cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia Susantri
Contact Email
constituo@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285260553366
Journal Mail Official
constituo@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Gp. Gunong Kleng, Meureubo - Aceh Barat. Kode Pos: 23615 Telp/Fax (0655) 7551591
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 29619238     EISSN : 29618983     DOI : https://doi.org/10.47498/constituo
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Constituo diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian hukum tata negara dan politik untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Teoritis Hukum Tata Negara Islam, Historisitas Hukum Tata Negara Islam, Kajian Pemikiran Tokoh, Penafsiran Hukum Tata Negara Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Peradilan Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Negara, Politik Hukum Tata Negara, Peradilan Islam di Indonesia
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik" : 13 Documents clear
Dualisme Kewenangan Pemerintahan Daerah di Kalimantan Selatan: Kajian Hukum atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tiarridza, Dimas Sis
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.5143

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan dalam sektor-sektor strategis seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pelayanan publik dari kabupaten/kota ke provinsi menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk menganalisis inkonsistensi regulasi dan kelemahan dalam desain institusional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain belum siapnya kelembagaan daerah dalam menerima peralihan kewenangan, ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik antarpemerintah daerah juga memperburuk pelaksanaan otonomi. Penyelesaian sengketa kewenangan yang bersifat informal dan tidak berbasis hukum menciptakan ketidakpastian serta menurunkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pemerintahan daerah yang menegaskan batas kewenangan, memperkuat koordinasi antarpemerintah, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mengikat agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan selaras dengan prinsip efektivitas dan keadilan.
Perkembangan Produk Parfum Inspired By: Legalitas Izin Edar Produksi Parfum Inspired Yati, Lia; Siagian, Achi Yasmin
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.5144

Abstract

Parfum Inspired by merupakan produk wewangian lokal yang terinspirasi dari aroma parfum high-end internasional. Popularitasnya meningkat pesat di tengah masyarakat, terutama di kalangan konsumen muda yang menginginkan alternatif murah dari parfum bermerek. Namun, tren ini memunculkan isu hukum mengenai legalitas izin edar dan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta regulasi teknis dari BPOM mengenai izin edar kosmetik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya. Penelitian menemukan bahwa banyak produk parfum Inspired by yang beredar tanpa izin edar BPOM, dengan potensi pelanggaran terhadap hak merek dagang karena penggunaan identitas aroma dan penamaan yang menyerupai parfum asli. Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan industri kreatif lokal, produk ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan legalitas parfum Inspired by menuntut kejelasan regulasi yang mengatur batas antara kreativitas dan pelanggaran hukum. Diperlukan peran aktif pemerintah dan edukasi kepada pelaku usaha agar industri parfum lokal dapat berkembang secara sah dan kompetitif. Parfum Inspired by mencerminkan potensi ekonomi dan inovasi di sektor UMKM, namun tetap membutuhkan kepastian hukum melalui izin edar resmi dan perlindungan hak kekayaan intelektual agar tidak merugikan konsumen maupun pemilik merek.
Arbitrase Dalam Perspektif Fikih dan Penerapannya Dalam Undang-Undang di Indonesia Fisa, Triansyah; Ibrahim, Edwar
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.5512

Abstract

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa diantara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Sumber hukum islam mengenai arbitrase diatur dalam al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase islam sudah sejak masa Rasulullah Saw dan berkembang sampai sekarang dari lembaga Ad-hoc menjadi lembaga permanen. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai beberapa kelebihan karena dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Di Indonesia Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mencakup alternatif penyelesaian sengketa, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, tata cara pemeriksaan, putusan, pembatalan, dan biaya arbitrase.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 2 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 2 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 2 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik