Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
DALREV : Datuk Sulaiman Law Review is a double-blind peer-reviewed journal published by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Palopo, Indonesia. The journal publishes research, conceptual, and book reviews of Constitutional Law.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP REKRUTMEN PERANGKAT DESA ]]>
<![CDATA[Bahar, Fikman Amir]]>;
<![CDATA[Taufik, Muhammad]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v2i1.3070
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam merekrut Perangkat desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, yang mana didalam aturan tersebut Kepala Desa membentuk tim guna untuk menyeleksi perangkat desa. Setelah pembentukan tim tahap selanjutnya Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa melalui tim yang sudah dibentuk, akan tetapi beberapa tahap tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Seperti halnya proses penjaringan dan penyaringan yang hanya dilakukan bapak Kepala Desa saja dan tidak melibatkan masyrakat ataupun lembaga yang ada di Desa. Sedangkan dilihat dari perspektif fiqh siyasah atau ketatanegaraan islam, Perangkat desa atau pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah Wazir atau pembantu kepala Negara Adapun mekanisme pengangkatan ataupun pemilihan pemimpin menurut Islam yaitu dengan metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah, metode ini adalah merupakan salah satu cara dalam memilih ataupun mengangkat pemimpin. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode yurids empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan fiqh siyasah]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BASSIANG TIMUR KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sabaruddin, Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Ardila, Ardila]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.3709
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam, Penelitian bertujuan guna mengetahui, transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian field research dengan pendekatan emperis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dilapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi. Dan didalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur yakni sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangunggjawaban dan juga berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksebilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dibeberapa titik dan dapat disimpulkan Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan Hukum Islam dikarekana Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlasasikan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya Siddiq dibuktikan oleh adanya papan informasi, Amanah yang dibuktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban, fathona ialah pemimpin yang cerdas dan Tabligh yaitu orang komunikatif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI PAMONG PRAJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Muhajir, Muhajir]]>;
<![CDATA[Hamiyuddin, Hamiyuddin]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.3719
<![CDATA[This study is entitled a review of fiqh siyasah on the role of civil service police during the time of imposing restrictions on community activities (studies on the civil service police unit of Palu City). The problems are 1). What is the review of fiqh siyasa on the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu? 2). What obstacles arise in carrying out the duties and roles of the Civil Service Police during the implementation of restrictions on community activities in the city of Palu? And aims to: 1). To understand the fiqh siyasa review of the role of the civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu. 2). To understand the obstacles that arise in executing tasks and the role of civil service police when implementing restrictions on community activities in Palu. This study uses an interdisciplinary approach to examine a topic/issue, where communication, collaboration, and integration occur, starting from definitions, objectives, processes, and data collection to analysis and conclusions. The subjects in this study consisted of secretaries and heads of public protection. Meanwhile, the object of this study is a fiqh siyasah review of the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed. A review of siyasa fiqh on the role of the Polisi pamong Praja during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu is in accordance with the principles of siyasa fiqh. The efforts of thePolisi Pamong Praja helped raise awareness and provide understanding to the public so that the city of Palu is free from Covid-19.The conclusion from the results of the study is that cooperation between authorities such as Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, transportation service and the community can help the city of Palu be free from the spike in the increase in exposure to Covid-19 when restrictions on community activities were imposed. Suggestions from this study are that the municipal police unit in Palu City needs to improve its human resources so that it can maximize the tasks carried out during the implementation of restrictions on community activities and take a closer approach to the people of Palu City so that they prioritize discipline and comply with health protocols to achieve this. Palu city that is healthy and free of covid-19.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Karmila, Mila]]>;
<![CDATA[Fahri, Marjana]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.4314
<![CDATA[Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, para penganut aliran kepercayaan telah dibolehkan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik). Penelitian ini bermula dari diskriminasi yang dirasakan penghayat kepercayaan sehingga sulit dalam menunjukkan eksistensinya. Pasca dikeluarkannya Putusan MK yang merupakan titik balik presensi para penghayat kepercayaan, kini pemeluk agama dan penganut kepercayaan dianggap setara, dengan catatan Penghayat Kepercayaan tetap harus dibedakan secara hak bernegara dan administratif. Meski telah dilegalkan secara administratif oleh Negara melalui peraturan perundang-undang, namun masih saja terdapat pembeda dalam pemenuhan hak sipil bagi kaum minoritas ini karena dianggap rentan terhadap stigma negatif masyarakat. Melalui penelitian pustaka (Library Research) penulis hendak menganalisa bagaimana bentuk pemenuhan hak sipil penghayat kerpercayaan pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 serta meninjau perbeedaan perlakuan yang dirasakan penghayat kepercayaan setelah dan sebelum dikeluarkannya putusan ini.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH ]]>
<![CDATA[Labeda, Selvia]]>;
<![CDATA[Ulfa]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.5521
<![CDATA[This study aims to determine the accountability for the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund, efforts to overcome the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund, and review of fiqh siyasah against the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund. The type of research used is normative legal research, with a normative approach and a juridical approach (siyasah dusturiyah). The data collection technique used is library research technique. The results of this study indicate that accountability for criminal acts of corruption in the Covid- 19 social assistance fund is included in the category of forms of corruption that are detrimental to the state with the intention of enriching themselves so that perpetrators of corruption can be charged with criminal sanctions or even threatened with the death penalty as stated in Article 2 of Law No. 20 of 2001 amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999. To minimize the occurrence of corruption in the Covid-19 social assistance funds, preventive and repressive efforts were carried out. The criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund can be categorized as an act of betrayal of the mandate and is also an unjust act because it is a form of deviation from the objectives of sharia maqasid such as religious protection (hifdz ad-din), protection of the soul (hifdz an-nafs), protection of of reason (hifdz aql), protection of offspring (hifdz an-nasab), and protection of property (hifdz al-mal).]]>
<![CDATA[TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP REKRUTMEN PERANGKAT DESA ]]>
<![CDATA[Bahar, Fikman Amir]]>;
<![CDATA[Taufik, Muhammad]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v2i1.3070
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam merekrut Perangkat desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, yang mana didalam aturan tersebut Kepala Desa membentuk tim guna untuk menyeleksi perangkat desa. Setelah pembentukan tim tahap selanjutnya Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa melalui tim yang sudah dibentuk, akan tetapi beberapa tahap tersebut tidak direalisasikan dengan baik. Seperti halnya proses penjaringan dan penyaringan yang hanya dilakukan bapak Kepala Desa saja dan tidak melibatkan masyrakat ataupun lembaga yang ada di Desa. Sedangkan dilihat dari perspektif fiqh siyasah atau ketatanegaraan islam, Perangkat desa atau pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah Wazir atau pembantu kepala Negara Adapun mekanisme pengangkatan ataupun pemilihan pemimpin menurut Islam yaitu dengan metode pemilihan oleh team formatur atau dewan musyawarah, metode ini adalah merupakan salah satu cara dalam memilih ataupun mengangkat pemimpin. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode yurids empiris, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan fiqh siyasah]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BASSIANG TIMUR KABUPATEN LUWU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sabaruddin, Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Ardila, Ardila]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.3709
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam, Penelitian bertujuan guna mengetahui, transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian field research dengan pendekatan emperis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dilapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi. Dan didalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur yakni sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangunggjawaban dan juga berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksebilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dibeberapa titik dan dapat disimpulkan Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan Hukum Islam dikarekana Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlasasikan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya Siddiq dibuktikan oleh adanya papan informasi, Amanah yang dibuktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban, fathona ialah pemimpin yang cerdas dan Tabligh yaitu orang komunikatif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN POLISI PAMONG PRAJA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Muhajir, Muhajir]]>;
<![CDATA[Hamiyuddin, Hamiyuddin]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.3719
<![CDATA[This study is entitled a review of fiqh siyasah on the role of civil service police during the time of imposing restrictions on community activities (studies on the civil service police unit of Palu City). The problems are 1). What is the review of fiqh siyasa on the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu? 2). What obstacles arise in carrying out the duties and roles of the Civil Service Police during the implementation of restrictions on community activities in the city of Palu? And aims to: 1). To understand the fiqh siyasa review of the role of the civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu. 2). To understand the obstacles that arise in executing tasks and the role of civil service police when implementing restrictions on community activities in Palu. This study uses an interdisciplinary approach to examine a topic/issue, where communication, collaboration, and integration occur, starting from definitions, objectives, processes, and data collection to analysis and conclusions. The subjects in this study consisted of secretaries and heads of public protection. Meanwhile, the object of this study is a fiqh siyasah review of the role of civil service police during the time when restrictions on community activities were imposed. A review of siyasa fiqh on the role of the Polisi pamong Praja during the time when restrictions on community activities were imposed in the city of Palu is in accordance with the principles of siyasa fiqh. The efforts of thePolisi Pamong Praja helped raise awareness and provide understanding to the public so that the city of Palu is free from Covid-19.The conclusion from the results of the study is that cooperation between authorities such as Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, transportation service and the community can help the city of Palu be free from the spike in the increase in exposure to Covid-19 when restrictions on community activities were imposed. Suggestions from this study are that the municipal police unit in Palu City needs to improve its human resources so that it can maximize the tasks carried out during the implementation of restrictions on community activities and take a closer approach to the people of Palu City so that they prioritize discipline and comply with health protocols to achieve this. Palu city that is healthy and free of covid-19.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 ]]>
<![CDATA[Karmila, Mila]]>;
<![CDATA[Fahri, Marjana]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.4314
<![CDATA[Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, para penganut aliran kepercayaan telah dibolehkan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik). Penelitian ini bermula dari diskriminasi yang dirasakan penghayat kepercayaan sehingga sulit dalam menunjukkan eksistensinya. Pasca dikeluarkannya Putusan MK yang merupakan titik balik presensi para penghayat kepercayaan, kini pemeluk agama dan penganut kepercayaan dianggap setara, dengan catatan Penghayat Kepercayaan tetap harus dibedakan secara hak bernegara dan administratif. Meski telah dilegalkan secara administratif oleh Negara melalui peraturan perundang-undang, namun masih saja terdapat pembeda dalam pemenuhan hak sipil bagi kaum minoritas ini karena dianggap rentan terhadap stigma negatif masyarakat. Melalui penelitian pustaka (Library Research) penulis hendak menganalisa bagaimana bentuk pemenuhan hak sipil penghayat kerpercayaan pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 serta meninjau perbeedaan perlakuan yang dirasakan penghayat kepercayaan setelah dan sebelum dikeluarkannya putusan ini.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH ]]>
<![CDATA[Labeda, Selvia]]>;
<![CDATA[Ulfa]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 1 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i1.5521
<![CDATA[This study aims to determine the accountability for the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund, efforts to overcome the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund, and review of fiqh siyasah against the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund. The type of research used is normative legal research, with a normative approach and a juridical approach (siyasah dusturiyah). The data collection technique used is library research technique. The results of this study indicate that accountability for criminal acts of corruption in the Covid- 19 social assistance fund is included in the category of forms of corruption that are detrimental to the state with the intention of enriching themselves so that perpetrators of corruption can be charged with criminal sanctions or even threatened with the death penalty as stated in Article 2 of Law No. 20 of 2001 amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999. To minimize the occurrence of corruption in the Covid-19 social assistance funds, preventive and repressive efforts were carried out. The criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund can be categorized as an act of betrayal of the mandate and is also an unjust act because it is a form of deviation from the objectives of sharia maqasid such as religious protection (hifdz ad-din), protection of the soul (hifdz an-nafs), protection of of reason (hifdz aql), protection of offspring (hifdz an-nasab), and protection of property (hifdz al-mal).]]>
