas penggunaan dalam bidang medis. Narkotika ini sering mendapat hambatan oleh regulasi, kebijakan negara, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan peredaran. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional dan internasional dalam penggunaan  ganja medis untuk pelayanan kesehatan.  Tujuan kebijakan hukum narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk kesehatan dan analisa hukum terhadap seorang pegawai negeri dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sanggau.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan ganja di bidang medis tidak memiliki persamaan yang pasti akibat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang penggunaan ganja di bidang kesehatan akan tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberi ruang dengan rekomendasi dan pengawasan dan mengakibatkan tidak diberikan nya izin penggunaan ganja dalam putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN. Sanggau. Kebijakan hukum internasional dalam Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961memberi peluang bagi terciptanya penggunaan ganja dibidang medis dengan penelitian yang jelas
Criminal Law Protection against Female Workers for Victims of Sexual Violence Hanifah, Ida
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research uses the literature research method or library research method, which uses a normative legal research approach or doctrinal legal research, where the law is conceptualized as what is written by law in books with legal systematics in laws and regulations or written laws. The data sources used in this study are primary data, as well as secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses descriptive analytics, namely research that describes the state of the object or its events without the intention to draw generally accepted conclusions. Based on the analysis of the data carried out, it can be concluded that if harassment abuse has attacked the honor and good name of a worker, the Criminal Code has provided protection against women's vulnerability to the threat of physical and sexual violence that they must face, for sexual violence against female workers, each perpetrator will be sentenced to imprisonment or pay a fine, criminal threats for sexual violence must have severe sanctions or suffering inflicted on a person guilty of committing an act prohibited by criminal law. The Criminal Code as a whole has regulated the types of violence, be it rape and other sexual assaults (articles 285-291). If the perpetrator of sexual violence is a worker, then the protection has been stated in section 158 paragraph 1 of the Manpower Law

Page 1 of 8 | Total Record : 73

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2, No 2: Juli - Desember Vol 2, No 1: Januari - Juni Vol 1, No 1: Juli - Desember