Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Corporate Social Responsibility Perspektif Perda Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 dalam Tinjauan Mashlahah ]]>
<![CDATA[Muhammad Angga Ibadillah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.2352
<![CDATA[Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sosial yang dapat membantu menunjang kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini erat kaitannya dengan corporate social responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar. Meskipun demikian, terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan amanat Undang-Undang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi CSR di Toko Basmalah Sidogiri perspektif Perda Pasuruan Nomor 14 Tahun 2005 dari segi mashlahah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris sosiologis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Toko Basmalah Sidogiri telah mengimplementasikan CSR sesuai Perda Pasuruan Nomor 14 Tahun 2005. Hal ini dibuktikan dengan presentase keberhasilan 90% dalam menjalankan program sosial berupa peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli kemanusiaan, dan peduli ekonomi. Dari segi mashlahah, CSR yang diimplementasikan Toko Basmalah Sidogiri dikategorikan sebagai kebutuhan dharuri pada negara dan masyarakat. Adapun program sosial yang dilakukan Toko Basmalah Sidogiri termasuk dalam mashlahahhajj dan mashlahahtahsiniyah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Kuli Bangunan yang Terikat Kerja Berdasarkan Perjanjian Lisan Perspektif Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Meggamillanda Ihclasul Ummah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.2424
<![CDATA[Lemahnya kekuatan perjanjian lisan dalam lingkup pekerja kuli bangunan menjadi suatu pertimbangan yang harus diperhatikan, karena menyangkut beberapa hak-hak yang seharusnya pekerja dapatkan, serta tingginya risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 merupakan suatu bentuk dari perwujudan perlindungan hukum preventif dari pemerintah. Namun dalam pelaksanannya, tindakan perlindungan hukum yang ada dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa aspek yang belum semuanya dilaksanakan oleh perusahaan CV. Mutiara Indonusa, dikarenakan ada beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kuli bangunan yang terikat kerja berdasarkan perjanjian lisan di CV. Mutiara Indonusa belum terlaksana sepenuhnya oleh perusahaan, sehingga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak perusahaan dan pekerja kuli bangunan. Perjanjian lisan diperbolehkan apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi sehingga terjadi keseimbangan. Jika ditinjau dari hukum Islam, perlindungan hukum kuli bangunan telah memenuhi semua aspek. Oleh karenanya, perlu diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja yang sesuai syariah Islam.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah ]]>
<![CDATA[Khurnita Diyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.2433
<![CDATA[Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Maslahah Pakisaji adalah pembiayaan murabahah. Dalam praktik pembiayan tidak semua pembiayaan yang sudah diberikan oleh BMT dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah yang dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara tepat dan benar. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud adalah kredit macet. Dalam penelitian ini dibahas tentang upaya hukum BMT Maslahah Pakisaji dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah serta faktor yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini empiris, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknis pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini dalam pengolahan dan analisis data melewati beberapa tahapan: Editing, Classfying, Analyzing, Verifikasi, dan Concluding. Hasil dalam penelitian ini ialah upaya hukum yang dilakukan BMT Maslahah Pakisaji dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yaitu melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Faktor yang menyebakan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah adalah pandemi covid-19, yang menyebabkan nasabah terkena PHK dari pekerjaanya dan usahanya sepi, dan adanya faktor lain karena perceraian.]]>
<![CDATA[Konsep Penetapan Harga Lelang Terhadap Objek Jaminan Pembiayaan Bermasalah ]]>
<![CDATA[Hikmatul Ifah]]>;
<![CDATA[Suud Fuadi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3807
<![CDATA[Lelang merupakan kegiatan jual beli di khalayak umum, yang mana penjual melakukan penawaran terhadap barang kemudian para pembeli atau konsumen saling tawar-menawarkan harga. Dalam praktik lelang, lelang tidak diumumkan kepada khayak umum, sehingga berdampak banyak peserta lelang/peminat yang menawar dibawah harga wajar. Dengan demikian konsep bagaimanakah yang digunakan di Pegadaian Syariah cabang Landungsari dalam penetapan harga lelang objek jaminan menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, termasuk penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara dokumentasi dan wawancara kepada Pimpinan dan Pegawai Pegadaian syariah cabang Landungsari. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pihak pegadaian Syariah cabang Landungsari dalam penetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah cabang Landungsari telah memenuhi peraturan hukum yang ada dikarenakan Pegadaian Syariah merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 dan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu sejalan dengan mekanismenya, dengan melakukan pemeriksaan harga barang jaminan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat. Akan tetapi dalam praktiknya sudah sesuai dengan regulasi POJK yang mengatur tentang usaha Pergadaian, namun tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai kekurangannya menjadi kewajiban Rahin karena pihak Pegadaian Syariah cabang Landungsari tidak meminta kekurangan tersebut kepada nasabah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Promo Produk Makanan Yang Mendekati Kedaluwarsa ]]>
<![CDATA[Ighfirly Hariroh Annaziyah]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3812
<![CDATA[Berdasarkan observasi peneliti, terdapat promo bundling dengan produk makanan yang mendekati waktu kedaluwarsa ditemukan pada toko swalayan sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun ketika menawarkan promo tersebut pelaku usaha tidak menyebutkan bahwa produk yang dijual dengan promo bundling karena mendekati kedaluwarsa. Perilaku pelaku usaha yang tidak jujur ini dapat membahayakan konsumennya dan dirinya sendiri. Penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Jika ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha telah menyalahi beberapa pasal. Sehingga pelaku usaha dapat diperkarakan oleh konsumen jika terbukti merugikan konsumen dengan pasal 62 UUPK. Sedangkan jika ditinjau menggunakan fiqih muamalah, jual beli dengan promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa dinilai tidak sah. Karena keadaan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa merupakan keadaan yang samar dan dapat mendatangkan kemudharatan bagi konsumen. Disamping jual beli dalam penelitian ini, juga terdapat khiyar, khiyar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan khiyar majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa tidak diperbolehkan. Maka promo produk dengan menggunakan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa sebaiknya tidak dilakukan dan produk makanan yang mendekati kedaluwarsa sebainya ditarik dari pasaran.]]>
<![CDATA[Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia ]]>
<![CDATA[Atika Rahmatur Rizki]]>;
<![CDATA[Dwi Hidayatul Firdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3816
<![CDATA[Prinsip-prinsip ekonomi Islam salah satunya menawarkan akad murabahah yang merupakan alternatif untuk menghindari transaksi dengan sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah dan kesesuaiannya pada prinsip syariah dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro iB yang ditetapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau penelitian sosio-legal (socio-legal research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan terutama UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal hukum yang berhubungan dengan murabahah. Data diolah melalui data collection, data reduction, data display, dan conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro menyalurkan pembiayaan pembiayaan KUR mikro iB dengan menerapkan akad murabahah. Penerapannya melalui tahapan: pengajuan; menyerahan berkas foto KTP dan KK, serta NPWP (apabila telah melampaui sejumlah Rp. 50.000.000,-); proses BI Checking; proses survei; pengurusan surat keterangan usaha (SKU atau SIUP); pengerjaan berkas calon nasabah di sistem BSI; ACC; dan pencairan. Selanjutya pengawasan kesesuaian penggunaan dana dengan pengadaan akad perjanjian. Penggunaan akad murabahah bil wakalah yang dijadikan satu, sesuai dengan prinsip syariah karena sesuai dengan kewengan ashliyah dan niyabiyyah, sehingga memenuhi kaidah fikih.]]>
<![CDATA[Potret Foto Idol Sebagai Cast Dalam Alternate Universe Di Media Sosial Twitter Perspertif Undang-Undang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 ]]>
<![CDATA[Siti Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Dwi Hidayatul Firdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3847
<![CDATA[Alternate Universe atau AU merupakan novel elektronik yang dipublikasikan melalui media sosial twitter. Di dalam setiap AU, selalu terdapat potret foto yang dijadikan face claim sebagai cast atau pemeran dari cerita AU tersebut. Potret foto yang dijadikan cast merupakan potret foto dari Idol K-pop atau artis yang digunakan tanpa adanya izin resmi antara Penulis dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggunaan potret foto ini tentu saja membawa berbagai dampak bagi Pencipta potret tesebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan potret foto idol tidak berizin sebagai cast dalam AU di media sosial twitter berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan potret foto idol k-pop sebagai cast di dalam sebuah AU tanpa adanya izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta merupakan hal yang dilarang karena telah melanggar hak moral milik Pencipta dan akan melanggar hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta apabila dijadikan sebagai “bahan” promosi dari novel adaptasi AU. Hal ini juga berlaku apabila dianalisis menggunakan Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI. Penggunaan potret foto idol k-pop sebagai cast di dalam sebuah AU tanpa adanya izin berdasarkan Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI merupakan perbuatan zalim dan hukumnya adalah haram.]]>
<![CDATA[Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari’ah ]]>
<![CDATA[Mishbahul Munir]]>;
<![CDATA[Musataklima Musataklima]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3875
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum atas kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah dan untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan maqasid asy-syari’ah terhadap sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka dengan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik yang akan diidentifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini, Pertama, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruc dan Jan Michiel Otto) terkait kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah sesuai dengan konsep dari kedua tokoh di atas dan juga telah memenuhi asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Kedua, bahwa pemberlakuan Sertifikat Elektronik apabila dilihat dari perspektif maqasid asy-syari’ah, merupakan sebuah ijtihad dari kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan kemaslahatan dibidang pelayanan pertanahan dan jika ditinjau dari segi maslahahnya maka, kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan konsep maqasid asy-syari’ah yaitu salah satunya penjagaan terhadap harta, dimana yang dimaksud dalam konteks ini adalah tanah.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Perusahaan Yang Memiliki Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Risalatul Ibadiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3994
<![CDATA[Di Indonesia terdapat sebanyak 28,08 Juta penyandang disabilitas. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 191.514 jiwa, Jawa Timur menempati urutan kedua dengan jumlah terbanyak setelah Jawa Barat sebanyak 22.349 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas ini maka perlu adanya perhatian khusus untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Stigma disabilitas yang beredar dimasyarakat membuat sempitnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang sumber data diperoleh langsung dari informan dan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengenai aturan untuk memperkerjakan 1% dan 2% penyandang disabilitas belum optimal untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas dengan cara memberikan pendampingan dan juga pengawasan terhadap perusahaan serta adanya hambatan dalam memenuhinya, yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum dimiliki semua perusahaan sehingga banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan kurangnya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqih Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby) ]]>
<![CDATA[Dhia Ulya Salsabila]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i3.5647
<![CDATA[Pada kasus wanprestasi debitur dalam konteks piutang, proses penyelesaian kredit macet dapat dilakukan di berbagai cara salah satunya dengan pengalihan piutang (cessie). Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby adalah permohonan untuk membatalkan perjanjian pengalihan piutang (cessie), karena Pembanding merasa dirugikan atas pengalihan piutang tersebut yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Fokus dalam artikel ini adalah untuk menjabarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara a quo dan menelaah pengalihan piutang (cessie) perspektif fiqih muamalah maliyah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby sebagai bahan hukum yang digunakan. Putusan ini dianalisis secara deksriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum/interpretasi untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengalihan piutang (cessie) terhadap kasus a quo tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan murabahah sebagaimana yang termaktub di dalam KUHPerdata. Dalam rangka penyelesaian kasus ini, maka yang digunakan adalah dengan menggunakan suatu peraturan yang lebih khusus yaitu perjanjian kredit. (2) Hiwalah al-muqayyadah dibolehkan menurut ulama Syafi’iyyah yang juga merupakan hiwalah haqq. Hiwalah haqq diperbolehkan pada akad yang dihibahkan kepada selain al-madiin (pihak yang berutang) dengan terpenuhinya syarat-syarat hibah.]]>
