cover
Contact Name
Nirwana Halide
Contact Email
nirwanahalide27@iainpalopo.ac.id
Phone
+6282133723363
Journal Mail Official
jurnal_dalrev@iainpalopo.ac.id
Editorial Address
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo Jln. Agatis, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo 91914
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
ISSN : -     EISSN : 27466205     DOI : https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i2.2989
Core Subject : Social,
DALREV : Datuk Sulaiman Law Review is a double-blind peer-reviewed journal published by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Palopo, Indonesia. The journal publishes research, conceptual, and book reviews of Constitutional Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Muh. Darwis; Muh. Sabri
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1591

Abstract

 AbstractDeliberative Village functions to accommodate and the aspirations channel of the community, and together with the Head establish Village regulations, the role of the Village Consultative Body was very important, The Village regulations established was truly regulations that originate from the aspirations of the community. The role of the Village Consultative Body in implementing the establishment of Village regulations in Buangin Village, Towuti Subdistrict, East Luwu Regency, not all villages was in accordance with RI Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages. Even though there has been a new Law, namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages, and government regulation no. 43 of 2014 Middle Village. This discrepancy was influenced by several factors, namely factors of education, employment, and experience in office.AbstrakBadan Permusyaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa, maka  peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agar  peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan peraturan yang bersumber aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentuka peraturan Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, tidak semua Desa sesuai Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanyaUndang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tengan Desa. Ketidak sesuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengelaman menjabat.
Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Hamzah K; Rohana Rohana
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1592

Abstract

AbstractThe government in the village of Mantadulu, East Luwu Regency provides guarantees of freedom of religion according to the 1945 Constitution, based on articles 28E, 28I, and 29. Limitation on freedom can only be done through the law as stipulated in Article 28J of the 1945 Constitution, protection of religious freedom was guaranteed and protected by provisions constitutionality in Indonesia, law and human rights. Religious freedom has become a shared commitment even though there are two groups of thought, namely religious groups and nationalist groups (nationalities) giving the opinion that freedom of religion and freedom to practice worship according to their religion and guarantee of religious freedom from the perspective of Islamic law are in line with Islamic law. Not only provides recognition and guarantees, the magazine also obliges Muslims to give religious rights to non-Muslims according to their teachings. It was increasingly clear that Islam has guaranteed and protected freedom of religion and belief. AbstrakPemerintah di desa Mantadulu Kabupaten Luwu Timur memberikan Jaminan kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, berdasarkan pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan jaminan Kebebasan agama perspektif hukum Islam sejalan dengan hukum Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur’an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam Abdain Abdain; Atnur Suljayestin
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1593

Abstract

ABSTRACTThe role of the prosecutor's office in prosecuting cases of criminal acts of corruption starts when the case has not been transferred to the Court until the implementation of the court's decision, including receiving notifications, examining case files, conducting pre-prosecution, detaining, making indictments, closing cases, and transferring cases to court, bringing cases to justice the accused went to trial, read out the indictment, presented witnesses, prepared evidence, read out the indictment, and carried out the court's decision. In prosecuting corruption, the witnesses was not cooperative in providing information regarding the alleged corruption crime or as a witness to the alleged corruption crime, because they are afraid of superiors, the existence of suspects and witnesses who often move places so that it hinders the examination process. conduct identification of evidence, especially in relation to assets owned by the suspect ABSTRAKPeranan kejaksaan dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan.  Dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah tidak koperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan, susahnya melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.
Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Dedi Sumanto; Salahuddin Nggilu
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1594

Abstract

AbstractPKPU was an implementing regulation of law, The position in this composition structure was equalized or aligned with Government Regulations which in theory and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations was called regulations that bring the orders of Law, it was just that PKPU more specific. So it can be concluded that the position of PKPU in the statutory arrangement was below the law which has the consequence that a lower level statutory regulation must not conflict with higher regulations (lex superior derogate legi inferior); The position of PKPU in the composition in the Legislation was under the law, that also has implications for the legal strength, the force of law applies a statutory regulation based on the force of law to apply philosophically, juridically, sociologically, and politically and both must meet these four requirements, it was concluded that the legal strength of PKPU Number 9 of 2016 based on the power to apply philosophically, sociologically and politically, while juridically there are elements that are not fulfilled, namely the element of complying with the form, type and material of content and the obligation to does not conflict with higher regulations. AbstrakPKPU merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang maka kedudukannya dalam tata susunan dipersamakan atau disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah yang dalam teori dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai peraturan yang menjalankan perintah Undang-Undang, hanya saja PKPU ini lebih bersifat khusus. Maka dapat disimpulkan  kedudukan PKPU dalam tata susunan perundang-undangan adalah berada di bawah dari undang-undang yang mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex superior derogate legi inferior);  Kedudukan PKPU dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan berada di bawah undang-undang hal ini pun berimplikasi pada kekuatan hukumnya, kekuatan hukum berlaku suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan kekuatan hukum berlaku secara filosofis, yuridis, sosiologis, dan politik dan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi keempat syarat tersebut, maka disimpulkan bahwa kekuatan hukum PKPU Nomor 9 Tahun 2016 didasarkan atas kekuatan berlaku secara filosofis, sosiologis dan politik sedangkan secara yuridis ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur keharusan kesesuaian bentuk, jenis dan materi muatan dan keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No.523/Pid.B/2017/PN.PLP) Mustaming Mustaming; Mita Juniar
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1595

Abstract

AbstractCriminological review of the case decision No.523 / Pid.B / 2017 / PN.PLP,an overview leads to the Identity of the Defendant and the scene described in the contents of the accused's indictment, as well as knowing the plot or storyline of the Defendant when committing a murder crime. Islamic criminal law review of the case decision No.523 / Pid.B / 2017 / PN. PLP in Islamic criminal law includes premeditated murder and persecution itself. The actions of the defendant are included in the main punishment was qishash, takzir and diat. If the victim or the victim's family / heir forgives, the defendant must pay a diyat in the form of compensation. Diyat or compensation for its value is left up to the ulil amri decision or the judge. Meanwhile, the defendant can also get an acquittal as long as he gets forgiveness from the victim's family. Thus according to Islamic criminal law, premeditated murder which result in serious injury by the defendant received qishash, takzir and diat laws. AbstrakTinjauan kriminologis terhadap putusan perkara No.523/Pid.B/2017/ PN.PLP, suatu tinjauan yang mengarah kepada Identitas si Terdakwa dan tempat kejadian yang dipaparkan pada isi dakwaan Terdakwa, serta mengetahui alur atau jalan cerita Terdakwa pada saat melakukan suatu kejahatan pembunuhan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara No.523/Pid.B/2017/PN. PLP dalam hukum pidana Islam termasuk pembunuhan berencana dan penganiyaan itu sendiri perbuatan terdakwa masuk dalam hukuman pokoknya adalah qishash, takzir dan diat. Apabila korban atau keluarga korban/ahli waris memaafkan maka terdakwa harus membayar diyat berupa ganti rugi. Diyat atau ganti rugi nilainya diserahkan kepada keputusan ulil amri atau hakim. Sedangkan bisa juga hukuman bebas untuk terdakwa asalkan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tentang pembunuhan berencana yang mengakibatkan luka berat oleh terdakwa tersebut mendapatkan hukum qishash, takzir dan diat.
Analisis Penyelesaian Disharmonisasi Norma Antara UU Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kab.Buton Utara dengan Perda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032 Aris Darmawan Al Habib; Aris Nur Qadar Ar Razak
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2578

Abstract

Adanya disharmonisasi norma antara Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2031 sehingga menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi norma tersebut juga untuk menganalisis penyelesaian disharmonisasi norma antara  kedua Undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) . Hasil penelitian ini menggambarkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi norma yaitu faktor konfigurasi politik bahwa pemerintah daerah kabupaten Buton Utara melakukan manuver politik untuk mengabaikan perintah UU pembentukannya dan lemahnya pengawasan eksekutif  bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan prima terhadap pembuatan peraturan daerah yang bermuara pada terjadinya disharmonisasi norma, selain itu penyelesaian penyelesaian disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 dapat diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Agung.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Dalam Penerbitan SIM di Polres Konawe Selatan Ipandang Ipandang; Nur Husna Syukri
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2579

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini  menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Proses PNBP khusus SIM C yang berlaku dikantor Polres Konawe Selatan (Konsel) sudah sesuai dengan aturan tata cara penyetoran PNBP. Kedua PNBP belum terimplementasi secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti pembuat SIM tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran tidak teratur, dan pungutan liar. Ketiga PNBP dalam tinjauan hukum Islam telah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tatacara penyetoran PNBP, namun implementasinya belum maksimal dan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat : 13). Penelitian ini memberikan implikasi berupa pemahaman hukum Islam bagi pelaksana PNBP di institusi kepolisian dan mendorong peningkatan kualitas layanan pengelolaan PNBP terkhusus penerbitan SIM.
Studi Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah Takdir Takdir; Devi Shinta Syahruni
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2586

Abstract

This thesis discusses a comparative study of the presidential election system in Indonesia in Islamic law and law.This study aims: to find out the provisions of the presidential election in Islamic law, tofind out the provisions of the presidential election in Islamic law, to find out the  provisions of the presidential election in Islamic law, to find ou the mechanism of the presidential election in Indonesia in Fiqh Siyasah. The type of research used is library research using a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are data collection by means of searching, reading and recording activities from written works in the form of books or sources related to the discussion. The results of the research from this thesis that the presidential election system in Indonesia in the laws and Islamic law contained in Law No. 7 of 2017 explained that the presidential and vice presidential election system is a series with the general election of members of the people’s representative council which is held once every five years, the presidential andvice presidential election system is conducted in a direct, public, free, secret, honest and fair manner The election of the president obtains strong support from the people so that they are able to carry out the functions of state government power in the context of achieving national goals. It is also explained that general elections in Islam are contained in Q.S An-Nisa Verse 59, it is explained that Allah obliges Muslims to obey ulil amri from among them. Ulim amri is a leader and commands to obey a leader. So, this shows that the obligation to appoint a leader for Muslims is obligatory, even the basic principles used in general elections already exist and are recognized by Islam. In the rules of Islamic law, the election of a fair leader is the goal, while the general election of a fair leader is the goal, while the general election is wasilah. As for the mechanism of the presidential election system in Indonesia and Islamic law, boh use deliberation as a method to elect a president. If in Islam deliberation to elect a president. If in  Islam deliberation to elect the President, in Indonesia the model of Presidential election by the DPR is replaced by direct election by the people. In Islam also when a. When the president is elected, all the people must make a promise.
Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah) Saidah Saidah; Riska Anggraini
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2602

Abstract

Pentingnya mengetahui peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare serta bagaimana analisis siyasah syariah terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah tujuan dari penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan Peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berupa pemutahiran data pilih untuk memastikan bahwa mereka berhak memilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu secara langsung kepada penyandang disaabilitas dan penyediaan aksesibilitas yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Adapun Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum berjalan secara optimal karena permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks.
Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah Dermina Dalimunthe; Al Ihwal
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga Ombudsman dalam meningkatkan pengawasan terhadap kesadaran pengguna pelayanan publik, untuk menganalisis penerapan sanksi hukum lembaga Ombudsmn terhadap lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi dan untuk menganalisis kedudukan lembaga ombudsman dalam siyasah syariah. Adapun jenis penelitian ini adalah studi pustaka, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan, analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif bersifat non numerik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran ombudsman telah efektif sebab apabila melihat dari fungsi ombudsman sebagai sebuah lembaga pengawasan telah searah dengan yang diinstruksikan oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga ombudsman ketika mengatasi sebuah kasus pelanggaran mengenai maladministrasi tidak memihak kepada siapapun dan benar-benar mempertimbangkan pendapat dari pihak pelapor dan terlapor. Ombudsman dalam perkara keefektifan ketika melaksanakan tugasnya dinilai telah sesuai dan akurat sebab dalam mengambil sikap terhadap berbagai ragam laporan tentang perkara maladministrasi langsung diproses serta dituntaskan dengan peraturan perundang-undangan. Ombudsman dimana proses penerapan sanksinya telah berjalan dengan baik yang dimulai dari melakukan pemeriksaan hingga pemberian tindakan korektif terhadap pelaku maladministrasi. Ombudsman mengenai kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan mengambil prinsip dari lembaga pengawasan dalam Islam untuk mencapai perbuatan baik dan mencegah yang mungkar sesuai dengan yang dijalankan oleh wilayat al-Muzalim dan wilayat al-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.

Page 1 of 4 | Total Record : 40