Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Law Review Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan SUPREMASI Jurnal Hukum ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Journal Iuris Scientia
Fahririn, Fahririn
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fahririn, Fahririn
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.120

Abstract

Kejaksaan Republlik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tedapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalamPasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka Jaksa selaku penyelidik harus membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Penyelidik Intelijen Yustisial dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus dan dikuatkan dengan berbagai kebijaksanaan yang diintegritaskan dalam bentuk Surat Edaran dan Keputusan Jaksa Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi Wiretapping Authority After The Revision Of Law Number 19 Year 2019 Regarding The Corruption Eradication Commission Fahririn, Fahririn
Veteran Law Review Vol 3, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v3i2.2119

Abstract

The formation of Dewan Pengaawa is also very necessary considering that every agency needs a controller when carrying out its duties and authorities. The formation of Dewas is expected to provide clear and measurable boundaries related to the implementation mechanism and the work system of state institutions. The presence of Dewas later expected to work professionally considering Dewas's task in the revision of the KPK Law, in addition to supervising the KPK's performance as well as wiretapping permits The application of wiretapping as one of the investigative and investigative authorities has helped many legal processes, but tapping does need to be regulated and supervised in order to reduce and prevent abuse of authority. Moreover, the KPK Law has been in effect for 17 years, so it requires adjustments and arrangements for matters that are not yet clear in the KPK Law. For example, related to wiretapping by the KPK which has never been audited by Kominfo since 2009. This is an impact of the Constitutional Court Decision No. 5 / PUU-VIII / 2010 which states that tapping cannot only be regulated by a ministerial regulation but must be regulated by law
Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2140

Abstract

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman. Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, telah diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Tawuran dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Peneilitian ini membahas peranan dan tanggung jawab Komisi perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.120

Abstract

Kejaksaan Republlik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tedapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalamPasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka Jaksa selaku penyelidik harus membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Penyelidik Intelijen Yustisial dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus dan dikuatkan dengan berbagai kebijaksanaan yang diintegritaskan dalam bentuk Surat Edaran dan Keputusan Jaksa Agung
PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KlAS IIA JAKARTA TIMUR Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.285

Abstract

AbstrakKebijakan dan penyelenggaraan Lapas/Rutan, mulai dari segi bangunan dan prosedur keamanan sampai pada soal layanan kesehatan, kontak dengan keluarga, dukungan psikososial, dan peluang pelatihan, umumnya dirancang bagi populasi Narapidana/Tahanan laki-laki. Alternatif yang peka gender baik pada masa penahanan maupun pada masa pidana yang bisa mengatasi akar penyebab masalah pidana (umumnya bersifat non-kekerasan) amatlah jarang terjadi di banyak negara. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta yang menjadi perhatian dari pelaksanaan dari hak-hak narapidana perempuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sifat dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/ Rutan. Pelaksanaan hak-hak narapidan perempuan yang sebagaiman sudah diatur oleh Undang-undang masih kurang mendapatkan perhatian dan kurang terpenuhi.Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Untuk itu perlunya penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan aturan yang yang ditentutkan dan apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penerapannya. Hal ini tentu memberikan masukan dan sarana untuk pemerintah memperbaikan aturan dan sistem yang lebih baik.  AbstractPrison policies and operations, ranging from building and security procedures to health services, contact with family, psychosocial support, and training opportunities, are generally designed for the male inmate population. Gender-sensitive alternatives both during detention and during criminal times that can address the root causes of criminal problems (generally non-violent) are rare in many countries. One of the Correctional Institutions in Indonesia, namely the Penitentiary in Jakarta, is a concern for the implementation of the rights of female prisoners. This study aims to determine the nature and special needs of women in prisons. The implementation of the rights of inmates and women, as regulated by law, is still not getting enough attention and not being fulfilled.The state's obligation related to the health of citizens, which also includes female prisoners, is to make appropriate regulations to eliminate discrimination against women in the field of health care and to ensure that health services are obtained, especially during pregnancy, childbirth, and after childbirth, including ensuring that these services are appropriate. and given free of charge as well as providing adequate nutritious food during pregnancy and lactation. For this reason, it is necessary for this research to be able to see the extent of the implementation of the specified rules and what are the obstacles or obstacles in the implementation process. This certainly provides input and means for the government to improve the rules and a better system.
Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1494

Abstract

Hukum pidana, tetapi tidak mengatur lebih lebih jelas makna dari turut membantu tersebut. Hal ini dilihat karna makna membantu perlu penjelasan lebih luas, baik segi tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sama halnya dengan membantu seseorang ketika membutuhkan pertolongan, tentu tidak bisa dapat dikatakan turut membantu, karna terkadang seseorang memberikan bantuan merupakan bentuk dorongan hati nurani dan spontanitas tanpa memikirkan bantuan tersebut merupakan bagian tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi turut membantu menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini menjelaskan penerapan turut membantu dan batasan tindakan yang harus dilakukan ketika ingin membantu seseorang
Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yuherman, Yuherman; Fahririn, Fahririn; Afifah, Ghina
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1704

Abstract

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan cara pemaksaan dan ancaman yang dilakukan terhadap korban. Korban yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhattian yang lebih terhadp korban yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normative. Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa Restitusi dalam tindak pidana pemerkosaan dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut
Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2140

Abstract

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman. Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, telah diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Tawuran dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Peneilitian ini membahas peranan dan tanggung jawab Komisi perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan
ANALISIS YURIDIS LARANGAN MEROKOK BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA Fahririn, Fahririn; Al Hakim, M. Lu’ay
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.17

Abstract

Traffic safety aims to reduce victims of traffic accidents on the road. The number of victims of traffic accidents is much higher than that of sea, rail, and air transport accidents. Every regulation made is aimed not to "force" but to create an orderly order of life and guarantee the rights of everyone who is the subject of the law. In this sense, the law is a tool of social surveillance that applies either to individuals or broadly in society. A person not only protects themselves from legal sanctions while obeying the law. This is a process of respecting the rights of others to be guaranteed protection, safety and comfort in traffic. Smoking, as a case of traffic violations in the aspect of disturbing concentration and unnatural. This research is an empirical research supported by primary data. Law enforcement and application have been carried out in accordance with the law but have not been maximized because the public still lacks awareness of traffic regulations in driving. The public does not know the rules prohibiting smoking while driving because law enforcement authorities do not conduct regular socialization. Protection for victims is already in place but there is no victim protection against offenders who smoke on the road. Abstrak Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara. Setiap peraturan yang dibuat ditujukan bukan untuk “memaksa” melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang terarah teratur serta menjamin hak-hak dari setiap orang yang menjadi subjek dari hukum tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan alat pengawasan sosial yang berlaku baik untuk prinbadi atau secara luas dalam masyarakat. Seseorang bukan hanya melindungi diri mereka sendiri dari sanksi hukum saat menaati hukum yang berlaku. Hal ini merupakan proses menghormati hak orang lain untuk mendapatkan jaminan perlindungan keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas. Merokok, sebagai kasus pelanggaran lalu lintas dalam aspek mengganggu konsentrasi dan tidak wajar. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang didukung dengan data primer. Penegakan dan Penerapan hukum sudah dilaksanakan sesuai Undang–Undang tetapi belum maksimal karena masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap peraturan berlalu lintas dalam berkendara. Masyarakat tidak mengetahui peraturan larangan merokok saat berkendara dikarenakan pihak penegak hukum tidak melakukan sosialisasi secara rutin. Perlindungan untuk korban sudah ada di Undang – Undang tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pelanggar pengemudi yang merokok dijalan.  
Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Sebagai Upaya Peningakatan Keunggulan Kompetitif UMNKM Womenpreneur Kabupaten Bogor Siska MY, Ani; Fahririn, Fahririn; Santoso, Ferry
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v8i2.4599

Abstract

Pelaku UMKM Womenprenuer merupakan pelaku usaha UMKM yang seluruhnya adalah ibu rumah tangga menyebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan merek dan pencatatan keuangan. Survei awal menunjukkan UMKM Womenpreneur mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing produk yang diproduksi akibat belum adanya pengelolaan logo dan merek yang baik.  Hak merek adalah sebagai salah satu upaya dalam pemberian identitas kepada pelaku usaha.  Tujuan pendampingan ini untuk memberikan identitas dan perlindungan hukum untuk usaha. Metode pendampingan dilakukukan dalam empat tahap yaitu sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. pendampingan hak merek mitra, dapat membantu mereka memahami, mengendalikan, dan memanfaatkan hak merek dengan lebih baik, yang akan membantu mereka meningkatkan daya saing dan menciptakan keberlanjutan dalam jangka panjang. Hasil kegiatan tujuh pelaku UMKM didaftarkan hak merek dagang. UMKM dengan hak merek dapat membedakan barang dan jasa mereka dari pesaing dengan membangun strategi merek yang unik dan menarik perhatian konsumen dalam persaingan yang ketat. UMKM dapat memahami pentingnya hak merek sebagai aset hukum untuk melindungi identitas bisnis UMKM.
Co-Authors Afifah, Ghina Al Hakim, M. Lu’ay Santoso, Ferry Siska MY, Ani Siti Aminatu Zuhria Yuherman Yuherman