Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN UANG KOMPENSASI BAGI KARYAWAN PKWT Agus Priyanto , Indra
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i1.1

Era globalisasi ini dimana perekonomian semakian maju pesat sehingga banyak pesaing-pesaing bermunculan di bidang perekonomian, untuk menciptakan iklim yang kondusif baik dari sisi perekonomian, perijinan dan ketenagakerjaan maka pemerintah menciptakan suatu aturan yaitu Undang-undang Omnibus Law yang mempunyai tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Dalam bidang Ketenagakerjaan Pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mensejahterakan bagi pekerja, namun pada penelitian ini perlu dilakukan pengkajian karena terdapat penghapusan, pembaruan, dan penyisipan pasal mengenai hukum ketenagakerjaan. Di antara pembaruan aturan tersebut, yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Cipta Kerja. Terdapat perubahan dalam aturan PKWT yaitu pekerja/buruh yang masa kontraknya telah berakhir, berhak menerima uang kompensasi . Hal itu merupakan hal yang baru, sehinga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis normatif mengenai aturan pemberian kompensasi atau uang pesangon dari mulai pembagian besarannya dan sanksi bagi perusahaan jika melanggarnya. In this era of globalization where the economy is progressing rapidly so that many competitors have emerged in the economic sector, to create a conducive climate both in terms of the economy, permits and employment, the government created a regulation, namely the Omnibus Law which has the aim of creating a business climate and quality investment for business players, including MSMEs and foreign investors. In the field of Manpower, the Government issued Law no. 11 of 2020 and PP No. 35 of 2021 with the aim of providing legal protection and welfare for workers, but in this research it is necessary to conduct an assessment because there are deletions, updates and insertions of articles concerning labor law. Among the reforms to these regulations, what is discussed in this research is an analysis of the Specific Time Work Agreement (PKWT) rules in the Job Creation Law. There has been a change in the PKWT rules, namely workers/laborers whose contract period has expired are entitled to receive compensation money. This is a new thing, so the purpose of this research is to analyze normatively juridically regarding the rules for giving compensation or severance pay starting from the distribution of the amount and sanctions for companies if they violate it.

EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENING-KATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLO-GI HUKUM Subroto, Heri
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i1.6

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap buruh sendiri dalam prakteknya masih sangat minim hal ini terbukti lewat masih banyaknya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha terhadap buruhnya. focus kajian ini pada ; Bagaimana efektifitas dan keadilan hukum Undang – Undang Cipta Kerja terhadap kesejahteraan buruh dalam prespektif Sosiologi Hukum ?. Bagaimana dampak sosial Undang – Undang Cipta Kerja dalam Prespektif Sosiologi Hukum ?. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan metode analisisnya dilakukan secara deskriptif analisis. Secara noramtif, sebuah produk peraturan perundangan-undangan dibuat tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi lebih dari itu adalah memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas. Keadilan substantif adalah keadilan yang lebih didasarkan pada aspek nurani dan moralitas kemanusiaan, bukan pada pasal-pasal yang kaku (rigid). Hilangnya upah minimum, semakin mudahnya pengusaha yang melakukan PHK kepada para pekerja, dan berpotensi mengadakan jam kerja yang eksploitatif Article 27 paragraph (2) and Article 28 of the 1945 Constitution which states: Every citizen has the right to work and a life worthy of humanity. Legal protection for workers themselves in practice is still very minimal, this is evidenced by the many arbitrary actions taken by employers against their workers. the focus of this study on; How is the legal effectiveness and justice of the Job Creation Law on workers' welfare in the perspective of Legal Sociology? What is the social impact of the Job Creation Law in the Perspective of Legal Sociology? The research method used in studying this problem uses a normative juridical method, while the method of analysis is carried out by descriptive analysis. Normatively, a product of laws and regulations is made not only to provide legal certainty, but more than that is to provide justice and legal benefits for society at large. Substantive justice is justice that is based more on aspects of conscience and human morality, not on rigid articles. The loss of the minimum wage, the easier it is for employers to lay off workers, and the potential for exploitative working hours and sanctions for companies if they violate it.

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIS Jayanti, Yanuria
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i1.7

Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan kata kunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. Critical Legal Studies (CLS) is an alternative thought in legal philosophy that can provide a different view of law. A distinctive feature of this thinking is that it does not make the laws made by the state taken for granted for granted before the process of struggle for reason critical of its legal substance. There is a situation of distrust and concern that the laws made by the state cannot bring justice because the process is through a tug-of-war struggle of political and economic interests that makes its legal products vulnerable to the veil of imperfection. Neutrality, and impartiality are the keywords that become indicators for purifying the law. Therefore, CLS seeks to always unveil power relations and economic relations that always intervene in the law with its own struggles and logic.

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT) DALAM PRESPEKTIF HUKUM Kusnadi, Kusnadi
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i1.10

Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala resiko. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disebut Permenkes Pertindok). Istilah persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteranyang akan dilakukan terhadap pasien. Pelaksanaan hak atas persetujuan tindakan medis atas informasi, juga dicantumkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tetapi, dalam pelaksanaan tindakan medis berupa implied consent untuk keadaan emergency, terhadap pasien gawat darurat, tidak dimungkinkan bagi pasien maupun wali dan keluarga pasien untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu, karena pasien harus segera dilakukan tindakan untuk penyelamatan nyawa oleh dokter dengan melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter. Informed Consent contains the meaning of an agreement given by the patient or his family after receiving information on the medical actions that will be taken against him and all risks. Regulation of the Minister of Health Number 290/Menkes/Per/III/2008 concerning Approval of Medical Measures (hereinafter referred to as Permenkes Pertindok). The term approval of medical actions itself is contained in Article 1 number 1 which states that the consent given by the patient or closest family after receiving a complete explanation of the medical action that will be carried out on the patient. The implementation of the right to approval of medical actions for information is also included in the provisions of Article 7 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, in the implementation of medical actions in the form of implied consent for emergencies, for emergency patients, it is not possible for patients or guardians and families of patients to get information in advance, because patients must immediately take action to save lives by doctors by doing the best medical actions according to doctors.

DINAMIKA PELAKSANAAN HUKUM DI MASYARAKAT : KASUS KRIMINALISASI PEMULUNG Adinda Ayu Puspita , Berliana
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 1 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i1.11

Pesoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun disayangkan penegakan hukum kita lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Contoh kasus terkait permasalahan penegakan hukum di Indonesia adalah kasus kriminalisasi pemulung, dengan rekayasa kasus kepemilikan ganja. PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki ‎ganja seberat 1,6 gram. Penelitian ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan penegakan hukum di dalam negara hukum dan apakah dampak dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunde. Dalam hal ini adalah berita yang terjadi di tahun 2010 dimana terjadi kriminalisasi pemulung yang dipaksa mengakui kepemilikan ganja oleh sejumlah oknum polisi. The legalization can be seen from the cutting down of law enforcement in people's lives, so that people are more familiar with the law sharply downwards and above. In fact, the law is held to bring justice, kindness, and partiality to the interests of the wider community. But it is unfortunate that our law enforcement is more oriented towards the interests of the powerful than the interests of the people. An example of a case related to law enforcement problems in Indonesia is a case of criminalization of waste pickers, with the engineering of a marijuana possession case. PN Jakpus on May 3, 2010 sentenced Chairul Saleh to free a scavenger accused of possessing 1.6 grams of marijuana. This research discusses what is meant by law enforcement within the country of law and what is the impact of law enforcement problems in Indonesia. This research uses normative juridical research methods, namely literature law research which is carried out by examining library materials or sekunde data. In this case, it is news that occurred in 2010 where there was a criminalization of scavengers who were forced to admit possession of marijuana by a number of police officers

ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Ratna Dewi, Nabilah
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.16

In Indonesia, corruption has become an open secret and has broad implications in people's lives. Corruption is one form of abuse of authority so that it intersects with administrative law which has an important role to supervise the government. This paper aims to analyze strategies to eradicate corrupt practices in Indonesia based on state administrative law. The research method used in this paper is juridical normative. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the functions and roles of the State Administration Law in eradicating corruption in Indonesia, including: (1) Legal supervision of government administration and (2) Bureaucratic reform. Strengthening the State Administration Law is important as one of the effective options as a form of prevention and eradication of corrupt practices in Indonesia. There are several strategies to eradicate corrupt practices in Indonesia based on the State Administration Law, including: (1) Forming a leadership spirit for good governance, (2) Improving government administration institutions, (3) Strengthening the law, (4) Improving the integrity and ethics of state administration, and (5) Establishment and strengthening of Anti-Corruption Institutions. Abstrak Di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga bersinggungan dengan hukum administrasi yang memiliki peran penting untuk mengawasi pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran Hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Pengwasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan (2) Reformasi birokrasi. Penguatan Hukum Administrasi Negara penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Terdapat beberapa strategi pemberantasan praktik korupsi di Indonesia berlandaskan Hukum Administrasi Negara, diantaranya adalah: (1) Membentuk jiwa kepemimpinan atas pemerintahan yang baik, (2) Perbaikan lembaga penyelenggara pemerintahan, (3) Penguatan hukum, (4) Meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, dan (5) Pembentukan dan penguatan Lembaga Anti Korupsi.

ANALISIS YURIDIS LARANGAN MEROKOK BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA Fahririn, Fahririn; Al Hakim, M. Lu’ay
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.17

Traffic safety aims to reduce victims of traffic accidents on the road. The number of victims of traffic accidents is much higher than that of sea, rail, and air transport accidents. Every regulation made is aimed not to "force" but to create an orderly order of life and guarantee the rights of everyone who is the subject of the law. In this sense, the law is a tool of social surveillance that applies either to individuals or broadly in society. A person not only protects themselves from legal sanctions while obeying the law. This is a process of respecting the rights of others to be guaranteed protection, safety and comfort in traffic. Smoking, as a case of traffic violations in the aspect of disturbing concentration and unnatural. This research is an empirical research supported by primary data. Law enforcement and application have been carried out in accordance with the law but have not been maximized because the public still lacks awareness of traffic regulations in driving. The public does not know the rules prohibiting smoking while driving because law enforcement authorities do not conduct regular socialization. Protection for victims is already in place but there is no victim protection against offenders who smoke on the road. Abstrak Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi daripada kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara. Setiap peraturan yang dibuat ditujukan bukan untuk “memaksa” melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang terarah teratur serta menjamin hak-hak dari setiap orang yang menjadi subjek dari hukum tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan alat pengawasan sosial yang berlaku baik untuk prinbadi atau secara luas dalam masyarakat. Seseorang bukan hanya melindungi diri mereka sendiri dari sanksi hukum saat menaati hukum yang berlaku. Hal ini merupakan proses menghormati hak orang lain untuk mendapatkan jaminan perlindungan keamanan serta kenyamanan dalam berlalu lintas. Merokok, sebagai kasus pelanggaran lalu lintas dalam aspek mengganggu konsentrasi dan tidak wajar. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang didukung dengan data primer. Penegakan dan Penerapan hukum sudah dilaksanakan sesuai Undang–Undang tetapi belum maksimal karena masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap peraturan berlalu lintas dalam berkendara. Masyarakat tidak mengetahui peraturan larangan merokok saat berkendara dikarenakan pihak penegak hukum tidak melakukan sosialisasi secara rutin. Perlindungan untuk korban sudah ada di Undang – Undang tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pelanggar pengemudi yang merokok dijalan.

FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Saiful Anam
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.18

In the formation of laws and regulations, we tend to forget customary laws that have existed and are used in everyday life. The formation of laws and regulations based on cultural values and the nation's cultural culture needs serious attention. The search for customary law that applies in Indonesia to then be used as a basis for the formation of national law is very crucial in the midst of the decline in the adoption of the nation's cultural values so that customary law can be used as a reflection in the formation of law both at the central and regional levels in Indonesia. This writing uses sociological normative writing methods that will provide an elaboration of the position and position of the Customary Constitution in the Indonesian legal system. Through the writing of this journal, it is expected to provide an understanding of how important the position of the Customary Constitution is in legal development in the modern era. With the actualization of Customary Law in the formation of Law, it is hoped that we can nurture the wealth of noble values of the nation and be maintained as part of the nation's wealth, and Customary Law will still be used as a reference in every life of the nation and state in Indonesia. Abstrak Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita cenderung melupakan hukum adat yang selama ini pernah ada dan digunakan dalam keseharian. Pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan kultur budaya bangsa perlu mendapatkan perhatian serius. Penelusuran hukum adat yang berlaku di Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional menjadi hal yang sangat krusial di tengah merosotnya pengangkatan tata nilai kebudayaan bangsa sehingga hukum adat dapat dijadikan cerminan dalam pembentukan hukum baik di tingkatan pusat dan daerah yang ada di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif sosiologis yang akan memberikan penjabaran tentang posisi dan kedudukan Konstitusi Adat dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penulisan jurnal ini diharapkan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi Konstitusi Adat dalam pembangunan hukum di era modern. Dengan adanya pengaktualisasian Hukum Adat dalam pembentukan Hukum, maka diharapkan kekayaan nilai-nilai luhur bangsa dapat kita pupuk dan dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan bangsa, serta Hukum Adat akan tetap dijadikan rujukan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

PENGARUH PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP ALTERNATIF PILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Sirajul Munir
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.19

The design of holding presidential elections is based on Article 6A paragraph (2) and Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution and Election Law Number 7 of 2017 (hereinafter referred to as the Election Law). Article 222 in the Election Law affects the form of people's sovereignty in choosing presidential candidates on condition that it must be proposed by a political party/combination of parties participating in the election that has 20% of the total DPR seats or 25% of the national valid votes in the previous DPR member election. Presidential Threshold is one way to strengthen the presidential system. On the other hand, the existence of the Presidential Threshold actually limits political parties from being able to easily nominate presidential candidates. This type of research is normative juridical research using the statutory approach and conceptual approach method. The results showed that the Presidential Threshold as an open legal policy whose authority was given to the framer of the Law. The Presidential Threshold is not entirely the main problem preventing the emergence of alternative diverse choices in the presidential election. But it is more about the willingness and ability of political parties to offer cadres and work programs in contesting presidential elections. Abstrak Desain penyelenggaraan pemilihan presiden berlandaskan pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 222 dalam UU Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih calon presiden dengan syarat harus diusulkan oleh partai politik/gabungan partai peserta Pemilu yang memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumya. Presidential Threshold menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial. Dilain pihak keberadaan Presidential Threshold justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan metode pendekatan konseptual (conseptualapproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Threshold sebagai kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya diberikan kepada pembentuk Undang-Undang. Presidential Threshold tidak sepenuhnya menjadi masalah utama penghalangi munculnya alternatif beragamnya pilihan dalam pemilihan presiden. Tetapi lebih kepada kemauan dan kemampuan partai politik untuk menawarkan kader beserta program kerja dalam kontestasi pemilihan presiden.

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN PEMBUANGAN LIMBAH KULIT Abdul Ropik Fauzi; Nugroho, Wahyu; Fahririn
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 1 No. 2 (2023): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/jis.v1i2.25

Enforcement of environmental administrative law is something that is often found in every environmental problem in cases of environmental pollution by industry. Administrative law enforcement is considered the most important law enforcement effort. This is because administrative law enforcement is more aimed at efforts to prevent pollution and environmental damage. The research method used is an empirical legal research method that is descriptive in nature using a normative juridical approach. The source of this research is primary data obtained through interviews as well as secondary data, namely laws and regulations related to the object of research. The research results obtained are first, the enforcement of environmental law due to violations of environmental pollution due to waste disposal by the leather tanning industry in Garut Regency based on Legislation in the Environmental Sector is not optimal and the supervisory function is weak, resulting in various violations by the leather tanning industry is still found; and second, several factors in enforcing environmental law in Garut Regency towards the leather tanning industry for waste pollution, namely internal factors and external factors. Abstrak Penegakan hukum administrasi lingkungan adalah hal yang sering ditemukan dalam setiap permasalahan lingkungan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian diperoleh pertama, penegakan hukum administrasi lingkungan akibat pencemaran lingkungan terhadap pelanggaran akibat pembuangan Limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lingkungan Hidup belum secara optimal dan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh industri penyamakan kulit; dan kedua, beberapa faktor dalam penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di kabupaten Garut terhadap industri penyamakan kulit atas pencemaran limbah terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sanjaya

Contact Email
journaliurisscientia@gmail.com

Phone
+6281228819209

Journal Mail Official
journaliurisscientia@gmail.com

Editorial Address
Jl. Talangsari No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sanjaya

Contact Email journaliurisscientia@gmail.com

Phone +6281228819209

Journal Mail Official journaliurisscientia@gmail.com

Editorial Address Jl. Talangsari No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sanjaya

Contact Email
journaliurisscientia@gmail.com

Phone
+6281228819209

Journal Mail Official
journaliurisscientia@gmail.com

Editorial Address
Jl. Talangsari No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA