cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jufryanto Puluhulawa
Contact Email
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id
Phone
+6281343878760
Journal Mail Official
jurnallegalitas@ung.ac.id
Editorial Address
Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : 19795955     EISSN : 27466094     DOI : 10.33756
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah peer review journal yang dikhususkan untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Hukum baik penelitian mandiri maupun penelitian yang berkolaborasi dengan dosen, terbit setiap bulan April dan Oktober. Jurnal Legalitas menerima artikel dalam lingkup hukum, ilmu hukum dan kajian isu kebijakan lainnya yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No. 02 (2020)" : 5 Documents clear
Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi Condro Susanto Riyadi; Mutia Ch Thalib
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.398 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i02.7607

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk  Mengetahui dan Menganalisis tentang Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menujukkan: Pertama, bahwa Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. sampai dengan saat ini berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari narasumber telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan konstruksi telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya. Kemudian terkait dengan implementasi K3 dalam aspek pemenuhan standar keselamatan kerja melalui alat pelindung diri (APD) semuanya disediakan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini jaminan perlindungan hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berjalan dengan baik di provinsi Gorontalo. Kedua, bahwa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun hasil indentfikasi mengenai hambatan yang dimaksud, yakni: Lemahnya Pengawasan Ketenagkerjaan; Faktor Sumber Daya Manusia; Faktor Anggaran; Faktor Kesedaran Pekerja; dan Kurangya Kesadaran Pimpinan Perusahaan untuk mendaftarakan Pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak Vitra Fitria Makalawo Koniyo
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.66 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i02.7683

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama dan untuk mengetahui dan mengenalisis faktor–faktor apa saja yang menghambat penetapan asal usul anak. Metode penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Adapun dalam pembahasan dan penelitian ini adalah analisis sosio yuridis terhadap penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih ditinjau dari UU Perkawinan. Perkawinan dilakukan secara nikah sirih atau dibawah tangan, maka saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak justru akan ditolak oleh pihak pencatatan sipil dan diarahkan ke KUA dan Pengadilan Agama. Apabila ke Pengadilan Agama, maka jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak. Terkadang anak yang dilahirkan tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum. Untuk itu perlu dilakukan adanya penetapan asal usul anak demi memenuhi hak serta kepentingan dari anak tersebut Sedangkan kendala–kendala yang menghambat penetapan asal usul anak yaitu  kedua orang tua tersebut tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah Dan anak yang dilahirkan saat belum adanya akta cerai secara agama.
Legal Application of the Right to Data Portability In Peer To Peer Lending in Indonesia Setianto, Ori; Agusta, Hendrawan; Nadya, Annisa Putri; Siahaan, Rudy; Firanda, Gika Asdina
JURNAL LEGALITAS Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.076 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i2.8476

Abstract

Once Personal Data entered into an Electronic System has become Electronic Information in digital form. It can be seen using parameters that the Personal Data is no longer in atom base format but has changed to byte base format. Electronic Information in IT Law approach can be transmitted between Electronic Systems in a possible connection. Data Portability arise, one of which is to allow Data Subject as the Application User to transmit his Personal Data from one Electronic System to another for his own benefit, with the consent and or request of the Data Subject. The development of Data Portability is influenced by the European Union through the General Data Protection Regulation (GDPR), where this is one of the factors that must be considered along with the development of Data is The New Oil phenomenon. P2P Lending business model as a part of Financial Technology (Fintech) in the registration process for Lending accounts is also related to Data Portability. This journal discusses on how the application of The Right to Data Portability in P2P Lending in Indonesia.
Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Silvony Kakoe; Masruchin Ruba'i; Abdul Madjid
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.012 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i02.7612

Abstract

Abstrak Kewajiban ganti rugi terhadap korban pada dasarnya telah dapat dikatakan sebagai pemenuhan restorative justice dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus untuk mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan melalui transaksi jual beli online. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online dan tidak secara tegas mengatur tentang ganti rugi yang mestinya didapatkan oleh korban dari tindak pidana penipuan melalui transaksi jual beli online. Pentingnya ganti rugi dalam bentuk restutusi sebagai pidana tambahan agar supaya ganti rugi tidak hanya menjadi opsi untuk melindungi korban tetapi menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana ketika tindak pidana yang dilakukannya berakibat kerugian bagi korban penipuan transaksi jual beli online. Abstract Obligation to compensate victims basically could be said as a fulfillment of restorative justice which is the concept of justice that is being achieved in the renewal of criminal law in Indonesia. Therefore , the purpose of this paper is to describe the importance of legal protection for victims of online trading transaction fraud from the perspective of the Information and Electronic Transaction Law, also to describe whether compensation as an additional crime can be determined as an effort to protect victims of fraud through online trading transactions. The research method used in this paper is juridical normative, used a conceptual and statute approach. The results of this study indicate that the Electronic Information and Transaction Law only regulated the principal crimes against the perpetrators of fraudulent acts of online trading transactions and did not explicitly regulate the compensation that should be obtained by victims of fraudulent criminal acts through online buying and selling transactions. The importance of compensation in the form of restutution as an additional crime so that compensation is not only being an option to protect victims but also as the obligation which should be fulfilled by every criminal offender when their crimes had disadvantaged the victims of fraudulent online trading transactions.
Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Alvin Daniel Silaban; Muhammad Amirulloh; Laina Rafianti
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.919 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i02.8325

Abstract

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai pada kajian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana kualifikasi podcast berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan kedua, bagaimana pengaturan podcast sebagai penyiaran berbasis internet berdasarkan hukum positif di Indonesia?. Kedua rumusan masalah ini akan dijawab dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti bahan kepustakaan serta mengkaji hukum positif yang berhubungan dengan Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Hukum Penyiaran. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa podcast digolongkan dalam layanan konten audio Over The Top, bukan penyiaran. Karakteristik podcast yang hampir sama dengan radio, tetapi tidak serta merta disebut sebagai suatu penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Hal ini berimplikasi pada pengaturan podcast yang tidak dapat diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Lebih lanjut, Undang-undang ITE tidak dapat menjadi jawaban dalam pengaturan podcast karena tidak mengatur secara rinci teknis dan prosedur dalam penyelenggaraan podcast di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2025) Vol 18, No 1 (2025) Vol 17, No 2 (2024) Vol 17, No 1 (2024) Vol 16, No 2 (2023) Vol 16, No 1 (2023) Vol 15, No 2 (2022) Vol 15, No 1 (2022) Vol 14, No 01 (2021) Vol. 14, No. 2 (2021) Vol 13, No. 02 (2020) Vol 13, No 01 (2020) Vol 12, No 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) VOL 05, NO 01, 2012 Vol 3, No 2, 2010 Vol 2, No 3, 2009 Vol 2, No 1, 2009 More Issue