cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanjaya
Contact Email
journaliurisscientia@gmail.com
Phone
+6281228819209
Journal Mail Official
journaliurisscientia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Talangsari No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Iuris Scientia
Published by Yayasan Merassa Indonesia Publikasi
ISSN : 29855950     EISSN : 29858836     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Iuris Scientia (JIS), publikasi hasil penelitian dan konseptual dari dosen, mahasiswa, praktisi, birokrat tentang dinamika perkembangan, pengembangan hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun yaitu setiap Januari dan Juli. Scope JIS adalah ; 1. Hukum Admistrasi Negara 2. Hukum Tata Negara 3. Hukum keperdataan 4. Hukum Pidana 5. Hukum Adat 6. Hukum Syariah 7. Hukum Teknologi Informasi 8. Hukum Acara Pidana 9. Hukum Acara Perdata 10. Hukum Acara PTUN 11. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 12. Hukum Acara Peradilan Khusus 13. ADR 14. dan materi hukum lainnya
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA" : 5 Documents clear
ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Ratna Dewi, Nabilah
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.16

Abstract

In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to supervise the government. This paper aims to analyze strategies to eradicate corrupt practices in Indonesia based on state administrative law. The research method used in this paper is juridical normative. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the functions and roles of the State Administration Law in eradicating corruption in Indonesia, including: (1) Legal supervision of government administration and (2) Bureaucratic reform. Strengthening the State Administration Law is important as one of the effective options as a form of prevention and eradication of corrupt practices in Indonesia. There are several strategies to eradicate corrupt practices in Indonesia based on the State Administration Law, including: (1) Forming a leadership spirit for good governance, (2) Improving government administration institutions, (3) Strengthening the law, (4) Improving the integrity and ethics of state administration, and (5) Establishment and strengthening of Anti-Corruption Institutions. Abstrak Di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga bersinggungan dengan hukum administrasi yang memiliki peran penting untuk mengawasi pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Pengwasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan (2) Reformasi birokrasi. Penguatan Hukum Administrasi Negara penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Terdapat beberapa strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan Hukum Administrasi Negara, diantaranya adalah: (1) Membentuk jiwa kepemimpinan atas pemerintahan yang baik, (2) Perbaikan lembaga penyelenggara pemerintahan, (3) Penguatan hukum, (4) Meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, dan (5) Pembentukan dan penguatan Lembaga Anti Korupsi.
ANALISIS YURIDIS LARANGAN MEROKOK BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA Fahririn, Fahririn; Al Hakim, M. Lu’ay
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.17

Abstract

Traffic safety aims to reduce victims of traffic accidents on the road. The number of victims of traffic accidents is much higher than that of sea, rail, and air transport accidents. Every regulation made is aimed not to "force" but to create an orderly order of life and guarantee the rights of everyone who is the subject of the law. In this sense, the law is a tool of social surveillance that applies either to individuals or broadly in society. A person not only protects themselves from legal sanctions while obeying the law. This is a process of respecting the rights of others to be guaranteed protection, safety and comfort in traffic. Smoking, as a case of traffic violations in the aspect of disturbing concentration and unnatural. This research is an empirical research supported by primary data. Law enforcement and application have been carried out in accordance with the law but have not been maximized because the public still lacks awareness of traffic regulations in driving. The public does not know the rules prohibiting smoking while driving because law enforcement authorities do not conduct regular socialization. Protection for victims is already in place but there is no victim protection against offenders who smoke on the road. Abstrak Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara. Setiap peraturan yang dibuat ditujukan bukan untuk “memaksa” melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang terarah teratur serta menjamin hak-hak dari setiap orang yang menjadi subjek dari hukum tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan alat pengawasan sosial yang berlaku baik untuk prinbadi atau secara luas dalam masyarakat. Seseorang bukan hanya melindungi diri mereka sendiri dari sanksi hukum saat menaati hukum yang berlaku. Hal ini merupakan proses menghormati hak orang lain untuk mendapatkan jaminan perlindungan keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas. Merokok, sebagai kasus pelanggaran lalu lintas dalam aspek mengganggu konsentrasi dan tidak wajar. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang didukung dengan data primer. Penegakan dan Penerapan hukum sudah dilaksanakan sesuai Undang–Undang tetapi belum maksimal karena masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap peraturan berlalu lintas dalam berkendara. Masyarakat tidak mengetahui peraturan larangan merokok saat berkendara dikarenakan pihak penegak hukum tidak melakukan sosialisasi secara rutin. Perlindungan untuk korban sudah ada di Undang – Undang tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pelanggar pengemudi yang merokok dijalan.  
FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Saiful Anam
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.18

Abstract

In the formation of laws and regulations, we tend to forget customary laws that have existed and are used in everyday life. The formation of laws and regulations based on cultural values and the nation's cultural culture needs serious attention. The search for customary law that applies in Indonesia to then be used as a basis for the formation of national law is very crucial in the midst of the decline in the adoption of the nation's cultural values so that customary law can be used as a reflection in the formation of law both at the central and regional levels in Indonesia. This writing uses sociological normative writing methods that will provide an elaboration of the position and position of the Customary Constitution in the Indonesian legal system. Through the writing of this journal, it is expected to provide an understanding of how important the position of the Customary Constitution is in legal development in the modern era. With the actualization of Customary Law in the formation of Law, it is hoped that we can nurture the wealth of noble values of the nation and be maintained as part of the nation's wealth, and Customary Law will still be used as a reference in every life of the nation and state in Indonesia. Abstrak Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita cenderung melupakan hukum adat yang selama ini pernah ada dan digunakan dalam keseharian. Pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan kultur budaya bangsa perlu mendapatkan perhatian serius. Penelusuran hukum adat yang berlaku di Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional menjadi hal yang sangat krusial di tengah merosotnya pengangkatan tata nilai kebudayaan bangsa sehingga hukum adat dapat dijadikan cerminan dalam pembentukan hukum baik di tingkatan pusat dan daerah yang ada di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif sosiologis yang akan memberikan penjabaran tentang posisi dan kedudukan Konstitusi Adat dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penulisan jurnal ini diharapkan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi Konstitusi Adat dalam pembangunan hukum di era modern. Dengan adanya pengaktualisasian Hukum Adat dalam pembentukan Hukum, maka diharapkan kekayaan nilai-nilai luhur bangsa dapat kita pupuk dan dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan bangsa, serta Hukum Adat akan tetap dijadikan rujukan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Sirajul Munir
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.19

Abstract

The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). Article 222 in the Election Law affects the form of people's sovereignty in choosing presidential candidates on condition that it must be proposed by a political party/combination of parties participating in the election that has 20% of the total DPR seats or 25% of the national valid votes in the previous DPR member election. Presidential Threshold is one way to strengthen the presidential system. On the other hand, the existence of the Presidential Threshold actually limits political parties from being able to easily nominate presidential candidates. This type of research is normative juridical research using the statutory approach and conceptual approach method. The results showed that the Presidential Threshold as an open legal policy whose authority was given to the framer of the Law. The Presidential Threshold is not entirely the main problem preventing the emergence of alternative diverse choices in the presidential election. But it is more about the willingness and ability of political parties to offer cadres and work programs in contesting presidential elections. Abstrak Desain penyelenggaraan pemilihan presiden berlandaskan pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden dengan syarat harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu yang memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumya. Presidential Threshold menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial. Dilain pihak keberadaan Presidential Threshold justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon presiden. Jenis  penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan metode   pendekatan konseptual (conseptualapproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. Presidential Threshold tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN PEMBUANGAN LIMBAH KULIT Abdul Ropik Fauzi; Nugroho, Wahyu; Fahririn
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.25

Abstract

Enforcement of environmental administrative law is something that is often found in every environmental problem in cases of environmental pollution by industry. Administrative law enforcement is considered the most important law enforcement effort. This is because administrative law enforcement is more aimed at efforts to prevent pollution and environmental damage. The research method used is an empirical legal research method that is descriptive in nature using a normative juridical approach. The source of this research is primary data obtained through interviews as well as secondary data, namely laws and regulations related to the object of research. The research results obtained are first, the enforcement of environmental law due to violations of environmental pollution due to waste disposal by the leather tanning industry in Garut Regency based on Legislation in the Environmental Sector is not optimal and the supervisory function is weak, resulting in various violations by the leather tanning industry is still found; and second, several factors in enforcing environmental law in Garut Regency towards the leather tanning industry for waste pollution, namely internal factors and external factors.   Abstrak Penegakan hukum administrasi lingkungan adalah hal yang sering ditemukan dalam setiap permasalahan lingkungan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian diperoleh pertama, penegakan hukum administrasi lingkungan akibat pencemaran lingkungan terhadap pelanggaran akibat pembuangan Limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup belum secara optimal dan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh industri penyamakan kulit; dan kedua, beberapa faktor dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di kabupaten Garut terhadap industri penyamakan kulit atas pencemaran limbah terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 2 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 2 No. 1 (2024): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA