cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Radja Erland Hamzah
Contact Email
radjaerland@dsn.moestopo.ac.id
Phone
+6282137118246
Journal Mail Official
publika@jrl.moestopo.ac.id
Editorial Address
Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta Pusat, Indonesia 10270
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Publika : Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Prof. Dr. Moestopo
ISSN : 20893701     EISSN : 27764087     DOI : https://doi.org/10.32509/jp.v10i1.4354
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik is a scientific publication of research results for the field of Administration and policy published by the Postgraduate Program of Prof. University. Dr. Moestopo (Beragama), twice a year June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2022)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN INFRASTRUKTUR HASIL MUSREMBANG DI DISTRIK YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Endang Alastyaningsih; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelaksanaan program kegiatan prasarana hasil Musrenbang 2014 di Kecamatan Yapen Selatan, (2) menganalisis cara komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang, (3 ) menganalisis kemampuan Dinas PU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang, (4) menganalisis struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang, dan (5) menganalisis tanggapan/disposisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan kegiatan prasarana hasil Musrenbang tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengacu pada teori C. Edward (1980). Kesimpulan akhir pelaksanaan program pelaksanaan kegiatan infrastruktur masih Top down dan miss komunikasi serta rendahnya pemahaman peserta musrenbang visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Kurangnya transparansi dan kurangnya link komunikasi sikap, baik internal maupun eksternal DPUP. Kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas. Rendahnya tingkat struktur birokrasi yang SOPnya hanya berjalan untuk aktivitas fisik sementara tidak menggunakan kegiatan rutin kantor mengakibatkan SOP tersebut menimbulkan kecemburuan antar pegawai. Rendahnya disposisi DPUP disebabkan kurangnya komitmen dari sikap pimpinan dalam mengambil dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2092

Abstract

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan Perundang-undangan. Dengan begitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Karena itulah perlunya pelayanan bagi masyarakat yang merupakan suatu tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai alat pemuas bagi masyarakat dan juga melaksanakan dan menjalankan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor kepuasan masyarakat terhadap layanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pendekataan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil uji hipotesis pertama, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Uji hipotesis kedua, juga mendapati hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Uji hipotesis ketiga, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan.
PERAN RPTRA (RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BINTARO JAKARTA SELATAN Andriansyah Andriansyah; Bayquni Bayquni
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2107

Abstract

Tujuan RPTRA adalah untuk membantu warga sekitar khususnya perempuan dan anak yang tinggal di wilayah padat penduduk. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) mengandung unsur sosial, sehingga RPTRA juga bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeahui bagaimana gambaran peran RPTRA dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam melakukan analisis adalah Teori Organisasi dengan pendekatan lingkungan dari Ernenst Dalle yang meliputi dimensi (1) struktur, (2) prosedur,(3) hukum peraturan, (4) sumber dana, (5) teknologi, (6) sumber daya manusia, (7) pemasaran, (8) informasi. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan Paradigma Konstruktivis, serta pendekatan studi kasus. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Bahwa RPTRA sesuai dengan Pergub No. 123 Tahun 2017 telah melaksanakan program programnya sesesuai dengan Pergub tersebut, namun bila dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka fungsi tersebut masih jauh dari tujuan karena presentasi program yang di dapat dalam memenuhi kebutuhan akan akan melahirkan SDM yang sesuai dengan harapan baru sebesar 20 %, dan 80 % lagi masih diperuntukan kepada program ibu PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
POLA HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF KAITANNYA TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Paiman Raharjo; Zakiah Iryani Rahman
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2086

Abstract

Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam proses perumusan peraturan daerah pada masa orde baru, mulai dari rancangan sampai dengan peraturan daerah disahkan sepenuhnya didominasi oleh Eksekutif tanpa ada perubahan Legislatif dengan berlakunya peraturan tersebut. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan bersamaan dengan berulangnya reformasi di bidang politik telah membuka jalan bagi Legilatif untuk memproses perumusan peraturan daerah yang diberikan oleh Eksekutif. Berdasarkan teori, pembagian kekuasaan, keterwakilan politik, pemerintahan daerah dan hubungan antara legislatif-eksekutif dalam pemerintahan daerah, pengamatan terhadap hal-hal tersebut terjadi di kepulauan Tual Maluku Tenggara dan perwakilan masyarakat lokal dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana realisasi pola relasi antara Badan Eksekutif – Legislatif dalam perumusan peraturan daerah. 2) bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Legislatif. Hasil penelitian menunjukan meskipun terdapat beberapa kelemahan khususnya pada anggota Legislatif seperti sumber daya manusia, cara perekrutan anggota dan haudicap dari aturan disiplin dewan perwakilan rakyat setempat. Namun meski sudah ada kebebasan untuk berpendapat, hingga kini belum ada peraturan daerah yang dibahas atas inisiatif anggota dewan perwakilan rakyat setempat. Semua peraturan daerah masih didominasi oleh Pengurus.
SERVANT LEADERSHIP DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN KOMITMEN PEGAWAI DI YAYASAN PESAT PAPUA Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2089

Abstract

Tanpa kepemimpinan maka organisasi menjadi statis dan akhirnya gagal dalam mencapai cita-citanya. Dalam perkembangan konsep dan teori kepemimpinan kemudian lahirlah teori servant leadership (kepemimpinan pelayan). Servant leadership yang dijalankan pada organisasi bisnis, publik, dan nonprofit mampu memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kinerja dan komitmen pegawai untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis servant leadership yang selama ini diperankan oleh pendiri dan pemimpin tertinggi dalam meningkatkan kinerja dan komitmen pegawai di Yayasan Pesat Papua melalui lima unsur dalam servant leadership. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah menurut Irving (2005), yang meliputi kasih agape, pemberdayaan, memiliki visi, kerendahan hati, dan kepercayaan diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa servant leadership melalui lima unsur yang ada, yang selama ini diperankan oleh pendiri dan pemimpin tertinggi ternyata mampu meningkatkan kinerja dan komitmen pegawai Yayasan Pesat Papua. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2021)