cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamdan Arief Hanif
Contact Email
sahaja@darunnajah.ac.id
Phone
+6289601201900
Journal Mail Official
sahaja@darunnajah.ac.id
Editorial Address
Jln. Ciledug Raya No. 01, RT.1/RW.3, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12250
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Sahaja : Journal Sharia and Humanities
Published by Universitas Darunnajah
ISSN : 29647096     EISSN : 28299396     DOI : https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.174
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sahaja specifications in the discourse of Sharia and Humanities. Sahaja invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related. That aims to encourage and promote the study of the sharia and humanities from a wide range of scholarly perspectives. The journal focuses on Sharia and Humanities. It covers the studies of Sharia and Humanities accros different areas in the world (The Middle East, The West, Archipelago and other areas), Methodology of Sharia and Humanities. This journal warmly welcomes to any contributions from scholars of the related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 94 Documents
 5   6   7   8   9 
KEBEBASAN PERS MENGEMUKAKAN PENDAPAT AKIBAT DARI TRANSISI POLITIK HUKUM DI INDONESIA Nadilla Ryana Ananda
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.94

Abstract

Transisi politik hukum di Indonesia menjadi Demokrasi tidak hanya berdampak terhadap hak berpendapat bagi masyarakat Indonesia, namun juga berdampak terhadap Pers terhadap kebebasan berpendapat, dianggap mutlak terhadap suatu kebebasan. Dimana perlu adanya komitmen dalam membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Kebebasan tersebut merujuk kepada kemampuan media massa/pers untuk melakukan penyiaran berita dengan sebebasnya (dengan memperhatikan sesuatu yang diterapkan dengan norma tanpa melanggar norma tersebut) tanpa adanya rasa takut terhadap pengenaan sanksi kepada media massa. Adapun media massa/pers dapat melakukan penyiaran berita bergantung dengan berita yang dimuatnya, media massa dapat melakukan pemilihan untuk meyiarkan sebuah konten berita yang dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik tanpa adanya unsur norma yang dilanggar. Sebuah media massa/pers harus memperhatikan ke-objektivitas dalam menyampaikan berita, agar berita tersebut memiliki unsur kualitas yang baik.
HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama) Sofyan Munawar; Nilman Ghofur
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i1.95

Abstract

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu tema besar yang bisa dianalisa dari berbagai macam kajian teori. Salah satu teori yang bisa digunakan untuk mengupasnya adalah teori politik hukum. Cakupan politik itu sendiri tidak hanya menjadi lingkup seluruh individu, akan tetapi juga termasuk kepada masyarakat yang berbeda agama. Berbicara tentang politik, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang menjadi isu agama. Politik hukum sendiri biasanya diterapkan pada berbagai macam kebijakan hukum misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keadilan dan kemanfaatan, keseimbangan antara kepastian hukum, penguasaan sumber daya alam oleh negara serta pengganti hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional. Tentunya politik hukum juga dapat digunakan untuk membaca fenomena hukum kewarisan islam. Penelitian ini menggunakan metode library research. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dari persoalan-persoalan politik hukum keluarga Islam secara luas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah politik hukum terhadap ahli waris beda agama merupakan kebijakan resmi dalam ajaran agama islam berkaitan dengan ahli waris yang beda agama. Disepakati tidak akan mendapatkan warisan. Hal ini memiliki tujuan untuk kesatuan keluarga yang menganut dasar Islam. Yaitu pembentukan keluarga yang berdasar kepada alquran dan hadist yang memiliki visi,misi serta tujuan hidup yang sama. Adapun larangan saling mewarisi bagi non muslim atau orang yang berbeda agama dan keyakinan juga berlaku pada kondisi berbeda kewarganegaraan.
WANITA KARIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEWAJIBAN MENGURUS RUMAH TANGGA Noor Effendy
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.123

Abstract

Pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan merupakan kewajiban istri terhadap suaminya. Akan tetapi, secara umum hal tersebut tetap dianggap sebagai kewajiban seorang istri. Sehingga saat istri yang berprofesi sebagai wanita karir tidak dapat melakukan hal-hal tersebut, menjadikan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyatakan Status istri sebagai wanita karir dapat memberikan dampak positif atau negatif dalam hal kewajiban mengurus rumah tangga bagi wanita karir yang telah menikah. Selain itu, menjadi wanita karir saat ini sudah menjadi tuntutan tersendiri agar dapat bertahan di dalam perkembangan zaman yang semakin pesat. Selain itu, Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Adanya dukungan dan kebersamaan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis mutlak dibutuhkan. Sehingga masyarakat sangat dianjurkan untuk lebih terbuka dan menerima perubahan-perubahan dalam tatanan sosial masyarakat dengan tangan terbuka.
PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI Usman Alfarisi; Zainul Fikri; Risidianto
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.126

Abstract

This research aims to explain the views of Islamic Law and Positive Law regarding the division of Gono-gini Property. This research uses a normative legal approach method. Where this research is descriptive-analytical-comparative, meaning that the author will describe how the division of Gono-gini Property in the perspective of Islamic Law and Positive Law. The results showed that the division of Gono-gini Property in the perspective of Islamic Law and Positive Law that the division of joint property in the view of Islamic law and positive law is in accordance in general divided equally between husband and wife. In the perspective of Islamic Law, if the division of joint property in the event of a divorced married couple prioritizes the method of peace (deliberation). Based on this view, actually joint property can be traced in Islamic law, both through the concept of shirkah and based on the will of Islamic law itself using KHI Article 97, the division of one-half for husband and wife. While in the perspective of positive law this is based on Law No. 1 of 1974 article 37 and Civil Code articles 128-129 that if the breakup of the marriage rope between husband and wife, then the joint property is divided in half between husband and wife. However, in the above law, as long as the parties do not determine otherwise, it is regulated according to their respective laws.
PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH : (Studi Kasus di Cinere Depok) Hendro Risbyantoro; Fitri Mutiah Salsa Bela; Delfa Firdaus
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.133

Abstract

In principle, household responsibilities are inseparable from the rights and obligations of each individual. Husbands have a duty to provide for the family's livelihood, while wives have the responsibility of managing the household to the best of their ability. In the Cinere subdistrict of Depok, there are several families in which the wife serves as the primary breadwinner, either because her husband is ill, has been laid off, or is unable to sufficiently meet the family's needs. This research utilizes a qualitative method, specifically a case study research approach (field research), which generates descriptive analytical data in which the author describes the reality of families where the wife is the primary breadwinner, supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with four research subjects whose wives played the role of primary breadwinners. The results of this research indicate that from the perspective of Maqashid Al-Syari'ah, the role of the wife as the primary breadwinner is crucial in preventing harm, ensuring the family's survival, and safeguarding basic interests (maqashid) such as religion, life, intellect, lineage, and property. From an Islamic legal standpoint, there is no prohibition on wives working to earn a living as long as it does not contradict Islamic Sharia
PEMIKIRAN HUKUM MUSLIM DI INDONESIA MODERN Hasman Zhafiri Muhammad; Herlina Nur Afida; Yusdani
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.137

Abstract

The largest religion in Indonesia is Islam, where more than 80 percent of the population is Muslim. In the midst of many studies on Indonesian Islam, it turns out that studies or books that specifically study the history of Islamic legal thought in Indonesia, both classical and contemporary, are still rarely found. From this point of view, Feener succeeded in filling the gap in this study. Presents the trajectory and history of the debate on Islamic Law in Indonesia, besides that the understanding provided is very comprehensive regarding the dynamics of modern Indonesia. Modern Indonesia is a period of the 20th century until the end of the New Order rule, which means that this study has existed for a long time, about 110 years or more than 1 century. Then chronologically presents the chapters based on the book that appeared in the hope that the close relationship between the three factors driving the modernization of Islamic legal thought in Indonesia can be more freel studied in depth. The 19th century has brought a new awareness as an alternative to the yellow book hegemony which is already deeply rooted. Awareness that later developed into a reformist school that challenged the authority of Islamic boarding school ulema as translators of Islamic traditions via the yellow book. This new movement, by using technological advances in the print and information fields, makes it easy to access products of new interpretations of religious law. In this case, the invention of the massive printing press made the prints of the thoughts and results of the reformist ulama's fatwas easy to be consumed by the wider community. Obviously, the progress of the print culture here has rivaled the authority of the Islamic boarding school ulema who used to be the sole authority on the interpretation of religious texts.
EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM KANCAH HUKUM NASIONAL Hamdan Arief Hanif; Aisyah Nurhana
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v2i2.148

Abstract

Indonesia is a state of law as affirmed in the results of the amendment to the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3). The law became a milestone in the life of Indonesian society. Almost all aspects of life should be regulated in national law so that there are guidelines for action. The development of this national law must contain elements that can protect the needs and rights of the community, one of which is the religious aspect. Islamic law is also one of the sources of substance of Indonesian national law because the majority of the Indonesian population are followers of Islam. This article seeks to discuss Islamic laws that later had an influence on Indonesian national law. The method used in this study is descriptive research. Descriptive research is a research step carried out by providing research in the form of an effort to describe a symptom, event, and event that occurs.
AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH Noer Hasanah; Anna Zakiyah Hastriana
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v3i1.174

Abstract

Every transaction contained in Islamic insurance must use the contracts that have been determined. In Islamic insurance, contracts are written agreements that cover all relevant risks and thel obligations andl rights ofl the partiesl in accordancel with Islamic principles. The contract is an important component of the practice of Islamic insurance. Which in the contract is classified into several types, including Tabarrul 'Akad, Tijarahl Akad, Mudharabah Akad, Wakalahl bil Ujrahl Akad, and Mudharabahl Musytarakah lAkad. These contracts are agreements between insurance companies and their client companies that must adhere to sharia principles regarding the prohibition of usury, maysir, and gharar. Tabarru' Akad aims to involve one participant with other participants by providing tabarru' funds which are expected to help each other among insurance participants. While Akad Tijarah is intended for profitability purposes using the mudharabah principle. Therefore, itl is veryl important forl Muslims tol know thel contracts andl mechanisms used by Islamic insurance when conducting transactions for insurance participants. This writing aims to explain the various contracts in Islamic insurance along with the definition ofl these contractsl and theirl application to Islamicl insurance products. This research methodl uses a literature study which takes from several literatures through journals and books.
PERAN PENTING HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA Hamdan Arief Hanif; Fajar Akbar
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v3i1.200

Abstract

Islamic law is a topic of conversation among both practitioners and academics. Not only in His laws but also in the procedures for establishing and implementing laws using Islamic teachings. This topic is usually discussed not only in the Legal Studies program but also in every faculty, both the Faculty of Law and the Faculty of Sharia and even in other faculties. There is an assumption by some Islamic law experts who doubt that Islamic law has no place and does not fill the substance of national law. The legal system that applies in Indonesia is a mixed legal system. As a former Dutch colony, the Indonesian legal system tends to follow the civil law legal system or continental European law, however, in the formation of laws and regulations in Indonesia, the Islamic legal system also has an influence. This is because the majority of the population in Indonesia is Muslim. So, existentially, the position of Islamic law in national law is a sub-system of national law. Because of Him, Islamic law also has the opportunity to contribute to the formation and renewal of national law, although it must be acknowledged that His problems and obstacles have never ended. Muslims also have the belief that all commands will be obeyed and all prohibitions will be avoided. This belief will give rise to a unified understanding that Islamic teachings (ethical and legal values) will be applied in the implementation of state affairs. If we talk about the important role of Islamic law in legal regulation in Indonesia, it can be seen from two sides, namely first from the side of Islamic law as one of the sources of national law formation and second from the aspect of the adoption of Islamic law as positive law that applies specifically in certain legal fields. . Islamic Law and National Law also have a relationship, namely Islamic Law is part of National Law because in fact national law is a law established by the Indonesian nation and applies to the Indonesian occupation. Here the author is interested in discussing the article with the title "The Important Role of Islamic Law in Legal Regulations in Indonesia" and also explaining the various types of Islamic law that apply in Indonesia itself. The author created this article with the aim of informing readers about the important role of Islamic law itself in the legal regulations that apply in Indonesia and is expected to motivate everyone to be better in the future
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI’ ISTIGHL?L Jefri Ar; Taufiq Ramadhan
Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities
Publisher : Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61159/sahaja.v3i1.210

Abstract

This study aims to explain the concept of bai' istigl?l, the differences of scholarly opinion regarding its ruling, and the reasons for the differences of opinion. Bai' istigl?l is the sale of goods made in bai' wafa', then the seller leases the goods back. The research method used is a qualitative method with a literature review approach or literature study. The result of the research is that some scholars allow the practice of bai' istigl?l on the grounds that buying and selling is a permissible thing in general, and there is an element of leasing that is permissible. While some other scholars prohibit this practice because it is considered to contain elements of usury and the merging of two prohibited contracts. This difference of opinion occurs due to the absence of a clear text regarding the ruling of bai' istigl?l, as well as the debate over the element of lending and profit-taking in it. After comparing the arguments of the two groups, the author tends to argue that the practice of bai' istigl?l is permissible for several reasons, including because there are no harmful elements and it is more in line with the public good

Page 7 of 10 | Total Record : 94

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 4 No. 2 (2025): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 3 No. 1 (2024): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 1 No. 2 (2022): Sahaja: Journal Sharia and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022): Sahaja: Journal Sharia and Humanities