Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Warta Pengabdian KABILAH : Journal of Social Community Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Al-Balad: Journal of Constitutional Law Kafa’ah: Journal of Gender Studies In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Journal of Islamic Business Law Ulil Albab
Suwandi Suwandi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Perempuan Mandiri Pangan: Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Mergosono Malang Melalui Tanaman Hidroponik Irham Bashori Hasba; Suwandi Suwandi; Akhmad Mukhlis
Warta Pengabdian Vol 14 No 1 (2020): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v14i1.14220

Abstract

Tujuan dari pengabdian berbasis riset ini adalah membangun relasi kemandirian, khususnya bidang pangan bagi keluarga yang dimotori oleh perempuan/ibu rumah tangga di Kelurahan Mergosono. Sejatinya kegiatan pemberdayaan ini menjadi motivasi bagi para perempuan/ibu rumah tangga untuk mampu mengeksplorasi lahan pekarangan rumah dalam ikatan komunitas masyarakat yang mampu memanfaatkannya dengan lebih produktif sebagai alat lumbung pangan masyarakat menuju daulat pangan. Setelah itu, membentuk komunitas masyarakat yang bergerak bersama dalam bentuk bank pangan dan mampu menciptakan kampung tematik pangan organik yang tentu pada akhirnya akan membawa manfaat ekonomis, kesehatan lingkungan dan kebersamaan yang kuat dan mengakar bagi masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kelurahan Mergosono Kota Malang. Pengabdian berbasis riset dengan mengusung isu perempuan mandiri pangan ini menggunakan Partisipatory Action Research (PAR) sebagai paradigma sekaligus metode. Subjek penelitian terdiri dari stakeholders, 14 anggota tim peneliti, dan 76 anggota kelompok pengajian “istiqomah” di lingkungan RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6 di lingkungan Kelurahan Mergosono. Data penelitian diperoleh dengan teknik observasi, pemetaan social, dokumentasi dan pelibatan responden secara partisipatoris atas problem mereka sendiri. Hasil pengabdian berbasis penelitian ini adalah (1) Perencanaan partisipatoris terdiri dari identifikasi kebutuhan dusun dan penyiapan tim pengelola program dusun. (2) Pelaksanaan proses pemberdayaan melalui pelatihan dimulai dengan menyiapkan tim tenaga kerja, melakukan studi banding ke graha ponik pakisaji, melakukan pelatihan hidroponik, membentuk kelompok usaha, produksi, branding dan pemasaran produk (3) Indikator keberhasilan pelatihan diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dampingan, berkurangnya pengeluaran belanja pangan setiap rumah tangga karena memanfaatkan sumber daya yang telah dibuat serta diperolehnya pendapatan hasil usaha penjualan produk. (4) Keberlanjutan program pemberdayaan perempuan ditunjukkan dengan masyarakat mulai sadar dan akan mengembangkan hidroponik untuk menjadi kampung tematik, adanya pembuatan sistem panen melalui manajerial pemasaran dan branding produk secara sistematis dan terorganisir serta dirancangnya hidroponik tanpa listrik yang akan disalurkan di setiap rumah dampingan.
Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender Abd. Rouf; Mufidah Cholil; Suwandi Suwandi
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2021): April 2021
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v12i2.1523

Abstract

This study intends to review whether the right to choose a spouse for the guardian of marriage is still relevant to be applied in this era. This research is a field study that uses a social approach through the process of observation, interview, and document study. The populations and samples that have been obtained are then analyzed using deductive and inductive methods. The results of this study are the right of ijbar (the right to choose a partner for marriage guardians) is no longer relevant to be applied, this is because in Indonesia there is already a marriage law in which there is a clause that marriage must be carried out based on the approval of the two prospective brides, while on the other hand the unilateral coercion is very contrary to the concept of gender equality and justice and is a form of accumulation of gender discrimination. Forced marriage is heavily fraught with marginalization, subordination, stereotypes, violence and will increase the potential for the workload
ANALISIS KRITIS TERHADAP ITSBAT NIKAH OLEH PEMOHON NON MUSLIM BERDASARKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN Mevrianta Lisma; Fadilsj Fadilsj; Suwandi Suwandi; Abdul Rouf
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 7 No. 1 (2022): Juni
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pengadilan Agama hanya bisa memutuskan permohonan itsbat nikah, apabila dilakukan dan dicatatkan secara agama Islam. Yang menjadi Latar belakang permasalahan penelitian ini berawal dari sebuah Putusan yang penulis temukan bahwa Pemohon dengan suaminya dahulunya telah melaksanakan perkawinan secara Islam, namun seiring berjalannya waktu pemohon sekarang pindah agama. Kemudian bahwasanya pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara siri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, sehingga pemohon dengan suami pemohon perlu mengistbatkan pernikahannya karena status hukum perkawinan pemohon dengan suami pemohon belum jelas dan untuk mengurus akta kematian dan mencatatkan perkawinan pemohon dengan suaminya. Penelitian memfokuskan pada dua pembahasan yaitu, Pertama untuk mengetahui bagaimana permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman. Kedua, mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara penetapan permohonan istbat nikah oleh pemohon non muslim perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian ini Merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum yang dikumpulkan berupa data primer yakni dokumen putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan istbat nikah pemohon non muslim dalam putusan nomor 0998/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Data sekunder yakni perundang-undangan, buku teori keadilan John Rawls yang berjudul dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara. Pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan berbagai dokumentasi baik itu berupa buku, majalah, dokumen dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan (1) bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2021/Pa.Mlg, tidak dapat memenuhi ketentuan asas personalitas keislaman, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Kristen, bidang yang diperiksa adalah perkawinan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah. Meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi non muslim, maka yang bersangkutan tidak terikat dengan agama Islam, sehingga seharusnya permohonan pengesahan nikahnya harus ditujukan ke pengadilan negeri. (2) dalam perkara putusan Pengadilan Agama Kota Malang jelas meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah sekarang telah berpindah agama menjadi non muslim, akan tetapi dahulunya menikah secara Islam, sehingga tidak bisa dianggap setara dengan status pemohon sekarang akan tetapi jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara. Didalam perkara permohonan itsbat nikah pemohon non muslim secara hukum tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak. Kata Kunci : Istbat Nikah, Asas Personalitas Keislaman, Teori keadilan John Rawls
Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad MIftahul Huda; Suwandi Suwandi; Aunur Rofiq
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v11i1.2591

Abstract

Abstract: In Indonesia, cases of human rights violations have occurred since the reign of the Old Order, the New Order, and even the current reform era. In the case of human rights violations in Indonesia, there are several cases of gross human rights violations that have not been resolved until now. Here, one of the cases of gross human rights violations that has not been resolved until now and the author wants to raise is the case of Paniai Papua's human rights. The focus of this paper is related to the implementation of the state in the responsibility of protecting, respecting, and fulfilling human rights in the case of Paniai human rights violations from the perspective of the theory of legal effectiveness. The research method used in this study is a juridical-normative approach, which examines the law from the historical and formal legal aspects. This study uses library data, while the data source is secondary data, namely data obtained through library materials by collecting from various reading sources related to the problem being studied. The research in this paper is a qualitative descriptive analysis. The result of this paper is the state as the holder of the highest sovereignty in implementing the responsibility for respecting, protecting, fulfilling human rights by establishing laws and regulations related to human rights and the Human Rights Court or the Human Rights Court. The implementation of the state's responsibility in respecting, protecting, and fulfilling cases of gross human rights violations in Paniai with the existence of laws and regulations on human rights and the human rights court so far has not been said to be effective because the case has not been resolved until now by looking at the factors that can be used as a measure. the effectiveness or not of such a law.Abstrak: Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM sudah terjadi dari masa pemerintahan orde lama, orde baru, bahkan sampai masa reformasi kini. Dalam kasus pelanggaran HAM tersebut di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang sampai kini belum terselesaikan. Di sini salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai kini dan penulis ingin angkat adalah kasus HAM Paniai Papua. Fokus tulisan ini adalah terkait implemantasi negara dalam tanggung jawab perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dalam kasus pelanggaran HAM Paniai perspektif teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji hukum dari aspek sejarah dan legal formal. Penelitian ini menggunakan data perpustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan terkait masalah yang sedang dipelajari. Penelitian dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari tulisan ini negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam implementasikan tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM dengan cara pembentukan peraturan undang-undang yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM. Pengimplementasi tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi kasus pelanggaran HAM berat di Paniai dengan adanya peraturan undang-undang tentang HAM dan pengadilan HAM sampai ini belum bisa dikatan efektif karena belum terselesaikannya kasus tersebut hingga kini dengan melihat faktor-faktor yang dapat dijadikan ukuran efektivitas atau tidaknya suatu hukum tersebut.
POTRET PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMINANGAN NEMU ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro) Syahid Ahmad Faishol; Mufidah C. H.; Suwandi Suwandi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i1.4878

Abstract

This research describes women in the tradition of proposing to find a child in the Mergomulyo community. This tradition is believed to be able to perpetuate domestic relations. On the one hand, this tradition is considered to be detrimental to women because of the anomaly of norms in its implementation. The research focus is on the position of women in the tradition of finding children from a feminist perspective. And the existence of women in the tradition of finding children from the perspective of Peter Burger's social construction. this type of empirical research using descriptive qualitative approach, data obtained by observation and semi-structured interviews with perpetrators of finding children. The results of this study show that the position of women's sexuality is entangled in established patriarchal cultural values. Male dominance is very thick. Women are sexually marginalized and do not have a role and decision in enjoying their reproductive rights because of the hegemony of men in the name of tradition. This phenomenon tarsus is maintained because it has been massively constructed. Marked by the moment of externalizing oneself with the socio-cultural world, it is marked by an adjustment to the values in the tradition which are conditions for patriarchal culture. moment of objectivation, institutionalization and habitualization in this traditional process played by male agents. Moment of Internalization, which is self-identification in the sociocultural world, women assess the social reality of the tradition to be a subjective and true reality. This shows that women's actions, roles and abilities in making objective decisions have blurred over the dominance of patriarchal cultural values.
KEDUDUKAN JAMINAN ANTARA UTANG-PIUTANG DAN RAHN Suwandi Suwandi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i2.3855

Abstract

The existence of a guarantee is a legal issue that needs to be explained in the problems of pawn. That was due to the shifting paradigm in the problem of pawn in terms of Islamic jurisprudence and economics are all boils down of debts.Position of assurance in debts should not exist. It is held when the element of trust doesn't exist. The position of guarantee on pawn must be existed and implemented before the contract of debts. The absence of collateral, debts not possibly be implemented.
HAK ASASI MANUSIA DAN STATEMENT KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR’AN: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256 Galuh Retno Setyo Wardani; Khoirul Hidayah; Suwandi Suwandi
QOF Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Keiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.045 KB) | DOI: 10.30762/qof.v5i1.3582

Abstract

Human right is a concept that is upheld in Islam. His spirit is contained in the Qur'an, one of which discusses religious freedom. This paper was written to answer the question of how is the concept of religious freedom in the interpretation of the Qur'an? This study used maudhu'i method with a linguistic approach. From this search, it was found that the basis of the concept of human rights to guarantee religious freedom is in QS. Al-Baqarah (2): 256. The law that was born from this verse is valid forever. There is no compulsion for other than Muslims to embrace Islam, because the truth is something that should not be forced, even if there are people who do not believe in the truth in Islam, it still will not change the fact that Islam is the true religion. Humans are given the capacity to think and choose with the gift of reason, it is appropriate for humans to determine their own path and be responsible for the consequences of that choice.
IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎʻAH IBN ‘ÂSYÛR) Nano Romadlon Auliya Akbar; Suwandi Suwandi; Fakhruddin Fakhruddin
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.16578

Abstract

Penelitian normatif ini hadir untuk menganalisis implikasi pembuatan perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan dengan menggunakan perspektif maqâshid al-syarîʻah Ibn ‘Âsyûr. Hadirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, merombak klausul yang bekaitan dengan masa pembuatan perjanjian perkawinan. Maka, perjanjian perkawinan yang awalnya hanya boleh disusun saat qabl al-nikah atau ketika prosesi perkawinan sedang berlangsung, dengan hadirnya putusan MK tersebut boleh dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini merupakan library reseach, dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian ini mengunakan deskriptif analitis, dengan bersumber pada putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015.Implikasi dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah memberikan perlindungan hukum lebih, misal perlindungan pada hak milik atau hak guna bangunan, dan pada akhirnya calon atau pasangan suami-isteri akan semakin fokus terhadap maqashid al-nikah yaitu mewujudkan keluarga yang penuh ketentraman,kedamaian dan diliputi cinta-kasih sesama pasangan
FENOMENA PERJANJIAN PERKAWINAN SUKU DAYAK (ANALISA ADAT DAN KEADILAN GENDER DALAM ISLAM) Imam Syafi'i; Mufidah CH; Suwandi Suwandi
Kafa`ah: Journal of Gender Studies Vol 12, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/jk.v12i1.488

Abstract

The marriage agreement is a tradition or custom of the ancestral Dayak tribe in marriage which until now has been maintained and preserved. If one of the parties has behavior that can damage household harmony and violates the agreement, the agreed sanctions will be imposed. With this marriage agreement, it will become a buffer for domestic life, especially to act arbitrarily for men. The urgency of a tradition and how the context of this marriage agreement as gender justice in husband-wife relations is interesting to study. This study focuses on analyzing the customary marriage agreement of the Dayak tribe from the perspective of Asy-Syāțibi. Furthermore, this customary agreement is reviewed on the concept of gender justice through the Qirā’ah Mubādalah approach. The data collected is qualitative with the type of library research. Viewed from the perspective of ash-Syatibi customs, the customary marriage agreement is included in al-’Aw āid al-Jāriyah baina an-nās, namely the habits that apply in the community that gets legitimacy from the syāri’ as long as it is not out of the teachings of Islam, namely the creation of benefit. In terms of gender justice, marriage agreements can accommodate the equality of rights and obligations of husband and wife, especially women's rights which are often negated by the arbitrariness of men in controlling them. All actions that can make the household far from happiness, extinguish the feeling of love and affection can be avoided by the existence of an agreement.
Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Aparatur Keamanan terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat Zarwaki Zarwaki; Suwandi Suwandi; Aunur Rofiq
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.17 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7302

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau genderPada tulisan artikel ini, penulis menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat dari beberapa pemaparan yang telah penulis utarakan di atas penulis ingin fokuskan kajian pada tanggung jawab dan aparatur keamanan dalam memahami hak warga perspektif teori kedaulatan rakyat. Yang mana Teori Kedaulatan Rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Co-Authors Abd. Rouf Abdul Rouf Akhmad Mukhlis Aunur Rofiq Desy Zuroida Zulfa Fadil SJ Fakhruddin Fakhruddin Galuh Retno Setyo Wardani Ighfirly Hariroh Annaziyah Imam Syafi'i Irham Bashori Hasba Khoirul Hidayah Luh Sari Parinduri Mevrianta Lisma Mufidah C. H. Mufidah Ch Mufidah Cholil Muhamad Ilham Azizul Haq Muhammad Fashihuddin Muhammad MIftahul Huda Muhammad Syihabuddin Nano Romadlon Auliya Akbar Nilna Addiniyah Afisah Nur Lailatul Fauziyah Nuril Ika Fajriyah Syahid Ahmad Faishol Zarwaki Zarwaki